woman in red

Membangkitkan Gerakan Buruh Perempuan

2010-03-22T21:41:00.000-07:00

Di tengah situasi ekonomi yang tak kunjung membaik, banyak perempuan yang berpendidikan rendah dengan ketrampilan terbatas. Tidak heran jika kemudian kaum perempuan yang mayoritas berasal dari pedesaan ini kemudian merantau ke perkotaan untuk menjadi buruh pabrik. Sementara, bagi para pemilik modal, buruh perempuan adalah tenaga kerja murah untuk merengkuh keuntungan yang melimpah. Oleh karena perempuan dianggap mahkluk lemah yang dinilai akan diam saja ketika ditindas dan dipreteli hak-haknya, maka dengan mudah kita temui kasus-kasus yang menimpa buruh perempuan. Dari kasus pelecehan seksual, tidak dipenuhinya cuti hamil sesuai UU Ketenagakerjaan, cuti haid, upah tanpa tunjangan pasangan seperti yang diterima oleh lelaki dan kasus lainnya. Berbagai kasus tersebut terus bermunculan, tanpa perlindungan negara. Negara, dalam hal ini, menjadi alat bagi para pemodal untuk meraih keuntungannya sehingga berbagai kebijakan negara tidak ada yang berpihak pada kepentingan buruh. Apa lagi melindungi buruh perempuan yang mengalami berbagai eksploitasi di balik dinding pabrik. Sementara dalam gerakan buruh sendiri, meski buruh perempuan merupakan mayoritas anggota serikat buruh, masih sedikit buruh perempuan yang menduduki posisi strategis sebagai pimpinan. Padahal dalam sejarahnya buruh perempuan pernah menempati posisi penting dalam pergerakan buruh, bahkan pernah menjadi Menteri Perburuhan pertama.

Menilik Sejarah Gerakan Buruh Perempuan

Berbicara mengenai gerakan buruh perempuan, tidak bisa lepas dari gerakan buruh dah gerakan perempuan dengan berbagai aktivitas politiknya. Dalam sejarahnya, buruh perempuan pernah memiliki catatan sejarah sebagai sebuah gerakan. Bersama gerakan perempuan, buruh perempuan memperjuangkan hak-haknya baik sebagai buruh maupun sebagai perempuan. Pada tahun 1946, buruh perempuan berhasil mengorganisasikan dirinya dalam Barisan Boeroeh Wanita (BBW) di bawah kepemimpinan SK. Tri Murti yang kemudian menjadi Menteri Perburuhan Indonesia pertama. Bahkan, dalam momentum 1 Mei 1946, BBW berhasil merekrut beberapa calon pimpinan buruh perempuan untuk dilatih selama dua bulan .

Jauh sebelumnya, gerakan buruh perempuan pertama kali mencuat pada tahun 1930an yang dikenal dengan kasus Lasem . Kasus tersebut merupakan kasus perburuhan yang menimpa buruh perempuan industri batik. Berdasarkan pada laporan yang dibuat oleh kantor tenaga kerja pada tahun 1931, telah terjadi eksploitasi buruh perempuan yang cukup luas dengan gaji yang sangat kecil. Para buruh perempuan ini mayoritas adalah buruh luar yang selain digaji dengan upah yang sangat kecil, juga dikenai denda yang besar jika melakukan kesalahan. Denda tersebut, kemudian membuat keluarga buruh perempuan terjebak pada utang piutang yang menyebabkan buruh perempuan harus bekerja di pabrik untuk melunasi utangnya. Perempuan, pada akhirnya harus bekerja keras membanting tulang, kelaparan, dan mengalami pelecehan seksual. Jika buruh perempuan itu melarikan diri, maka kerabatnya harus menggantikan ia bekerja di pabrik dan mengalami penistaan yang sama.

Seiring dengan mencuatnya kasus itu, baik gerakan nasionalis maupun gerakan perempuan melalui medianya kemudian meresponnya. Istri Sedar adalah salah satu organisasi perempuan yang membahas kasus tersebut dalam kongresnya pada tahun 1931. Mudinem, sebagai pemimpin dari Istri Sedar menyampaikan bahwa terdapat tiga buruh perempuan yang harus memperoleh perhatian. Diantaranya, buruh batik, tenun, jahit dan industri rumahtangga yang menerima kerja borongan dan tidak memiliki pendapatan tetap dan keamanan kerja. Selain itu, para pekerja rumah tangga, kuli dan pedagang kaki lima juga perlu mendapat perhatian. Kongres Istri Sedar tersebut kemudian menghasilkan sebuah program untuk memperjuangkan kebutuhan perempuan dan membentuk komite yang bertugas menginvestigasi kerja-kerja perempuan di masa itu. Selanjutnya, pada kongres ke dua Istri Sedar pada tahun 1932, diperdengarkan laporan dari komite tersebut, dimana terdapat 383 kasus buruh perempuan sebagai buruh harian pabrik dan pembantu rumah tangga dan pedagang. Dalam kongres ke dua ini, Istri Sedar memutuskan untuk memperjuangkan UU Ketenagakerjaan yang lebih baik bagi buruh perempuan.

Pasca kemerdekaan, Indonesia mengukir sejarah dimana untuk pertama kalinya pada tahun 1947, seorang perempuan diangkat sebagai Menteri Perburuhan. Ia adalah S.K. Tri Murti, seorang aktivis buruh yang tergabung dalam Partai Buruh Indonesia yang berdiri pada tahun 1946. Di masa kerjanya sebagai Menteri Perburuhan, S.K. Trimurti menggagas Undang Undang tenaga kerja pertama pada tahun 1948. Dalam Undang-undang tersebut, anak-anak di bawah usia 14 tahun dilarang bekerja, perempuan dibatasi bekerja di pertambangan dan tempat lain yang membahayakan keamanan, kesehatan dan moralitas, dan dari bekerja malam. Selain itu juga memberi waktu bagi ibu untuk menyusui anaknya, cuti melahirkan selama tiga bulan, dan cuti haid selama dua hari setiap bulannya.

Adalah Gerwani (Gerakan Wanita Indonesia), organisasi perempuan yang gencar memperjuangkan hak-hak buruh perempuan. Gerwani, awalnya bernama Gerwis berdiri pada tahun 1950 dan merubah namanya menjadi Gerwani pada tahun 1954. Keanggotaan Gerwani pada tahun 1957 berjumlah 100 ribu dan meningkat menjadi 700 ribu pada tahun 1960, dan 1,5 juta di tahun 1963. Sekitar 40% rantingnya berada di pedesaan. Secara tegas, pemimpin Gerwani, Umi Sarjono, menyatakan bahwa perjuangan hak buruh perempuan adalah tugas Gerwani. Hak-hak buruh perempuan yang diperjuangkan diantaranya adalah upah yang setara untuk kerja yang sama, tempat penitipan bagi anak-anak buruh, hak promosi karir bagi perempuan, kursus pelatihan bagi perempuan untuk meningkatkan karir, serta hak menerima tunjangan upah yang setara dengan lelaki, demikian pula upah layak bagi buruh perempuan di sektor informal dan lahan mencari nafkah bagi mereka, kredit murah dan mudah dari pemerinah, tempat menginap di malam hari, sera pajak pasar yang ringan.

Dalam hal pengorganisiran, Gerwani menjalankan taktik yang menarik simpati perempuan dan bersifat praktis. Taktik tersebut diantaranya program pembrantasan buta huruf, mendirikan sekolah Taman Kanak-Kanak, koperasi konsumsi, kelompok tolong menolong dan simpan pinjam, tempat penitipan anak yang dalam sejarahnya berhasil mendirikan 1500 tempat penitipan anak. Hal yang menarik lainnya adalah Gerwani juga membantu kaum perempuan dalam pekerjaannya. Namun, Gerwani tidak pernah luput untuk juga memajukan kesadaran politik perempuan dengan melatih para perempuan ini menjadi pimpinan.

Selain itu, Gerwani juga bekerja sama dengan serikat buruh, yakni bersama SOBSI (Sentral Organisasi Buruh Seluruh Indonesia) untuk mengorganisasikan buruh perempuan. Gerwani menyadari bahwa serikat buruh didominasi oleh mayoritas lelaki, maka dengan militant, Gerwani memberikan penyadaran pembebasan perempuan di kalangan serikat buruh dan memperjuangkan agar buruh perempuan memiliki kapasitas untuk menjadi pimpinan-pimpinan serikat buruh. Sementara, di sektor tani, Gerwani bekerja sama dengan BTI (Barisan Tani Indonesia). Bentuk-bentuk kerjasama Gerwani dengan BTI maupun SOBSI adalah mengadakan ajang-ajang diskusi, pelatihan, pertemuan nasional tentang perjuangan perempuan. Pengaruh Gerwani juga cukup besar terhadap organisasi perempuan lain, termasuk Kowani sebagai wadah persatuan organisasi perempuan masa itu. Hal itu terlihat dalam keputusan Kowani dalam konferensinya tahun 1957, untuk membentuk seksi buruh untuk menyelesaikan kasus perburuhan perempuan. Semenjak Gerwani dihancurkan oleh Orde Baru, belum ada lagi organisasi gerakan perempuan yang mampu membangkitkan kekuatan buruh perempuan.

Langkah Maju Membangkitkan Gerakan Buruh Perempuan

Tidak ada pelajaran berharga selain dari sejarah itu sendiri. Indonesia bagaimanapun memiliki sejarah perjuangan gerakan buruh perempuan yang panjang dan karena itu layak menjadi referensi. Pelajaran berharga tersebut adalah pentingnya pengorganisiran massa buruh perempuan. Salah satu diantaranya adalah dengan membangun organisasi buruh perempuan seperti pendirian BBW (Barisan Buruh Wanita) yang sempat diketuai oleh SK. Trimurti. Pembentukan organisasi buruh perempuan atau serikat buruh perempuan dalam hal ini tak dipandang sebagai pemisahan secara seksual antara lelaki dan perempuan. Akan tetapi, adalah sebuah taktik untuk membangun keberanian memperjuangkan haknya sebagai buruh perempuan dan perempuan. Taktik ini tidak ada salahnya, asal terus diarahkan dalam prinsip perjuangan kelas sebagai kelas buruh menggulingkan sistem kapitalisme, sehingga wajib menyatukan diri dengan perjuangan buruh secara keseluruhan. Wajar bila serikat buruh perempuan dibangun dengan landasan buruh perempuan yang paling tertindas dalam sistem kapitalisme disbanding buruh lelaki karena buruh perempuan juga tertindas oleh budaya patriarki. Namun perjuangannya tak terpisah dengan perjuangan buruh keseluruhan bersama buruh laki-laki.

Taktik lain yang bisa dikerjakan adalah dengan membangun komite buruh perempuan dalam serikat buruh. Komite perempuan ini selain bertugas untuk membangun kesadaran feminisme di kalangan buruh perempuan, juga di kalangan buruh lelaki. Selain itu, harus ditanamkan bahwa serikat buruh secara keseluruhan berkewajiban untuk mengemban tugas pembebasan perempuan. Tidak bisa disalahartikan bahwa tugas pembebasan perempuan hanyalah tugas komite perempuan dalam serikat buruh.

Kerjasama dengan serikat buruh progresif dalam bentuk ajang-ajang massa seperti pelatihan buruh perempuan, pelatihan feminisme, rapat akbar, tempat penitipan anak dan lainnya, juga penting dilakukan sebagaimana yang dikerjakan oleh Gerwani. Hal ini bisa mendorong maju kesadaran serikat buruh yang masih didominasi oleh lelaki untuk turut serta memperjuangkan perempuan, serta memastikan kaum buruh perempuan menjadi pimpinan serikat buruh. Sementara, penyatuan di kalangan gerakan perempuan tak kalah pentingnya dalam bentuk wadah yang menampung seluruh organisasi gerakan perempuan seperti Kowani. Hal itu terbukti efektif, dimana Kowani di masa itu menjadi alat efektif yang mengkonsolidasikan kekuatan gerakan perempuan dalam memperjuangan hak-hak perempuan, termasuk buruh perempuan.

Selanjutnya, adalah pemastian program meningkatkan kapasitas buruh perempuan seperti pendidikan dan pelatihan kepemimpinan, disamping program-program yang mampu menarik simpati massa buruh perempuan. Keberhasilan Gerwani dalam melaksanakan program yang menarik simpati massa buruh perempuan patut dicontoh seperti pendirian tempat penitipan anak, pelatihan menjahit, koperasi simpan pinjam dan sebagainya. Akhir kata, pembentukan organisasi perempuan yang beskala nasional yang dituntun oleh ideologi Marxisme adalah awal bagi bangkitnya gerakan buruh perempuan.

Ditulis oleh Dian Septi Trisnanti,
Aktivis KP-PPBI (Komite Persiapan- Persatuan Pergerakan Buruh Indonesia)
Anggota Perempuan Mahardhika

Merebut Kemenangan, Membangun Kembali Gerakan Buruh

2010-03-20T06:29:00.000-07:00

May day atau yang kita kenal dengan hari buruh internasional merupakan kemenangan buruh dunia dalam memenangkan tuntutan 8 jam kerja. Kala itu, tepatnya pada 1 Mei 1886, sekitar setengah juta buruh di Amerika Serikat turun ke jalan menuntut 8 jam kerja. Pada masa itu jam kerja buruh adalah 12 hingga 16 jam per hari, sebuah penghisapan yang membabi buta dari kaum pemilik modal. Perjuangan tersebut bukan tanpa pertumpahan darah, sebab Negara sebagai alat kapitalis melalui aparat kepolisian, merepresi demonstrasi kaum buruh waktu itu. Hasilnya, empat buruh tewas dan delapan buruh dipenjarakan, namun buruh tidak menghentikan aksinya, bahkan bisa mendorong buruh di Negara-negara lain turut turun ke jalan menuntut hal yang sama.
Akhirnya, tuntutan buruh 8 jam kerja tercapai dan kongres buruh pada tahun 1889 memutuskan tgl 1 Mei sebagai hari buruh internasional. Sebuah kemenangan yang layak diperingati oleh kaum buruh sedunia bahwa kekuatan buruh mampu merobohkan keangkuhan kaum pemilik modal dan memaksanya memenuhi tuntutan kaum buruh.
Ironi Kondisi Buruh Indonesia
Kini, setelah dua abad berselang, sebuah ironi menggugah kita semua, dimana saat kapitalisme dunia lagi-lagi mengalami krisis, buruh menjadi pihak yang paling tertindas, terutama di Negara dunia ketiga seperti Indonesia. Di Indonesia, kita masih menemui jam kerja buruh lebih dari 8 jam dengan dalih target yang harus dipenuhi. Di KBN Cakung misalnya, kita bisa dengan mudah menemukan buruh bekerja lebih dari 8 jam yang dibungkus dengan ‘skorsing’, sebuah istilah jam kerja tambahan tanpa upah sebagai hukuman karena gagal memenuhi target yang telah diputuskan pihak perusahaan. Istilah skorsing dengan dalih sanksi bagi buruh ini sudah marak di KBN Cakung, dan mungkin juga marak di kawasan industri lainnya meski dengan istilah yang berbeda. Kasus lain juga ditemui, yakni berupa lembur yang tak dibayarkan atau perhitungan lembur yang tak sesuai dengan UU Ketenagakerjaan yang berlaku. Semua situasi tersebut merupakan hal lazim dalam dunia ketenagakerjaan di Indonesia. Alih-alih memberikan perlindungan, pemerintah melalui Depnaker maupun Disnaker tak berkutik menghadapi beragam pelanggaran yang dilakukan oleh pihak pengusaha. Pihak pengawas di Disnaker misalnya terkesan lamban dalam menghadapi pelanggaran yang diadukan oleh buruh. Alhasil, banyak kasus yang pada akhirnya memakan waktu yang cukup lama atau bahkan pada akhirnya buruh terpaksa menelan kekalahan baik di PHI maupun di tingkat kasasi.
Sementara dalam tataran kebijakan pemerintah, keberpihakan terhadap buruh semakin minim. Hal itu terlihat dari berbagai kebijakan yang diterapkan. Dari kebijakan penetapan upah yang tak setara dengan kebutuhan buruh di tengah harga kebutuhan pokok yang kian melonjak. Penetapan UMP di berbagai daerah hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan buruh ala kadarnya. Ala kadarnya, dalam artian tidak memenuhi standar kelayakan dimana sejatinya manusia membutuhkan makanan bergizi, kesehatan dan pendidikan layak. Selain upah yang masih rendah, kehidupan buruh selalu dihadapkan pada ancaman pengangguran dan PHK. Terlebih, setelah ACFTA (Asean China Free Trade Agreement) diberlakukan per Januari 2010. Kebijakan tersebut memberi ruang bagi produk dari Negara-negara Asean dan China untuk memenuhi pasar dalam negeri tanpa tariff atau bebas tariff. Akibatnya, produk dalam negeri akan sangat sulit bersaing karena masih tertinggal dalam hal kualitas maupun tekhnologi. Hal itu akan berdampak pada bangkrutnya indsutri dalam negeri dan tentu saja PHK massal pada kaum buruh. Ancaman PHK bisa pula menimpa kaum buruh yang bekerja di pabrik-pabrik milik Negara asing di dalam negeri, sebab produk China saat ini tak hanya memborbardir pasar dalam negeri tapi juga pasar internasional, sehingga akan berdampak pula bagi produk Negara lain. Diperkirakan, ACFTA akan menyebabkan pengangguran sebesar 7,5 orang. Kesejahteraan yang makin jauh tak terjangkau, kondisi kerja yang kian buruk, membuat buruh tak sanggup lagi mengakses pendidikan dan kesehatan sehingga tenaga produktif buruh dan keluarganya cepat atau lambat menuju penghancuran.
Gerakan Buruh Indonesia, Jejak Perlawanan yang Terkubur
Momentum May Day bagi gerakan buruh bukan semata untuk sekedar mengenang kemenangan masa lampau tapi untuk mengingatkan pada kaum buruh bahwa buruh memiliki kemampuan untuk meraih kemenangan. Sebuah kemampuan yang terkadang terlupakan bagi kaum buruh dan dimanipulasi sedemikian rupa oleh kaum kapitalis dan penguasa, bahwasanya buruh sudah menang. Padahal, fakta menunjukkan buruh masih tertindas yang tercermin dari berbagai kasus perburuhan yang tak henti-hentinya terjadi dan terus berulang.
Dalam sejarahnya, buruh Indonesia memiliki catatan panjang, bahkan mengagumkan sebagai sebuah gerakan. Beberapa serikat buruh pernah berdiri di negeri kita, sejak jaman kolonial. Serikat buruh pertama yang didirikan adalah SS Bond (Staatspoorwegen Bond) pada tahun 1905 di Jawa oleh buruh-buruh kereta api. Kepengurusan organisasi ini sepenuhnya dipegang oleh orang-orang Belanda dan pada tahun 1910, orang-orang pribumi menjadi mayoritas anggota (826 dari 1.476 orang). Meski demikian, anggota pribumi tetap tidak memiliki hak pilih atau suara dalam organisasi. Serikat buruh ini tidak pernah berkembang menjadi gerakan yang militan dan berakhir pada tahun 1912. Selanjutnya, pada tahun 1908 muncul serikat buruh kereta api yang lain, yakni Vereeniging van Spooor-en Tramweg Personeel in Nederlandsch Indie (vstp). Serikat ini memiliki basis yang lebih luas ketimbang SS Bond, karena melibatkan semua buruh tanpa membedakan ras, jenis pekerjaan, dan pangkat dalam perusahaan. Organisasi ini berkembang menjadi militan, terutama sejak 1913, di bawah pimpinan Semaun dan Sneevliet. Kedua tokoh itu juga tercatat sebagai tokoh gerakan radikal di Jawa hingga tahun 1920-an.
Selain kedua serikat buruh tersebut, terdapat beberapa organisasi buruh lainnya, seperti Perserikatan Goeroe Hindia Belanda (PGHB), yang didirikan pada tahun 1912; kemudian Opium Regiebond, yang didirikan oleh buruh-buruh pabrik opium pada tahun 1915; Perserikatan Pegawai Pegadaian Bumiputera (PPPB), pada tahun 1916, di bawah pimpinan R. Sosrokardono; Vereeniging Inlandsch Personeel Burgerlijk Openbare Werken (VIP-BOW), pada tahun 1916, yang didirikan oleh buruh-buruh pribumi pada dinas pekerjaan umum (seperti PU sekarang), Personeel Fabriks Bond (PFB) pada tahun 1919 di bawah pimpinan R. Mo. Surjopranoto; Sarekat Boeroeh Onderneming (SBO), pada tahun 1924 untuk buruh-buruh perkebunan; Serikat Sekerdja Pelaboehan dan Pelajaran, dan sejumlah serikat buruh lain dari bidang pertambangan, percetakan, listrik, industri minyak, sopir, penjahit, dan sebagainya. Pada tahun 1920 telah tercatat ada sekitar seratus serikat buruh dengan 100. 000 anggota. Bertambahnya jumlah anggota dan serikat buruh dalam waktu relatif singkat, harus dikaitkan dengan aksi-aksi propaganda yang dibuat oleh para aktivis melalui pamflet, selebaran dan surat kabar. Rapat-rapat umum yang dihadiri oleh orang banyak juga sering diadakan oleh para aktivis untuk mendapat dukungan.
Pada masa ini, VSTP tetap menjadi serikat buruh yang memiliki anggota paling banyak, dan terhitung penting serta militan. Di bawah pimpinan Semaun, serikat buruh ini terus memperjuangkan kepentingan kaum buruh, seperti pembelaan hak-hak buruh, memperbaiki kondisi kerja dan sebagainya. Dalam usahanya itu, Semaun membuat sebuah ‘buku panduan’ bagi para aktivis gerakan buruh di Hindia. Para pemimpin VSTP ini, kemudian dengan sejumlah tokoh sosialis lainnya mendirikan Indische Sociaal-Democratische Vereeniging (ISDV). Tokoh-tokoh yang tidak setuju dengan gagasan ini kemudian membentuk Indische Sociaal-Democratische Partij (ISDP) pada tahun 1917. ISDV ini kemudian berubah menjadi Partai Komunis Indonesia (PKI) pada tahun 1920. Pada bulan September 1922, berdiri Persatoean Vakbonden Hindia (PVH) yang pada tahun 1922, PVH menyatakan bahwa anggotanya terdiri atas 18 serikat buruh dengan 32. 120 buruh.Uraian ini memperlihatkan bahwa gerakan buruh di Indonesia sejak awal tidak terpisahkan dari aktivitas politik.

Hingga pada masa kemerdekaan, serikat-serikat buruh tetap aktif dalam perjuangan. Pada 15 September 1945 diselenggarakan kongres buruh nasional yang menyatukan beberapa serikat buruh dan lahirlah organisasi buruh nasional yang dinamakan BBI (Barisan Boeroeh Indonesia). Organisasi inilah yang kemudian bersepakat mendirikan Partai Boeroeh Indonesia (PBI) tanpa membubarkan BBI. Sementara di Sumatra, berdirilah Persatoean Pegawai Negara Repoeblik Indonesia (PPNRI) pada bulan Oktober 1945. Di tahun yang sama, berdiri pula Laskar Boeroeh Indonesia yang mewadahi kaum buruh untuk terlibat dalam perjuangan fisik melawan Belanda. Di kalangan buruh perempuan, didirikan Barisan Boeroeh Wanita yang diketuai oleh SK Trimurti. Berbagai aktivitas pendidikan dan kesadaran dilakukan oleh organisasi ini pada kaum buruh perempuan, tentang pentingnya persatuan. Pada tanggal 1 Mei 1946 (Perayaan Hari Buruh), BBW telah berhasil mengumpulkan calon pemimpin buruh perempuan untuk dilatih selama dua bulan. Hal ini menunjukkan bahwa buruh perempuan memiliki peran yang tak sedikit dalam perjuangan kemerdekaan. Sebuah kemajuan, yang bahkan di jaman sekarang belum tercapai lagi.
Pada periode-periode 1945-47 sejumlah serikat buruh kembali dibentuk, seperti Serikat Boeroeh Goela (SBG), Serikat Boeroeh Kereta api (SBKA), Serikat Boeroeh Perkeboenan Repoeblik Indonesia (Sarbupri), Serikat Boeroeh Kementrian Perboeroehan (SB Kemperbu), Serikat Boeroeh Daerah Autonom (SEBDA), Serikat Sekerjdja Kementrian Dalam Negeri (SSKDN), Serikat Boeroeh Kementrian Penerangan (SB Kempen), dan sebagainya. Banyaknya serikat buruh yang bermunculkan menimbulkan kebutuhan akan federasi serikat buruh berskala nasional maka pada tanggal 21 Mei 1946 didirikan Gaboengan Serikat-Serikat Boeroeh Indonesia (GASBI) sebagai hasil peleburan BBI. Organisasi ini dibentuk berdasarkan lapangan kerja namun kenyataan ini sulit diterima oleh organisasi buruh vertikal, seperti SB Minjak, SB Postel, Pegadaian, PGRI, Listrik dan lainnya. mereka kemudian membentuk Gaboengan Serikat Boeroeh Vertikal (GSBV) pada bulan Juli 1946. Selanjutnya, tanggal 29 November 1946 didirikan Sentral Organisasi Boeroeh Indonesia (SOBSI), yang menggantikan kedua federasi sebelumnya, dibawah pimpinan tokoh-tokoh gerakan buruh seperti Harjono, Asrarudin, Njono dan Surjono. SOBSI pada masa pemerintahan Soekarno menjadi serikat buruh yang paling besar. Tercatat SOBSI mewadahi 60% dari buruh yang terorganisir, dengan keanggotaan 2.661.970 orang sebagaimana yang dinyatakan oleh menteri perburuhan pada tahun 1956. SOBSI juga aktif berpolitik dan menjadi organisasi underbow PKI. SOBSI terdiri atas 39 serikat buruh nasional dan sekitar 800 serikat buruh lokal. Di antaranya yang cukup penting adalah SBG, Sarbupri, Sarbuksi (Kehutanan), SBPP (Pelabuhan), SBKA, SBKB (Kendaraan Bermotor), SERBAUD (Angkatan Udara), SB Postel, Perbum (Minyak), SBTI (Tambang), SBIM (Industri Metal), SBRI (Rokok), Sarbufis (Film), SBKP (Kementerian Pertahanan), Kemperbu, SBPU (Pekerjaan Umum), SEBDA, dan SBPI (Percetakan). SOBSI juga memiliki afiliasi dengan World Federation of Trade Unions (WFTU). Njono yang menjadi Sekretaris Umum SOBSI juga menjabat sebagai Wakil Presiden WFTU. Kongres Buruh Seluruh Indonesia (KBSI), yang didirikan pada tanggal 12 Mei 1953 terdiri atas serikat-serikat buruh yang non komunis. Jumlah anggotanya saat pembentukan mencapai 800. 000 orang, tapi segera berkurang seiring dengan terjadinya perpecahan di tingkat kepemimpinannya. Serikat buruh yang menjadi pendukung federasi ini adalah PERBUPRI (perkebunan), PBKA (kereta api), SKBM (minyak), SBP (pertambangan), SBKPM (penerbangan), OBPSI (perniagaan). Organisasi ini tak memiliki afiliasi dengan organisasi buruh internasional, dan amat terbatas kegiatannya pada hal-hal yang berhubungan dengan keadilan sosial.
Selain SOBSI, ada pula SBII yang didirikan di bulan November 1948 oleh tokoh-tokoh Partai Islam, Masyumi yang menyadari pentingnya gerakan organisasi buruh sebagai basis pendukung partai. Pada tahun 1956 anggotanya diklaim sebanyak 275.000 orang dari berbagai bidang pekerjaan. Pimpinan SBII ini dipegang oleh Mr. Jusuf Wibisono, anggota Presidium Masyumi dan pernah menjadi Menteri Keuangan. Sesuai dengan nama yang disandang, organisasi ini melandaskan gagasannya pada ajaran-ajaran Quran. SBII ini memiliki afiliasi dengan International Conference of Free trade Unions (ICFTU). Selanjutnya adalah Kesatuan Buruh Kerakjatan Indonesia (KBKI) didirikan pada tanggal 10 Desember 1952. Organisasi ini semula bernama, Konsentrasi Buruh Kerakjatan Indonesia, dan memiliki hubungan dengan Partai Nasional Indonesia. Dalam salah satu pernyataannya tertulis bahwa organisasi ini bekerja bersama PNI dalam mencapai tujuan-tujuannya. Azas yang melandasi organisasi ini adalah Marhaenisme (ajaran Soekarno). Pada tahun 1955 organisasi ini mengklaim memiliki anggota sebanyak 95.000 orang. KBKI ini juga adalah anggota PNI, dan keberhasilan KBKI dalam menggalang kekuatan (di tahun 1958 ditaksir jumlah anggotanya lebih dari setengah juta orang) tidak dapat dilepaskan dari keberhasilan PNI. Walaupun berhubungan dengan gerakan buruh di luar negeri, dan turut berpartisipasi dalam aktivitas internasional, KBKI tetap memilih tidak bergabung dengan organisasi internasional.
Maraknya organisasi-organisasi buruh di masa kolonial hingga masa kemerdekaan menggambarkan terorganisirnya kekuatan buruh sesuai dengan ideologinya. Aksi massa, rapat akbar, pemogokan, adalah aktivitas yang kerap kali dilakukan sebagai metode perjuangan selain aktif berpolitik dengan berafiliasi ke partai politik tertentu.

Setelah Orde Baru berkuasa, atas nama pembrantasan komunisme, di atas pembantaian berdarah sekian juta rakyat Indonesia, gerakan buruh dihancurkan dan hanya boleh terorganisir dalam satu organisasi buruh yang kita kenal dengan SPSI. Tak hanya buruh, seluruh rakyat Indonesia hanya boleh berorganisasi dalam satu wadah sesuai dengan sektornya masing-masing. Massa yang terorganisir di dalamnya merupakan massa mengambang, tanpa ideologi dan apolitis. Demokrasi dipasung atas nama stabilitas nasional. Namun menjelang kejatuhan Orde Baru, pemogokan-pemogokan buruh mulai terjadi, beberapa diantaranya diorganisir oleh PPBI (Pusat Perjuangan Buruh Indonesia). Kematian Marsinah, seorang buruh perempuan yang tewas terbunuh setelah melakukan demonstrasi di pabrik tempat ia bekerja menjadi ikon gerakan buruh dan membangkitkan solidaritas buruh. Demikian pula halnya dengan penangkapan aktivis buruh seperti Dita Indah sari dan Mochtar Pakpahan, turut membakar amarah massa rakyat. Puncaknya adalah pada bulan Mei 1998, Orde Baru yang berkuasa selama 32 tahun tumbang oleh gerakan rakyat dan mahasiswa.

Menyatukan yang Berserak; Menata Kembali Gerakan Buruh

Kini setelah Orde Baru tumbang, kebebasan berorganisasi mulai berhembus, berbagai organisasi serikat buruh mulai berdiri meski SPSI sebagai peninggalan Orde Baru masih memiliki keanggotaan yang luas. Organisasi-organisasi serikat buruh tersebut bisa dibagi menjadi dua berdasarkan karakternya yakni serikat buruh kuning, serikat buruh progresif. Serikat buruh kuning adalah serikat buruh yang meyakini bahwa pertentangan antara buruh dan pemilik modal bisa didamaikan atau buruh dan pemilik modal adalah mitra kerja. Tak jarang serikat buruh kuning tidak segan-segan menerima suap dari para pemilik modal atau pengusaha. Menjadikan kasus perburuhan sebagai peluang untuk meraup keuntungan, bahkan turut menjadi pengusaha outsourcing yang menjual tenaga buruh. Serikat buruh yang ke dua adalah serikat buruh progresif yakni serikat buruh yang meyakini bahwa pertentangan antara buruh dan pemilik modal atau pengusaha tak bisa didamaikan dan selalu bertentangan karena kepentingan yang berbeda. Sebagai pemilik modal, pengusaha akan mempertahankan kepentingannya untuk menghisap tenaga kerja buruh.

Akan tetapi hingga kini, keanggotaan mayoritas buruh masih terwadahi dalam serikat buruh kuning seperti SPSI dan pecahannya, SPN dan SPMI. Dan masih lebih banyak lagi buruh yang tak terorganisir dalam serikat buruh. Sementara masih sedikit sekali buruh yang terorganisir dalam serikat buruh progresif seperti KASBI, FPBJ, GSPB, GSBI dll. Hal ini menunjukkan bahwa dominasi serikat buruh kuning masih sangat besar. Maka dari itu, propaganda kepada lautan massa buruh yang reformis adalah wajib. Mendorong mereka untuk berani meninggalkan serikat buruh kuning. Bukan perkara mudah memang sebab tak jarang kaum buruh ini memiliki ketakutan akan represi yang akan diterimanya dari serikat buruh kuning maupun pengusaha. Tidak boleh menjadi hambatan bagi kita untuk berpropaganda kepada mereka, maka bersatu dengan serikat buruh kuning dalam satu front bisa menjadi panggung bagi kita untuk berpropaganda pada massa mengambang dari serikat buruh kuning. Maka, selebaran, pamphlet, rapat akbar sebagaimana yang pernah dilakukan oleh serikat buruh di masa kemerdekaan. Metode tersebut adalah cara yang efektif untuk member keyakinan pada buruh akan kekuatannya. Front tersebut sekaligus latihan bagi mereka untuk berpartisipasi. Oleh sebab itu, isian propaganda tak bisa kita tahap-tahapkan dengan alasan kesadaran mereka yang masih terbelakang. Harus dijelaskan pada lautan massa reformis dan terbelakang bahwa sosialisme adalah jawabannya. Sosialisme harus dijelaskan selugas mungkin tanpa dilembut-lembutkan atau dikaburkan. Sosialisme yang berarti adalah perebutan kepemilikan pribadi menjadi kepemilikan bersama. Dimana buruh harus berkuasa bersama elemen gerakan rakyat lainnya dalam wujud dewan-dewan rakyat, dengan sentralisme demokrasi sebagai mekanisme pengambilan keputusan. Bahwa partisipasi buruh, sejak dari sekarang harus dilatih, diwadahi dalam sebuah serikat buruh progresif sebagai embrio dewan buruh.

Dengan tidak menahap-nahapkan propaganda kepada lautan massa reformis dan terbelakang maka kita tidak membuntut pada kesadaran massa terbelakang, sebaliknya kita telah menyaring unsur termaju di mereka. Maka, meski tuntutan buruh adalah ekonomis, kita wajib menjelaskan pada mereka bahwa tuntutan buruh tak boleh berhenti pada tuntutan ekonomis. Bahwa tugas kaum buruh tak hanya memperjuangkan upah naik atau hak normative lainnya, namun juga memperjuangkan sosialisme dan menumbangkan kapitalisme. Sekali lagi tidak ada jatah-jatahan dalam isian propaganda.
Selain mengintervensi panggung serikat-serikat buruh kuning, kita membutuhkan koran sebagai alat propaganda kita. Koran memiliki peran yang penting untuk menjangkau massa luas yang belum terorganisir dan buruh-buruh yang berlawan, yang berserak di berbagai daerah dengan beragam isu. Dewasa ini, liputan media tak pernah luput dari aksi-aksi buruh yang berlawan. Dari isu tuntutan upah layak, menolak PHK, outsourcing, dan isu perburuhan lainnya. Massa buruh sudah mengerti tentang bagaimana mereka harus berlawan ketika hak-haknya dipreteli. Menjadi tugas serikat buruh progresif untuk menyatukannya yakni dengan alat-alat propaganda berupa Koran.
Hal terpenting bagi buruh adalah berpolitik. Oleh karena itu, penting bagi buruh untuk membentuk partai politik sejati bersama elemen gerakan rakyat lainnya. Sebuah partai politik yang memperjuangkan sosialisme dan memimpin perjuangan menggulingkan rejim boneka kapitalis serta membangun sosialisme. Partai politik sejati inilah yang akan menyatukan kekuatan kaum buruh dan tani, dan elemen gerakan rakyat lainnya.

Ditulis oleh Dian Septi Trisnanti
Aktivis KP-PPBI (Komite Persiapan Pusat Pergerakan Buruh Indonesia)

KRONOLOGI & PERKEMBANGAN PERJUANGAN BURUH PT. HEBEL INDONESIA MENUNTUT HAK NORMATIF YANG BELUM DI PENUHI

2010-03-10T00:10:00.001-08:00

Disampaikan oleh :
SERIKAT BURUH TRANSPORTASI PERJUANGAN INDONESIA

A. PROFIL PERUSAHAAN
Berdasarkan profil yang bersumber pada surat lampiran melalui Disnaker Karawang diketahui data-data sebagai berikut :
Nama perusahaan PT. Hebel Indonesia
Alamat perusahaan Jl. Kosambi Curug KM 4 Desa cimahi Klari Karawang Timur 41371
Nama Direksi Haryanto Listyawan
Jenis usaha Bahan bangunan/ beton ringan
Status perusahaan Swasta, PMA
Jumlah pekerja - pekerja tetap : Laki-laki 389 | perempuan : 16
Pemilik Hokiarto, pemilik bank Hokindo yang bermasalah & Masterina Group (perusahaan Keramik).

B. TUNTUTAN BURUH PT.HEBEL INDONESIA
1. Meminta agar di berlakukanya ketetapan Upah Minumim Sektoral Kabupaten Karawang Sebesar Rp.1.205.000, kepada pekerja di bawah satu tahun, karena selama ini PT.Hebel Indonesia tidak pernah menjalankan ketetapan bupati terkait Upah Minimum Sektoral kepada Buruhnya
2. Meminta adanya peningkatan upah berkala sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebagai tunjangan masa kerja kepada pekerja yang bekerja lebih dari satu tahun, hampir selam sepuluh tahun lebih PT.Hebel Indonesia hanya memberikan upah berkala kepada pekerja yang bekerja lebih dari satu tahun hanya 10.000 tanpa pernah ada kenaikan
3. Meminta hak atas program jamsostek yang meliputi JPK, JKK, JK serta JHT, yang selama ini tidak di berikan serta di duga digelapkan karena tidak pernah ada bukti saldo yang seharusnya di terima oleh para pekerja
4. Meminta perhitungan upah kerja loembur berdasarkan peraturan yang berlaku, selama ini tidak pernah ada aturan yang transparan terkait upah kerja lembur para pekerja karena tidak pernah ada bukti pembayaran upah dalam bentuk slip
5. Meminta agar para pekerja yang lebih dari tiga kali di kontrak dan atau lebih dari tiga tahun bekerja yang selama ini masih bersetatus Kontrak dan Harian lepas agar di angkat menjadi pekerja tetap, karena praktek PKWT yang dilakukan oleh pihak manajemen selama ini menyalahi peraturan perundangan undangan yang berlaku
6. Tambahan Premi hadir, Uang Transport, THR, serta adanya tambahan uang shif yang selama sepuluh tahun hampir tidak ada kenaikan

C. KRONOLOGI KEJADIAN
1. Kamis 4 Febuari 2010 Pengurus Komisariat SBTPI PT.HEBEL INDONESIA mengajukan Proposal Perbaikan Kesejahteraan Kepada Pihak Manajemen PT.Hebel Indonesia, Bukti terlampir/ P1
2. Setelah tujuh hari kemudian setelah proposal diajukan tepatnya tanggal 11Febuari 2010, beberapa Pengurus Komisariat SBTPI /delegasi pekerja menayakan kepada Pihak Manajemen prihal Proposal tersebut, yang kemudian dijawab oleh Sdr.Rosid selaku Kadep HRD bahwa Perundingan Bipartit terkait proposal tersebut akan di laksanakan pada tanggal 16 Febuari 2010.
3. Pada hari Selasa 16 Febuari 2010,sekitar pukul 09:00 wib delegasi menanyakan kembali prihal janji manajemen yang akan melaksanakan musyawarah bipartit namun pihak manajemen belum bisa memastikan prihal janji tersebut
4. Sekitar pukul 12:00 wib, delegasi pekerja menayakan kembali prihal perundingan bipartit yang kemudian di sepakati oleh pihak manajemen, bahwa perundingan bipartit akan dilaksanakan pukul 15:00 wib
5. Janji pihak manajemen yang akan melakukan perundingan bipartit pada pukul 15:00 wib pun terkesan di perlambat , dengan alasan beberapa perwakilan dari tim manajemen sedang sibuk, yang pada akhirnya perundingan baru di mulai sekitar pukul 16:00 wib
6. Adapun perwakilan manajemen yang terlibat dalam perundingan bipartit tersebut antara lain : Sdr.Budianto selaku kepala Manager, Sdr.Heru Sambodo PlenManager Maintenence, Sdr.Erwin PlenManager PMI, Sdr.Gatot Kadep Produksi, Sdr.Abdul Rosid Kadep HRD, Sdr.Budi Wibawa Kadep PPIC, dan Sdr.Encang Kadep TQA
7. Pukul 16:00 wib Perundingan dimulai dan berjalan alot dari delapan poin tuntutan yang secara mayoritas adalah hak normatif pihak manajemen baru memenuhi 1 point , yaitu UMSK sebesar RP.1.2005.000, dan untuk point yang lain akan di tunda kembali dengan alasan manajemen belum memberitahukan kepada pemilik perusahaan
8. Dalam perundingan tersebut, delegasi pekerja meminta risalah perundingan dibuat dan ditandatangani oleh para pihak agar keputusan yang sudah disepakati serta jadwal perundingan lanjutan dapat terpastikan, akan tetapi pihak manajemen tidak mengindahkan permintaan para delegasi pekerja tersebut dan perundinganpun menjadi tegang
9. Hingga akhirnya perwakilan pekerja membuat risalah dengan kertas buku seadanya yang kemudian di tandatangani oleh perwakilan menajemen yaitu Sdr.Abdul Rosid selaku HRD, yang isinya antara lain manjemen akan memenuhi ketentuan UMSK Karawang serta akan melakukan perundingan kembali 2 minggu terhitung setelah perundingan tersebut. Bukti terlampir / P2
10.Senin tanggal 1 Maret 2010, sebagaimana yang tertuang dalam risalah, perundingan akan dilanjutkan, sekitar pukul 10:00 wib delegasi kembali menayakan prihal perundingan lanjutan, namun manajemen berkilah belum siap tanpa memberikan alasan yang jelas
11. Sekitar pukul 13:00 wib delegasi kembali menayakan prihal alasan penundaan perundingan tersebut, akan tetapi para delegasi pekerja tidak diperbolehkan masuk oleh sekurity keamanan perusahaan dengan alasan perundingan ditunda sampai hari jum’at
12. Akibat dari penolakan delegasi dan pernyataan manajemen tersebut kemudian memicu reaksi anggota SBTPI/pekerja yang sedang bekerja berhenti bekerja seraya menayakan alasan perusahaan yang selalu tidak konsisten yang cenderung menunda nunda perundingan
13. Sekitar pukul 14:00 wib para pekerja berkumpul di lapangan area perusahaan mendesak pihak perusahaan membuat surat pernyataan secara resmi prihal penundaan perundingan tersebut
14. Pukul 14:30 wib, aparat kepolisian dari polsek Klari datang ke lokasi pabrik lalu disusul oleh perwakilan manajemen yang keluar dan menemui para pekerja yang berkumpul di lapangan, dan mengintruksikan agar para pekerja bekerja kembali dan mengancam lebih dari 15 menit bagi pekerja yang tidak bekerja kembali akan dianggap mangkir tanpa memebrikan alasan penundaan perundingan
15.Permintaan pekerja terhadap manajemen untuk agar membuat surat pernyataan resmi terkait penundaan perundingan tidak sama sekali diperhatikan
16. Pukul 15:20 wib, perwakilan pekerja dipanggil oleh Sdr.Asep selaku petugas kepolisian dari Polsek Klari untuk menghadap di pos keamanan pabrik, dalam pemanggilan tersebut pihak kepolisian meminta agar pekerja membubarkan diri dengan alasan tidak ada kordinasi sebelumnya dengan pihak kepolisian
17. Aparat kepolisian yang seharusnya memfasilitasi pertemenan para pihak, bersikap justru seperti juru bicara perusahaan, yang cenderung intimidatif
18.6:00 wib para pekerja shif 2 di paksa masuk bekerja dan dilarang ikut dalam mogok yang di lakukan oleh pekerja shif 1
19. Selasa 3 Maret 2010, para pekerja shif 1 yang kemarin ikut dalam menghentikan pekerjaan secara spontan beberapa dipanggil satu persatu dan kemudian diancam akan di berhentikan dari pekerjaan serta akan di berikan sangsi tegas berupa SP 1 S/D 3.
20. Para pimpinan Kmisariat SBTPI PT.Hebel serta beberapa anggota delegasi tim perunding dipanggil menghadap satu persatu, dan dituduh menggerakan aksi tersebut yang secara keseluruhan mendapatkan intimidasi serta di ancam akan di PHK dengan alasan, sebagai penggerak aksi mogok tidak sah dengan mengajak, menghalang halangi karyawan lain untuk tidak bekerja yang menyebabkan terhentinya kegiatan produksi, sehingga mengakibatkan kerugian bagi perusahaan Bukti terlampir / P3

21.Rabu 3 Maret 2010 para pekerja yang terhabung dalam PK.SBTPI PT.Hebel menyampaikan surat pemberitahuan mogok kerja akan di lakukan 4 hari terhitung sejak tanggal 8,9,10,11 Maret 2010 jika pada hari jum’at manajemen kembali tidak melakukan perundingan dan atau dead lock. Bukti terlampir /P4
22. Rabu 03 – maret 2010 , managemen memberikan sangsi berupa surat peringatan SP 1 s/d SP 3 kepada karyawan yang mengikuti aksi stop produksi yang di lakukan secara spontan di hari senin sebagai bentuk dukungan terhadap delegasi perunding pekerja, sekaligus desakan kepada manajemen agar segera melakukan perundingan yang terlihat sengaja untuk di tunda tunda.
23.kamis 04 Maret 2010 , managemen mengeluarkan surat skorsing menuju PHK kepada pengurus komisariat sbtpi serta beberapa delegasi perunding yang berjumlah 11 orang, untuk kemudian tidak boleh lagi memasuki area pabrik terhitung tanggal 04 Maret 2010 sampai batas waktu yang tidak di tentukan. Bukti terlampir /P5
24.Selain darari pada hal tersebut di atas , pada hari Kamis 4 Maret 2010 pihak manaje menpun memberikan undangan prihal perundingan bipartite lanjutan kepada delegasi pekerja, adapun isi dari undangan tersebut adalah undangan pertemuan untuk menjawab pengajuan pekerja, yang akan di selenggarakan pada hari Jum’at tanggal 5 Maret 2010 pukul 14:00 wib di ruang meeting PT.Hebel Bukti terlampir / P6
25.Jum’at 5 Maret 2010, sebagai mana undangan perundingan bipartite yang di sampaikan oleh pihak manajemen kepada delegasi pekerja , delegasi perunding pekerja menghadap sekitar pukul 14:00 wib dengan didampingi oleh Pengurus Pusat SBTPI, akan tetapi perwakilan Pengurus Pusat SBTPI yang mendampingi delegasi pekerja di laranguntuk dapat terlibat oleh pihak security pabrik dengan alasan perintah dari manajemen
(Bpk.Rosid selaku Kadep HRD PT.Hebel) dengan negosiasi yang alot akhirnya dengan pertimbangan itikat baik untuk melakukan perundingan sebagai mana yang terjadwalkan akhirnya delegasi pekerja tanpa di damping oleh pengurus pusat menemui manajemen di ruang meeting untuk tetap agar perundingan bipartite tetap terselenggarakan.
26. Sekitar pukul 14:30 wib delegasi pekerja dengan manajemen bertemu di ruang miting, akan tetapi perundingan sebagai mana yang di janjikan manajemen ternyata tidak terlaksana, dalam pertemuan tersebut tidak ada perundingan, pihak manajemen hanya memberikan kertas jawaban atas proposal yang di ajukan oleh pekerja tertanggal 4 Febuari 2010, hal tersebut sempat membuat perwa
kilan delegasi pekerja emosi dan menuding pihak manajemen tidak aspiratif dan diskriminasi terlebih statmen/pernyataan yang di lontarkan oleh salah satu tim manajemen Sdr.Erwin selaku Plen Manager PMI yang melontarkan pernyataan mengejek dan merendahkan martabat delegasi prwakilan pekerja yang menyindir dengan nada sinis dan cenrung provokatif adapun statmennya sebagai berikut ”kalian ngerti enggasih bahasa permohonan.? Apa itu permohonan.?
27. jum’at 5 Maret 2010 pukul 14:30s/d14:45 perundingan sebagai mana yang di harapkan pekerja tidak terjadi,Karena manajemen sudah membuat jawaban secara tertulis yang sudah di persiapkan dan di tanda tangani sebelumnya terhadap proposal perbaikan kesejahteraan pekerja yang di ajukan hampir sebulan yang lalu adapun isi jawaban tersebut adalah sebagai berikut :
a. Perusahaan telah membayar upah sesuai dengan ketentuan UMKUII Karawang tahun 2010,pada gajian bualan febuari 2010 dengan memberlakukan rapel untuk penggajian bulan januari 2010
b. Perbedaan upah sesuai masa kerja telah di jalankan dengan menambah upah Rp.10.000(sepuluh ribu rupiah) setiap bertambahnya satu tahun masa kerja karyawan
c. Tentang usulan JPK(jaminan pemeliharaan kesehatan) melalui program jamsostek,perusahaan sampai saat ini masih menerapkan JPK yang di kelola sendiri (yang menurut perusahaan pelayaannya lebih baik dari JPK Jamsostek), akan tetapi untuk mendapatkan perbandinga manfaat, perusahaan akan mengundang Jamsostek untuk melakukan sosialisasi tentang JPK Jamsostek
d. Perusahaan telah melakukan ketentuan upah kerja lembur sesuai dengan peraturan yang berlaku
e. Pemberlakuan system kontrak akan mengacu pada ketentuan PKWTTyang berlaku, karyawan yang masih menjalani masa kerja kontrak statusnya akan di evaluasi setelah masa kontraknya berakhir
f. THR, tunjangan transport, peningkatan uang shif serta peningkatan premi hadir sepenuhnya telah di atur sebagai mana di atur oleh PKB

Jawaban di atas adalah salah satu jawaban yang di sampaikan secara tertulis oleh pihak manajemen yang di sampaiakn dalam Undangan bipartite pada hari jumat 5 Maret 2010 Bukti terlampir / P7
28. Dalam pertemuan tersebut delegasi pekerja pun meminta agar manajemen mencabut surat skorsing menuju PHK terhadap 11 orang delegasi pekerja, namun hal tersebut tidak di indahkan
29. Dewan Pengurus Pusat Serikat Buruh Transportasi Perjuangan Indonesia selakau Organisasi induk afiliasi pekerja PT.Hebel Indonesia, mengirimkan Surat Peringatan Tegas kepada manajemen yang membuat Surat Skorsing menuju PHK terhadap 11 orang pengurus dan delegasi pekerja yang terlibat dalam perundingan. Bukti terlampir / P8
30. Pukul 16:00 wib hari Jum’at 5 Maret 2010, perwakilan pekerja shif 2 yang mendapatkan surat skorsing tetap masuk kerja, namun di usir keluar
oleh sekurty atas perintah manajemen.

Bangun Gerakan Perempuan Non Kooptasi dan Non Kooperasi, Bersama Gerakan Rakyat Lawan Kapitalisme dan Rejim Agen Kapitalisme SBY-Budiono!

2009-10-28T12:49:00.001-07:00

A. Situasi Gerakan Perempuan

Pasca tumbangnya Orde Baru pada tahun 1998, demokrasi yang sebelumnya diharamkan mulai terbuka. Dampak positifnya pun dirasakan oleh rakyat Indonesia, dimana rakyat kini bebas berorganisasi, sehingga banyak organisasi kemudian bermunculan, baik organisasi buruh, mahasiswa, tani maupun kaum miskin kota. Demikian pula halnya dengan gerakan perempuan. Setelah selama tiga dekade lebih gerakan perempuan dibelenggu dan dibungkam, gerakan perempuan kembali memperoleh keleluasaan untuk mengorganisasikan diri. Hal ini tampak dari banyaknya organisasi LSM perempuan yang berdiri di Indonesia. Akan tetapi, tak banyak organisasi perempuan yang berbentuk organisasi massa, yang mengandalkan kekuatan massa perempuan seperti sebelum 1965, dimana sebuah organisasi massa perempuan besar seperti Gerwani pernah begitu hidup, bahkan turut mengisi panggung politik nasional.

Kini setelah 10 tahun lebih reformasi berproses, beberapa capaian telah dihasilkan oleh gerakan perempuan. Beberapa diantaranya adalah pengesahan UU KDRT dan kuota politik 30% untuk perempuan. Akan tetapi, perempuan Indonesia masih mengalami banyak hambatan-hambatan, walaupun demokrasi sudah terbuka luas. Hambatan-hambatan tersebut diantaranya, peraturan perundang-undangan yang masih belum berpihak pada perempuan, seperti UU Pornografi dan Pornoaksi yang mengkriminalkan kaum perempuan serta perda-perda yang anti perempuan. Ditambah lagi dengan pelibatan kembali TNI dalam program KB, selain praktek diskriminasi dan kekerasan yang masih marak terjadi. Produk peraturan perundangan dan praktek-praktek diskriminasi serta kekerasan tersebut jelas merupakan cerminan dari budaya patriarki yang diamini serta dilegalkan oleh negara. Hal itu semakin diperparah dengan produk peraturan perundang-undangan yang memihak kepentingan pemodal, sehingga pemiskinan massal perempuan tidak terhindarkan. Fakta tersebut cukup jelas di lapangan, dimana angka kematian ibu di Indonesia berdasar catatan BPS masih terbesar di Asia , tingginya jumlah anak perempuan yang tidak sekolah (dari 75 juta anak yang tidak bersekolah, 55 juta di antaranya adalah anak perempuan) , dan masih tingginya angka buta huruf perempuan yang mencapai 64% tahun 2009 . Fakta tersebut cukup gamblang menggambarkan kemiskinan yang berdampak besar bagi perempuan, maka di tengah-tengah kemiskinan itu, tidak mungkin ada partisipasi politik penuh bagi mayoritas perempuan karena tenaga produktif perempuan telah dimatikan. Mustahil, massa perempuan Indonesia yang mayoritas berada di bawah garis kemiskinan tersebut mampu mengisi kuota politik 30%. Dengan kata lain, peraturan perundangan tersebut hanyalah lips service belaka, untuk menarik simpati massa perempuan.

Di tengah-tengah hambatan itu, banyak aktivis perempuan yang beramai-ramai menjadi caleg dari berbagai patai politik yang memiliki track record buruk dan terbukti tidak pernah membela kepentingan perempuan. Jalan menjadi caleg ini dipilih untuk memanfaatkan kuota politik 30% bagi perempuan. Kuota politik 30% memang merupakan kebijkan affirmative sebagai capaian dari gerakan perempuan, namun memanfaatkan kuota politik 30% dengan mengkooptasikan diri pada partai-partai politik yang tidak membela kepentingan perempuan adalah salah besar. Tidak perlu bersusah payah untuk membuktikan wajah asli dari partai-partai politik besar peserta Pemilu 2009 silam. Sebab mayoritas dari peserta pemilu 2009 adalah partai besar yang pernah berkuasa atau partai sisa Orde Baru, yang pernah duduk di kursi pemerintahan baik sebagai anggota kabinet, DPR maupun MPR. Merekalah yang mengesahkan peraturan perundangan yang merugikan perempuan, mereka pulalah yang melapangkan jalannya modal sehingga pemiskinan massal terus terjadi. Baik PDI-P, Golkar, Partai Demokrat,Gerindra, Hanura dan partai-partai lainnya turut ambil bagian dalam mengesahkan peraturan perundangan yang berpihak pada modal (UU BHP, UU PMA, UU KEK, dst) maupun UU yang mendiskriminasikan perempuan (UU Pornografi dan Porno Aksi).

Kebijakan kuota politik 30% perempuan harus dipahami sebagai kebijakan afirmatif yang mendorong partisipasi politik perempuan. Akan tetapi, kebijakan kuota politik 30% tanpa memberikan landasan material bagi mayoritas perempuan untuk mengisi kuota poltik 30% adalah omong kosong. Kebijakan kuota 30% harus disertai dengan pemenuhan kesejahteraan perempuan (sehingga semakin meningkat tenaga produktif perempuan) yang tidak mungkin diberikan oleh partai-partai politik saat ini atau oleh SBY-Budiono yang baru saja terpilih sebagai Presiden dan Wapres. Sebab, mereka adalah agen-agen neoliberal yang setia memihak pada kepentingan pemodal asing, bukan pada kepentingan rakyat, termasuk perempuan. Selama kebijakan yang dihasilkan adalah pesanan dari pemodal asing, maka tidak akan ada kesejahteraan perempuan, pendidikan tetap mahal, kesehatan tetap tidak terjangkau, harga kebutuhan pokok tetap melonjak dan upah masih tetap murah.

B. Gerakan Perempuan Non Kooptasi dan Non Kooperasi

Berlandaskan situasi gerakan perempuan di atas, maka tidak ada jalan lain kecuali membangun gerakan perempuan mandiri, yakni gerakan perempuan non kooptasi dan non kooperasi. Gerakan perempuan non kooptasi dan non kooperasi adalah gerakan perempuan yang tidak terkooptasi dan berkooperasi dengan elit-elit politik dan rejim berkuasa SBY-Budiono. Pembangunan gerakan massa perempuan non kooptasi dan non kooperasi ini berlandaskan pada situasi obyektif dimana semakin meluas ketidakpercayaan massa pada elit-elit politik dan partai-partai politik. Hal ini terlihat dari semakin tingginya angka golput, dimana dalam pemilu 2009 lalu, angka golput mencapai 38.6% (angka ini belum termasuk pemilih yang tidak terdaftar). Angka golput tersebut meningkat dari angka golput tahun 2004 yang mencapai 22.9%. Tingginya angka golput yang utama, bukan terletak pada persoalan tekhnis seperti tidak terdatanya pemilih, sebab jika rakyat bergairah terlibat dalam pemilu maka rakyat akan berduyun-duyun pergi ke TPS-TPS tanpa dipaksa-paksa ataupun dibujuk rayu dan tentu akan melakukan aksi protes beramai-ramai jika tidak terdata. Fakta menunjukkan, justru Pemilu 1955 lah yang paling demokratis, dimana seluruh rakyat dengan penuh gairah menggunakan hak pilihnya. Hal itu menunjukkan harapan besar akan sebuah perubahan. Lain halnya dengan pemilu-pemilu berikutnya yang hanya menghasilkan pemimpin agen neo liberal dan tidak memberikan perubahan berarti. Selain ditunjukkan dengan angka golput yang kian meninggi, ketidakpercayaan rakyat terhadap elit juga bisa dilihat dari banyaknya aksi-aksi demonstrasi ke pusat-pusat pemerintahan baik di daerah-daerah maupun nasional, baik aksi demonstrasi spontan maupun terorganisir dengan isu yang beragam. Aksi-aksi demonstrasi ini diikuti pula oleh mayoritas kaum perempuan yang melawan penggusuran, menolak PHK, upah tak terbayar, mahalnya kesehatan dan pendidikan. Dengan demikian, untuk saat ini potensi besar gerakan perlawanan justru terletak pada kekuatan massa rakyat dan perempuan yang mesti diwadahi melalui wadah yang mandiri tanpa elit-elit politik. Maka, untuk memperjuangkan pembebasan perempuan, pembangunan Gerakan Perempuan Non Kooptasi dan Non Kooperasi adalah utama.

Pembangunan gerakan perempuan non kooptasi dan non kooperasi harus berbasis pada pewadahan-pewadahan massa perempuan di segala sektor yakni di sektor buruh, tani, kaum miskin kota dan mahasiswa. Pewadahan massa perempuan tersebut bisa berupa kelompok- kelompok diskusi di kampus-kampus, komite-komite perempuan buruh di pabrik-pabrik, komite-komite perempuan tani di pedesaan, komite-komite perempuan miskin kota di pinggiran kota. Tentunya pewadahan ini bisa dilakukan dengan beragam taktik dan metode, dari pemutaran film dan diskusi, panggung musik, teater, musikalisasi puisi dan sebagainya yang mampu mengumpulkan massa serta menarik mereka untuk berorganisasi. Semakin banyak wadah perempuan, semakin bagus, sebab semakin banyak wadah perempuan maka semakin banyak perempuan yang dilatih untuk berpartisipasi, terlibat dalam pengambilan keputusan organisasinya. Wadah-wadah perempuan inilah yang kemudian membangun jaringan dari tingkat kota, wilayah hingga tingkat nasional. Oleh sebab itu, penting untuk melakukan ekspresi-ekspresi politik bersama antar wadah-wadah perempuan baik dari tingkat kota, wilayah hingga nasional. Semakin banyak dan meluas ekspresi politik perlawanan terhadap kapitalisme dan rejim bonekanya beserta elit-elit politik, maka semakin besar peluang untuk merebut panggung gerakan perempuan yang dewasa ini masih didominasi oleh LSM perempuan.

C. Gerakan Perempuan dan Gerakan Demokratik

Hal yang tak kalah penting bagi pembanguanan gerakan perempuan adalah penyatuan dengan gerakan demokratik. Penyatuan dengan gerakan demokratik ini penting, sebab gerakan perempuan tanpa gerakan rakyat tidak akan maksimal, demikian pula sebaliknya. Harus dipahami bahwa pembangunan gerakan perempuan akan semakin menguatkan gerakan demokratik rakyat. Semakin banyak perempuan yang terlibat dalam gerakan rakyat atau bahkan memimpin, maka semakin berkualitas gerakan rakyat sebab mayoritas perempuan yang tergabung memiliki keberanian dan kesadaran tinggi untuk terlibat aktif (tidak sebatas ikut-ikutan dan hanya sebagai massa semata mengingat banyaknya hambatan bagi perempuan baik secara budaya maupun akses ekonomi dan politik). Sebaliknya, jika perempuan masih terhambat untuk turut berpartisipasi dalam perjuangan pembebasan rakyat dan perempuan (termasuk dirinya sendiri), maka gerakan rakyat tidak akan kunjung menguat sebab kekuatan gerakan rakyat harus ditopang oleh rakyat keseluruhan, termasuk perempuan. Maka, setiap organisasi massa sektoral berkepentingan untuk mempercepat pembangunan gerakan perempuan dengan menghidupkan pewadahan perempuan melalui divisi-divisi perempuan yang dibentuknya. Minimal adalah ditunjuknya PJ yang bertugas untuk membangun wadah perempuan. Hal ini tidak berarti tugas pewadahan hanya menjadi tanggung jawab divisi perempuan ormas atau PJ perempuan. Secara organisasional, ormas sektoral lah yang merumuskan program dan strategi taktik pewadahan perempuan, termasuk program propaganda dalam bentuk pendidikan atau diskusi mengenai pembebasan perempuan Bentuk penyadaran ini penting agar setiap anggota, baik lelaki maupun perempuan terpasok kesadarannya untuk memahami pentingnya pembangunan gerakan perempuan dan turut aktif membangunnya. Lebih jauh lagi,setiap seksi perempuan di ormas-ormas sektoral, bisa saling berkoordinasi untuk menyatukan ekspresi-ekspresi politik baik dalam bentuk mobilisasi massa atau pun vergadering. Bahkan lebih maju lagi, adalah membentuk komite perempuan bersama sebagai alat persatuannya.

Selain memudahkan dalam pembangunan organisasi perempuan, pembentukan seksi-seksi perempuan ini juga mempermudah dalam menyatukan isu perempuan dan isu demokratik sehingga gerakan perempuan tidak terpisah dari gerakan rakyat. Dalam sejarahnya, jika gerakan perempuan terpisah dari gerakan demokratik, maka akan menjadi eksklusif dan tuntutan perempuan pun tidak akan tercapai. Fakta tersebut terlihat dari diloloskannya UU Pornografi dan pornoaksi yang hanya direspon oleh gerakan perempuan, yang tidak terkonsolidasi dengan gerakan demokratik sehingga isu tersebut hanya menjadi isu gerakan perempuan, dan tidak menjadi bagian dari gerakan demokratik. Alhasil, UU Pornografi dan Pornoaksi pun dengan tanpa hambatan berarti, berhasil disahkan.

Telah Lahir Pemerintahan Baru Agen Neoliberalisme, Lawan dengan Membangun Persatuan Gerakan Rakyat Anti Kooperasi dan Anti Kooptasi

2009-07-14T23:31:00.000-07:00

Pilpres sudah usai dan hasil melalui quick count menunjukkan pasangan SBY-Budiono sebagai pemenang. Akhirnya, setelah menghabiskan dana yang cukup besar, Pemilu 2009 kembali menghasilkan pemerintahan agen Neolib, yang tentu saja patuh pada tuan modal besar. Maka rakyatpun selama 5 tahun ke depan, sekali lagi harus menelan pil pahit; pengkhianatan dari kaum elit borjuasi.

Pasangan SBY-Budiono bukanlah pemain lama sebagai agen Neoliberal. Beberapa kebijakan yang pro terhadap modal asing tidak lepas dari peran mereka berdua. SBY, selama 5 tahun berkuasa sudah membuktikan dirinya sebagai anak baik dari pemodal asing dengan menggulirkan berbagai kebijakan Neo liberal, yakni kebijakan yang berpihak pada kepentingan asing. Disahkannya UU Penanaman Modal Asing No 25 tahun 2007, menjadi prestasi dari pemerintahan SBY, demikian pula dalam melanggengkan politik upah murah dengan dikeluarkannya PB 4 Menteri dan masih dilegalkannya out sourcing, status kontrak dalam UUK tahun 2003, disahkannya UU BHP yang berakibat pada makin mahalnya pendidikan, penggusuran yang menimbulkan korban nyawa melalui arogansi satpol PP dan lain sebagainya. Semua itu menjadi catatan penting bagi kita semua bahwa SBY, sama halnyya dengan elit politik lainnya, merupakan anak baik bagi pemodal asing. Tentu saja pemodal asing menginginkan ruang yang luas bagi masuknya modal asing melalui kebijakan-kebijakan ekonomi politik, seperti pembangunan proyek-proyek besar yang didanai oleh utang luar negeri, maupun penjualan aset dalam negeri. Faktanya, sudah 90% kekayaan minyak kita dieksploitasi oleh perusahaan-perusahaan asing. Dengan terus dilanggengkannya kekuasaan di tangan para calo pemodal asing maka kekayaan Indonesia bisa terus terhisap tanpa sedikitpun rakyat Indonesia mampu menikmatinya.

Sementara itu sang wakil presiden, Budiono, tak diragukan lagi merupakan agen Neo liberal yang patuh pada pemodal asing. Budiono dikenal sebagai seorang ekonom, ia pernah menjabat sebagai Direktur Bank Indonesia, Menteri/Kepala Bappenas, Menteri Keuangan, Menko Perekonomian, Gubernur BI, dan sekarang sebagai Wakil Presiden RI untuk periode 2009-2014. Berbagai kebijakan ekonomi yang merugikan rakyat berjalan dengan mulus di tangannya. Salah satu contoh konkritnya adalah ketika dinaikkannya harga BBM hingga 126%, Budiono memegang jabatan sebagai Menko Perekonomian. Perannya dalam menggelontorkan kebijakan kenaikan harga BBM waktu itu tidak bisa diabaikan begitu saja. Ketika menjabat sebagai Menko Perekonomian ini pulalah, ia mengeluarkan kebijakan Privatisasi & Divestasi. Hasilnya 13 BUMN dijual dan obligor BLBI diberi status ‘Release & Discharge’ (Dibebaskan dari aspek hukum). Tidak hanya itu, di masa Boediono menjabat menteri keuangan, UU Keuangan Negara No 17/2003 dikeluarkan. Undang-undang tersebut memberikan kewenangan luar biasa kepada Menteri Keuangan dan mengurangi peranan “perencanaan”, sesuai model ekonomi Neoliberal.

Sebelumnya, pada tahun 1996-1998 Boediono menjabat sebagai Direktur 1 Bank Indonesia (BI) Urusan Analisa Kredit. Pada 1997-1998, ia turut berperan besar dalam mengucurkan dana BLBI sebesar Rp 400 triliun (untuk bank swasta Rp 144,8 triliun & bank pemerintah Rp 267 triliun). Di masa pemerintahan BJ Habibie, Boediono (Kepala Bappenas) menyepakati Dana Rekap Perbankan Rp 600 triliyun. Akibatnya, rakyat Indonesia terpaksa menanggung utang sebesar Rp 80 triliun setiap tahun di APBN hingga tahun 2032. Di Tahun 2001-2004, Boediono (Menkeu), mengeluarkan kebijakan Privatisasi & Divestasi. Akibatnya 13 BUMN, yang merupakan aset strategis, dijual dan obligor BLBI diberi status ‘Release & Discharge’ (Dibebaskan dari sspek hukum). Hingga saat ini Boediono masih menjabat sebagai IMF Board of Governors dan berdasarkan pesanan Bank Dunia. Di era Boediono menjabat Menko Ekuin,yang kemudian digantikan Sri Mulyani, utang pemerintah sudah mencapai level tertinggi, yakni 149,67 miliar dolar AS per Desember 2008.

Dengan demikian, tidak heran jika Budiono mendapat restu dari negara-negara kapitalis besar. “Mari jadilah terus anak baik dan patuh bagi kami, dan nantinya akan kau dapat trickle down effect bagi mu”

Bukan Pemerintahan Agen Neolib SBY-Budiono, Bukan Para Elit Politik tapi Persatuan Gerakan Rakyat.

Tak perlu diragukan, bahwa SBY bersama Budiono akan kembali lagi menjadi anak yang baik dan patuh di hadapan para pemodal asing. Sementara elit-elit politik lainnya, baik Jusuf kala, Megawati maupun Prabowo yang kemarin ikut bertarung dalam pemilihan presiden lalu, meski mengaku sebagai anti neo liberal namun keberadaan mereka di masa lalu, ketika Neo liberalisme masuk dengan bebasnya di Indonesia membuktikan siapa mereka. Tidak ada peran mereka dalam melawan ekonomi neo liberal selain beretorika demi mendapat simpati rakyat. Pada faktanya, retorika tidak akan pernah cukup untuk menebus dosa masa lalu mereka, termasuk dosa pelanggaran HAM terhadap para aktivis yang terbunuh, maupun kebijakan pro neo liberal yang pernah mereka terapkan ketika berkuasa.

Oleh karena itu, rakyat mesti sadar, sesadar-sadarnya bahwa ekspektasi akan perubahan tidak lagi selayaknya disandarkan pada para elit politik yang penuh retorika namun palsu itu. Sejatinya pemerintahan agen neo liberal yang kini berkuasa dan elit politik lainnya adalah musuh-musuh rakyat yang harus dilawan. Tentu saja dengan pembangunan persatuan gerakan rakyat yang mandiri. Persatuan gerakan rakyat yang tidak terkooptasi oleh kekuatan musuh rakyat, yakni Persatuan Gerakan Rakyat Anti Kooperasi dan Kooptasi sebagai alternative bagi rakyat.

Persatuan gerakan rakyat anti kooperasi dan kooptasi ini berlandaskan pada situasi obyektif rakyat hari ini yang menuju pada kesadaran anti elit. Kesadaran anti elit ini tampak dari makin banyak dan beragamnya perlawanan rakyat di berbagai daerah dengan sasaran perlawanan ke kantor-kantor pemerintahan terkecil hingga istana negara sebagai symbol kekuasaan. Selain itu, tingkat golput yang tinggi turut mencerminkan ketidakpercayaan rakyat pada elit. Ketidak percayaan pada elit inilah yang harus diwadahi dalam alat persatuan agar semakin mandiri dan menjadi kekuatan yang maksimal guna melakukan perlawanan pada neoliberal beserta antek-anteknya. Taktik Anti Kooperasi dan Kooptasi ini sendiri tidak semata untuk menjauhkan pengaruh elit yang bisa merusak gerakan rakyat tapi pada fakta obyektif bahwa hari ini tidak terdapat satupun elit borjuasi yang progresif untuk dilibatkan dalam persatuan taktis melawan kekuatan neo liberal dan justru bisa merugikan gerakan rakyat. Maka, penting bagi persatuan gerakan rakyat untuk merebut panggung politik nasional dari elit politik borjuasi nasional sehingga ekspresi perlawanan rakyat mampu meluas dan diterima oleh seluruh rakyat, baik melalui metode mobilisasi aksi massa menuntut maupun vergadering atau rapat akbar. Persatuan Gerakan Rakyat Anti Kooperasi dan Kooptasi ini nantinya akan menjadi embrio dari pemerintahan persatuan rakyat miskin yang dipimpin oleh kelas buruh.

Membangun Gerakan Perempuan Anti Neoliberalisme

2009-07-12T01:37:00.000-07:00

Neo liberalisme, tiba-tiba saja menjadi bahan perbincangan di berbagai media massa. Para capres/cawapres kemudian saling tuding satu sama lain sebagai bagian dari ekonomi Neo liberalisme tanpa penjelasan yang utuh mengenai Neo liberalisme itu sendiri. Hanya penjelasan bahwa Neo liberalisme telah mengakibatkan kemiskinan, atau yang mengusung pasar bebas, seakan Neo Liberalisme terpisah dari sistem kapitalisme itu sendiri. Padahal Neo liberalisme merupakan bagian dari Kapitalisme yang menindas. Perempuan, yang secara budaya ditempatkan sebagai mahkluk nomor dua menjadi korban langsung dari Neo liberalisme. Alhasil, penindasan ganda dirasakan oleh perempuan, baik oleh patriarki maupun Neo liberalisme yang merupakan wajah baru dari kapitalisme

Jejak Langkah Neo Liberalisme
Neo Liberalisme yang sebelumnya tidak pernah diungkit sebagai kejahatan ekonomi, kini secara gegap gempita diusung oleh capres/cawapres untuk mengambil simpati dari rakyat. Semua mengaku sebagai anti Neo liberalisme dan mendeklarasikan dirinya sebagai penganut ekonomi kerakyatan, padahal ketika paham ini dipraktekkan di Indonesia, tak satupun elit-elit politik yang berani menolaknya. Bahkan menjadi bagian dari aktor pendukung kebijakan Neo liberalisme.
Berawal dari Universitas Chichagodengan filsuf-ekonom nya, Friederich von Hayek dan muridnya, Milton Friedmanpaham neoliberalisme sebagai wajah baru kapitalisme mulai tersebar ke seluruh dunia. Neoliberalisme juga dikenal sebagai paham ekonomi neoliberal yang mengacu pada filosofi ekonomi-politik akhir-abad keduapuluhan. Secara spesifik, ekonomi Neo liberalisme merupakan kelanjutan dari liberalisme klasik yang dipengaruhi oleh teori perekonomian neoklasik yang mengurangi atau menolak penghambatan oleh pemerintah dalam ekonomi domestik. Selain itu, Paham ini memfokuskan pada pasar bebas dan perdagangan bebas, merobohkan hambatan untuk perdagangan internasional dan investasi agar semua negara bisa mendapatkan keuntungan dari meningkatkan standar hidup masyarakat atau rakyat sebuah negara dan modernisasi melalui peningkatan efisiensi perdagangan dan mengalirnya investasi. Faktanya, hanya pemilik modal besarlah yang bisa menikmati kesejahteraan sebagai dampak dari Neo Liberalisme.
Artinya, Neo liberalisme menghendaki tidak adanya batas dalam perdagangan internasional, dimana modal bisa mengalir ke seluruh Negara tanpa hambatan. Maka dibutuhkan berbagai kebijakan yang mendukung pasar bebas, agar dengan mudah modal asing masuk dan menguasai bahan baku, pasar dan tenaga kerja di berbagai negara termasuk negara dunia ke tiga. Indonesia menjadi salah satu negara yang menjanjikan bagi para pemodal asing karena kaya akan alam (bahan baku), dengan tenaga kerja yang melimpah dan murah, serta pasar luas yang bisa menyerap hasil produksi kapitalis. Kebijakan-kebijakan Neo liberalisme ditawarkan melalui lembaga-lembaga keuangan dunia seperti IMF, WTO, Bank dunia dll, melalui perjanjian-perjanjian ekonomi regional seperti AFTA. Bentuk kebijakan Neo liberalisme tersebut secara nyata bisa dilihat dari berbagai kebijakan seperti privatisasi, pengesahan UU Penanaman Modal Asing, pencabutan subsidi sosial, city without slum dan utang luar negeri. Semua merupakan satu paket kebijakan Neo liberalisme. Akan tetapi, sebagaimana paham ekonomi kapitalisme sebelumnya “Keynesian”, ketika krisis melanda maka campur tangan negara sangat dibutuhkan dalam bentuk talangan dana untuk menyelamatkan para pemilik modal yang bangkrut. Dalam hal ini, sama sekali tidak ada perubahan dari esensi kapitalisme, yakni campur tangan negara di saat krisis. Maka tidak heran, jika di negara-negara yang menjalankan paham Neo Liberalisme, juga memberikan paket bantuan bagi masyarakat seperti BLT, BOS dll. Bukan karena ingin meningkatkan taraf kehidupan masyarakat, tapi untuk meningkatkan daya beli masyarakat yang terlanjur jatuh, sehingga barang-barang hasil produksi mampu terserap oleh pasar. Namun, hal ini tidak akan mencegah krisis yang kini sedang melanda.
Dampak Ekonomi Neo liberal bagi Perempuan
Kebijakan Neo liberalisme yang diterapkan oleh setiap rejim yang berkuasa pasca orde lama di Indonesia telah melanggengkan feminisasi kemiskinan. Ungkapan “trickle down effect” tidak terbukti. Kemakmuran hanya menjadi milik pemodal, sementara jutaan rakyat lainnya terhempas dalam kemiskinan. Terlebih lagi kaum perempuan yang mesti membanting tulang dengan upah murah di balik tembok-tembok pabrik, di sawah-sawah yang tak lagi menjanjikan dan masih lagi harus terjebak dalam pekerjaan domestik tanpa bayar. Tenaganya diperas dan potensinya dihancurkan sedemikian rupa sehingga semakin matilah tenaga produktif kaum perempuan.

Kehancuran tenaga produktif kaum perempuan bisa dilihat dari masih tingginya angka buta huruf perempuan, tingginya angka kematian Ibu, tingginya angka perdagangan perempuan dan masih banyak lagi. Angka buta huruf perempuan misalnya telah mencapai 64% pada bulan April 2009 yang dua kali lebih tinggi dibanding lelaki, menunjukkan tingkat kebodohan yang tinggi akibat makin mahalnya pendidikan dan masih kuatnya budaya patriarki.Tidak ada pilihan bagi rakyat miskin untuk hidup lebih baik, terutama lagi tidak ada pilihan bagi perempuan miskin. Sehingga tidak heran ketika banyak terjadi penikahan di usia dini, banyaknya yang memilih sebagai TKI di negeri lain sebagai pembantu, maraknya perdagangan perempuan dan prostitusi, rendahnya pengetahuan akan kesehatan reproduksi seksual perempuan. Terus merembet bagaikan lingkaran setan. Terlebih lagi ketika krisis menerpa, tenaga produktif perempuan semakin hancur. PHK terjadi di mana-mana, pengangguran tak terhindarkan. Mengenai hal ini, ILO menegaskan bahwa pada tahun 2008 jumlah perempuan di negara dunia ke tiga, yang menjadi pengangguran meningkat menjadi 6,38%. Angka tersebut lebih banyak 5,8% dibandingkan lelaki.

Hancurnya potensi perempuan akibat kapitalisme dengan kebijkan Neo liberalnya yang kini masih terhimpit krisis ini dijawab dengan solusi yang sudah usang dan kuno, yakni campur tangan negara melalui dana talangan untuk para pemodal—dana yang sebenarnya berasal dari uang rakyat. Negara dunia ketiga didorong untuk terus bersandar pada kebijakan Neoliberalisme. Meski kebijakan itu sudah terbukti gagal mengatasi krisis, namun penguasa di negeri-negeri dunia ketiga tetap melaksanakannya sebagai wujud keberpihakan mereka pada sistem kapitalisme.
Di Indonesia, SBY-JK dan rejim yang berkuasa sebelumnya menerapkan kebijakan Neoliberalisme dalam bentuk pengesahan UU BHP, PB 4 Menteri, Perda-perda Tibum, mengandalkan utang luar negeri dan privatisasi-privatisasi (penjualan asset Negara). Faktanya, kebijakan semacam itu tidak berhasil mengeluarkan rakyat Indonesia dari krisis, tapi sebaliknya, malah semakin mematikan tenaga produktif rakyat Indonesia, terutama perempuan. Tidak ada kebijakan untuk meningkatkan tenaga produktif perempuan, seperti pelayanan kesehatan reproduksi yang memadai dan gratis, kebijakan untuk menurunkan angka buta huruf perempuan, atau lapangan pekerjaan produktif.

Dengan hancurnya tenaga produktif perempuan, maka partisipasi politik perempuan menjadi hal yang mustahil, kecuali bagi perempuan kelas menengah ke atas yang mampu mengakses informasi dan pengetahuan sehingga lebih memiliki kesempatan. Pertanyaan selanjutnya, masih mungkinkah Neo liberalisme memberi jawaban bagi pembebasan perempuan? Tentu saja tidak.
Agar bisa terbebas dari ketertindasannya, sebenarnya ada beberapa alternatif lain, yakni pembangunan industri nasional. Tanpa industrialisasi nasional, mustahil bakal terbuka lapangan kerja. Tidak bisa lagi mengandalkan jalan keluar seperti yang dilakukan pemerintah di negara-negara dunia ketiga pro imperialis selama ini, yakni, membuka seluas-luasnya eksploitasi modal asing di dalam negeri tanpa membangun sektor produktif.

Membangun Gerakan Perempuan Anti Neoliberal: Ayo Belajar dari Venezuela
Semua Capres/Cawapres boleh saja mengaku sebagai anti Neo liberalisme dengan beragam pembenarannya. Namun, khalayak tidak boleh lupa akan setiap kebijakan yang diterapkan oleh masing-masing Capres/Cawapres, dari penandatanganan perjanjian dengan IMF di akhir masa Orde Baru, penjualan kekayaan alam bangsa, kebijakan politik upah murah (PB 4 Menteri, UUK No.13), penggusuran sebagai bentuk kebijakan dari “city without slum”, dll. Kebijakan tersebut jelas merupakan implementasi dari paham Neo Liberalisme yang teramat merugikan rakyat, terutama perempuan.
Negara Amerika Latin, seperti Venezuela, yang menolak resep neoliberalisme terbukti sanggup mengatasi krisis yang mengancam keberlangsungan ekonomi di hampir seluruh dunia. Dalam situasi krisis, angka pengangguran justru berkurang di Venezuela. Tingkat pengangguran pada bulan Januari 2009 mencapai 9.5% . Angka ini jauh lebih rendah dibandingkan angka pada awal tahun 2008, meski angka itu pun lebih tinggi dari tingkat pengangguran bulan Desember 2008. Venezuela juga sanggup mengontrol laju inflasi. Hal itu ditunjukkan dengan tingkat inflasi di bulan Februari yang menurun menjadi 1.3% dari 2.3% pada bulan Januari 2009.
Tingkat rata-rata pengangguran bulan januari 2009 tersebut jauh lebih rendah 16,6% dibandingkan tingkat pengangguran pada bulan Januari 1999. Keberhasilan Venezuela menekan angka pengangguran, tidak lepas dari kebijakan pemerintah Hugo Chavez yang mengambil alih industri minyak di akhir tahun 2002 lalu. Kini, Venezuela bahkan sedang berusaha menekan laju inflasi hingga 15% dan berencana mempertahankan program sosialnya, yakni memberikan stimulus kepada usaha kecil dan menengah serta investasi di bidang infrastruktur dan sektor agrikultur. Semua kebijakan itu diarahkan untuk membuka lapangan kerja bagi rakyat.
Sementara untuk meningkatkan kapasitas perempuan agar menjadi mandiri dan merdeka, Venezuela mendirikan berbagai organisasi perempuan yang berfungsi untuk meningkatkan partisipasi politik perempuan. Artinya, Venezuela tidak hanya menerapkan kebijakan ekonomi anti neoliberal agar rakyat sejahtera (dan perempuan juga sejahtera), tapi juga mendorong partisipasi perempuan.
Institute Meridenian perempuan dan keluarga misalnya, didirikan untuk mencegah dan mengurangi kekerasan terhadap perempuan dalam keluarga, memberi penyadaran kesetaraan gender. Ada pula beberapa organisasi perempuan seperti Madres del Barrio (Mothers of the Slum), Mision Amas de Casa (Mission House Wife), and BANMUJER (the Women's Bank). Semuanya menekankan partisipasi penuh perempuan.
Partisipasi penuh sangat penting dalam membangun potensi perempuan. Partisipasi penuh perempuan dibutuhkan untuk memajukan tenaga produktif, termasuk dengan membangun industrialisi nasional sebagai syarat terciptanya kesejahteraan rakyat, terutama perempuan. Sebab, tidak mungkin terwujud pembebasan perempuan di tengah kemiskinan.
Sudah saatnya kita belajar dari Venezuela yang berani melawan Kapitalisme, yang mulai diikuti oleh banyak negara di Amerika Latin—seperti yang dideklarasikan dalam Forum Sosialis Dunia ke 8 baru-baru ini: “Bukan kami yang akan membayar dampak krisis, tapi mereka: sang Tuan Modal Besar”. Itulah tema pertemuan Forum Sosial Dunia di Belem, Amazonia, Brazil, sekaligus menegaskan sikap Negara-negara Amerika Latin terhadap Kapitalisme yang sedang akut.
Dengan berani, Negara-negara Amerika Latin menyuarakan sikap bersama melawan Kapitalisme dan menyodorkan Sosialisme abad 21 sebagai sistem baru, dengan program anti Neo Liberal, termasuk menasionalisasi semua sektor ekonomi dan reformasi konstitusional demokratik. Dengan lebih rinci, forum tersebut memberikan beberapa jalan keluar krisis, seperti: (1) Nasionalisasi sektor Perbankan tanpa kompensasi, di bawah kontrol rakyat, (2) Pengurangan jam kerja tanpa pemotongan upah, (3) Kedaulatan pangan dan energi, (4) Hentikan perang dan cabut pasukan militer dari daerah perang, (5) Kedaulatan dan otonomi atas Hak Menentukan Pilihan Pribadi, (6) Jaminan Hak atas Tanah, teritori, pekerjaan, pendidikan dan kesehatan untuk semua, (7) Demokratiskan akses atas komunikasi dan pengetahuan.
Belajar dari Amerika Latin maka semakin terang bahwa Kapitalisme memang sudah usang dan harus ditinggalkan, menggantinya dengan suatu sistem ekonomi politik yang adil dan setara; membangun kemandirian rakyat melalui program industrialisasi nasional. Perubahan kapitalisme ini hanya bisa dilakukan dengan perjuangan politik melalui alat perjuangan yang mandiri pula. Oleh karena itu, pembangunan organisasi perempuan sebagai alat perjuangan yang mandiri memiliki makna penting. Dengan pelibatan seluruh massa perempuan dalam mengambil keputusan organisasi, wadah ini sekaligus berfungsi untuk meningkatkan partisipasi politik perempuan, terutama perempuan muda, sebagai tenaga penggerak utama perubahan.***

Gerakan Perempuan yang Terpasung

2009-07-04T00:06:00.000-07:00

Juni 4th, 2009

Sejarah Bangsa Indonesia mencatat, bahwa perempuan pernah memegang peranan penting dalam merebut kemerdekaan. Perempuan, tidak hanya menjadi bunga revolusi, namun pelaku dari revolusi itu sendiri, subyek dari perubahan. Seiring waktu melangkah, perempuan kembali terlupakan, ia terpasung oleh kekuasaan yang lalim dengan jutaan rakyat dan perempuan sebagai tumbalnya. Siapapun, tidak akan bisa menyangkal betapa tragedi pembantaian 1965 telah mematikan gerakan perempuan. Peran penting perempuan kembali dipangkas hingga titik nadir. Sejak itulah, perempuan berada di bawah titik enol. Tidak ada lagi gerakan perempuan yang dinamis, yang pernah hidup sebelumnya, seperti Gerwani maupun Perwari. Perempuan hanya dijadikan hiasan di dalam rumahnya yang sempit, sesekali ia keluar dari ranah publik hanya sebagai pendukung suami, bersaing menjadi juru masak terbaik di setiap lomba memasak di momentum hari Kartini, dengan sanggul dan kebaya. Memori, bahwa perempuan pernah maju dan progresif di masa perjuangan terhapus begitu saja. Namun, bukan berarti perempuan hari ini tidak sanggup keluar dari pasungnya. Setiap perubahan pasti akan terjadi, dan hanya kekuatan perempuan yang mampu mendobraknya.

Mendobrak sebuah tatanan social yang terlanjur mengakar kuat di suatu Negara tidaklah mudah. Ia membutuhkan kesabaran revolusioner, ketelitian, kesanggupan dan militansi tiada batas. Itulah yang dibutuhkan bagi gerakan perempuan saat ini dalam menyuguhkan perubahan. Semenjak 1998, pintu demokrasi terbuka, bukan karena kebaikan Orde Baru tapi karena kesanggupan rakyat waktu itu dalam mendobrak pintu demokrasi yang sebelumnya terkunci rapat. Dari gerakan 1998 lah, gerakan perempuan memperoleh kembali ruhnya. Organisasi perempuan mulai bermunculan dari yang berbentuk LSM, Ormas, hingga kelomok-kelompok diskusi di kampus – kampus. Meski masih berjuang di tataran legislasi, namun mesti dihargai sebagai sebuah capaian.

Setelah 10 tahun lebih reformasi bergulir, perempuan belum beranjak dari titik enol. Belum terdapat gerakan perempuan seperti yang pernah di raih aktivis perempuan era Orde Lama. Mayoritas aktivis perempuan masih berkutat dalam perjuangan legislasi tanpa mempunyai kaki yang kuat di basis massa perempuan. Belajar dari perjuangan perempuan di internasional maupun di negeri Indonesia sendiri, perjuangan tanpa gerakan massa perempuan tidak akan berhasil. Dari perjuangan legislasi, memang terdapat beberapa capaian. Katakanlah UU KDRT dan kuota politik 30% bagi perempuan. Hanya, sekali lagi, capaian tersebut sungguh tidak sebanding dengan kebijakan lain yang justru mematikan potensi perempuan, seperti UU PMA, Perda –perda syariah, UU anti pornografi dan porno aksi, pencabutan subsidi pendidikan dan kesehatan, dan yang terbaru, pelibatan TNI dalam program KB. Hal itu tidak bisa dipungkiri. Benar-benar naïf jika kita tidak mengakui bahwa kebijakan yang berdampak pada kehancuran ekonomi dalam negeri tidak merugikan kaum perempuan. Feminisasi Kemiskinan ini merupakan wujud konkrit dari dampak kebijakan ekonomi tersebut. Dengan demikian, perjuangan pembebasan perempuan semestinya diletakkan dalam perjuangan perubahan sistem ekonomi politik. Menjebakkan diri pada semata isu-isu perempuan dan memisahkannya dengan problem ekonomi politik, sama artinya dengan menegakkan benang basah.

Di ruang demokrasi yang kini terbuka, sebenarnya tidak ada lagi hambatan untuk terus membangun organisasi-organisasi perempuan, apa lagi terpasung kemandiriannya. Ironis memang, jika di tengah alam kebebasan, gerakan perempuan justru terpasung kemandiriannya dalam memperjuangkan kebebasannya sendiri. Faktanya, realita demikianlah yang sedang berlangsung. Di tengah hangar-bingar Pemilu 2009, mayoritas aktivis perempuan beramai-ramai menjadi Caleg dari partai-partai politik yang ada, demi mengisi kuota politik 30%. Salah kaprah jika memaknai kuota 30% politik, dengan mengisinya tanpa memandang partai-partai politik yang dikendaranya. Seakan kebobrokan partai-partai politik tersebut tidak berkontribusi terhadap penindasan perempuan yang berlangsung. Dari sekian partai-partai politik yang menjadi peserta pemilu mendatang, tiada satupun yang berpihak pada perempuan. Beberapa partai-partai politik tersebut tiada yang berkutik ketika UU Pornografi dan Porno aksi disahkan dan lebih menyerahkannya pada mekanisme demokrasi dibanding menggerakkan massa perempuan untuk menolak kebijakan itu. Atau fakta terbaru,dengan dilibatkannya kembali TNI dalam penerapan program KB. Tak ada satupun dari partai-partai politik itu, yang bersuara. Padahal pelibatan TNi dalam program KB dengan dalih menyelamatkan ketahanan Negara, sungguh tidak masuk akal. Belum lagi dengan serangkaian kebijakan ekonomi pro pemodal asing yang merugikan kepentingan rakyat, terutama perempuan. Mungkin, sudah tidak terhitung lagi jumlahnya. Dengan masuk sebagai bagian dari partai-partai politik itu, maka mayoritas aktivis perempuan dengan sadar sedang memasungkan kemandiriannya,mengikatkan tangan dan kaki sehingga tidak memiliki kemandirian dalam meraih kebebasannya sendiri. Sekaligus, mengamini penindasan perempuan oleh partai-partai tersebut.

Melalui pemaparan di atas, bukan berarti kuota politik 30% tidak bermakna penting bagi perempuan. kuota politik 30% ini penting sebagai kebijakan affirmative guna mendorong perempuan untuk tidak semata memikirkan kesejahteraan keluarga, tetapi lebih dari sekedar itu, yakni menentukan arah bangsa, turut ambil bagian dalam menentukan kebijakan politik. Hanya saja, kuota politik 30% ini menjadi sebatas lips service, ketika tidak dibarengi dengan peningkatan kapasitas perempuan melalui perbaikan ekonomi politik. Bagaimana perempuan mampu mengisi kuota politik 30%, jika perempuan masih demikian bodoh, tersubordinasi, dengan kesehatan reproduksi yang rentan. Tidak bermanfaat pula, ketika mengisi kuota itu dengan terlibat dalam partai-partai politik yang menjadi aktor dari penindasan perempuan, melapangkan jalannya penindasan terhadap perempuan. Tiada jalan lain bagi gerakan perempuan sekarang ini, kecuali membangun alat perjuangan perempuan yang mandiri, tidak terpasung oleh partai-partai politik maupun elit-elit politik dan tentu saja turut serta dalam setiap gerakan sosial. Sehingga, sudah saatnya, sekarang juga perempuan menjadi Berani, Militan dan Mandiri dalam merebut kemerdekaannya !!!

PEMILU 2009 BUKAN JALAN KELUAR KRISIS, AYO RAKYAT BANGUN PERSATUAN NASIONAL!

2009-03-21T20:53:00.000-07:00

Pemilihan Umum telah menipu kita, seluruh rakyat dipaksa gembira
Hak demokrasi dikantongi, hidup rakyat menderita
Semua wakil rakyat tidak bisa dipercaya, ujung-ujungnya Cuma duitnya
Di bawah undang-undang warisan Belanda, jangan contreng ayo gagalkan saja!

KRISIS: AWAS BAHAYA PHK & PENGANGGURAN!
Hingga detik ini, Kapitalisme masih bergulat dengan krisis yang menghantamnya dan terus berupaya selamat dari bahaya yang mengancam. Namun, krisis tak bisa lagi ditolak, gelombang PHK dan meningkatnya jumlah pengangguran tak terhindarkan. Dunia mencatat, gelombang PHK bakal mencapai puncaknya di pertengahan 2009. Di Amerika Serikat sendiri, tingkat pengangguran bertambah hingga 8,1% dan merupakan angka tertinggi dalam seperempat abad terakhir . Setelah menduduki gedung putih selama 54 hari, Obama dinyatakan gagal atasi krisis. Kecaman mulai bergulir dari berbagai kalangan. Obat krisis seperti balliout atau talangan dana bagi pemilik modal yang sedang ambruk serta pemungutan pajak yang lebih rendah pada rakyat miskin sehingga tetap memiliki daya beli, telah gagal . Padahal sekitar 750 miliar $US, yang diambil dari uang rakyat, sudah dianggarkan untuk memperbaiki sistem financial . Ironisnya, talangan dana yang berasal dari uang rakyat itu lebih banyak dimanfaatkan untuk kemewahan para eksekutif Amerika Serikat. Ambil saja contoh dari gaji yang diberikan oleh Bank of the Ozarks di Arkansas kepada asisten pribadinya yang mencapai 43.400 dollar AS atau Rp 520 juta untuk mengkoordinasi sebuah acara amal di rumah George Gleason, CEO bank itu . Tercatat, Bank of Ozark telah menerima dana talangan berjumlah 75 juta $ . Uang rakyat di tangan kapitalis, sejatinya tidak digunakan untuk kesejahteraan rakyat, tapi agar para pemilik modal tidak kehilangan kekayaannya. Di Spanyol, hanya dalam waktu satu tahun, jumlah pengangguran sampai bulan Januari 2009, meningkat menjadi 14,8% . Bahkan, Jepang, sebagai Negara termaju di Asia, sepuluh per seribu orang kehilangan kontrak kerja. Berbagai fakta tersebut menggambarkan, bahwa sekarang sedang terjadi Krisis Lapangan Kerja secara Global. PHK sedang terjadi di mana-mana dan pengangguran menjadi masa depan umat manusia.

Di sisi lain, Negara-negara dunia ke tiga, seperti Kambodja mengalami kehancuran industri tekstil dan telah melakukan PHK besar-besaran. Indonesia, sebagai bagian Negara dunia ke tiga, mengalami hal serupa bahkan lebih buruk lagi. Belum lagi keluar sepenuhnya dari krisis tahun 1997-1998, Indonesia kembali dihantam badai krisis. Tak perlu menggunakan penelitian yang rumit untuk mengetahui seberapa parah krisis yang dihadapi negeri kepulauan ini. Berdasarkan catatan akhir tahun 2008 LBHI saja, jumlah pengangguran Indonesia sudah bertambah menjadi 2 juta orang. Gelombang PHK tersebut akan bertambah parah di tahun 2009, dengan krisis yang lebih dalam. Sementara, untuk wilayah DKI, sampai bulan Maret 2009, sekitar 200.000 buruh telah terPHK dan diantaranya, 180 orang adalah buruh kontrak . Hari ini, tak ada satu orang pun yang bisa lolos dari ancaman PHK, sementara jutaan lagi calon pekerja (baik yang masih duduk di bangku sekolah maupun kuliah) terancam tidak memperoleh pekerjaan. Pendidikan dan Kesehatan telah menjadi barang mewah di negeri ini, dan lapangan kerja menjadi langka di tengah jurang kemiskinan. Di bawah sistem Kapitalisme dengan rejim bonekanya SBY- JK serta para elit-elit politik, tidak ada lapangan kerja bagi rakyat, tidak ada kesejahteraan. Lapangan kerja dan kesejahteraan rakyat tidak bakal datang dengan sendirinya ataupun dari SBY-JK dan elit-elit politik, kecuali DIREBUT oleh kekuatan rakyat sendiri.

Dalam menyelesaikan problem krisis, rejim SBY-JK beserta partai-partai politik lain dengan segera mengesahkan dan mendukung PB 4 Menteri sebagai solusi. Serta merta mengorbankan kepentingan buruh, dengan dalih, dari pada buruh kena PHK, lebih baik terima upah rendah. Nyataya, PHK tetap tidak terhindarkan dan tidak ada upaya keras untuk membuka lapangan kerja seluas-luasnya bagi rakyat. Rejim SBY-JK beserta elit-elit politik lainnya masih percaya bahwa masuknya modal asing sebesar-besarnya ke Indonesia bakal membuka lapangan kerja yang luas, meski dengan upah buruh yang rendah. Makanya, UU PMA disahkan agar modal asing menguasai negeri ini. Realitanya, dengan masuknya modal asing sebesar-besarnya, maka kekayaan alam bukan lagi milik rakyat tapi milik segelintir pemilik modal. Dengan demikian, hasil dari kekayaan alampun tidak diperuntukkan bagi rakyat tapi bagi kekayaan tuan modal. Solusi pragmatis lain yang dipilih, adalah menambah utang luar negeri agar mampu keluar dari krisis. Hal itu terlihat dari rencana kehadiran SBY ke forum G20, bulan April di London dan penyelenggaraan ADB Annual General Meeting di Bali, Mei 2009 , untuk sekali lagi mengajukan utang luar negeri sebagai dana atasi krisis. Padahal, beban utang penduduk per kapita saat ini mencapai Rp11 juta per orang, meningkat dibanding beban utang sebesar Rp5-8 juta pada tiga tahun sebelumnya. Dengan beban utang yang demikian tinggi, di tengah gelombang PHK, rejim SBY –JK justru menambah utang baru lagi. Selain itu, beberapa rangkaian kebijakan neo liberalisme masih saja diterapkan SBY-JK, didukung oleh partai-partai politik lain yang kini sibuk menipu rakyat dalam Pemilu 2009. Sebut saja UU BHP, yang melapangkan jalan modal asing di bidang pendidikan. Tak diragukan lagi, biaya pendidikan bakal selangit karena masih mengandalkan dana dari peserta didik. Resep Neo Liberalisme yang sudah usang dan tak mampu lagi atasi krisis terus dianut oleh pimpinan negeri ini. Tentu saja, karena semua pimpinan negeri ini adalah para calo pemilik modal. Mereka lebih memilih tunduk pada kepentingan asing dengan menerapkan kebijakan Neo Liberalisme, dari pada membangun industrialisasi nasional, nasionalisasi industri maupun menghapus utang luar negeri seperti yang dilakukan negeri-negeri Amerika Latin, salah satunya Venezuela. Venezuela yang berani menolak resep Neo Liberalisme dan memajukan industrialisasi nasional, menasionalisasi aset, serta penghapusan utang luar negeri, kini terbukti mampu bertahan di tengah hantaman krisis. Kala dunia sedang kalang kabut menghadapi gelombang PHK akibat krisis, tingkat rata-rata pengangguran Venezuela justru menurun menjadi 9,5% di bulan Januari 2009, padahal pada tahun sebelumnya tingkat rata-rata pengangguran di Venezuela mencapai 10,2% . Keberhasilan Venezuela, merupakan hasil dari kebijakan Presiden Hugo Chavez yang salah satunya menasionalisasi industri minyak Venezuela. Suatu hal yang tidak mungkin berani dilakukan oleh SBY-JK dan partai-partai politik peserta Pemilu 2009.

Pemilu 2009 Bukan Jawaban dari Krisis: Ayo Rakyat Bangun Front Persatuan Nasional

Hingar bingar Pemilu 2009, seperti pemilu-pemilu sebelumnya selalu menjanjikan kesejahteraan bagi rakyat dan perubahan yang mendasar di tengah krisis. Bahkan, dalam pemilu kali ini para elit politik/ partai-partai politik berani mengusung program-program kerakyatan seperti nasionalisasi aset-aset bangsa. Memang, dalam situasi Pemilu 2009, semua Parpol atau elit politik akan mengusung program-program kerakyatan, sebisa mungkin menipu rakyat demi bertambahnya jumlah suara. Termasuk pula dengan menggunakan taktik politik uang. Faktanya, tingkat golput diperkirakan terus bertambah, sampai-sampai MUI pun mengeluarkan fatwa bahwa Golput itu haram hukumnya.Partai-partai politik peserta Pemilu 2009pun menghimbau supaya rakyat tidak mengambil sikap golput. Hal itu menggambarkan ketakutan para pimpinan negeri ini terhadap ketidakpercayaan rakyat pada mekanisme demokrasi Indonesia. YA, rakyat memang sudah tidak lagi percaya, tidak ada gairah dari massa rakyat untuk mengikuti Pemilu 2009, sebagaimana yang terjadi pada Pemilu 1999, pasca penggulingan Orde Baru. Rakyat sudah jenuh dan bosan dengan janji-janji kosong.

Pemilu kali ini, diikuti oleh pemain-pemain lama yang terdiri dari sisa Orde Baru, yakni Golkar. Selain sisa Orde Baru,ada pula reformis gadungan seperti PDIP, PKB, PAN, PBR dsb, lalu yang terakhir adalah Militer yang direpresentasikan oleh Prabowo dengan Gerindra, Wiranto dengan Hanura dan tak segan-segan, beberapa individu-individu militer lain ikut masuk dalam berbagai partai politik untuk kembali berkuasa setelah terpukul mundur pada tahun 1998. Semua komposisi Pemilu 2009, merupakan unsur-unsur jahat yang setia pada kepentingan modal. Tinggal membuka lembaran sejarah guna melihat secara jelas daftar kejahatan mereka terhadap rakyat, dari kebijakan pengesahan UU BHP, UU PMA, PB 4 Menteri hingga UU Pronografi. Sementara, sebagian besar aktivis gerakan justru turut terlibat dalam Pemilu 2009 sebagai caleg, tanpa mempedulikan bahwa peserta Pemilu 2009 merupakan musuh rakyat. Dibiarkan kaki tangan terikat, dengan mimpi akan perubahan di parlemen yang komposisinya tidak berubah.

Ketidakpercayaan rakyat hari ini, tidak boleh hanya berhenti dalam bentuk sikap golput, apatis ataupun tidak mau tahu. Semua ketidakpercayaan rakyat yang sedang berlangsung hari ini, mesti ditingkatkan menjadi bentuk tindakan perlawanan. Untuk itu, dibutuhkan sebuah persatuan di antara sekian juta rakyat di berbagai sektor yang kini sedang resah akan masa depannya. Sebenarnya, di berbagai tempat telah terjadi perlawanan massa rakyat, meski masih mengusung isu-isu yang beragam sesuai dengan persoalan mendesak yang sedang dihadapi. Rakyat, telah banyak belajar dari pengalaman sebelumnya. Bahwa dengan metode aksi massa, rakyat sanggup melawan penindasan yang dihadapi. Oleh karenanya, membangun alat persatuan nasional menjadi kebutuhan penting, sebagai kekuatan alternative rakyat. Dengan wadah persatuan nasional, rakyat lebih memiliki kesanggupan untuk meluaskan propaganda, merebut panggung politik nasional yang selama ini didominasi oleh sebagian besar elit-elit politik. Secara berkesinambungan, terus meluaskan ekspresi-ekspresi politik rakyat melawan Pemilu elit 2009 yang kini memenuhi segala ruang di media.

Persatuan tersebut bisa dirintis dengan melakukan pernyataan sikap bersama dan penyatuan-penyatuan mobilisasi politik, baik dalam bentuk aksi massa maupun vergadering/ rapat akbar dan memberi manfaat besar bagi perluasan propaganda. Penyatuan mobilisasi politik dengan metode aksi massa kembali menjadi tradisi perlawanan rakyat pasca terbukanya ruang demokrasi 1998. Bentuk mobilisasi massa lainnya, vergadering, merupakan bentuk mobilisasi massa yang lebih menekankan pada isian propaganda yang lebih maju. Vergadering, sebenarnya bukanlah hal baru dalam sejarah perlawanan rakyat. Pada awal berdirinya organisasi- organisasi (1908) vergadering telah menjadi metode mobilisasi massa yang ampuh untuk menunjukkan perlawanan rakyat sekaligus metode penyadaran yang tepat. Baru, ketika Orde Baru berkuasa segala bentuk mobilisasi massa (kecuali untuk kepentingan rejim), diberangus.

Selain dengan melakukan penyatuan mobilisasi-mobilisasi massa, untuk menjawab problem darurat rakyat hari ini, seperti PHK massal, pengangguran, maka dibutuhkan wadah-wadah yang menampung keresahan rakyat tersebut. Ia menjadi alat penangkap massa yang masih resah dan belum terlibat dalam perlawanan. Wadah tersebut adalah Posko-posko rakyat yang berdiri tidak hanya di pabrik-pabrik, namun juga di perkampungan dan kampus-kampus. Posko-posko inilah yang kemudian menjadi embrio persatuan, yakni wadah persatuan nasional. Oleh karena itu, kami dari Persatuan Politik Rakyat Miskin, menyerukan untuk:

1. Kepada seluruh rakyat untuk bergabung dalam Vergadering serentak nasional pada 5 April 2009 dan aksi massa 1 Mei 2009, lawan Krisis dan pemilu elit 2009!
2. Kepada seluruh kelas pekerja: bangun Posko Perjuangan Buruh dan memimpin persatuan berbagai sektor rakyat lainnya (Tani, Kaum Miskin Kota, Mahasiswa dan sektor rakyat lain).
3. Kepada seluruh rakyat: Datangi Posko-posko perlawanan rakyat yang telah berdiri (Posko Perjuangan Buruh, Posko Persatuan Perjuangan Rakyat dan Posko-Posko perlawanan lain), bergabung untuk lawan PHK, Penggusuran sebagai dampak krisis.
4. Kepada seluruh rakyat dan gerakan, Bangun front persatuan, lawan Pemilu elit 2009.
5. Kepada seluruh rakyat dan gerakan: gantikan Pemerintahan SBY-JK, maupun pemerintahan hasil Pemilu 2009 dengan Pemerintahan Rakyat Miskin, dengan program utama: (1) Membangun industrialisasi nasional, (2) Memusatkan pembiayaan dalam negri untuk pembangunan industrialisasi nasional, yakni: (a) Hapuskan Utang Luar Negeri dan penarikan kembali obligasi rekapitalisasi perbankan; (b) Nasionalisasi Industri Energi dan Pertambangan Asing; (c) Nasionalisasi Industri Perbankan; (d) Tangkap, Adili dan Sita Harta Koruptor; (e) Pajak Progresif untuk individu-individu berpenghasilan tinggi; (f) Pengenaan pajak dan royalti untuk transaksi-transaksi spekulatif.

PEMILU ELIT 2009 BUKAN JALAN KELUAR KRISIS!
AYO RAKYAT BANGUN FRONT PERSATUAN NASIONAL,
LAWAN PEMILU ELIT 2009
DAN
BANGUN PEMERINTAHAN PERSATUAN RAKYAT MISKIN!

BADAI KRISIS YANG MENGHANCURKAN POTENSI PEREMPUAN

2009-03-21T20:47:00.000-07:00

“Krisis hari ini sudah menghancurkan kehidupan mayoritas rakyat miskin dunia, terutama kaum perempuan dan anak muda. Dampak utama krisis kapitalisme bagi perempuan dan kaum muda kini adalah, semakin minimnya lapangan kerja, semakin rendahnya daya beli, angka kemiskinan yang terus meroket, bertambahnya angka kematian ibu dan jutaan lagi anak muda harus bersiap kehilangan masa depannya.”

Perempuan dan Anak Muda: Korban Utama Krisis
Kapitalisme dengan wajah pasar bebasnya, sudah gagal. “Trickle Down Effect” yang katanya bisa mensejahterakan rakyat, ternyata bohong. Sebaliknya, krisis selalu saja menjadi mimpi buruk bagi Kapitalisme dan menghadirkan bencana bagi rakyat dunia. Kehancuran Kapitalisme saat ini, disebabkan oleh kredit macet yang dialami oleh berbagai Bank –Bank di Amerika Serikat dan Eropa Barat. Kredit macet itu sendiri adalah dampak dari pinjaman Bank- Bank hipotek pada nasabah di bawah standar dan sering disebut dengan istilah Subprim Mortgage. Ketika para nasabah tak sanggup pagi membayar pinjamannya, maka kredit macet tak terhindarkan lagi dan Bank-Bank pun lantas merugi, bahkan terpaksa dilikuidasi. Krisis kali ini, tak ayal lagi menjadi krisis terparah pasca Great Depression tahun 1930. Para Kapitalis keuangan akhirnya menanggung akibat dari kerakusannya sendiri, yang selama ini terus mengeruk untung dengan berspekulasi di pasar saham. Menanamkan modalnya di pasar keuangan, bagi para pemilik modal, jauh lebih menguntungkan dari pada menanamkannya di sektor riil.
Beberapa perusahaan-perusahaan besar dunia mulai bangkrut dan tidak tertolong lagi, yang terbaru adalah ambruknya perusahaan Software terbesar di Inggris, Autonomi . Sementara, Presiden AS, Obama terpaksa memberikan subsidi bagi pengangguran di AS (saat ini penganggurn AS mencapai 10,2 juta orang dan merupakan jumlah pengangguran tertinggi selama 10 tahun terakhir), untuk mempertahankan daya beli. Tentu saja, kebijakan Presiden Kulit Hitam pertama AS ini tidak bakal berlangsung lama, karena Kapitalisme sendiri tidak mungkin sanggup secara terus menerus memberi subsidi bagi para pengangguran. Pengangguran, dalam sistem kapitalisme, bahkan diakui oleh ekonom Kapitalisme, JM.Keynes, sebagai kenyataan yang tak terhindarkan, karena itu membutuhkan bantuan Negara untuk mengatasinya . Akhirnya, tiada jalan lain bagi Negara-negara imperialis untuk terus menghisap Negara dunia ke tiga, agar ia sanggup bertahan hidup.
Di sisi lain, rakyat miskin dunia terpaksa menanggung beban dari krisis yang dihasilkan oleh para tuan pemilik modal. Para pemilik modal mereguk untung, sementara jutaan rakyat misin dunia mendapat imbasnya. Berdasarkan data ILO, tingkat pengangguran pada tahun 2008 lebih banyak jika dibandingkan tahun 2007 dan gara-gara krisis, di tahun 2009, pengangguran massal dunia diprediksi akan terus memuncak . Dalam kasus ini, jumlah perempuan yang menjadi pengangguran pada tahun 2008, meningkat menjadi 6,38%. Angka tersebut lebih banyak 5,8% jika dibandingkan dengan lelaki. Terlebih lagi dengan kaum muda, yang angka penganggurannya bertambah sekitar 0,4% di tahun yang sama. Makanya, tidak perlu heran jika setelah selesai kuliah, banyak anak muda semakin susah mencari pekerjaan dan terpaksa menganggur. ILO bahkan mencatat kalau anak muda lebih memiliki sedikit kesempatan kerja dan Negara Asia yang mayoritas adalah Negara dunia ke tiga, mengalami peningkatan pengangguran yang lebih tinggi yakni 7,2 juta orang atau meningkat sebanyak 5,1% dengan komposisi terbesar adalah perempuan. Selain itu, krisis sudah membuat banyak orang mengalami depresi. Terlihat dari tingginya angka bunuh diri di berbagai Negara, karena kehilangan pekerjaan, kondisi ekonomi keluarga yang hancur dan masa depan yang makin terhempas. Pemerintah Negara Korea Selatan semisal, terpaksa menutup akses menuju rel kereta api untuk mencegah kasus bunuh diri yang kian marak. Tercatat, Korea Selatan dan Jepang merupakan Negara dengan tingkat rata-rata bunuh diri tertinggi yakni 24.8 and 24 per 100.000 orang, diikuti Belgia dengan angka 21.3 dan Finlandia pada angka 20.35. Sementara, Amerika Serikat di angka 11.1 . Fenomena- fenomena tersebut cukup memberi gambaran jelas betapa krisis telah menghancurkan segala sendi kehidupan. Pastinya, mayoritas Negara yang paling kena dampak krisis adalah Negara- Negara dunia ke tiga, yang selama ini dijadikan sumber bahan mentah oleh Negara-Negara kapitalis. Selain juga dimanfaatkan sebagai sumber tenaga kerja yang murah, pasar yang menyerap barang produksi. Semua itu, demi keuntungan para pemilik modal.
Hancurnya potensi perempuan dan kaum muda akibat krisis kapitalisme, dijawab dengan solusi yang sudah usang dan kuno, yakni campur tangan Negara dengan memberi dana talangan pada para pemodal (dana yang sebenarnya berasal dari uang rakyat) dan Negara dunia ke tiga didorong untuk terus bersandar pada kebijakan Neo Liberalisme. Meski kebijakan neo liberalisme sebenarnya sudah nggak sanggup lagi mengatasi krisis, namun penguasa di negeri-negeri dunia ke tiga tetap melaksanakannya sebagai wujud nyata dari keberpihakan mereka pada sistem kapitalisme. Di Negara Indonesia sendiri, SBY-JK terus berupaya untuk menerapkan kebijakan Neo Liberalisme dalam bentuk pengesahan UU BHP, PB 4 Menteri, Perda-perda Tibum, mengandalkan utang luar negeri dan privatisasi-privatisasi (penjualan asset Negara). Faktanya, kebijakan neo liberalisme itu tidak berhasil mengeluarkan rakyat Indonesia dari krisis, tapi sebaliknya, malah semakin mematikan tenaga produktif rakyat Indonesia, terutama perempuan. Di sisi lain, tidak ada kebijakan untuk meningkatkan tenaga produktif perempuan. Seperti pelayanan kesehatan reproduksi yang memadai dan gratis, kebijakan untuk menurunkan angka buta huruf perempuan, atau melibatkan massa perempuan dalam pengambilan kebijakan Negara.
Agar bisa keluar dari kubangan krisis, sebenarnya ada beberapa alternatif lain, yakni pembangunan industri nasional. Tanpa industrialisasi nasional, mustahil bakal terbuka lapangan kerja. Tidak seperti yang dilakukan pemerintah di Negara-negara dunia ke tiga pro imperialis selama ini, yakni membuka seluas-luasnya investasi modal asing di dalam negeri tanpa batas. Akibatnya, hampir seluruh kekayaan alam dikuasai asing dan tentu saja hanya untuk kepentingan pemilik modal, bukan kepentingan rakyat.

Keluar dari Krisis: Ayo Belajar dari Amerika Latin
Negara-negara Amerika Latin yang menolak resep neo liberalisme terbukti sanggup mengatasi krisis yang mengancam keberlangsungan ekonomi di hampir seluruh dunia. Dalam situasi krisis, cukup mengejutkan ketika angka pengangguran di Venezuela justru berkurang dan sekaligus menunjukkan ke dunia kalau Kapitalisme sebagai biang krisis sudah gagal memulihkan keadaan. Tercatat, tingkat pengangguran di Venezuela pada bulan Januari 2009 cuma mencapai 9.5% . Angka ini menunjukkan jumlah pengangguran yang jauh lebih rendah, jika dibandingkan pada awal tahun 2008, meski jumlah pengangguran itu lebih banyak dari tingkat pengangguran bulan Desemer 2008. Tidak hanya itu, Venezuela juga sanggup mengontrol laju inflasi. Hal itu ditunjukkan dengan tingkat inflasi di bulan Februari yang menurun menjadi 1.3% dari 2.3% pada bulan Januari 2009.
Tingkat rata-rata pengangguran bulan januari 2009 itu, jauh lebih rendah 16,6% jika dibandingkan dengan tingkat pengangguran pada bulan Januari 1999. Keberhasilan Venezuela menekan angka pengangguran, tidak lepas dari kebijakan Presiden Hugo Chavez yang mengambil alih industri minyak pada awal ia berkuasa sampai tahun 2003 lalu. Kini, Venezuela bahkan sedang berusaha menekan laju inflasi hingga 15% dan berencana mempertahankan program sosialnya, yakni memberikan stimulus kepada usaha kecil dan menengah serta investasi di bidang infrastruktur dan sektor agrikultur. Semua kebijakan itu diarahkan untuk membuka lapangan kerja seluas-luasnya bagi rakyat.
Sementara, untuk meningkatkan kapasitas perempuan agar menjadi mandiri dan merdeka, Venezuela mendirikan berbagai organisasi perempuan yang berfungsi untuk meningkatkan partisipasi politik perempuan. Artinya, Venezuela tidak hanya menerapkan kebijakan ekonomi anti neo liberal supaya rakyatnya sejahtera (sehingga perempuan juga sejahtera), tapi juga mendorong partisipasi perempuan. Institute Meridenian perempuan dan keluarga misalnya, yang didirikan untuk mencegah dan mengurangi kekerasan terhadap perempuan dalam keluarga, memberi penyadaran kesetaraan gender. Ada pula beberapa organisasi perempuan seperti Madres del Barrio (Mothers of the Slum), Mision Amas de Casa (Mission House Wife), and BANMUJER (the Women's bank), yang semuanya menekankan partisipasi penuh perempuan. Partisipasi penuh inilah yang menjadi poin dalam membangun potensi perempuan, sekaligus perwujudan konkrit dari Sosialisme Abad 21. Dengan partisipasi penuh perempuan, maka tidak mustahil tenaga produktif perempuan bakal semakin maju, selain dengan membangun industrialisasi nasional sebagai syarat terciptanya kesejahteraan rakyat, terutama perempuan. Sebab, tidak mungkin terwujud pembebasan perempuan di tengah kemiskinan. Makanya, sudah saatnya, kita belajar dari Amerika Latin, yang dengan berani melawan Kapitalisme, seperti yang mereka deklarasikan dalam Forum Sosialis Dunia ke 8 baru-baru ini.
“Bukan kami yang akan membayar dampak dari krisis, tapi mereka: sang Tuan Modal Besar”. Itulah tema pertemuan Forum Sosial Dunia di Belem, Amazonia, Brazil, sekaligus menegaskan sikap Negara-negara Amerika Latin pada Kapitalisme yang sedang akut . Secara berani, Negara-negara Amerika Latin itu menyuarakan sikap bersama melawan Kapitalisme dan menyodorkan Sosialisme abad 21 sebagai sistem baru, dengan program anti Neo Liberal, termasuk menasionalisasi semua sektor ekonomi dan reformasi konstitusional demokratik. Lebih rinci lagi, forum itu sudah membuat beberapa jalan keluar krisis, seperti: (1) Nasionalisasi sektor Perbankan tanpa kompensasi, di bawah control rakyat, (2) Pengurangan jam kerja tanpa pemotongan upah, (3) Kedaulatan pangan dan energi, (4) Hentikan perang dan cabut pasukan militer dari daerah perang, (5) Kedaulatan dan otonomi atas Hak Menentukan Pilihan Pribadi, (6) Jaminan Hak atas Tanah, teritori, pekerjaan, pendidikan dan kesehatan untuk semua, (7) Demokratiskan akses atas komunikasi dan pengetahuan.
Belajar dari Amerika Latin, memang Kapitalisme itu sudah usang dan tidak cocok lagi untuk diterapkan. Apa lagi, Kapitalisme hanya membuat rakyat semakin miskin. Merubah sistem ekonomi Kapitalisme dan mulai membangun kemandirian rakyat lewat program industrialisasi nasional, sekaligus dengan program pembiayaannya menjadi agenda utama. Perubahan Kapitalisme ini, harus diletakkan pada perjuangan politik dengan alat perjuangan yang mandiri pula. Makanya, pembangunan organisasi perempuan sebagai alat perjuangan yang mandiri memiliki makna penting. Dengan pelibatan seluruh massa perempuan dalam mengambil keputusan organisasi. Wadah ini, sekaligus berfungsi meningkatkan partisipasi politik perempuan, terutama perempuan muda, sebagai tenaga penggerak utama perubahan.

GERAKAN PEREMPUAN & PEMILU ELIT 2009

2009-02-17T07:07:00.000-08:00

Menjelang abad 20 silam, tepatnya tgl 8 Maret 1857 ribuan perempuan buruh di New York, Amerika Serikat, turun ke jalan memperjuangkan hak- haknya melawan ketertindasan. Menggalang kekuatan menentang tempat kerja yang buruk dan upah yang tidak layak. Hari bersejarah tersebut kemudian mampu membangkitkan perjuangan perempuan di hampir seluruh dunia dan kini sering diperingati sebagai hari Perempuan Internasional. Bukan untuk hanya sekedar mengenang, namun lebih dari itu, untuk mengingatkan bahwa perjuangan pembebasan perempuan tidak diraih dengan kemudahan- kemudahan dari para penguasa, akan tetapi dengan perjuangan politik yang penuh militansi. Kini, di negara- negara dunia ke tiga, kaum perempuan masih bergulat dengan ketertindasannya, termasuk Indonesia. Jika buruh-buruh perempuan di belahan Eropa dan Amerika Serikat telah turun ke jalan dan mencapai berbagai kemenangannya, maka buruh- buruh perempuan di Indonesia masih harus berbaku hantam dengan sistem kapitalisme yang terus menghisap tenaganya, mengeruk keuntungan darinya, mengambil sebagian dari hidupnya. Sementara, budaya patriarki yang telah ribuan tahun merasuki kesadaran massa memasung kaum perempuan agar ia terus membisu, tanpa perlawanan. Pengalaman perjuangan kaum perempuan yang pernah hidup di Indonesia di masa pra kemerdekaan maupun masa kemerdekaan dipangkas habis tiada sisa sehingga tidak meninggalkan sedikitpun ingatan bagi generasi perempuan berikutnya tentang pentingnya perjuangan pembebasan perempuan, dengan aksi massa dan organisasi perempuan berskala nasional yang dulu pernah hidup, seperti Gerwani dan Perwari. Sekarang, meski kuota politik 30% bagi perempuan telah ditetapkan, namun menjadi tiada arti ketika mayoritas perempuan Indonesia tidak mempunyai kesempatan yang sama untuk mengisi kuota tersebut. Terlebih, demokrasi yang saat ini tengah berlangsung adalah demokrasi yang hanya diperuntukkan bagi kepentingan segelintir orang, guna memuluskan jalan bagi modal asing untuk menguasai kekayaan alam Indonesia. Agar kapitalisme yang makin krisis ini masih bisa terus bernafas, dan mampu keluar lagi dari krisis yang membelitnya.

Di tengah badai krisis Kapitalisme Global yang sedang melanda dunia, Indonesia menjadi salah satu negara yang paling terkena dampak krisis. Pengangguran menjadi momok yang menakutkan. Tercatat, sebanyak 66.300 orang terkena PHK dan dirumahkan per 28 November 2008. Dari jumlah tersebut, sebanyak 16.988 orang terkena PHK, sebanyak 6.597 orang dirumahkan, 23.927 orang dalam rencana PHK, dan sebanyak 19.091 orang dalam rencana dirumahkan. Diprediksi, gelombang PHK akan mencapai puncaknya pada pertengahan 2009. Tentu, yang paling terkena dampak dari krisis kapitalisme tersebut di Indonesia, adalah perempuan yang mayoritas berada di bawah garis kemiskinan. Kapitalisme telah memberikan pil pahit berupa feminisasi kemiskinan bagi kaum perempuan dan di tengah- tengah kemiskinan, mustahil terwujud partisipasi politik penuh bagi perempuan. Krisis kapitalisme global ini sendiri dipicu oleh macetnya kredit perumahan akibat Subprime Mortgage di Amerika Serikat yang sebenarnya sudah terjadi lama dan akhirnya mencapai kllimaksnya di tahun 2008. Di Amerika Serikatpun, krisis ini berdampak pada meningkatnya angka pengangguran hingga 10,2 juta orang dan merupakan angka pengangguran tertinggi di Amerika Serikat dalam kurun waktu 25 tahun terakhir . Supaya keluar dari krisis kapitalisme, maka talangan dana (yang merupakan uang rakyat) diberikan bagi para pemilik modal yang nyaris bangkrut akibat ulahnya sendiri. Demikianlah logika kapitalisme, yang mengandalkan campur tangan negara, hanya jika ia mengalami krisis atau demi keuntungannya. Untuk semakin memuluskan jalan bagi kapitalisme, maka pemodal- pemodal asing harus terus menguatkan cengkeramannya di negara- negara dunia ke tiga seperti Indonesia, dengan resep neo liberalismenya. Oleh sebab itu, pergantian rejim di Indonesia harus terpastikan menjadi pengabdi Kapitalisme, menjadi calo baginya. Maka pesta demokrasi yang akan terselenggara pada bulan April mendatang hanyalah terbuka bagi para elit- elit politik yang bersedia menjadi hamba bagi pemodal asing. Demokrasi, yang diperuntukkan bukan bagi partisipasi mayoritas rakyat, namun hanya bagi segelintir orang. Partisipasi perempuan pun tidak akan pernah tersedia dalam demokrasi, di bawah naungan sistem Kapitalisme.

Dalam pemilu 2009, gerakan perempuan boleh sedikit lega dengan diterapkannya kebijakan kuota 30% bagi perempuan. Kebijakan tersebut merupakan kebijkan afirmatif yang diperlukan guna mendorong kaum perempuan untuk mengisi panggung politik. Kebijakan politik kuota ini penting sebagai sebuah pengakuan bahwa secara historis, perempuan memiliki starting poin yang tidak setara dengan laki- laki, sekaligus memberi landasan bagi perempuan untuk tidak sebatas memikirkan kesejahteraan keluarga, namun juga turut berperan dalam pengambilan kebijakan negara, arah suatu bangsa. Lebih dari itu, kuota politik 30% bagi perempuan harus dilihat sebagai, bukan hanya sebatas mengisi sebanyak- banyaknya perempuan dalam parlemen. Sebanyak apapun perempuan mengisi parlemen tidak akan berarti jika tidak memperjuangkan pembebasan perempuan. Fakta menunjukkan, pada era Orde Baru (1987- 1992), sekitar 13% perempuan telah mengisi keterwakilannya di parlemen dan jumlah itu merupakan prosentase terbesar, sepanjang sejarah Indonesia. Akan tetapi, dalam era tersebut, di tengah kematian gerakan perempuan, tidak ada kebijakan politik yang berpihak pada kepentingan kaum perempuan, dan sebaliknya malah semakin menempatkan perempuan dalam ranah domestik dengan ideologi “ibuisme” serta ikut mengamini pembelengguan demokrasi. Sebaliknya, di masa pemerintahan Soekarno, keterwakilan perempuan meski baru mencapai 3,8% - 6% (1950- 1955), namun pada masa itulah mobilisasi gerakan perempuan dalam berbagai isu gender dan politik begitu gencar. Bahkan pendirian sekolah- sekolah lebih massif dan pembrantasan buta huruf lebih signifikan jika dibandingkan dengan pemerintahan saat ini, sehingga tidak heran jika tingkat buta huruf perempuan pada masa Soekarno mengalami penurunan. Padahal pada masa itu, situasi ekonomi masih demikian sulit dengan situasi politik yang masih belum stabil. Dengan demikian, sebanyak- banyak perempuan dalam parlemen tidak akan menjadi jaminan bagi pembebasan perempuan, kecuali jika didukung dengan gerakan massa perempuan yang kuat.

Dalam memandang kebijakan kuota politik 30% bagi perempuan, mayoritas aktivis perempuan beranggapan supaya sebanyak- banyak perempuan mengisi kuota tersebut, dengan prioritas untuk memperjuangkan isu- isu gender dan perempuan semata, sehingga terpisah dari tuntutan perubahan ekonomi politik. Padahal pembebasan perempuan akan mustahil untuk terwujud, di bawah sistem ekonomi politik yang tidak adil dan mematikan tenaga produktif perempuan. Kebijakan ekonomi neo liberal seperti pencabutan subsidi sosial (pendidikan, kesehatan) semisal, turut meningkatkan angka kematian perempuan dan melanggengkan pembodohan bagi perempuan yang termanifestasi dari tingkat buta huruf yang tinggi. Berdasarkan data yang diperoleh, rendahnya akses pendidikan di Indonesia berakibat pada tingkat buta huruf perempuan yang dua kali lebih tinggi dari pada kaum lelaki. Sementara, mahalnya akses kesehatan berakibat pada tingginya resiko kematian bagi perempuan melahirkan, dimana Angka Kematian Ibu pada tahun 2008 (AKI), menurut survei demografi kesehatan Indonesia (SDKI) mutakhir masih cukup tinggi, yaitu 390 per 100.000 kelahiran. Oleh sebab itu, perjuangan pembebasan perempuan tidak bisa dipisahkan dari perjuangan perubahan ekonomi politik saat ini yang masih bersandar pada sistem kapitalisme. Sementara, guna memenuhi kuota dalam parlemen tersebut, mayoritas aktivis perempuan tidak segan- segan untuk memilih kendaraan politiknya, tanpa melihat karakter dari partai- partai politik yang ada. Padahal, partai- partai politik peserta Pemilu 2009 tidak pernah memiliki keberpihakan kepada perempuan. Meskipun beberapa kebijakan politik seperti UU KDRT dan kebijakan politik kuota 30% bagi perempuan telah dihasilkan serta terdapat beberapa partai politik yang menolak UU Anti Pornografi. Akan tetapi, hal tersebut kontradiktif dengan serentetan kebijakan lainnya seperti dimuluskannya UU PMA, privatisasi, UU BHP, PB 4 Menteri dan kebijakan neo liberal lainnya yang berpihak pada kepentingan modal asing. Juga serangkaian kebijakan lain yang berwatak patriarki seperti UU Pornografi, serta Perda- perda syariah.

Pemilu 2009 yang akan berlangsung bulan April mendatang masih didominasi oleh kekuatan – kekuatan lama yang selama ini terbukti tidak mampu memberi kesejahteraan bagi rakyat dan tidak pro terhadap pembebasan perempuan. Kekuatan- kekuatan yang mendominasi pemilu 2009 diantaranya adalah 1) Sisa Orde Baru seperti Golkar, 2) Reformis Gadungan dan 3) Tentara.

Sisa- sisa Orde Baru dalam wujud Golkar, saat ini tengah kembali membangun kekuatannya. Mengilusi massa, bahwa kondisi jauh lebih baik ketika Orde Baru berkuasa dan hal itu terbukti dengan diampuninya dosa- dosa Suharto selama ia berkuasa oleh mayoritas elit politik. Demikian halnya dengan PPP sebagai bagian pendukung politik Orde Baru.

Reformis gadungan, yang terwakili oleh PDIP, PKB, PAN, Demokrat, PBR, PBB, PKS dan berbagai partai politik lainnya yang mengaku reformis setelah Suharto terguling. Mereka merupakan elit- elit politik yang pengecut, yang tidak turut serta dalam menggalang gerakan rakyat menggulingkan Suharto dan dengan tanpa malu mengaku reformis setelah Suharto pasti terguling. Pasca reformasipun, mereka tidak pernah bersikap tegas terhadap keluarga Cendana dan kroni-kroninya. Bahkan PKS yang mengaku reformis, dengan bangga menjadikan Suharto sebagai pahlawan dan semakin mendekatkan diri ke lingkaran keluarga Cendana. Reformis- reformis gadungan ini, tak ubahnya benalu yang terus mengais- ngais ceceran dari modal asing, berebut menjadi calo agen imperialis.

Ketiga adalah Militer. Milliter sebenarnya juga merupakan sisa dari kekuatan Orde Baru, yang setelah reformasi 1998 mulai mengendap- endap untuk kembali lagi ke kancah politik nasional. Mereka, para pelanggar HAM yang tangannya telah berlumur darah anak bangsa. Dari tahun 1965, mereka telah membantai jutaan rakyatnya sendiri. Entah berapa jumlah kaum perempuan yang mereka binasakan baik di masa Orde Baru, di daerah operasi militer maupun tragedi 1965. Kekerasan, telah menjadi jalan penyelesaian satu-satunya bagi militer Indonesia. Secara Historis, pendidikan yang mereka lalui dari KNIL dan PETA telah membentuk watak mereka sebagai para penjaga modal sekaligus agen imperialis. Mereka kini kembali bermain dalam Pemilu 2009 dalam berbagai partai seperti HANURA yang dipelopori oleh Wiranto, Gerindra oleh Prabowo Subiyanto, PKPB oleh Hartono. Masih banyak pula berbagai partai yang menampung oknum-oknum militer dalam partainya.

Melihat komposisi dalam Pemilu 2009, maka tidak mungkin kita bersandar pada Pemilu 2009 untuk memperjuangkan pembebasan perempuan maupun perubahan ekonomi politik. Termasuk dengan beramai- ramai menjadi Caleg guna mengisi kuota politik 30% bagi perempuan. Kuota politik 30% tersebut, mesti diisi bukan dengan menggunakan partai-partai politik yang merupakan pelanggar HAM, agen imperialis dan anti rakyat miskin, namun dengan gerakan perempuan yang massif, terorganisir dan menyatu dengan gerakan demokratik.

Konsolidasi Gerakan Perempuan dan Rakyat Anti Kooptasi dan Koperasi.

Mengambil pelajaran dari perjuangan pembebasan perempuan sebelumnya, capaian gerakan perempuan tidak pernah didapat dengan lobi-lobi politik. Gerakan perempuan dalam memperjuangkan hak pilih bagi perempuan di Amerika Serikat di awal abad 20 misalnya, tidak diperoleh hanya dengan melobi para elit politik. Akan tetapi, dengan gerakan massa yang terorganisir dengan alat politik berupa organisasi perempuan yang berskala nasional. Gerakan perempuan masa itu juga berjalan beriringan dan menyatu dengan gerakan sosial pembebasan perbudakan. Hasilnya, sebuah kekuatan massa besar yang terorganisir. Sayang, gerakan perempuan kemudian memisahkan diri dari gerakan pembebasan perbudakan. Akibatnya, perempuan budak tidak ikut terbebaskan ketika pembebasan perbudakan tercapai. Saat itu, ketika laki- laki budak memperoleh hak pilih, perempuan budak sama sekali tidak memperoleh hak pilih. Demikian pula dengan gerakan buruh perempuan menuntut jam kerja yang lebih pendek, hak pilih bagi perempuan dan upah layak, tidak dilakukan dengan lobi- lobi politik namun dengan gerakan massa terorganisir dan organisasi buruh sebagai alatnya. Gerakan perempuan pada awal abad 20 inilah yang kemudian kita peringati sebagai hari perempuan Internasional dan akan terus lekat dalam benak perempuan seluruh dunia bahwa gerakan massa perempuan, organisasi perempuan berskala nasional, dan persatuan menjadi syarat bagi perjuangan pembebasan perempuan.

Di Indonesia sendiri, gerakan perempuan pernah membesar dan turut berperan dalam perang merebut kemerdekaan serta dalam pengambilan kebijakan politik. Gerakan perempuan tersebut terwakili oleh organisasi perempuan seperti Gerwani dan Perwari. Akan tetapi, pembantaian 1965 yang merupakan awal lahirnya Orde Baru telah turut mematikan gerakan perempuan. Gerakan Perempuan telah dimatikan dan diganti oleh organisasi perempuan yang berpihak pada kepentingan Orde Baru, yang hanya dibatasi untuk bertanggung jawab atas keberlangsungan hidup keluarganya tanpa dibiarkan berperan di ranah public dengan ideology “ibuisme” yang diwujudkan melalui peringatan hari Kartini yang identik dengan kebaya dan sanggul. Kini, di tengah alam demokrasi yang sudah terbuka pasca tergulingnya Suharto, gerakan perempuan memperoleh kembali ruangnya. Oleh karenanya, penting bagi gerakan perempuan untuk membangun wadah- wadah perempuan sebagai alat perjuangannya yang mandiri dan tidak terkooptasi oleh musuh- musuh rakyat. Ruang tersebut bukan berada dalam panggung Pemilu 2009 yang jelas hanya untuk kepentingan modal asing. Ruang tersebut, berada di tengah- tengah massa perempuan yang kini bergulat dengan berbagai kebijakan rejim yang anti rakyat miskin. Ruang tersebut berada di tengah- tengah massa yang sudah tidak lagi percaya pada janji- janji para elit politik.
Semua kekuatan gerakan rakyat hari ini, telah sama- sama menyadari bahwa sudah tidak perlu lagi mempercayai elit- elit politik yang kini bersaing di Pemilu 2009 dan saatnya membangun wadah politik persatuan alternative bersama. Oleh sebab itu, gerakan perempuan yang sadar akan tugasnya untuk turut serta dalam perubahan ekonomi politik wajib bersama dengan gerakan rakyat membangun wadah politik persatuan alternative yang bertugas untuk meluaskan dan menyatukan mobilisasi berbagai ekspresi perlawanan rakyat. Ekspresi perlawanan rakyat tersebut TIDAK boleh dikompromikan dengan, dan dicaplok oleh musuh-musuh rakyat, yakni: kekuatan pemerintah agen imperialis, tentara, sisa-sisa ORBA dan reformis gadungan. Wadah politik persatuan alternative ini tidak boleh terkooptasi dengan kekuatan musuh rakyat tersebut, karena akan membahayakan gerakan rakyat. Sebaliknya, wadah ini mesti dibangun secara mandiri. Dengan demikian, Gerakan Perempuan saat ini bertugas untuk:
1. Melawan semua Jalan Keluar Jahat Pemerintahan Agen Penjajah & Elit Politik yang menghancurkan tenaga produktif rakyat, terutama perempuan, seperti:
- Pendidikan, Perumahan, dan Kesehatan Mahal;
- Penggusuran dan Penangkapan Rakyat Miskin;
- PB 4 Menteri dan upah murah, Kenaikan Harga, Privatisasi, Kelangkaan Pupuk;
- Utang Luar Negeri dan Penalangan Utang/kerugian kaum Pemodal;
2. Melawan Pemilu Elit 2009 karena : (1) Pemilunya para pelanggar HAM, kaum pemodal, koruptor, dan kaum oportunis; (2) Pemilu yang melanggengkan penindasan perempuan melalui produk- produk perundangan yang berwatak patriarki seperti UU Pornografi, Perda- Perda Syariah, UU Perkawinan No.1 Tahun 1974 dst.
3. Membangun wadah- wadah gerakan perempuan sebagai bagian dari alat politik persatuan alternatif, yang mandiri dan berskala nasional guna mewujudkan pembebasan perempuan sepenuh- penuhnya.
4. Mengganti Pemerintahan Agen Penjajah & Elit Politik, agar dapat membentuk Pemerintahan Persatuan Rakyat Miskin, dengan pekerjaan utama (1) memusatkan seluruh pendanaan dalam negeri untuk menyelesaikan kebutuhan darurat rakyat dan membangun Industrialisasi Nasional di Bawah Kontrol Rakyat. (2) Menghapuskan segala kebiijakan yang menindas kebebasan perempuan seperti UU Pornografi, Perda- Perda Syariah, UU Perkawinan No.1 Tahun 1974

Dependen

2009-01-13T22:03:00.000-08:00

Struktur budaya masyarakat yang patriarkal mendorong perempuan tergantung terhadap lelaki, baik secara ekonomi, politik maupun sosial. Oleh sebab itu,meski terdapat perempuan yang mandiri secara ekonomi, namun masih pula tergantung pada lelaki, terutama secara emosional. Sebuah kesadaran semu mengakar kuat pada diri perempuan, bahwa ia tidak bisa bertahan tanpa keberadaan lelaki. Semisal, banyak perempuan berkarir, bahkan secara politik menduduki posisi strategis namun dalam relasi pribadinya dengan lelaki (dalam hal ini kebanyakan adalah pasangan), masih sangat bergantung. Pengorbanan demi pengorbananpun ia jalani tanpa sama sekali merasa dirugikan. Cinta yang dalam kehidupan sehari-hari masyarakat selalu digambarkan sebagai tindakan “pengorbanan sepenuhnya”, “melayani”, yang secara gamblang banyak ditujukan bagi perempuan begitu menghegemoni sehingga sulit sekali bagi perempuan untuk terbebas dari pemikiran demikian. Bahkan walau ia sudah memperoleh penyadaran-penyadaran yang maju mengenai pembebasan perempuan.

Ketergantungan secara emosional sangat tampak sekali pada perempuan. Perempuan, seering kali merasa tidak bisa mencurahkan apapun selain pada pasangannya. Kedekatannya hanya pada pasangan, tidak ada yang lain. Pasangan menjadi sandaran baginya, sehingga ketika sandaran itu tiba-tiba saja lenyap maka ia jatuh, tersungkur dan limbung. Aku tidak mengatakan, hal itu tidak bisa terjadi pada lelaki. Bisa saja, akan tetapi tetap saja lebih besar potensinya pada perempuan karena ia dibentuk menjadi mahkluk lemah, inferior, manusia ke dua. Sering kali ia tidak menyadari kekuatan dirinya, potensinya, bahwa ia bisa hidup tanpa bersandar pada pasangan. Bahwa, sebenarnya potensi manusia itu, perempuan terutama bisa membesar dan diolah tanpa bersandar pada pasangan. Potensi itu terlebih bisa diperjuangkan secara politik, melekat dalam perjuangan sosial masyarakat. Bergantung pada satu orang adalah hal konyol, menjadi lemah hanya karena hilangnya satu orang adalah hal paling bodoh. Benarkah adanya bahwa kita hanya bisa berbagi pada satu orang? Tidak berbagi persoalan sebaik-baiknya adalah dengan kolektif. Persoalan individu, sebaik-baiknya menjadi keresahan bersama, diselesaikan bersama.

Perempuan tidak boleh dan harus berjuang dalam pribadinya selain berjuang secara politik untuk terus mendobrak ideology patriarki jauh di dasar otaknya. Alam pemikirannya. Ikatan dalam hal ini memang membuat ketergantungan itu makin kokoh. Terlebih sebuah ikatan yang melembaga seperti keluarga/ pernikahan. Keluarga dalam hal ini tidak hanya mengikat secara emosional secara hukum, akan tetapi ia mengikat secara ekonomi. Sebuah ikatan ekonomi dimana tanggung jawab terhadap generasi selanjutnya, serta tanggung jawab terhadap kelangsungan produktivitas tenaga kerja dibebankan pada keluarga. Padahal semestinya hal itu menjadi tanggung jawab negara, dan Kapitalis, sebab proses produksi tidak akan bisa berjalan jika tenaga kerjanya tidak produktif (miskin, sakit-sakitan, bodoh dst). Oleh sebab itu, meski ikatan emosional dalam keluarga telah pudar, keluarga masih diusahakan kokoh berdiri demi kelangsungan ekonomi keluarga. Keluarga tetap dipertahankan pula oleh negara dan kapitalis demi mengurangi beban untuk membiayai produktivitas generasi selanjutnya sebagai tenaga kerja yang menjalankan roda kapitalisme. Saat kemiskinan mencekam mayoritas rakyat, sehingga timbul beberapa kasus kekerasan rumah tangga, pembunuhan bayi atau anak oelh sang ibu, maka perempuan menjadi sosok yang paling rentan dipersalahkan.
Dengan demikian, aku, perempuan, akan terus berjuang baik secara politik maupun diriku pribadi. Secara politik, aku, perempuan harus turut berjuang demi pembebasanku dan terus mendorong gerakan rakyat untuk terus melibatkan perempuan. agar ketika perjuangan rakyat meraih kemenangannya, perempuan juga turut terbebaskan. Secara pribadi, aku tidak akan bergantung pada pasangan. Harus independent, dalam segala putusan yang kuambil, dari segi pemikiran bahkan secara emosional. Dengan demikian, aku, perempuan akan menjadi sosok yang independent sepenuhnya, yang tidak akan limbung ketika tidak ada pasangan/ mantan pasangan untuk berkeluh kesah. Karena aku memiliki segudang kawan yang bisa kuajak sharing. Pasangan bukanlah center hidup kita, bukan pula sosok pahlawan yang bisa menyelamatkan kita. Perempuan adalah potensi tanpa batas yang mesti dikembangkan secara terus menerus sehingga menjadi salah satu kekuatan rakyat yang terpenting. Ke depan, tokoh nasional tidak akan lagi didominasi oleh lelaki namun juga oleh perempuan. Tokoh yang tidak hanya disetir demi memperoleh dukungan rakyat, namun pelaku yang sesungguhnya.

KRISIS DAN JALAN KELUAR JAHAT SBY-JK

2008-11-22T01:38:00.000-08:00

Penerapan kebijakan ekonomi neoliberal telah menimbulkan krisis bagi bangsa Indonesia. Terlebih, krisis global yang sedang dialami oleh kapitalisme Internasional saat ini, semakin memperparah kondisi perekonomian Indonesia dan sudah dipastikan, rakyat Indonesia akan terus terperosok dalam jurang kemiskinan. Meski harga minyak dunia kini sudah menurun hingga angka 80$ per barrel, dan harga premium di Indonesia telah diturunkan sebesar Rp 500,00, namun tak cukup memberi solusi bagi krisis yang kini membelit rakyat. Kenyataannya, angka pengangguran dan tingkat kemiskinan terus meningkat, sementara daya beli masyarakat semakin hancur, di tengah melambungnya harga-harga barang akibat terus melipat gandanya nilai barang jauh dari nilai barang yang sesungguhnya.

Saat ini krisis yang dihadapi oleh Indonesia tidak terlepas dari krisis yang sedang dialami oleh kapitalisme Internasional. Akibat kredit macet yang dialami oleh Bank-Bank di negara-negara Eropa Barat, juga Amerika Serikat, sebagai dampak dari kegiatan yang berkaitan dengan pinjaman Bank-bank hipotek kepada nasabah di bawah standar (Subprime Mortgage). Nasabah yang sebenarnya tidak memenuhi kriteria sebagai peminjam tersebut pada faktanya tidak mampu membayar pinjaman sehingga mengakibatkan kredit macet. Hal tersebut terlihat dari banyaknya bank-bank di Eropa Barat maupun Amerika yang menderita kerugian, termasuk Inggris yang melikuidasi Bank-Banknya karena tak mampu lagi atasi krisis. Krisis yang sekarang sedang berlangsung, jauh lebih parah dibandingkan krisis Great Depression pada tahun 1930an. Dampak krisis terhadap Amerika Serikat sendiri cukup besar, dimana tingkat pengangguran di Amerika Serikat mencapai 10,2 juta orang. Angka pengangguran tertinggi di Amerika serikat dalam kurun waktu 25 tahun terakhir. Demikian halnya dengan negara – negara berkembang yang menggantungkan perekonomiannya pada negara-negara maju. Tercatat, krisis tersebut telah berdampak buruk bagi sektor riil, termasuk usaha ekonomi rakyat kecil seperti para perajin aneka produk kerajinan di India yang telah merasakan imbas krisis keuangan global itu selama satu tahun terakhir. Konsumsi masyarakat terhadap produk-produk sekunder di berbagai negara maju menurun. Padahal, selama ini pangsa pasar negara-negara itu, terutama Amerika Utara dan Uni Eropa, menjadi andalan bagi para perajin. Hal itupun, turut mengguncang usaha kecil di Indonesia yang sebelumnya masih bergantung pada bahan mentah impor, seperti usaha tahu dan tempe. Demikian pula dengan kondisi para petani di perkebunan Sawit maupun padi, dimana harga Sawit terus anjlok karena pemerintah menerapkan pajak ekspor 0%, termasuk pajak ekspor CPO. Sementara, harga pupuk kian melambung dan semakin langka, sehingga kehidupan petani menjadi lebih sulit. Kegilaan spekulasi para Kapitalis keuangan telah berakibat pada krisis Kapitalisme yang sebenarnya selalu berulang dan berdampak pada pemiskinan rakyat dunia. Sekaligus membuktikan sistem Kapitalisme sebagai sebuah sistem yang tidak masuk akal bagi kesejahteraan umat manusia dan sudah usang untuk digunakan.

Sebagai bangsa yang secara suka rela menerapkan liberalisasi pasar sejak berdirinya tonggak ORBA, dengan disahkannya UU PMA serta ditanda tanganinya Leter of Intent, dan sampai kini secara konsisten dijalani oleh pemerintah Indonesia, maka tidak mengherankan jika Indonesia mengalami dampak yang luar biasa dari krisis. Pernyataan SBY-JK mengenai pertumbuhan ekonomi Indonesia yang mencapai 6,2% pada tahun 2007, tidaklah menunjukkan perbaikan kesejahteraan masyarakat sebab pertumbuhan tersebut hanya dilihat dari tingginya tingkat investasi Indonesia berupa aliran modal spekulatif atau hot money dan bukannya perkembangan sektor riil yang pada kenyataannya mengalami kehancuran. Aliran hot money tersebutlah yang membentuk gelembung finansial sebab tidak diimbangi oleh pertumbuhan sektor riil. Penanaman modal di sektor finansial seperti hot money bisa secara cepat berpindah dari satu negeri ke negeri lainnya, padahal untuk sebuah proses produksi membutuhkan waktu yang cukup lama. Investasi di sektor finansial memang menguntungkan bagi para pemodal karena tidak membutuhkan proses produksi sehingga pemodal sama sekali tidak perlu mengeluarkan biaya produksi. Bandingkan jika pemilik modal menanamkan investasi di sektor riil yang membutuhkan proses produksi dengan beban membayar upah buruh, apa lagi daya beli masyarakat semakin menurun sehingga tidak mampu membeli produk barang atau jasa. Maka para kapitalis keuanganpun lebih memilih untuk memainkan pasar keuangan demi meraih keuntungan terus menerus akan tetapi pada akhirnya justru mengantarkan mereka pada krisis.

Sementara dalam menghadapi krisis global, Amerika Serikat masih mempercayakan penyelesaian krisis di bawah sistem Kapitalisme. Upaya penalangan dana untuk membantu pemodal rakus yang menjadi biang kerok krisis terus dilakukan. Tentu, dana talangan tersebut diambil dari dana rakyat yang terkumpul dari pajak maupun pendapatan lainnya. Hal yang sama juga dilakukan oleh pemerintah Indonesia, yang selalu setia mengabdi kepada kepentingan Kapitalisme, seperti penerapan buy back, balliout, politik upah murah dengan dikeluarkannya SKB 4 Menteri, dan dengan bangganya Presiden SBY menyampaikan permintaannya di pertemuan G20 supaya diberikan dana bantuan bagi negara berkembang dalam menyelesaikan krisis. Selain itu, Menteri Keuangan, Sri Mulyani menyampaikan harapannya supaya disediakan bantuan berupa bantuan lunak bag negara berkembang seperti Indonesia. Sebuah penyelesaian yang cukup pragmatis, sekaligus menunjukkan mental borjuasi Indonesia yang bermental kuli, menghamba, mengemis pada asing dari pada membangun perekonomian yang mandiri. Pada kenyatannya, kekayaan alam Indonesia berupa industri tambang tidak pernah dinikmati oleh rakyat karena pengelolaannya telah jatuh ke tangan kapitalis internasional. Dari 329 blok sumber migas yang kita miliki (dengan produksi produksi minyak mentah 159 juta liter per hari) telah dikuasai oleh modal asing. Padahal dengan asset sebesar itu jika dikelola oleh negara untuk kepentingan rakyat, maka APBN dipastikan mampu mensubsidi pendidikan, kesehatan gratis dan lapangan kerja untuk rakyat. Tidaklah mengherankan, jika seluruh rakyat negri ini termiskinkan, meski mereka tinggal di sebuah negara yang kaya akan sumber daya alam. Sumber daya alam tersebut, telah dijual bukan untuk kepentingan manusia bumi, namun hanya dimonopoli oleh korporat internasional.
Jalan Keluar Jahat SBY-JK & Meluasnya Perlawanan Rakyat.

Dalam menyelesaikan krisis yang telah lama berlangsung ini, SBY-JK telah mengeluarkan kebijakan yang anti rakyat. Beberapa waktu lalu tepatnya tgl 24 Mei 2008 SBY-JK menaikkan harga BBM, dengan alasan kenaikan harga minyak dunia di krisis yang saat itu mulai bergeliat. Kini, saat krisis berada di depan mata, serangkaian jalan keluar jahat lainnya dikeluarkan, seperti SKB 4 Menteri yang menyerahkan penentuan upah secara bipartit (antara pengusaha dan buruh), balliout, penerapan pajak ekspor 0%, utang dsb, yang telah membangkitkan perlawanan rakyat di seluruh penjuru Indonesia.

Kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM sebelumnya, yang tidak berpihak pada rakyat misalnya menimbulkan perlawanan di berbagai penjuru daerah. Secara garis besar, terdapat 3 front, yang masing-masing mempunyai stratak yang berbeda. Diantaranya, FPN (Front Pembebasan Nasional), FRM (Front Rakyat Menggugat), dan FPR (Front Persatuan Rakyat. Selain ketiga front tersebut, terdapat pula front sektoral mahasiswa, seperti BEM SI. Puncaknya pada hari kebangkitan nasional, 21 Mei 2008, ketiga front tersebut melakukan aksi demonstrasi secara bersamaan menolak kenaikan harga BBM namun dengan beberapa isu-isu dan stratak yang berbeda. FPN, yang didalamnya terdapat PPRM, LMND PRM, SMI, PRP dan beberapa organisasi lainnya mengusung program nasionalisasi industri serta anti kooptasi dan non kooperasi. Sementara FRM yang terdiri atas LMND, FPPI, PAPERNAS dan beberapa organisasi lainnya bersama dengan tokoh politik Rizal Ramli yang sebelumnya pernah menjabat sebagai mentri keuangan masa mantan presiden Abdurahman Wahid, meski dalam orasi-orasinya mengusung program nasionalisasi industri, di dalam pernyataan sikapnya, tidak tertulis mengenai nasionalisasi industri. Letak perbedaan antara FRM dan FPN menonjol dalam hal non kooptasi dan non kooperasi. Jika FRM bersama dengan Rizal Ramli menggelar aksi penolakan bersama, maka FPN dengan tegas justru menolak beberapa elit politik untuk berorasi di tengah massa. Keterlibatan elit politik dalam penolakan kenaikan BBM dinilai tidak lebih dari sekedar kepentingan respon pemilu 2009. Lain pula halnya dengan FPR yang terdiri atas FMN, AGRA, serta beberapa organisasi lainnya yang baru memasukkan program nasionalisasi industri dalam tuntutannya. Dari awal, front ini selain menolak kenaikan BBM, telah menempatkan isu land reform dalam daftar tuntutannya. Ketiga front tersebut dan beberapa front lain, termasuk front sektoral mahasiswa melakukan aksi di hari yang sama, dan tidak bergabung. Jika dipilah, maka saat ini terdapat dua kubu besar dalam pergerakan Indonesia. Yakni yang bersepakat untuk berkolaborasi dengan elit politik dalam memperjuangkan hak politik ekonomi rakyat dan kelompok yang tidak bersepakat untuk berkolaborasi dengan elit. Kubu pertama meyakini bahwa, saat ini penting untuk bersama dengan elit politik (yang diyakini pula sebagai borjuis demokrat) demi keberhasilan perjuangan rakyat. Sementara, kubu lainnya tetap menekankan bahwa elit politik yang ada saat ini bukanlah sekutu bagi rakyat, sebab elit politik Indonesia jelas merupakan salah satu musuh rakyat. Persekutuan dengan elit politik bisa membahayakan arah perjuangan rakyat. Front yang terbangun di nasional, juga terbangun di berbagai daerah. FPN semisal telah terbangun di beberapa daerah, seperti FPN Kalimantan Timur atau front yang meski dengan nama yang berbeda,namun terdiri atas unsur-unsur yang sama dengan FPN. Ambillah contohh KRB (Komite Rakyat Bersatu) di Yogyakarta. Demikian pula dengan FRAI (Front Rakyat Anti Imperialis) yang terdiri atas unsur-unsur yang sama dengan FRM di nasional, tentunya dengan tuntutan yang sama, juga dengan ARYO (Aliansi Rakyat Yogyakarta) yang merupakan turunan dari FRM di nasional. Dengan demikian, ketiga front tersebut mempunyai konsepsi yang sama untuk membangun front secara nasional meski dengan stratak yang berbeda.

Aksi-aksi kenaikan BBM selanjutnya sempat menurun karena terjadi aksi kekerasan yang dilakukan oleh kaum fundamentalis agama, FPI (Front Pembela Islam) terhadap sebuah kelompok lintas beragama yang memperingati hari kebangkitan nasional di monas. Pemberitaan terhadap aksi kekerasan tersebut kemudian digiring pada isu ahmadiyah dan berujung pada pembekuan Amhadiyah. Terhadap hal ini PPRM menolak secara tegas pembekuan tersebut sebab berbahaya bagi demokrasi, dimana setiap warga negara berhak menganut kepercayaan atau berpendapat. Sementara, kasus kekerasan terhadap puluhan mahasiswa UNAS yang melakukan aksi penolakan harga BBM di kampusnya tidak pernah diusut sampai tuntas, bahkan terjadi pembiaran oleh negara. Hingga meninggalnya salah seorang mahasiswa korban kekerasan aparat maninggal pun, tidak pernah diusut dan penyebab kematiannya dialihkan ke hal lain, bahwa ia meninggal karena terkena HIV/AIDS, bukan akibat kekerasan aparat. Gelombang aksi massa pun kembali terjadi untuk menggalang solidaritas terhadap tewasnya Maftuh Fauzi. Di Jakarta, aksi mahasiswa yang tergabung dalam tali geni, ricuh. Selain tali geni, tebentuk pula front AMJ (Aliansi Mahasiswa Jakarta). Sementara di daerah-daerah juga terjadi aksi demonstrasi terkait meninggalnya Maftuh Fauzi, yang tergabung dalam beberapa front. Ricuhnya aksi mahasiswa di Jakarta, dimanfaatkan oleh rejim untuk melakukan black propaganda terhadap aksi mahasiswa, bahwa aksi mahasiswa merupakan aksi anarkis. Di parlemen sendiri, berlangsung hak angket anggota dewan terhadap kebijkan kenaikan BBM, meski demikian, kenaikan BBM tak bisa dibatalkan. Hal itu tentunya sudah bisa diperkirakan. Penolakan kenaikan BBM tidak akan berhasil jika hanya dilakukan di panggung parlemen. Penolakan kenaikan BBM hanya bisa dilakukan jika, seluruh kekuatan rakyat disatukan. Hal tersebut sekaligus menunjukkan evaluasi terhadap gerakan penolakan kenaikan BBM yang belum mampu melibatkan rakyat secara keseluruhan. Terlebih gerakan masih terfragmentasi dan terkooptasinya beberapa kalangan gerakan. Padahal kemenangan gerakan rakyat tidak terletak di tangan elit. Akan tetapi pada gerakan rakyat itu sendiri yang mempunyai kepemimpinan sendiri, tanpa bersandar pada segelintir orang. Kontrol sepenuhnya berada di tangan rakyat yang sadar.

Meski perlawanan terhadap kenaikan harga BBM telah menurun, namun perlawanan di kalangan rakyat terus bergulir akibat ketidakpuasan terhadap berbagai kebijakan rejim. Salah satunya adalah aksi- aksi perlawanan yang dilakukan oleh petani menyambut hari Tani nasional. Semakin langka dan mahalnya pupuk, ketidak berpihakan pemerintah terhadap petani dalam kasus sengketa tanah, serta tidak dilindunginya produk lokal oleh pemerintah dengan diterapkannya pasar bebas, telah membangkitkan kemarahan petani. Di Labuhan Batu semisal, ribuan petani melakukan aksi protes terhadap pemerintah daerah Labuhan Batu dan menyatakan menolak Pemilu 2009. Perlawanan juga terjadi di kalangan gerakan perempuan (meski masih moderat) untuk menolak disahkannya UU Pornografi, yang menempatkan perempuan sebagai sumber persoalan maraknya pronografi. Di saat secara politik, para elit berkoar tentang kuota 30% bagi perempuan di ranah politik, namun di sisi lain, pemerintah justru memasung hak kaum perempuan atas tubuhnya sendiri, mengkriminalkan perempuan. Terbukti, semenjak disahkannya UU Pornografi, penangkapan terhadap kaum perempuan marak terjadi, sementara kaum pemodal yang menanam investasi dalam usaha produk pornografi masih bisa mengeruk keuntungan.

Bukan hanya petani maupun gerakan perempuan yang bergerak melawan berbagai kebijakan rejim ataupun jalan keluar jahat yang disodorkan pemerintah, namun juga kaum buruh yang menentang disahkannya SKB 4 Menteri yang merupakan bentuk politik upah murah. SKB tersebut berisikan, bahwa penetapan upah buruh diputuskan melalui negosiasi bilateral antara perusahaan dan buruh. Dengan kata lain, negara telah melepas tangan atas penetapan upah buruh yang selama ini kita kenal sebagai UMP. Meski, di beberapa daerah telah ditetapkan UMP, namun dengan masih disahkannya SKB 4 Menteri, posisi buruh semakin lemah di hadapan perusahaan. Dengan demikian, penetapan UMP di berbagai daerah tidak bermakna apa pun, selama SKB 4 Menteri masih berlaku.

Dikeluarkannya SKB 4 Menteri oleh Menteri tenaga kerja, Menteri perindustrian, Menteri perdagangan dan Menteri dalam negeri untuk mengatasi krisis, merupakan fakta yang tidak terelakkan bahwa pemerintah lebih mengabdi pada kepentingan pemodal. Alasan pemerintah mengeluarkan SKB untuk meminimalisir resiko PHK bagi buruh, merupakan alasan yang mengada-ada. Sebab, PHK maupun rendahnya kesejahteraan rakyat Indonesia diakibatkan oleh sistem kapitalisme yang kini masih dengan setianya dianut oleh pemerintah Indonesia. Dari pada melakukan nasionalisasi asset asing di Indonesia, melakukan industrialisasi nasional, maupun menghapus utang luar negri, pemerintah lebih memilih mengorbankan sekian juta rakyat Indonesia beserta generasi yang akan datang demi kepentingan segelintir pemodal beserta pelayan-pelayannya. Guna meredam protes rakyat yang meluas hampir di seluruh negri, juga demi kepentingan Pemilu 2009, SBY-JK kemudian menurunkan harga premium sebesar Rp 500,00 yang sesungguhnya amat tidak berarti bagi rakyat, sebab tidak diikuti penurunan harga. Penurunan harga premium hanya sebesar Rp 500,00 sekaligus menunjukkan ketidak konsistenan pemerintah, oleh karena angka penurunan harga tersebut tidak sebanding dengan nilai turunnya harga minyak dunia. Sebuah kebohongan, yang tak bisa ditutup-tutupi lagi. Bahkan, kini pemerintah gemar menangkapi orang miskin dengan dalih pembrantasan premanisme. Tercatat, di beberapa wilayah terjadi penggarukan terhadap para pengamen, PSK dan anak jalanan lainnya, yang adalah korban dari kebijakan pemerintah yang tidak berpihak pada rakyat miskin. Sementara, preman berdasi yang menjadi alat pemerintah untuk merepresi perlawanan rakyat dibiarkan bebas berkeliaran.

Perlawanan buruh terhadap SKB 4 Menteri terus meluas di berbagai daerah. Bahkan, beberapa kelompok gerakan telah mengarahkan akar persoalannya pada kapitalisme sebagai biang krisis dan rejim serta elit-elit politik yang pro pemodal. Meski perlawanan di kalangan buruh ini belum mampu mendorong munculnya persatuan gerakan secara nasional sebagaimana respon kenaikan BBM, namun momentum ini bisa diambil untuk semasif mungkin melakukan serangan kepada Kapitalisme dan antek-anteknya. Oleh sebab itu, penyatuan isu maupun perlawanan di berbagai elemen rakyat, baik Buruh, Kaum Miskin Kota, Mahasiswa maupun Tani mesti dilakukan, yakni sudah saatnya seluruh rakyat sadar, bahwa keberadaan krisis hari ini, diakibatkan oleh rakusnya para Kapitalis, keberpihakan rejim dan elit-elit politik kepada kapitalis. Sehingga, sudah tidak saatnya lagi, Buruh, Tani, Kaum Miskin Kota dan Mahasiswa mempercayakan perubahan pada para elit yang akan bertarung di kancah Pemilu 2009. Pemilu 2009 hanya akan menghasilkan pemimpin-pemimpin baru yang berwatak sama.

Sementara, di tengah perlawanan massa yang meluas, para aktivis pro demokrasi yang kini mempercayakan perubahan dengan berkolaborasi dengan elit (seperti PAPERNAS beserta organisasi-organisasi pendukungnya, dan aktivis-aktivis 90an maupun beberapa kaum opurtunis lainnya), beramai- ramai mencalonkan diri sebagai Caleg, seakan hal tersebut mampu membawa perubahan mendasar bagi rakyat. Dengan harapan, sebanyak mungkin aktivis memasuki gedung parlemen (apa pun partainya) akan mampu merubah kehidupan rakyat. Padahal sejatinya, perubahan hanya bisa dilakukan oleh kekuatan rakyat sendiri. Sekalipun, dengan taktik parlementer, hal itu semestinya dilakukan berlandaskan pada gerakan massa yang sadar akan perjuangannya. Bukan dengan mengilusi massa, bahwa perjuangan bisa dilakukan bersama parpol dengan track record buruk sekalipun, asalkan bisa memasuki gedung parlemen. Sebuah ilusi yang menyesatkan.

Terfragmentasinya gerakan, terkooptasinya beberapa kalangan gerakan demokratik dengan kaum elit mengakibatkan sulitnya persatuan gerakan rakyat secara keseluruhan. Oleh sebab itu, pembangunan gerakan yang tidak terkooptasi sehingga arah geraknnya tidak dibelokkan oleh kepentingan elit, serta mempunyai basis yang kuat dan mandiri dan mampu menggalang persatuan melalui front persatuan. Baik penggalangan front, pembangunan basis yang kuat, serta kepemimpinan sendiri (yang bisa diukur dari kepemimpinan program) harus disinergiskan, saling menguatkan dan menyatu dengan terus memberikan agitasi propaganda yagn reguler dan massif. Alat propaganda inilah yang nantinya akan mempercepat kampanye program, peningkatan penyadaran massa, penyatuan kekuatan rakyat yang diukur dengan mobilisasi-mobilisasi masa.

Ditulis oleh Dian Septi Trisnanti

(Koordinator divisi Bacaan LMND-PRM)

CABUT UNDANG-UNDANG PORNOGRAFI: PENGHAMBAT PEMBEBASAN PEREMPUAN!

2008-10-31T09:37:00.000-07:00

Memasuki Pemilu 2009 dengan kuota 30% bagi peran serta politik perempuan di parlemen dan partai politik peserta pemilu 2009, pemerintah justru menerbitkan UU Pornografi yang menghambat kemajuan perempuan. Dengan hadirnya UU Pornografi, maka kuota politik 30% bagi perempuan hanya menjadi hiasan semata untuk menarik suara terbesar dari kaum perempuan. Sebab, tidak mungkin kuota politik 30% bagi perempuan terpenuhi, jika secara budaya perempuan masih dihambat.

Disahkannya UU Pornografi pada hari Kamis, 30 Oktober 2008, menunjukkan bahwa pemerintah SBY-JK beserta partai-partai Politik yang berada di parlemen, baik Golkar maupun partai politik lain yakni Partai Demokrat, PKS, PAN, PBR, PBB, Partai Pelopor, PPP sama sekali tidak berpihak pada kepentingan perempuan. Meski terdapat beberapa partai-partai politik yang menolak pengesahan UU Pornografi, seperti PDIP, PKB dan PDS, namun harus diingat dalam kepala kita, bahwa dalam masa pemerintahan PDIPlah UU Pornografi diusulkan dan dibahas. Bahwa partai-partai tersebut tidak pernah secara serius melakukan penolakan terhadap UU Pornografi dan mengesahkan berbagai perangkat UU yang tidak berpihak pada kepentingan kemajuan perempuan (UU PMA, Privatisasi, dst). UU Pornografi, yang disahkan dengan landasan untuk menghancurkan pornografi, pada isiannya justru menempatkan perempuan sebagai sumber masalah dan mengkriminalkan perempuan. Padahal, keterlibatan perempuan dan anak yang menjadi obyek eksploitasi dalam industri pornografi, tidak lebih dan tidak kurang, disebabkan oleh kemiskinan yang menjerat bangsa ini. Kemiskinan itu sendiri, merupakan bukti kegagalan pemerintah yang selama ini, selalu patuh pada pemodal asing yang disponsori oleh lembaga keuangan dunia (IMF, Wolrd Bank). Kebijakan-kebijakannya yang mengikuti resep neoliberalisme dari IMF, seperti pencabutan subsidi, penghapusan UMP dalam SKB 4 menteri, serta privatisasi, yang telah menjerumuskan rakyat Indonesia dalam kubangan kemiskinan yang semakin dalam dan mendorong terjadinya feminisasi kemiskinan terhadap perempuan. Penerapan UU Pornografi ke depan, bisa diprediksikan hanya memenjarakan sekian banyak kaum perempuan yang terjebak dalam prostitusi dan industri pornografi, sementara pemillik modal yang mengeruk kentungan dengan menjalankan industri pornografi masih bisa menjalankan proses produksinya. Dengan demikian, bisa dipastikan UU Pornografi akan menghancurkan potensi perempuan, di tengah situasi ekonomi dan politik yang tidak berpihak pada mereka.

UU Pornografi, selain mengkriminalkan tubuh perempuan, juga telah melegalkan kekerasan terhadap perempuan, dengan mengijinkannya peran serta masyarakat dalam mengawasi, menindak siapa pun yang dianggap melanggar UU Pornografi. Hal tersebut bisa berakibat pada penghakiman dan kekerasan terhadap perempuan,yang dalam tatanan sosial masyarakat kita yakni patriarki, masih meletakkan posisi perempuan sebagai obyek pembangkit hasrat seksual dan sumber masalah. Kemunculan UU Pornografi pada awal pembahasannya, terbukti telah mendorong munculnya Perda- Perda serupa, sehingga banyak terjadi kasus salah penangkapan terhadap perempuan dan memenjarakan sekian banyak kaum perempuan yang terjebak dalam prostitusi akibat kemiskinan. Kini, setelah UU Pornografi dilegalkan, maka kemunculan Perda- Perda serupa akan semakin marak di setiap penjuru daerah di Indonesia. Dengan demikian, tidak ada lagi alasan bagi perempuan Indonesia untuk mempercayakan perubahan kepada partai-partai politik dan elit-elit politik yang selama ini tidak berpihak pada kepentingan mayoritas rakyat dan perempuan.

LASKAR PELANGI: CERMINAN PEMISKINAN OLEH KAPITALISME

2008-10-09T09:45:00.001-07:00

Laskar Pelangi, sebuah novel yang ditulis oleh Andrea Hirata merupakan sebuah karya yang mencerminkan kehidupan masyarakat Belitong (yang pada masa itu masih tergabung dengan provinsi Sumatra Selatan). Dalam karya tersebut, penulis menggambarkan kemiskinan yang begitu tragis dan ironis. Tragis dan ironis, karena Belitong merupakan sebuah pulau yang kaya akan timah dan semestinya mampu mensejahterakan rakyat Belitong. Pada faktanya, kekayaan alam tersebut hanya bisa dinikmati oleh segelintir orang, yakni pengusaha PT.Timah, beserta mereka yang berkerja di posisi strategis di perusahaan besar itu. Sebuah novel yang patut dibaca dan didiskusikan, bahkan setelah difilmkan pun, mampu meraih banyak penonton dan menginspirasi banyak orang.

KAPITALISME & KEMISKINAN WARGA BELITONG
Kemiskinan yang membelit warga Belitong menyebabkan warga tidak memiliki akses atau kesempatan yang sama untuk memperoleh pendidikan, kesehatan dan perkerjaan yang layak. Kesempatan tersebut hanya bisa dinikmati oleh segelintir anak-anak orang kaya yang tinggal di Belitong. Sehingga, meski terdapat sekolah yang menyediakan pendidikan gratis/ murah seperti SD Muhamadiyah yang diceritakan dalam Laskar Pelangi, banyak orang tua yang lebih memilih untuk menyuruh anaknya berkerja dari pada bersekolah. Tak heran jika SD tersebut selalu memperoleh sedikit murid dan hanya warga miskin yang sadar akan pentingnya pendidikan, yang menyekolahkan anaknya.

Kemiskinan yang terjadi di Belitong, tidak lepas dari kebijakan pemerintah pusat yang cenderung pro terhadap kepentingan kapitalisme dengan memberlakukan pasar bebas. Disahkannya UUPMA oleh Orde Baru dan kebijakan-kebijakan ekonomi lainnya telah memusatkan kekayaan pada segelintir orang saja. Kebijakan ekonomi yang menyandarkan diri pada utang luar negri semisal, telah mengakibatkan bangsa ini tidak mandiri. Pasca 1965, Orde Baru tidak menerapkan perekonomian yang mandiri, kekayaan alam di negri ini tidak pernah diolah sendiri dan lebih memilih untuk mengekspornya dalam bentuk mentah. Industrialisasi nasional, tidak bernah dibangun di Indonesia, sehingga tidak heran, ketika harga timah turun di pasar dunia, maka perekonomian Belitong pun ikut hancur, demikian pula dengan krisis 1998 yang menghancurkan perekonomian negri ini dan mengakibatkan kemiskinan yang belum juga bisa dientaskan hingga sekarang.

Gambaran kemiskinan Belitong, hanyalah secuil potret kehidupan rakyat Indonesia, potret kemiskinan lainnya bisa dengan mudah kita temukan. Tidak hanya di Belitong, namun juga di bumi Papua yang kaya akan emas, bumi Aceh yang kaya akan gas alam dan masih banyak lagi. Apa yang menimpa Lintang, yang terpaksa putus sekolah akibat ayahnya meninggal dan ia harus menggantikan peran seorang ayah menjadi tulang punggung keluarga merupakan bukti nyata betapa kemiskinan tidak pernah memberikan pilihan bagi sebagian besar rakyat Indonesia yang termiskinkan akibat sistem kapitalisme yang tidak pernah memberikan keadilan semenjak kapitalisme itu sendiri terlahir di dunia. Perusahaan Timah yang diceritakan Andrea Hirata, mencerminkan bagaimana majikan/ pemilik perusahaan mengupah buruhnya, yang nota bene adalah warga asli Belitong, dengan upah yang rendah. Dengan demikian, keuntungan melimpah bagi pemilik modal, bagi birokrasi negara, namun kemiskinan bagi sebagian besar rakyat Belitong.

SEMANGAT & MILITANSI PERJUANGAN LASKAR PELANGI
Hanya terdapat 10 siswa di SD Muhamadiyah. 10 anak miskin yang bertekad bersekolah untuk sebuah masa depan yang lebih baik. Hambatan dari kesepuluh anak itu sangatlah besar. Dengan gedung sekolah yang nyaris roboh, fasilitas yang nyaris tidak ada, tentu dibutuhkan semangat dan militansi yang cukup besar untuk terus bersekolah. Belum lagi dengan perekonomian yang kian sulit. Kesempatan sekecil apa pun, bagi rakyat miskin dan ingin maju mesti dicari, dan diperjuangkan.

Salah satu tokoh yang paling menarik dan tentunya mengundang kekaguman adalah sosok Lintang. Seorang anak kecil dari keluarga nelayan miskin yang dengan semangat dan militansi mengagumkan, berani menempuh resiko apa pun guna memanfaatkan kesempatannya yang kecil itu untuk bersekolah. Rintangan yang dihadapi Lintang tidaklah kecil, dari kondisi ekonomi yang sulit, waktu yang terbatas karena juga harus mengurus 4 adik perempuannya yang masih kecil, melewati buaya saat pergi ke sekolah, hingga menempuh jalan beratus-ratus kilo meter jauhnya. Semua rintangan itu dilewati oleh seorang Lintang. Jika bukan karena semangat dan militansi, tentu Lintang tidak akan bisa bersekolah. Ia berjuang untuk meraih hidup yang lebih baik. Lintang mengajarkan pada kita, bahwa sebuah cita-cita, mimpi hanya terwujud dengan perjuangan. Cita-cita itu adalah mungkin untuk terwujud, bukan dengan ongkang-ongkang kaki dan bersantai, tapi dengan perjuangan.

Hasil dari perjuangan Lintang bukan tanpa hasil. Kemenangan-kemenangan telah diraihnya. Kemenangan berupa pengetahuan, prestasi dan persahabatan merupakan kemenangan yang tak bisa dinilai dengan uang. Akan tetapi, Lintang harus menelan kekalahan yang teramat pahit. Ia harus berhenti sekolah karena ayahnya meninggal, sehingga terpaksa harus berhenti sekolah dan berkerja. Suatu hal yang selama ini ia tinggalkan untuk bersekolah. Lintang memang kalah, namun bukan karena ia menyerah. Ia kalah karena tidak memiliki pilihan. Negara tidak memberi pilihan. Kapitalisme tidak memberi ia pilihan. Sebaik-baiknya, sebenar- benarnya Lintang telah melawan kemiskinan, telah berjuang. Maka ia kalah dengan terhormat. Bukan kekalahan yang memalukan, dikarenakan menyerah. Budaya berlawan dan militant, yang tidak tumbuh kuat di rakyat Indonesia,begitu jelas digambarkan kuat melalui anak-anak kecil itu.

Semua tokoh laskar pelangi telah mencapai keberhasilannya meski penuh onak dan duri, kecuali Lintang. Semangat dan militansi berjuangnya telah mampu menginspirasi kawan-kawannya yang lain untuk meraih mimpinya. Lascar pelangi juga mengajarkan pada kita supaya lebih menghargai proses dari pada hasil. Jika kita berjuang, maka ada kemungkinan kita menang. Lain halnya jika kita menyerah, maka kita sendiri yang menutup kemungkinan untuk berhasil. Ke sembilan laskar pelangi lainnya bisa menjadi contoh bagi kita akan keberhasilan yang mereka raih. Mahar, akhirnya menjadi budayawan lokal, ikal akhirnya memperoleh beasiswa pendidikan ke Prancis, Tripani berhasil lepas dari gangguan jiwanya (Oedipus Complex), demikian pula lascar pelangi yang lain, menempuh hidup dengan optimistis.

Laskar Pelangi memberikan pelajaran untuk mempunyai militansi dan semangat berjuang, bahwa perubahan itu mungkin. Jika dalam novel tersebut, lascar pelangi berjuang demi hidupnya yang lebih baik. Maka dalam fakta kehidupan kita sehari-hari, kemiskinan tersebut harus kita lawan bukan dengan sendiri-sendiri. Ibarat sebatang lidi, tidak akan mampu menyapu dan membersihkan kotoran, namun harus dengan berbatang-batang lidi untuk membersihkan kotoran. Rakyat membutuhkan alat untuk berjuang, yakni organisasi. Berjuang bersama-sama dan bersatu merupakan kunci perubahan. Tentunya dengan militansi dan semangat yang tinggi. Jika seorang anak kecil seperti Lintang dan anggota Laskar Pelangi lainnya mampu mempunyai militansi dan semangat yang tiada pupus apa pun hasil yang nanti diperoleh, maka kita pun mesti demikian dan memang budaya seperti itulah yang mesti kita tanamkan pada seluruh rakyat Indonesia.

RUU PORNOGRAFI: PENGEKANGAN TERHADAP KEBEBASAN PEREMPUAN

2008-10-03T06:51:00.001-07:00

Oleh: Dian Septi Trisnanti
(Divisi Bacaan JNPM Nasional)

Menjelang hari Raya Idul Fitri,kita semua dikejutkan oleh rencana pengesahan RUU PORNOGRAFI yang dalam pembahasannya memakan waktu selama 3 tahun. Bukan waktu yang singkat untuk membahas sebuah kebijakan yang terkait kehidupan orang banyak. Dari semenjak pertama kali digulirkan, kebijakan ini telah menimbulkan pro dan kontra. Dalih dirancangnya RUU PORNOGRAFI untuk melindungi perempuan dan anak dari pengaruh pornografi dan pornoaksi, justru mengkriminalkan kaum perempuan. Selain itu, pornografi dan pornoaksi juga dikatakan sebagai sumber persoalan bangsa saat ini, yakni kebobrokan moral.. Jika menilik pasal demi pasal dari produk RUU ini, maka inilah cerminan dari budaya patriarki yang mengakar urat dari setiap sendi kehidupan bangsa dan negara kita.

RUU Pornografi: Melindungi Perempuan?
RUU Pornografi dikatakan untuk melindungi perempuan sebagai obyek sesksual dan eksploitasi tubuh. Oleh sebab itu, dari beberapa pasal dalam RUU PORNOGRAFI melarang tiap warga negara mempertontonkan dirinya yang bisa dikategorikan sebagai ketelanjangan, yang membangkitkan hasrat seksual. Meski tidak secara tegas RUU tersebut menyebutkan perempuan sebagai obyek, tapi ukuran pornografi dan pornoaksi maupun moral dalam masyarakat kita yang cenderung subyektif dan bias gender, tentu lebih merujuk perempuan sebagai obyek pembangkit hasrat seksual.. Artinya, bagi negara, untuk melindungi perempuan, maka perempuan harus dibatasi kebebasannya, dari berpakaian hingga bersikap. Dengan demikian, jika perempuan melanggar salah satu atau lebih pasal dalam RUU tersebut, maka ia bisa dijatuhi sanksi atau hukuman yang tidak ringan. Kriminalisasi terhadap perempuan pun tidak akan terhindarkan. Bahkan andai seorang perempuan menjadi korban pemerkosaan, ia bisa dikenai pasal dalam RUU PORNOGRAFI , jika kebetulan ia adalah seorang PSK atau karena cara ia berpakaian yang dinilai membangkitkan hasrat seksual. Suatu hal yang ironis, karena sebagai korban, perempuan bisa dipenjarakan. Sekaligus menjadi pembenaran, ketika terjadi pemerkosaan dan sekali lagi perempuan ditempatkan pada posisi yang salah, sementara pelaku adalah korban yang tidak bersalah karena pemerkosaan terjadi akibat perempuan telah membangkitkan hasrat seksualnya.
Pelecehan seksual atau pemerkosaan yang kerap kali dialami oleh perempuan lebih dikarenakan oleh cara berpikir yang dipengaruhi oleh budaya Patriarki yang mengakar kuat dalam masyarakat, yakni sebuah budaya tua yang memposisikan perempuan sebagai mahkluk ke dua, sehingga menjadi kewajaran dalam masyarakat untuk menjadikan perempuan sebagai obyek kekerasan maupun seksualitas. Seberapa ketat pun perempuan menutup auratnya, ia tidak pernah lepas dari ancaman bahaya. Bahkan dalam lingkungan terdekat sekalipun, perempuan tetap pada posisi yang rentan
RUU PORNOGRAFI ini justru menguatkan budaya patriarki dan mencerminkan budaya itu sendiri, karena menjadikan tubuh perempuan sebagai sumber pembangkit hasrat seksual. Jika pemerintah konsisten untuk melepaskan perempuan dari ketertindasannya, hendaknya pemerintah lebih fokus untuk menghapuskan budaya patriarki di negri ini. Bukan sebaliknya, menerbitkan sebuah kebijakan yang merepresi perempuan, dengan mengkriminalkan perempuan itu sendiri. Kalaupun, pemerintah Indonesia ingin membrantas peredaran majalah-majalah atau VCD porno yang beredar bebas di negri ini maka hendaknya pemerintah bersikap tegas terhadap pengusaha yang menerbitkan majalah ataupun VCD tersebut. Selain itu, juga pengaturan penjualannya, sehingga tidak lagi beredar secara bebas, tanpa peduli berapa modal yang dimiliki pemodal, yang mencari untung dengan mengeksploitasi tubuh perempuan.

Sistem Ekonomi Politik Ekonomi Neo-liberal, Budaya Patriarki & Militerisme: Sumber Penindasan Perempuan
Tingginya angka pelecehan seksual atau pemerkosaan, maupun kekerasan terhadap perempuan, lebih dikarenakan rendahnya pemahaman masyarakat akan kesetaraan gender dan pembebasan perempuan. Akibatnya, budaya patriarki terus mengakar kuat tanpa terkikis sedikitpun. Sementara, pemerintah masih minim dalam melakukan penyadaran mengenai wacana gender dan feminisme, ataupun penanganan kasus pemerkosaan/ pelecehan seksual terhadap perempuan. Jikalau ada wacana mengenai feminisme, itu hanya berada dalam tataran elit, di balik dinding-dinding hotel yang tidak bisa ditembus masyarakat awam dan hanya dikenyam kaum terpelajar. Padahal, masyarakat negri ini mayoritas adalah rakyat miskin yang tidak akan mampu memasuki hotel-hotel tempat hal tersebut didiskusikan, maupun di ranah pendidikan tinggi yang terlampau mahal, tempat di mana materi mengenai teori-teori kesetaraan gender dan feminisme bergulir. Wacana tersebut jauh dari masyarakat awam, sehingga tidak heran jika hampir di setiap sudut negri ini, masih terjadi diskriminasi terhadap perempuan. Tidak heran, jika di negri ini banyak terjadi kasus pemerkosaan. Tidak heran jika masyarakat negri ini lebih memilih membaca majalah yang mengeksploitasi tubuh perempuan dibanding Koran bermutu yang mencerdaskan. Tidak heran, sebab negri ini melalui kebijakan-kebijakannya telah menjauhkan masyarakat awam dari pengetahuan, dari kesejahteraan, dan dari budaya maju. Negara, pada hakikatnya melalui aparaturnya menjadi penindas dari perempuan.
Berbagai kebijakan yang digulirkan oleh pemerintah, tak satu pun yang berpihak pada kepentingan rakyat, kecuali pada kepentingan modal. Kebijakan privatisasi, pencabutan subsidi dan serangkaian resep Neo-liberal yang diberikan oleh IMF telah menempatkan posisi rakyat Indonesia dalam kehancurannya. Utang terus bertumpuk, sementara tak satu pun kekayaaan alam negri ini dinikmati oleh rakyat Indonesia. Bagaimana rakyat Indonesia bisa memajukan budayanya dan meningkatkan wacana serta pengetahuannya, jika ia masih berpikir keras tentang bagaimana mendapatkan sesuap nasi setiap harinya. Sesuatu yang mestinya tidak perlu terjadi karena dijamin oleh negara. Sayangnya, negara ini lebih memilih mengembik kepada pemilik modal dari pada memajukan bangsanya sendiri.
Dalam situasi demikian, perempuan berada dalam posisi yang rentan. Di tengah kesulitan ekonomi, hampir semua perempuan berkerja, bersusah payah demi sesuap nasi, sementara perkerjaan domestik tetap menjadi tanggung jawabnya. Sebuah perkerjaan yang dinilai tidak produktif karena tidak menghasilkan pendapatan. Hal tersebut diperparah dengan posisi perempuan yang ditempatkan sebagai obyek seksual, mahkluk ke dua dan lemah. Fakta tersebut bisa terlihat dari ruang gerak perempuan yang dibatasi oleh tatanan sosial yang ada, selain karena selalu dihantui oleh mara bahaya. Perempuan mempunyai hambatan yang besar ketika ia ingin berkegiatan atau berorganisasi, di mana kegiatan tersebut menghabiskan banyak waktu sehingga harus pulang larut malam. Tidak hanya ancaman bahaya berupa kekerasan seksual yang menghantui, namun juga kecaman dari masyarakat. Sebuah fenomena yang tidak mungkin dialami oleh lelaki. Demikian halnya dengan kebebasan berekspresi perempuan dalam situasi dan kondisi apa pun, termasuk cara berpakaian, dengan dalih akan mengundang hasrat seksual. Padahal, tidak ada ukuran atau standarisasi kapan sebuah hasrat seksual itu muncul dan meningkat. Bukankah kaum perempuan juga bisa berhasrat ketika lelaki mengenakan kaos singlet? Lalu mengapa tidak ada batasan berpakaian bagi laki-laki dalam tatanan social masyarakat kita? Inilah wujud-wujud budaya patriarki yang mesti dikikis. Dengan demikian, pembatasan ruang gerak perempuan bukanlah solusi bagi pembebasan perempuan.
Selain budaya patriarki dan sistem ekonomi Neo Liberal, sebuah watak anti demokrasi, yakni militerisme menjadi penghambat yang tidak kalah besar. MIliterisme adalah sebuah pengalihan sistem militer dalam penyelenggaraan kekuasaan. Artinya, sistem militer yang seharusnya diletakkan dalam kerangka menjaga batas keamanan negara, kemudian diletakkan dalam kepentingan politik kekuasa. Secara singkat, watak militerisme merupakan watak anti demokrasi, yang tidak mengijinkan adanya perubahan yang membahayakan kekuasaan. Selama 32 tahun, rakyat Indonesia telah direpresi oleh rejim militer, sehingga kebebasan berorganisasi, berserikat dan berkumpul menjadi barang mahal. Tanpa demokrasi, perempuan tentunya tidak akan bisa berorganisasi dan membangun kekuatannya. Dalam kaitannya dengan RUU PORNOGRAFI , RUU ini merupakan kebijakan yang anti demokrasi, di mana negara telah memasuki ruang-ruang pribadi warga negaranya, bahkan sampai dalam ranah seksualitas, juga dari cara tiap warga negara untuk berpakaian sampai dalam hal berkarya menghasilkan sebuah karya seni.
Solusi Pembebasan Perempuan
Berlandaskan pemaparan di atas, maka bisa disimpulkan musuh-musuh perempuan saat ini, yakni sistem ekonomi politik Neo Liberal, budaya Patriarki dan MIliterisme. Oleh sebab itu, tidak ada jalan lain kecuali menghancurkan ketiganya, dengan kekuatan gerakan rakyat dan perempuan. Gerakan perempuan untuk pembebasan tidak akan mencapai kemenangan apapun jika ia tidak melekat dengan gerakan rakyat. Munculnya RUU PORNOGRAFI merupakan dampak dari kelemahan gerakan perempuan di Indonesia. Padahal, sejarah negri ini pernah mencatat beberapa kemenangan gerakan perempuan yang cukup besar pada masa revolusi 1945. Bukan karena gerakan perempuan tersebut memperjuangkan sendiri hak-haknya, namun karena gerakan perempuan mampu terlibat dan bersatu dengan kekuatan gerakan rakyat saat itu. Sebuah pelajaran berarti bagi gerakan perempuan saat ini.
Hal-hal mendesak yang perlu dilakukan oleh gerakan perempuan kini adalah segera mengorganisasikan perempuan-perempuan di semua sektor, serta mengkampanyekan wacana feminisme di masyarakat luas. Kaum perempuan di semua sector tersebut harus diwadahi dalam organisasi-organisasi perempuan yang mempunyai perspektif pembebasan perempuan dengan menghancurkan tiga musuh perempuan. Selain itu, pembangunan organisasi perempuan sebaik-baiknya berskala nasional, sehingga ia mempunyai daya pukul yang tinggi. Sekaligus terus mengupayakan persatuan dengan gerakan perempuan lainnya serta gerakan rakyat
Organisasi yang terbangun secara nasional ini harus diisi dengan pendidikan, aksi maupun bacaan. Kaum perempuan harus terus dipasok dengan pendidikan- pendidikan mengenai feminisme, persoalan rakyat, dan terutama strategi dan taktik organisasi dalam memperjuangkan hak haknya. Pendidikan ini bisa berupa diskusi rutin maupun pendidikan kilat kepemimpinan. Di dalam organisasi, perempuan dididik untuk berpikir dan bertindak ilmiah, sekaligus bagaimana memegang tanggung jawab sebagai pimpinan. Pendidikan juga merupakan bentuk penyadaran bagi perempuan secara regular, sehingga kesadaran mengenai pembebasan perempuan maupun rakyat secara keseluruhan terus tertanam. Hal inilah yang luput dilakukan pemerintah. Sebuah penyadaran yang mengakar di kalangan akar rumput.
Hal ke dua yang tidak boleh dilupakan, adalah metode aksi massa. Metode aksi massa ini, merupakan metode yang cukup ampuh bagi gerakan perempuan. Tanpa metode aksi, maka gerakan perempuan kehilangan ruhnya. Metode aksi massa memberikan pelajaran, bahwa perubahan tidak bisa dilakukan sendiri namun bersama-sama. Jika seorang diri kita mendatangi istana negara untuk menolak RUU PORNOGRAFI , maka tidak akan ada tekanan bagi pemerintah untuk memenuhi tuntutan. Sebaliknya, jika kita bersama-sama dengan ribuan massa perempuan lainnya secara terorganisir mendatangi instasi-instasi pemerintah menolak RUU PORNOGRAFI , maka kita akan mampu menekan pemerintah dan pastinya pemerintah akan berpikir ribuan kali untuk menetapkan suatu kebijakan. Aksi massa tidak hanya muncul dalam wujud demonstrasi, namun juga dalam bentuk pertemuan-pertemuan akbar atau pertemuan yang melibatkan banyak orang. Kemampuan kita mengorganisir aksi massa merupakan ukuran kekuatan kita.
Hal ketiga, yang tidak kalah pentingnya adalah Bacaan. Bacaan merupakan alat propaganda kita ke masyarakat luas. Oleh sebab, wacana feminisme harus terkampanyekan secara luas dan massif. Dengan demikian, wacana feminisme tidak hanya menjadi makanan sehari-hari kaum perempuan, namun juga kaum lelaki. Wacana feminisme, ke depan, dengan adanya bacaan yang regular dan massif, tak hanya menjadi santapan sehari-hari kaum intelektual, namun juga buruh, tani, kaum miskin perkotaan yang sebelumnya tidak terjangkau.
Ketiga hal tersebut, mesti berjalan sinergis dan tidak mekanik atau yang satu didahulukan dibanding yang lainnya. Sebuah pendidikan tidak akan mencapai hasil maksimal tanpa dibarengi dengan aksi massa dan bacaan. Demikian halnya dengan aksi massa dan bacaan tidak akan maksimal capaiannya, jika tidak dibarengi dengan pendidikan. Ketiganya saling melengkapi dan tidak terlepas satu sama lain. Sama halnya dengan kekuatan perempuan, tidak bisa dipisahkan dengan kekuatan gerakan rakyat.

HIDUP PEREMPUAN
HIDUP PERSATUAN GERAKAN RAKYAT
HIDUP LAKI-LAKI FEMINIS

“RUU TENTANG PORNOGRAFI MENGHAMBAT PEMBEBASAN PEREMPUAN”

2008-09-23T07:24:00.000-07:00

KOMITE NASIONAL
JARINGAN NASIONAL PEREMPUAN MAHARDHIKA
(KN-JNPM)
Sekretriat: Jalan Manggarai Utara I Blok H No. 6 A, Jakarta Selatan
Tel/Fax: 021-8297332, Email: mahardhika.kita@gmail.com

PERNYATAAN SIKAP

“RUU TENTANG PORNOGRAFI MENGHAMBAT PEMBEBASAN PEREMPUAN”

Menjelang Pemilu 2009, saat semua partai, baik itu partai-partai politik lama maupun maupun partai-partai politik baru, beramai-ramai menonjolkan program mereka untuk mendukung kesetaraan bagi kaum perempuan, mendukung kuota 30% TETAPI MAYORITAS (Golkar, Partai Demokrat, PKS, PAN, PKB, PBR, PBB, Partai Pelopor, PPP) DARI MEREKA, TIDAK ADA SATUPUN YANG MEMPUNYAI SIKAP TEGAS MENOLAK RUU TENTANG PORNOGRAFI, SEMENTARA PARTAI-PARTAI POLITIK BARU JUGA BERSIKAP MASA BODO/TIDAK MAU TAU. KELUARNYA PDIP DAN PDS BELUM MENUJUKKAN KOMITMEN YANG SERIUS TERHADAP PEMBEBASAN PEREMPUAN. Bagi kami, jika RUU tentang Pornografi ini disahkan akan menjadi ancaman bagi pembebasan perempuan karena pertama, definisi yang tertulis dalam ruu tersebut menyerang seksualitas dan politik perempuan – yang dalam masyarakat patriarkhi seksualitas pasti selalu dikaitkan dengan perempuan, kontrol terhadap seksualitas perempuan adalah cerminan masih kuatnya budaya patriarkhi dalam pemerintahan dan parlemen kita. Selama tubuh perempuan masih dalam kontrol negara maka selamanya akan menghambat kemajuan dan partisipasi politik perempuan. Kedua, berpotensi besar untuk mengkriminalkan perempuan dan anak yang terlibat dalam industri pornografi tanpa melihat latar belakang mengapa mereka bisa terlibat industri pornografi. Banyaknya kaum perempuan dan anak yang terlibat dalam industri pornografi didorong oleh kondisi sosial, terutama kemiskinan yang semakin akut yang disebabkan tidak tersedianya lapangan pekerjaan, PHK massal, pendapatan yang rendah, harga-harga naik. Ketiga, ruu mendukung lahirnya perda-perda yang akan menghambat kemajuan kaum perempuan untuk terlibat dalam ranah public. Keempat, dengan adanya ruu ini pemerintah dan parlemen justru melegalkan diskriminasi dan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak, dan mengkontrol kehidupan personal masyarakat, terlebih lagi juga melegalkan tindakan premanisme untuk mengontrol, mengatur, mengawasi bahkan merepresi kaum perempuan dan warga negara.

Industri pornografi adalah pokok persoalan bagi komersialisasi seksualitas perempuan, dan industri ini mengeruk keuntungan dari penghancuran kemanuasiaan perempuan. Selama ini terus dilindungi oleh penguasa, demi keuntungan ekonomi, maka industri pornografi akan menyeret rakyat dalam rantai produski dan distribusi di dalamnya. Sehingga menyerang, menghakimi dan menghukum rakyat yang mencari makan dari industri pornografi adalah politik kekuasaan yang anti rakyat, mengalihkan tanggung jawab negara atas kesalahan industri pornografi, sekaligus politik penguasa yang lepas tangan terhadap situasi rakyat yang miskin tanpa lapangan pekerjaan.

Jelas sekali, ketidakmampuan pemerintahan SBY-Kalla untuk menyejahteraan kaum perempuan ditutupi dengan mengusulkan sebuah ruu yang justru membelenggu perempuan. Saat ini yang dibutuhkan oleh perempuan adalah lapangan pekerjaan yang layak, sembako yang murah, kesehatan gratis, pendidikan gratis, upah yang layak dan kehidupan yang lebih baik.

Dengan disahkannya ruu ini maka upaya pemenuhan kuota 30% keterwakilan perempuan dalam pendaftaran calon legislative untuk pemilu 2009 akan kehilangan makna politiknya bagi upaya mendorong maju perempuan. Pemilu 2009 hanya akan menjadi ajang politik dagang sapi, dan perempuan dibutuhkan hanya untuk memperbanyak suara. Pemerintah SBY-Kalla, elit politik dan partai-partai politik yang mendukung pengesahan RUU Tentang Pornografi sama saja anti kesetaraan kaum perempuan.

Jaringan Nasional Perempuan Mahardhika dengan tegas menolak pengesahan RUU tentang Pornografi, dan menyerukan kepada seluruh kaum perempuan dan rakyat miskin Indonesia untuk membangun persatuan tanpa terkooptasi dan independen untuk melawan politik elit yang anti perempuan dan anti rakyat miskin.

Kaum Perempuan Bersatu; Bentuk Organisasi Payung Perempuan Nasional yang Mandiri dan Non-Kooptasi !!

Jakarta, 17 September 2008

Vivi Widyawati
Koordinator

BURUH BERSATU, MARI BERORGANISASI BANGUN POTENSI PEREMPUAN TANPA BATAS

2008-09-08T11:50:00.000-07:00

Sejarah perjuangan kaum buruh memberi pelajaran bagi kaum buruh bahwa persatuan antara kaum buruh sendirilah yang mampu memberikan perubahan bagi kaum buruh. Tercapainya jam kerja yang lebih pendek, yakni 8 jam kerja pada tahun 1894 merupakan fakta bahwa persatuan, organisasi sebagai alat perjuangan, serta peran gerakan perempuan dalam perjuangan buruh adalah kunci kemenangan kaum buruh. (perjuangan 8 jam kerja bagi kaum buruh, diawali dengan gerakan perempuan di sektor buruh yang untuk pertama kalinya membentuk Serikat Buruh). Tanpa serikat buruh, kaum buruh tidak akan mampu mencapai kemenangan. Tanpa persatuan, kaum buruh tidak akan mampu mencapai kemenangan, Tanpa keterlibatan gerakan perempuan dalam perjuangan buruh, buruh tidak akan mampu mencapai kemenangan.

Organisasi Serikat Buruh: Alat Pejuangan
Organisasi Serikat Buruh adalah wadah bagi kaum buruh untuk memperjuangkan hak-haknya, baik di hadapan pengusaha/ majikan maupun negara. Dengan berorganisasi, semua buruh bisa belajar untuk mengetahui akan hak-haknya, strategi taktik untuk mencapai hak-haknya, serta bersama-sama mengontrol jalannya Serikat Buruh.

Semua anggota Serikat Buruh mesti berpartisipasi dalam menjalankan ritme organisasi seperti rapat, diskusi dan segala agenda kegiatan yang disepakati bersama-sama. Dengan demikian, Serikat Buruh dijalankan secara demokratis, Tanpa keterlibatan seluruh anggota dalam menjalankan ritme organisasi, maka Serikat bUruh hanya semata merupakan Plang Nama semata.

Galang Persatuan dan Solidaritas
Organisasi Serikat Buruh sebagai alat perjuangan buruh tidak boleh lelah dalam menggalang persatuan antar buruh dan sector masyarakat lain, seperti tani, mahasiswa, Kaum Miskin Kota atau sector rakyat lainnya,

Persatuan dan solidaritas antar buruh dan sektor masyarakat lainnya itu sangat penting, karena perjuangan akan lebih mudah jika mendapat dukungan dari buruh- buruh lainnya (baik yang sudah berorganisasi atau belum) di berbagai tempat, bahkan secara internasional.

Sementara, persatuan dan solidaritas dari sector masyarakat lainnya, tidak kalah pentingnya. Dengan solidaritas dari sektor masyarakat lain, buruh tidak berjuang sendirian dalam memperjuangkan hak-haknya tapi bersama sektor masyarakat lain yang juga mengalami banyak persoalan. Maka, jika sector masyarakat lainnya mengalami ketertindasan, kita harus pula memberi solidaritas dan dukungan, (contoh: dukungan atau solidaritas kepada korban penggusuran).

Gerakan Buruh dan Gerakan Perempuan
Gerakan perempuan tidak bisa dilepaskan dari gerakan di semua sektor masyarakat, termasuk sektor buruh, Karena perempuan berada di semua sektor. Di buruh ada perempuan, di petani ada perempuan, di Kaum Miskin Kota ada perempuan. Ia melekat dan tidak terpisah. Oleh sebab itu, upaya untuk membebaskan perempuan dari ketertindasannya baik oleh system kapitalisme (sistem yang lebih mengutamakan keuntungan dari pada kemanusiaan) dan sistem Patriarki (system yang menempatkan perempuan sebagai mahkluk ke dua) mesti berbarengan dengan gerakan social (gerakan di sektor buruh, tani dst)

Untuk kaum buruh perempuan misalnya, ia tertindas tidak hanya karena posisinya sebagai buruh, tapi juga posisinya sebagai perempuan. Oleh sebab itu, banyak diskriminasi yang diperoleh buruh perempuan, seperti diskriminasi upah, dimana buruh perempuan tidak memperoleh tunjangan pasangan (tunjangan suami). Apa lagi hak cuti haid atau melahirkan.

Buruh perempuan mempunyai beban yang lebih berat. Sebagai buruh dia dipaksa oleh majikan untuk berkerja sesuai target (sampai melebihi jam kerja biasa). Sementara sebagai perempuan, dia dibebani tanggung jawab untuk mengurus rumah tangga. Mayoritas perempuan masih dibebani perkerjaan rumah tangga, yang sampai saat ini diyakini oleh masyarakat sebagai semata tanggung jawab perempuan, meski sebenarnya bisa dikerjakan bersama antara lelaki dan perempuan.

Bahkan, dalam mayoritas organisasi Serikat Buruh, posisi pimpinan minim sekali dipegang oleh perempuan. Meski, sebagian besar anggotanya adalah buruh perempuan. Hal itu menunjukkan, bahwa potensi buruh perempuan untuk ambil bagian dalam kepemimpinan organisasi masih mengalami banyak hambatan. Oleh sebab itu, Serikat Buruh mempunyai tugas untuk mengoptimalkan potensi buruh perempuan, sehingga ia mampu memimpin. Jika buruh perempuan tidak berkembang, maka Serikat Buruh juga tidak akan berkembang. Alhasil kekuatannya pun berkurang.

Upaya untuk mendorong memajukan perempuan adalah dengan ambil bagian dalam perjuangan pembebasan perempuan, seperti mengangkat isu-isu perempuan (hak cuti haid, hak cuti hamil, fasilitas kesehatan reproduksi, pengusutan pelecehan seksual, penghapusan KDRT –Kekerasan Dalam Rumah Tangga-, penghapusan poligami dll). Serta mendorong perempuan untuk sebanyak-banyaknya mengambil kepemimpinan di organisasi.

Hidup Buruh!
Hidup Perempuan!
Hancurkan Kapitalisme, Patriarki dan Militerisme!

Ketua Komite Perempuan Jakarta Utara
Jumisih

Selebaran ini diterbitkan oleh Komite perempuan Jakarta Utara.

Komite Perempuan Jakarta Utara merupakan bagian dari ABM (Aliansi Buruh Menggugat) dan anggota dari JNPM (Jaringan Nasional Perempuan Mahardika)

CP/ Contact Person :
Jumisih (08561612485/ 02168565877)
Dian Trisnanti (081804095097)

Buruh Bersatu, Menangkan Tuntutan!!!

2008-09-02T07:04:00.000-07:00

Komite Perempuan Cakung- JNPM
(Jaringan Nasional Perempuan Mahardhika)

Buruh Bersatu, Menangkan Tuntutan!!!

Perjuangan melalui aksi massa, kembali memberikan pelajaran berarti bagi kaum buruh. Pada hari Rabu, 27 Agustus 2008, setelah sekitar 130 buruh melakukan aksi mogok selama 2 hari (26-27/8/08), akhirnya buruh PT. Visindo Artha Printing berhasil memenangkan tuntutannya, diantaranya upah sesuai UMP dan upah lembur.

Belajar dari Pengalaman Buruh PT Visindo
Kemenangan Buruh PT. Visindo Artha Printing memberikan pelajaran bahwa perjuangan kaum buruh harus dilakukan secara massal (bersama sebanyak mungkin orang) dan terorganisir. Pemogokan hari pertama sudah diikuti sekitar 150 buruh (separuh dari total buruh PT Visindo). Namun pemogokan tersebut merupakan tindakan spontan yang belum terorganisir rapi. Tidak ada pidato-pidato atau orasi-orasi, teman-teman buruh menyebar tanpa ada barisan. Keresahan buruh tidak tersampaikan secara nyata. Pihak perusahaan sama sekali tidak peduli. Tentu saja, karena pihak perusahaan tidak mengalami tekanan untuk memenuhi tuntutan buruh. Beda dengan hari ke dua, pemogokan dilakukan lebih rapi, yel- yel, orasi terus disuarakan. Dukungan dari massa terorganisir inilah yang menjadi kekuatan dalam proses negosiasi. Hasilnya, tuntutan teman-teman buruh tersampaikan dan berhasil dimenangkan.

Pelajaran kedua yang menjadi kunci kemenangan adalah metode aksi yang digunakan, yaitu pemogokan. Aksi mogok merupakan metode aksi paling ampuh untuk menekan pihak perusahaan agar memenuhi tuntutan kaum buruh. Perusahaan tentu tidak dengan sukarela memberikan hak kaum buruh, sebab kepentingan antara buruh dan majikan (perusahaan), saling bertentangan. Pihak majikan mempunyai kepentingan untuk mengakumulasi (menumpuk) modal dan memperoleh keuntungan sebesar-besarnya. Sementara kaum buruh menginginkan kesejahteraan yang bagi perusahaan merupakan beban biaya produksi. Perusahaan akan selalu menekan biaya produksi serendah mungkin, termasuk upah buruh, agar keuntungan yang diperoleh bisa maksimal. Tapi dengan pemogokan, buruh dapat menunjukkan peran besarnya dalam proses produksi. Tanpa buruh, proses produksi akan macet. Kalau buruh sudah mogok, sulit bagi perusahaan untuk pura-pura tuli.

Buruh Perempuan: Ketertindasan Ganda
Penindasan lebih parah lagi dirasakan oleh buruh perempuan. Posisi perempuan masih tidak setara (terdiskriminasi) dalam masyarakat. Di pabrik misalnya, buruh laki-laki ada yang mendapat tunjangan untuk anak, bahkan istri. Tapi buruh perempuan tidak mendapat tunjangan anak, apalagi suami. Hak akan cuti haid dan melahirkan tidak pernah disediakan oleh perusahaan, termasuk di PT. Visindo. Perempuan kerap dianggap rendah, hanya sebagai obyek pemuas hasrat laki-laki, maka pelecehan seksual pun sering menimpa buruh perempuan di lingkungan kerjanya. Ini pun terjadi di PT.Visindo Artha Printing. Inilah contoh nyata, betapa buruh perempuan mempunyai problem khusus yang mesti diselesaikan, karena ia tidak hanya tertindas oleh sistem ekonomi kapitalisme (sistem ekonomi yang tidak adil karena mengutamakan keuntungan dibanding kemanusiaan), namun juga oleh budaya patriarki (budaya yang menempatkan posisi perempuan lebih rendah dari lelaki) yang mengakar kuat di masyarakat kita. Oleh sebab itu, menjadi penting bagi kaum perempuan di semua sektor (buruh, tani, kaum miskin kota dst) untuk membangun gerakan perempuan, sekaligus membangun gerakan bersama rakyat keseluruhan. Keterlibatan aktif kaum perempuan dalam setiap gerakan rakyat menjadi penting demi terwujudnya masyarakat yang setara, tanpa penindasan.

Posisi Negara dan Elit Politik terhadap nasib Buruh & Perempuan
Negara, yang semestinya juga melindungi kepentingan buruh sebagai warga negara, lebih melindungi kepentingan pemilik modal atau pengusaha. Terbukti, berbagai pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan di negeri ini dibiarkan begitu saja. Bahkan, dalam penentuan UMP, pemerintah dengan nyata menghalalkan upah yang rendah bagi buruh. Jumlah UMP tidak sesuai standar hidup layak manusia. Akibatnya, kaum buruh makin menderita di tengah kondisi perekonomian yang semakin memprihatinkan.

Tugas Buruh Ke depan
Dengan demikian, jelas bagi kaum buruh, perubahan hanya dapat diperoleh dengan kekuatan buruh sendiri, baik lelaki maupun perempuan. Perubahan tidak bisa ditunggu dari kebaikan hati pengusaha, pemerintah dan elit politik lainnya. Kekuatan itu dapat dibangun dengan berorganisasi dan berserikat. Organisasi atau serikat adalah alat buruh untuk memperjuangkan hak-haknya. Serikat buruh bisa berjalan baik jika anggota-anggotanya berpartisipasi penuh, karena dengan demikian anggota dapat mengontrol perjuangan yang dijalankan Serikat Buruh.

Perjuangan buruh tidak cukup hanya dilakukan oleh kaum buruh sendiri, tapi juga bersama elemen masyarakat lainnya. Oleh sebab itu, dibutuhkan persatuan dengan sektor masyarakat lainnya yang juga mengalami ketertindasan. Persatuan itu penting agar dalam setiap perjuangannya buruh memperoleh dukungan yang luas dan kekuatannya pun semakin bertambah.

Seruan bagi Buruh dan Perempuan!
Berdasarkan landasan-landasan tersebut, maka kami dari Komite Perempuan Cakung –JNPM menyerukan:

1. Kepada kawan-kawan Buruh di PT. Visindo Artha Printing, maupun buruh di seluruh Indonesia untuk bersatu dan mengorganisasikan diri, guna memperjuangkan hak-haknya;
2. Kepada buruh perempuan di PT. Visindo Artha Printing untuk berorganisasi dan terlibat dalam perjuangan pembebasan perempuan;
3. Kepada buruh perempuan di PT. Visindo Artha Printing supaya tidak tinggal diam ketika menerima pelecehan seksual dan segera melaporkannya ke pihak berwajib dan organisasi perempuan terdekat untuk mendapatkan pembelaan;
4. Kepada pihak perusahaan supaya segera mengusut kasus pelecehan seksual yang terjadi;
5. Kepada seluruh elemen gerakan rakyat, termasuk seluruh gerakan perempuan, untuk mendukung dan mengawal perjuangan buruh PT. Visindo Artha Printing;
6. Kepada seluruh elemen gerakan rakyat untuk bersama-sama membangun gerakan perempuan untuk memperjuangkan pembebasan perempuan dari ketertindasan.

Perempuan Bersatu
Hancurkan Kapitalisme, Patriarki dan Militerisme

Ayo Bangun Organisasi Perempuan Nasional yang Mandiri, Anti Kooptasi!!

Koordinator Komite Perempuan Cakung

Jumisih

Selebaran ini diterbitkan oleh Komite Perempuan Cakung
Komite Perempuan Cakung -Jaringan Nasional Perempuan Mahardhika (JNPM) merupakan bagian dalam ABM (Aliansi Buruh Menggugat)

CP: Jumisih (08561612485/ 02168566877)
Dian Trisnanti (081804095097)

Krisis Kapitalisme dan Ilusi Elit Politik

2008-08-25T07:46:00.000-07:00

Penerapan kebijakan ekonomi neoliberal telah menimbulkan krisis bagi bangsa Indonesia. Harga-harga kebutuhan pokok terus melonjak, terlebih pasca kenaikan harga BBM yang diterapkan pemerintah, sehingga semakin menyengsarakan rakyat. Sementara kebijakan Bantuan Langsung tunai sebagai pengalihan subsidi BBM tidak mampu menjawab persoalan rakyat, demikian pula halnya dengan kebijakan serupa bagi keluarga miskin seperti BOS di bidang pendidikan atau Askeskin di bidang kesehatan. Faktanya, tingkat pengangguran semakin tinggi dan angka kemiskinan terus merajalela.

Dampak Krisis Kapitalisme Internasional
Saat ini krisis yang dihadapi oleh Indonesia tidak terlepas dari krisis yang sedang dialami oleh kapitalisme Internasional. Naiknya harga minyak dunia menembus angka 130$ per barel telah mengakibatkan merosotnya cadangan pangan internasional hingga 25% (data dari Econit). Akibatnya, harga pangan internasional mengalami kenaikan seperti gandum dan padi-padian. Hal tersebut diperparah dengan kredit macet yang dialami oleh Bank-Bank di negara-negara eropa barat dan Amerika Serikat, akibat kegiatan yang berkaitan dengan pinjaman Bank-bank hipotek kepada nasabah di bawah standar (Subprime Mortgage). Nasabah yang sebenarnya tidak memenuhi kriteria sebagai peminjam tersebut tidak mampu membayar pinjaman, sehingga mengakibatkan kredit macet. Banyak bank-bank di eropa barat maupun Amerika Serikat yang kemudian menderita kerugian dan berdampak luas bagi kapitalisme internasional. Krisis keuangan akibat Subprime Mortgage pun tidak terhindarkan.
Krisis keuangan yang dialami oleh Amerika Serikat, naiknya harga minyak dunia serta krisis pangan internasional berdampak luas bagi Indonesia, yang secara suka rela menerapkan liberalisasi pasar sejak berdirinya tonggak ORBA dengan disahkannya UU PMA serta ditanda tanganinya Leter of Intent, dan sampai kini secara konsisten dijalani oleh pemerintah Indonesia. Pernyataan SBY-JK mengenai pertumbuhan ekonomi Indonesia yang mencapai 6,2% pada tahun 2007, tidaklah menunjukkan perbaikan kesejahteraan masyarakat, sebab pertumbuhan tersebut hanya dilihat dari tingginya tingkat investasi Indonesia berupa aliran modal spekulatif atau hot money dan bukannya perkembangan sektor riil yang pada kenyataannya mengalami kehancuran. Aliran hot money tersebut yang membentuk gelembung financial karena tidak diimbangi oleh pertumbuhan sektor riil. Penanaman modal di sektor finansial seperti hot money bisa secara cepat berpindah dari satu negeri ke negeri lainnya, padahal untuk sebuah proses produksi membutuhkan waktu yang cukup lama. Investasi di sektor finansial memang menguntungkan bagi para pemodal, karena tidak membutuhkan proses produksi, sehingga pemodal sama sekali tidak perlu mengeluarkan biaya produksi. Bandingkan, jika pemilik modal menanamkan investasi di sektor riil yang membutuhkan proses produksi dengan beban membayar upah buruh, apa lagi daya beli masyarakat semakin menurun. Maka, para kapitalis keuangan pun lebih memilih untuk memainkan pasar keuangan demi meraih keuntungan terus menerus. Akan tetapi, pada akhirnya justru mengantarkan mereka pada krisis.
Krisis minyak dunia yang kini harganya menembus angka 130$ per barel, tidak hanya memperburuk kondisi perekonomian dunia, namun juga Indonesia. Hancurnya produktivitas dalam negeri, mengakibatkan bangsa Indonesia tidak mampu mengatasi krisis minyak dunia. Pada kenyatannya, industri tambang di negeri ini tidak pernah dinikmati oleh rakyat, karena pengelolaannya telah jatuh ke tangan kapitalis internasional. Dari 329 blok sumber migas yang kita miliki (dengan produksi produksi minyak mentah 159 juta liter per hari), telah dikuasai oleh modal asing. Padahal dengan asset sebesar itu, jika dikelola oleh negara untuk kepentingan rakyat, maka APBN tidak perlu terbebani dengan kenaikan harga minyak dunia. Dengan demikian, pendidikan, kesehatan gratis dan lapangan kerja untuk rakyat, bukanlah suatu hal yang tidak mungkin.
Kebijakan Kenaikan BBM: Bukti Kegagalan Pemerintah
Pada tanggal 24 Mei 2008, menjadi bukti konkrit bahwa elit politik memang tidak berpihak pada rakyat. Hari itu, harga BBM dinaikkan hingga 28,7%. Dalih pemerintah pun sudah usang. ”Krisis minyak dunia telah melanda seluruh negeri, termasuk Indonesia. Maka rakyat harus bertahan, bersabar, karena memang tidak ada jalan lain kecuali kenaikan BBM. Rakyat miskin tidak perlu kuatir. BLT akan dikucurkan”. Dalih demikian sudah terlalu sering diungkapkan tiap kali pemerintah memangkas subsidi bagi rakyat. Seakan tiada lagi jalan lain, kecuali rakyat harus terus dipaksa untuk berkorban. Bukankah tidak masuk akal jika rakyat justru kelaparan di negeri yang kaya akan tambang dan sumber daya alam lainnya? 329 blok sumber migas sama sekali tidak dirasakan faedahnya bagi kesejahteraan rakyat. Memang, riilnya kekayaan alam sebesari itu bukan untuk kesejahteraan rakyat, tapi untuk kemakmuran para pemilik modal, juga pelayan-pelayannya, yakni pemerintahan boneka imperialis, beserta elit politik lainnya yang mengaku membela rakyat.
BLT atau Bantuan Langsung Tunai segera dikucurkan pemerintah sebagai kompensasi kenaikan BBM dengan menggunakan data sebelumnya, yakni ketika SBY-JK juga mengucurkan BLT tahun 2005. Kenaikan harga BBM yang berimbas pada kebutuhan harga-harga kebutuhan pokok digantikan dengan Rp 100.000,00 per bulan. Sungguh menggelikan, karena jelas penderitaan rakyat tak akan tergantikan dengan hanya sejumlah uang Rp 100.000,00. Pemerintah beralasan,meski kurang, namun rakyat masih terbantu dengan subsidi lainnya seperti BOS dan ASKESKIN. Faktanya, rakyat miskin masih banyak yang ditolak oleh rumah sakit-rumah sakit. Sementara, untuk mendapatkan dana BOS, rakyat miskin harus melalui proses yang rumit. Ambillah contoh kaum miskin yang tidak mempuyai KTP (karena membuat KTPpun susah), tidak akan pernah bisa menerima bantuan itu. Di lain sisi, dana BOS bagi rakyat miskin tidak sepenuhnya memberikan pendidikan gratis dan berkualitas bagi rakyat. Harga seragam sekolah, buku-buku pelajaran, sepatu, tas sekolah dan lain sebagainya, tetaplah menjadi barang mewah. Padahal, kesejahteraan rakyat tidaklah diukur dari sebatas ia sanggup makan hari ini, atau memiliki sepeda motor (kredit), televisi atau rumah berlantai. Akan tetapi, lebih dari itu. Rakyat hendaknya memperoleh pendidikan, kesehatan, lapangan kerja yang layak, sehingga menjadi produktif, mampu berkarya, berkreasi, menigkatkan kualitas sumber dayanya demi kehidupan yang lebih baik.

Gerakan Menentang Kenaikan BBM
Kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM, yang tidak berpihak pada rakyat menimbulkan perlawanan di berbagai penjuru daerah. Secara garis besar, terdapat 3 front, yang masing-masing mempunyai stratak yang berbeda. Diantaranya, FPN (Front Pembebasan Nasional), FRM (Front Rakyat Menggugat), dan FPR (Front Perjuangan Rakyat). Selain ketiga front tersebut, terdapat pula front sektoral mahasiswa, seperti BEM SI. Puncaknya, pada hari kebangkitan nasional, 21 Mei 2008, ketiga front tersebut melakukan aksi demonstrasi secara bersamaan menolak kenaikan harga BBM namun dengan beberapa isu-isu dan stratak yang berbeda. FPN, yang didalamnya terdapat PPRM, LMND PRM, SMI, PRP dan beberapa organisasi lainnya, mengusung program nasionalisasi industri serta anti kooptasi dan non kooperasi. Sementara, FRM yang terdiri atas LMND, FAMRED, FORKOT, PENA 98, FPPI, PAPERNAS dan beberapa organisasi lainnya bersama dengan tokoh politik Rizal Ramli, yang sebelumnya pernah menjabat sebagai mentri keuangan masa mantan presiden Abdurahman Wahid, meski dalam orasi-orasinya mengusung program nasionalisasi industri, namun dalam pernyataan sikapnya, tidak mencantumkan program tersebut. Letak perbedaan antara FRM dan FPN menonjol dalam hal non kooptasi dan non kooperasi. Jika FRM bersama dengan Rizal Ramli menggelar aksi penolakan bersama, maka FPN dengan tegas justru menolak Permadi (DPR RI/Fraksi PDIP) untuk berorasi di tengah massa. Keterlibatan elit politik dalam penolakan kenaikan BBM dinilai tidak lebih dari sekedar kepentingan respon pemilu 2009. Lain pula halnya dengan FPR yang terdiri atas FMN, AGRA, serta beberapa organisasi lainnya yang baru memasukkan program nasionalisasi industri dalam tuntutannya di aksi-aksi mereka sesudahnya. Dari awal, front ini selain menolak kenaikan BBM, telah menempatkan isu land refform dalam daftar tuntutannya, karena masuknya unsur gerakan tani dalam front tersebut, yakni AGRA. Ketiga front tersebut dan beberapa front lain, termasuk front sektoral mahasiswa melakukan aksi di hari yang sama, dan tidak bergabung. Jika dipilah, maka saat ini terdapat dua kubu besar dalam pergerakan Indonesia. Yakni yang bersepakat untuk berkolaborasi dengan elit politik dalam memperjuangkan hak politik ekonomi rakyat. Kubu ini meyakini bahwa, saat ini penting untuk bersama dengan elit politik (yang diyakini pula sebagai borjuis demokrat) demi keberhasilan perjuangan rakyat. Kubu lainnya, sebaliknya tetap menekankan bahwa elit politik yang ada saat ini, bukanlah sekutu bagi rakyat, sebab elit politik Indonesia jelas merupakan salah satu musuh rakyat. Persekutuan dengan elit politik bisa membahayakan arah perjuangan rakyat. Front yang terbangun di nasional, juga terbangun di berbagai daerah. FPN semisal, telah terbangun di beberapa daerah, seperti FPN Kalimantan Timur atau jaringan dari unsur-unsur yang sama dalam FPN membentuk front lokal.
Aksi-aksi kenaikan BBM selanjutnya sempat menurun karena terjadi aksi kekerasan yang dilakukan oleh kaum fundamentalis agama, FPI (Front Pembela Islam) terhadap sebuah kelompok lintas beragama yang memperingati hari kebangkitan nasional di Monas. Pemberitaan terhadap aksi kekerasan tersebut kemudian digiring pada isu Ahmadiyah dan berujung pada pembekuan Amhadiyah. Terhadap hal ini PPRM menolak secara tegas pembekuan tersebut, sebab berbahaya bagi demokrasi, dimana setiap warga negara berhak menganut kepercayaan atau berpendapat. Sementara, kasus kekerasan terhadap puluhan mahasiswa UNAS yang melakukan aksi penolakan harga BBM di kampusnya tidak pernah diusut sampai tuntas, bahkan terjadi pembiaran oleh negara. Hingga meninggalnya salah seorang mahasiswa korban kekerasan aparat maninggal pun, tidak pernah diusut dan penyebab kematiannya dialihkan ke hal lain, bahwa ia meninggal karena terkena HIV/AIDS, bukan akibat kekerasan aparat. Gelombang aksi massa pun kembali terjadi untuk menggalang solidaritas terhadap tewasnya Maftuh Fauzy. Di Jakarta, aksi aliansi mahasiswa dari belasan kampus ricuh—yang dalam aksi tersebut Tali Geni juga melakukan aksi tetapi diluar aliansi mahasiswa belasan kampus. Sementara, di daerah-daerah juga terjadi aksi demonstrasi terkait meninggalnya Maftuh Fauzy yang tergabung dalam beberapa front. Ricuhnya aksi mahasiswa di Jakarta, dimanfaatkan oleh rejim untuk melakukan black propaganda terhadap aksi mahasiswa, bahwa aksi mahasiswa merupakan aksi anarkis. Sementara di parlemen, berlangsung hak angket anggota dewan terhadap kebijakan kenaikan BBM, meski demikian, kenaikan BBM tak bisa dibatalkan. Hal itu tentunya sudah bisa diperkirakan. Penolakan kenaikan BBM tidak akan berhasil jika hanya dilakukan di panggung parlemen. Penolakan kenaikan BBM bisa terealisir, jika seluruh kekuatan rakyat disatukan. Hal tersebut sekaligus menunjukkan evaluasi terhadap gerakan penolakan kenaikan BBM yang belum mampu melibatkan rakyat secara keseluruhan. Terlebih gerakan masih terfragmentasi dan terkooptasinya beberapa kalangan gerakan. Padahal, kemenangan gerakan rakyat tidak terletak di tangan elit. Akan tetapi pada gerakan rakyat yang mempunyai kepemimpinan sendiri, tanpa bersandar pada segelintir orang. Kontrol sepenuhnya berada di tangan rakyat yang sadar.
Terfragmentasinya gerakan, terkooptasinya beberapa kalangan gerakan demokratik dengan kaum elit, mengakibatkan sulitnya persatuan gerakan rakyat secara keseluruhan. Oleh sebab itu, pembangunan gerakan yang tidak terkooptasi amatlah penting, sehingga arah gerakannya tidak dibelokkan oleh kepentingan elit, serta mempunyai basis yang kuat dan mandiri serta mampu menggalang persatuan melalui front persatuan. Front anti kooptasi dan kooperasi yang terbentuk (FPN) sendiri belum mencerminkan suatu front yang benar-benar strategis, meski terdapat kepemimpinan program dan masih bersandar pada momentum. Ketika momentum kenaikan BBM menurun, FPN belum mampu mempertahankan suhu politik dan tetap mempertahankan aktivitas bersamanya. Akan tetapi, respon kenaikan BBM telah memberikan dampak positif. Pewadahan aksi massa telah berhasil dilakukan dalam bentuk komite. Sebagai contoh, adalah terbentuknya komite-komite mahasiswa, KAM (Komite Aksi Mahasiswa) dst. Komite-komite yang telah terbentuk tersebut, bisa dijadikan alat penyatuan dan perluasan baik ke kampus lain maupun sektor lain.
Penggalangan front, pembangunan basis yang kuat, serta kepemimpinan sendiri (yang bisa diukur dari kepemimpinan program) harus disinergiskan, saling menguatkan dan menyatu dengan terus memberikan agitasi propaganda yang reguler dan massif. Alat propaganda inilah yang nantinya akan mempercepat kampanye program, peningkatan penyadaran massa, penyatuan kekuatan rakyat yang diukur dengan mobilisasi-mobilisasi masa.

PEMILU 2009 DAN TERKOOPTASINYA GERAKAN
Menjelang Pemilu 2009, beramai-ramai elit politik melakukan kampanye guna meraih simpati massa. Janji-janji kampanye melalui sapnduk-spanduk, media-media elektronik dan media-media cetak mewarnai hidup kita hampir setiap hari. Tercatat, 34 parpol telah lolos verifikasi dan resmi menjadi peserta Pemilu 2009. Tidak hanya elit-elit politik maupun artis ibu kota yang mendaftar menjadi caleg Pemilu 2009, namun juga para aktivis 1990an, termasuk aktivis PRD (Dita Sari dkk), LMND dan PAPERNAS. Dengan alasan mengisi panggung Pemilu 2009, tanpa rasa canggung mereka mendaftarkan diri sebagai caleg tanpa peduli parpol tempat ia bernaung PBR merupakan partai borjuis, yang sama sekali tidak terbukti pro rakyat (di beberapa daerah merampas tanah petani, mendukung penggusuran, mendukung pembubaran ahmadiyah). Harapannya, dengan beramai-ramai mengisi parlemen, maka perubahan bisa segera terjadi, dengan alasan PBR merupakan partai yang terbaik dari yang terburuk (artinya PBR adalah partai buruk). Keterbukaan ruang politik, dinilai merupakan peluang yang cukup menentukan bagi perubahan, sehingga harus diambil, meski tanpa basis massa yang kuat dan sah untuk mengikatkan tangan dan kakinya.
Pemilu 2009 memang merupakan panggung politik yang penting untuk direspon. Apa lagi, di tengah terbukanya ruang demokrasi seperti saat ini yang merupakan hasil dari gerakan rakyat pada tahun 1998. Baik perjuangan parlemen maupun perjuangan bersenjata, keduanya memerlukan sebuah syarat yang penting yakni basis massa yang kuat. Dengan dukungan basis massa, maka perjuangan melalui parlemen bisa bermanfaat. Oleh sebab itu, perjuangan parlemen harus dengan dukungan rakyat dan tidak bersandar pada parlemen, apa lagi jika harus mengikat tangan dan kaki kita. Ingat, sejarah negeri ini sudah membuktikan, bahwa perubahan tidak hanya bisa dilakukan melalui panggung parlemen namun dengan gerakan rakyat yang terorganisir. Gerakan-gerakan rakyat yang ada saat ini, belum mampu menyatukan dirinya dan masih cenderung terfragmentasi. Tersebar di berbagai daerah di Indonesia, dengan isu yang beragam. Namun, itu semestinya dihargai dan harus ditemukan stratak yang tepat guna menyatukannya dalam mobilisasi maupun isu. Bukan kemudian ditinggalkan, dengan alasan bahwa “parlemen jalanan” sudah tidak lagi efektif dan mengkonsentrasikan diri pada perjuangan parlemen semata. Lobi- lobi politik di parlemen, tidak akan mampu melakukan perubahan mendasar. Terlebih, jika mengenakan “baju” orang lain untuk memperjuangkan aspirasinya. Citra buruk parpol yang menaungi gerakan semacam ini, tentu berkontradiksi dengan kepentingan rakyat. Ketika seorang individu masuk ke dalam parlemen dengan memakai baju parpol tertentu, maka ia harus memenangkan keputusan parpol tersebut, yang jelas pro neoliberal. Bahkan, dengan alasan keamanan posisi dalam parlemen, dosa-dosa parpol tempat ia bernaung (baik partai reformis gadungan, militer, maupun sisa ORBA) terpaksa dimanipulasi habis-habisan, sehingga tampak progresif. Dengan demikian, gerakan semacam ini tidak akan mampu menggerakkan massa untuk melawan musuh-musuhnya, yakni: imperialis internasional, rejim boneka imperialis, sisa-sia ORBA, militer dan reformis gadungan.
Parpol-parpol yang menjadi peserta Pemilu 2009, merupakan parpol-parpol yang tidak pernah memihak kepentingan rakyat, karena parpol-parpol tersebut turut melakukan pembiaran terhadap kebijakan yang pro neolib. Tidak percaya pada kekuatan massa dan tidak berani melawan kepentingan kapitalis internasional di buminya sendiri. Sementara, parpol-parpol baru didirikan oleh unsur-unsur yang mempunyai dosa masa lalu, termasuk militer. Dengan baju baru, mereka mendeklarasikan diri sebagai parpol yang mendukung kemandirian bangsa dengan isu nasionalisme. Bahkan, tanpa segan mereka mengusung isu nasionalisasi aset bangsa yang kini telah diperjual belikan. Dalam momentum pemilu, memang berbagai jalan akan ditempuh, termasuk mengusung isu demokratis dan nasionalis. Tentunya, mengusung isu demokratis bukanlah bukti bahwa mereka adalah elit politik yang progresif dan berpihak pada rakyat. Maka, dengan beramai-ramai menjadikan diri sebagai caleg parpol-parpol tersebut, bukanlah jalan keluar bagi kesejahteraan rakyat. Terlebih, tanpa dukungan rakyat dan rakyat tidak akan bisa mengontrol, apa lagi menagih janji-janji pemilu, karena mekanisme demokrasi yang ada saat ini menutup pintu rapat-rapat bagi partisipasi rakyat selama pemerintahan berlangsung. Rakyat, tidak ubahnya mesin suara dan pihak yang pasif.

Penulis adalaah Koordinator bacaan kolektif nasional LMND PRM dan Staff Bacaan KN JNPM

Krisis Berujung Perlawanan

2008-07-31T09:38:00.000-07:00

Penerapan kebijakan ekonomi neoliberal telah menimbulkan krisis bagi bangsa Indonesia. Harga-harga kebutuhan pokok terus melonjak terlebih pasca kenaikan harga BBM yang diterapkan pemerintah semakin menyengsarakan rakyat. Sementara kebijakan Bantuan Langsung tunai sebagai pengalihan subsidi BBM tidak mampu menjawab persoalan rakyat, demikian pula halnya dengan kebijakan serupa lainnya bagi keluarga miskin seperti BOS di bidang pendidikan atau Askeskin di bidang kesehatan tidak akan memberi solusi kesejahteraan. Faktanya tingkat pengangguran semakin tinggi dan angka kemiskinan terus meraja lela.
Saat ini krisis yang dihadapi oleh Indonesia tidak terlepas dari krisis yang sedang dialami oleh kapitalisme Internasional. Naiknya harga minyak dunia sampai angka 130$ per barel telah mengakibatkan merosotnya cadangan pangan internasional hingga 25% (data dari Econit). Akibatnya harga pangan internasional mengalami kenaikan seperti gandum dan padi-padian. Hal tersebut diperparah dengan kredit macet yang dialami oleh Bank-Bank di negara-negara eropa barat juga Amerika akibat kegiatan yang berkaitan dengan pinjaman Bank-bank hipotek kepada nasabah di bawah standar (Subprime Mortgage). Nasabah yang sebenarnya tidak memenuhi kriteria sebagai peminjam tersebut pada faktanya tidak mampu membayar pinjaman sehingga mengakibatkan kredit macet. Hal tersebut terlihat dari banyaknya bank-bank di eropa barat maupun Amerika yang menderita kerugian. Krisis keuangan itu sendiri berawal dari macetnya pembayaran kredit rumah oleh peminjam yang sebenarnya di bawah standar atau subprime.
Krisis keuangan yang dialami oleh Amerika, naiknya harga minyak dunia serta krisis pangan internasional berdampak luas bagi Indonesia yang secara suka rela menerapkan liberalisasi pasar sejak berdirinya tonggak ORBA dengan disahkannya UU PMA serta ditanda tanganinya Leter of Intent, dan sampai kini secara konsisten dijalani oleh pemerintah Indonesia. Pernyataan SBY-JK mengenai pertumbuhan ekonomi Indonesia yang mencapai 6,2% pada tahun 2007 tidaklah menunjukkan perbaikan kesejahteraan masyarakat sebab pertumbuhan tersebut hanya dilihat dari tingginya tingkat investasi Indonesia berupa aliran modal spekulatif atau hot money dan bukannya perkembangan sektor riil yang pada kenyataannya mengalami kehancuran. Aliran hot money tersebutlah yang membentuk gelembung financial sebab tidak diimbangi oleh pertumbuhan sektor riil. Penanaman modal di sektor finansial seperti hot money bisa secara cepat berpindah dari satu negeri ke negeri lainnya, padahal untuk sebuah proses produksi membutuhkan waktu yang cukup lama. Investasi di sektor finansial memang menguntungkan bagi para pemodal karena tidak membutuhkan proses produksi sehingga pemodal sama sekali tidak perlu mengeluarkan biaya produksi. Bandingkan jika pemilik modal menanamkan investasi di sektor riil yang membutuhkan proses produksi dengan beban membayar upah buruh, apa lagi daya beli masyarakat semakin menurun sehingga tidak mampu membeli produk barang atau jasa. Maka para kapitalis keuanganpun lebih memilih untuk memainkan pasar keuangan demi meraih keuntungan terus menerus akan tetapi pada akhirnya justru mengantarkan mereka pada krisis.
Krisis minyak dunia yang kini harganya menembus 130$ per barel, tidak hanya memperburuk kondisi perekonomian dunia namun juga Indonesia. Hancurnya produktivitas dalam negri, mengakibatkan bangsa Indonesia tidak mampu mengatasi krisis minyak dunia. Pada kenyatannya, industri tambang di negri ini tidak pernah dinikmati oleh rakyat karena pengelolaannya telah jatuh ke tangan kapitalis internasional. Dari 329 blok sumber migas yang kita miliki (dengan produksi produksi minyak mentah 159 juta liter per hari) telah dikuasai oleh modal asing.Padahal dengan asset sebesar itu jika dikelola oleh negara untuk kepentingan rakyat, maka APBN tidak perlu terbebani dengan kenaikan harga minyak dunia serta pendidikan, kesehatan gratis dan lapangan kerja untuk rakyat bukanlah suatu hal yang tidak mungkin. Pada tgl 24 Mei 2008, menjadi bukti konkrit bahwa elit politik memang tidak berpihak pada rakyat. Hari itu, harga BBM dinaikkan hingga 28,7%. Dalih pemerintah pun sudah usang. ”Krisis minyak dunia telah melanda seluruh negri, termasuk Indonesia. Maka rakyat harus bertahan, bersabar karena memang tidak ada jalan lain kecuali kenaikan BBM. Rakyat miskin tidak perlu kuatir. BLT akan dikucurkan”. Dalih seperti demikian sudah terlalu sering diungkapkan tiap kali pemerintah memangkas subsidi bagi rakyat. Seakan tiada lagi jalan lain, kecuali rakyat harus terus dipaksa untuk berkorban. Bukankah tidak masuk akal jika rakyat justru kelaparan di negri yang kaya akan tambang dan sumber daya alam lainnya? 329 blok sumber migas sama sekali tidak dirasakan faedahnya bagi kesejahteraan rakyat. Memang bukan untuk kesejahteraan rakyat tapi untuk kemakmuran para pemilik modal, juga pelayan-pelayannya, yakni pemerintahan boneka imperialis, beserta elit politik lainnya yang mengaku membela rakyat. BLT atau Bantuan Langsung Tunai segera dikucurkan pemerintah sebagai kopensasi kenaikan BBM dengan menggunakan data sebelumnya, yakni ketika SBY-JK juga mengucurkan BLT tahun 2005. Kenaikan harga BBM yang berimbas pada kebutuhan harga-harga kebutuhan pokok digantikan dengan Rp 100.000,00 per bulan. Sungguh menggelikan, karena jelas penderitaan rakyat tak akan tergantikan dengan hanya sejumlah uang Rp 100.000,00. pemerintah kemballi mengungkapkan alasan yang sama, bahwa untuk sektor lain seperti pendidikan dan kesehatan telah disediakan subsidi bagi rakyat miskin. Faktanya, rakyat miskin masih banyak yang ditolak oleh rumah sakit-rumah sakit. Sementara untuk mendapatkan subsidi pendidikan, dana BOS tidak bisa meringankan beban rakyat miskin karena harus memenuhi berbagai persyaratan yang rumit. Ambillah contoh kaum miskin yang tidak mempuyai KTP (karena membuat KTPpun susah), tidak akan pernah bisa menerima bantuan itu. Di lain sisi, dana BOS bagi rakyat miskin tidak sepenuhnya memberikan pendidikan gratis dan berkualitas bagi rakyat. Harga seragam sekolah, buku-buku pelajaran, sepatu , tas sekolah dan lain sebagainya tetaplah menjadi barang mewah. Padahal, kesejahteraan rakyat tidaklah diukur dari sebatas ia sanggup makan hari ini, atau memiliki sepeda motor (kredit), televisi atau rumah berlantai. Akan tetapi, lebih dari itu. Rakyat hendaknya memperoleh pendidikan, kesehatan, lapangan kerja yang layak sehingga menjadi produktif, mampu berkarya, berkreasi, menigkatkan kualitas sumber dayanya demi kehidupan yang lebih baik.
Kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM, yang tidak berpihak pada rakyat menimbulkan perlawanan di berbagai penjuru daerah. Secara garis besar, terdapat 3 front, yang masing-masing mempunyai stratak yang berbeda. Diantaranya, FPN (Front Pembebasan Nasional), FRM (Front Rakyat Menggugat), dan FPR (Front Persatuan Rakyat. Selain ketiga front tersebut, terdapat pula front sektoral mahasiswa, seperti BEM SI. Puncaknya pada hari kebangkitan nasional, 21 Mei 2008, ketiga front tersebut melakukan aksi demonstrasi secara bersamaan menolak kenaikan harga BBM namun dengan beberapa isu-isu dan stratak yang berbeda. FPN, yang didalamnya terdapat PPRM, LMND PRM, SMI, PRP dan beberapa organisasi lainnya mengusung program nasionalisasi industri serta anti kooptasi dan non kooperasi. Sementara FRM yang terdiri atas LMND, FPPI, PAPERNAS dan beberapa organisasi lainnya bersama dengan tokoh politik Rizal Ramli yang sebelumnya pernah menjabat sebagai mentri keuangan masa mantan presiden Abdurahman Wahid, meski dalam orasi-orasinya mengusung program nasionalisasi industri, di dalam pernyataan sikapnya, tidak tertulis mengenai nasionalisasi industri. Letak perbedaan antara FRM dan FPN menonjol dalam hal non kooptasi dan non kooperasi. Jika FRM bersama dengan Rizal Ramli menggelar aksi penolakan bersama, maka FPN dengan tegas justru menolak beberapa elit politik untuk berorasi di tengah massa. Keterlibatan elit politik dalam penolakan kenaikan BBM dinilai tidak lebih dari sekedar kepentingan respon pemilu 2009. Lain pula halnya dengan FPR yang terdiri atas FMN, AGRA, serta beberapa organisasi lainnya yang baru memasukkan program nasionalisasi industri dalam tuntutannya. Dari awal, front ini selain menolak kenaikan BBM, telah menempatkan isu land refform dalam daftar tuntutannya dan bersifat sektarian. Ketiga front tersebut dan beberapa front lain, termasuk front sektoral mahasiswa melakukan aksi di hari yang sama, dan tidak bergabung. Jika dipilah maka saat ini terdapat dua kubu besar dalam pergerakan Indonesia. Yakni yang bersepakat untuk berkolaborasi dengan elit politik dalam memperjuangkan hak politik ekonomi rakyat. Kubu ini meyakini bahwa, saat ini penting untuk bersama dengan elit politik (yang diyakini pula sebagai borjuis demokrat) demi keberhasilan perjuangan rakyat. sementara kubu lainnya tetap menekankan bahwa elit politik yang ada saat ini bukanlah sekutu bagi rakyat, sebab elit politik Indonesia jelas merupakan salah satu musuh rakyat. persekutuan dengan elit politik bisa membahayakan arah perjuangan rakyat. Front yang terbangun di nasional, juga terbangun di berbagai daerah. FPN semisal telah terbangun di beberapa daerah, seperti FPN Kalimantan Timur atau front yang meski dengan nama yang berbeda,namun terdiri atas unsur-unsur yang sama dengan FPN. Ambillah contohh KRB (Komite Rakyat Bersatu) di Yogyakarta. Demikian pula dengan FRAI (Front Rakyat Anti Imperialis) yang terdiri atas unsur-unsur yang sama dengan FRM di nasional, tentunya dengan tuntutan yang sama, juga dengan ARYO (Aliansi Rakyat Yogyakarta) yang merupakan turunan dari FRM di nasional. Dengan demikian, ketiga front tersebut mempunyai konsepsi yang sama untuk membangun front secara nasional meski dengan stratak yang berbeda.
Aksi-aksi kenaikan BBM selanjutnya sempat menurun karena terjadi aksi kekerasan yang dilakukan oleh kaum fundamentalis agama, FPI (Front Pembela Islam) terhadap sebuah kelompok lintas beragama yang memperingati hari kebangkitan nasional di monas. Pemberitaan terhadap aksi kekerasan tersebut kemudian digiring pada isu ahmadiyah dan berujung pada pembekuan Amhadiyah. Terhadap hal ini PPRM menolak secara tegas pembekuan tersebut sebab berbahaya bagi demokrasi, dimana setiap warga negara berhak menganut kepercayaan atau berpendapat. Sementara, kasus kekerasan terhadap puluhan mahasiswa UNAS yang melakukan aksi penolakan harga BBM di kampusnya tidak pernah diusut sampai tuntas, bahkan terjadi pembiaran oleh negara. Hingga meninggalnya salah seorang mahasiswa korban kekerasan aparat maninggal pun, tidak pernah diusut dan penyebab kematiannya dialihkan ke hal lain, bahwa ia meninggal karena terkena HIV/AIDS, bukan akibat kekerasan aparat. Gelombang aksi massa pun kembali terjadi untuk menggalang solidaritas terhadap tewasnya X. Di Jakarta, aksi mahasiswa yang tergabung dalam tali geni, ricuh. Selain tali geni, tebentuk pula front AMJ (Aliansi Mahasiswa Jakarta). Sementara di daerah-daerah juga terjadi aksi demonstrasi terkait meninggalnya X, yang tergabung dalam beberapa front. Ricuhnya aksi mahasiswa di Jakarta, dimanfaatkan oleh rejim untuk melakukan black propaganda terhadap aksi mahasiswa, bahwa aksi mahasiswa merupakan aksi anarkis. Sementara di parlemen, berlangsung hak angket anggota dewan terhadap kebijkan kenaikan BBM, meski demikian, kenaikan BBM tak bisa dibatalkan. Hal itu tentunya sudah bisa diperkirakan. Penolakan kenaikan BBM tidak akan berhasil jika hanya dilakukan di panggung parlemen. Penolakan kenaikan BBM hanay bisa dilakukan jika, seluruh kekuatan rakyat disatukan. Hal tersebut sekaligus menunjukkan evaluasi terhadap gerakan penolakan kenaikan BBM yang belum mampu melibatkan rakyat secara keseluruhan. Terlebih gerakan masih terfragmentasi dan terkooptasinya beberapa kalangan gerakan. Padahal kemenangan gerakan rakyat tidak terletak di tangan elit. Akan tetapi pada gerakan rakyat itu sendiri yang mempunyai kepemimpinan sendiri, tanpa bersandar pada segelintir orang. Kontrol sepenuhnya berada di tangan rakyat yang sadar.
Terfragmentasinya gerakan, terkooptasinya beberapa kalangan gerakan demokratik dengan kaum elit mengakibatkan sulitnya persatuan gerakan rakyat secara keseluruhan. Oleh sebab itu, pembangunan gerakan yang tidak terkooptasi sehingga arah geraknnya tidak dibelokkan oleh kepentingan elit, serta mempunyai basis yang kuat dan mandiri dan mampu menggalang persatuan melalui front persatuan. Baik penggalangan front, pembangunan basis yang kuat, serta kepemimpinan sendiri (yang bisa diukur dari kepemimpinan program) harus disinergiskan, saling menguatkan dan menyatu dengan terus memberikan agitasi propaganda yagn reguler dan massif. Alat propaganda inilah yang nantinya akan mempercepat kampanye program, peningkatan penyadaran massa, penyatuan kekuatan rakyat yang diukur dengan mobilisasi-mobilisasi masa.

Gerakan Pemebebasan Perempuan: Sebuah Impian dan Cita-cita yang Menuju Realita

2008-06-16T05:16:00.000-07:00

Di massa silam, di negriku ini yang kaya akan alam dan rempah-rempah pernah sekali waktu perempuan berani mengutarakan pendapatnya. Pernah sekali waktu perempuan turut bergulat dengan perjuangan merebut kebebasan negri ini. Pernah sekali waktu melawan ketika tubuhnya, pikirannya dibungkam dan disiksa. Itu adalah realita, kenyataan yang kemudian dibungkam oleh sebuah tiran selama lebih dari 30 tahun. Selama itu, aku melihat diriku dan beberapa anak perempuan lainnya harus berkonde dan berkebaya ketika hari Kartini tiba. Kata guru-guruku, Kartini adalah seorang gadis Jepara yang berani memperjuangkan emansipasi perempuan di masanya, yakni dengan memperjuangkan kesempatan bagi perempuan guna mengenyam pendidikan sama halnya dengan kaum laki-laki. Dalam pikiranku masa itu, Kartini adalah seorang perempuan berkebaya dan berkonde yang mendirikan sekolah bagi perempuan. Sampai kinipun aku masih hapal dengan lagu RA.Kartini.
Begitu dangkal memang pengenalanku akan Kartini. Bagiku dia tak lebih dari seorang perempuan bangsawan yang iri melihat kakak laki-lakinya yang punya kesempatan untuk melanjutkan sekolah, sementara dirinya sendiri harus menjalani pingitan sebagai perempuan remaja yang siap untuk dinikahkan.Bagiku Kartini tak lebih dari seorang perempuan bangsawan yang ingin lepas dari pingitan namun pada akhirnya terpaksa tunduk pada ayahandanya yang ingin dia menikah seperti gadis-gadis lain di masanya. Akan tetapi kini pandanganku berubah. Kartini adalah seoran gperempuan luar biasa maju pada masanya. Bahkan mungkin terlalu maju meski ia terpaksa menjalani pernikahan yang sama sekali tidak diinginkannya. Kartini tidak hanya berbicara mengenai kesempatan pendidikan bagi perempuan, akan tetapi ia menggugat banyak hal, baik itu institusi keluarga sebagai produk patriarki, agama, maupun penindasan Belanda terhadap saudara-saudaranya setanah air. Selama lebih dari 30 tahun, Kartini hanya dipandang sebatas konde dan kebayanya tanpa memaknai perjuangannya sesungguhnya mengenai pembebasan perempuan. Jika dibandingkan dengan generasi perempuan saat ini, maka kesadaran Kartini jauh lebih maju. Ia seperti permata yang jatuh di tempat yang tidak suburm di semak belukar yang penuh duri, terhimpit dan akhirnya mati dengan meninggalkan harum yang semerbak di sekitarnya. Itulah Kartini. Generasi perempuan saat ini meski ia mengenyam pendidikan sampai tingkat tinggi, akan tetapi di antara mereka masih banyak yang berpikir jauh di belakang Kartini. Kesadaran perempuan akan kesetaraan gender, hak-haknya, bahkan kebutuhan akan pemebebasan perempuan belumlah maksimal. Banyak pula perempuan yang menduduki jabatan pemerintahan justru ikut serta mengambil kebijakan yang merugikan kaum perempuan seperti kebijakan kenaikan BBM yang dikeluarkan oleh seorang mentir keuangan yang berkelamin perempuan yakni Sri Mulyani. Padahal jelas kebijakan kenaikan harga BBM berdampak langsung bagi kaum perempuan yang nota bene mayoritas adalah ibu rumah tangga yang mengelola pendapatan dan pengeluaran sehari-hari. Sementara, di jamannya Kartini dengna keras mengkritik tatanan sosial masyarakat yang tidak adil pada rakyat Indonesia terutama kaum perempuan yang pada masa itu tidak hanya ditindas oleh kolonialisme akan tetapi juga oleh budaya patriarki yang masih mengakar kuar sehingga perempuan mengalami ketertindasan ganda. Setelah lepas dari penjajahan Belanda dan Jepang , memasuki era modern saat ini apakah perempuan sudah lepas dari ketertindasannya? Perlukah diperjuangkan?
Kehadiran Kartini pada masanya telah menginspirasi berdirinya organisasi-organisasi modern begitu juga dengan organisasi-organisasi perempuan. Sehingga perjuangan kemerdekaan baik di masa penjajahan Berlanda maupun Jepang, perena politik kaum perempuan tidak bisa begitu saja diabaikan. Terbukti dengan diselenggarakannya kongres Perempuan pada 22 Desember 1928 yang menyatakan bahwa gerakan perempuan harus mendukung dan terlibat dalam perjuangan pemebebasan perempuan. Kini tgll 22 Desember diperingati sebagai hari Ibu yang justru mendistorsi semangat gerakan perempuan untuk berpartisipasi secara politik dalam merebut kemerdekaan. Gerakan perempuan Indonesia pada era perjuangan kemerdekaan ditandai dengan berdirinya organisasi perempuan seperti GERWANI, PERWARI maupun organisasi perempuan lainnya yang berbaju agama. Hal itu menunjukkan bahwa gerakan perempuan sempat membesar di negri ini dan mempunyai peranan yang cukup besar dalam dunia perpolitikan dan tidak pernah gentar memberikan kritik terhadap proses pemerinthaan yang berlangsung termasuk ketika Soekarno melakukan poligami yang jelas-jelas ditolak oleh gerakan perempuan masa itu. Sementara setelah puluhan tahun berselang pasca kemerdekaan, poligami justru diamini dan menjadi tren di masyarakat kita dnegan munculnya film bertema poligami (Ayat-ayat Cinta) yang kemudian diikuti dengan sinetron-sinetron bertema sama di layar televisi kita. Itulah Indonesia saat ini, sebuah ironi yang menyakitkan memang. Sebenarnya sebuah hal yang selayaknya terjadi sebagai konsekuensi dari kehancuran gerakan perempuan yang dilakukan oleh rejim Soeharto. Meski sang ditaktor telah mati, namun jejak-jejak kelalimannya meninggalkan krisis yang tak kunjung usai. Naiknya era orde baru diawali dengan pembantaian jutaan rakyat diikuti dengan penghancuran gerakan rakyat termasuk gerakan perempuan. Beberapa capaian yang dihasilkan oleh gerakan perempuan kembali ke titik nol. Perempuan dikembalikan ke fungsinya sebagai ibu rumah tangga yang meski diijinkan bersekolah sampai tingkat tinggi namun tetap dibebani dengan tanggung jawabnya sebagai ibu rumah tangga yang dikatakan sebagai takdir tak terbantahkan. Peringatan hari Kartini maupun hari Ibu diarahkan sebagai penguat steretype perempuan yang selama era sebelumnya dilawan oleh generasi sebelumnya.Sehingga tidak heran ketika hari peringatan Kartini atau Hari ibu tiba maka yang dimaknai hanya sebatas konde dan kebaya, lomba memasak dan berlomba menjadi istri dan ibu yang baik. Peran perempuan semakin dibatasi dan diperparah dengan kondisi perekonomian yang berpihak pada kepentingan neoliberal sehingga kemiskinan semakin luas dan perempuanpun semakin tertindas.
Memang di era modern saat ini, perempuan diberi hak yang sama untuk mengenyam pendidikan, akan tetapi keberadaan perempuan masih saja di pandang sebelah mata di lapangan publik. Lihat saja lowongan pekerjaan yang ada di berbagai media yang menyertakan stereotype perempuan sebagai syaratnya seperti harus berpenampilan menarik untuk peremuan dengan tinggi badan dan berat badan yang sesuai dengan standar sosial yang ada. Demikian pula dengan gaji yang diperoleh, mayoritas buruh perempuan memiliki gaji lebih rendah, meski banyak perempuan yang mampu menempuh kesuksesan karir, hal itu lebih dikarenakan ia berasal dari kalangan menengah ke atas sebab pemiskinan terstruktur telah memberikan kesempatan yang tidak sama bagi semua perempuan. Oleh sebab itu, sebuah niat dan perjuangan untuk diri sendiri supaya bisa bertahan hidup atau berkarir tidaklah cukup. Dibutuhkan perjuangan perempuan bersama guna mewujudkan kesempatan yang sama bagi semua perempuan. Dalam artian kebebasan perempuan hanya akan bisa terwujud jika dilakukan bersama dengan gerakan rakyat lainnya dan hal itu pernah dilakukan oleh gerakan perempuan puluhan tahun silam. Sebuah pembelajaran yang cukup berharga. Berdasarkan paparan di atas, bisa disimpulkan bahwa salah satu persoalan perempuan adalah persoalan budaya patriarki yang masih mendiskriminasikan perempuan seperti dalam lingkungan kerja, keluarga maupun masyarakat. Selain itu, terdapat persoalan kemiskinan akibat kebijakan neoliberal di mana kebijakan ekonomi yang diterapkan diserahkan pada pasar tanpa turut campur pemerintah termasuk penjualan asset nasional sehingga rakyat tidak lagi memperoleh subsidi dan aset nasional yang hendaknya dikelola oleh negara serta dipergunakan semaksimal mungkin untuk kepentingan rakyat kini hanya diperuntukkan bagi kepentingan modal. Oleh sebab itu, tidak heran jika pemiskinan terus saja terjadi karena kekayaan alam negri ini hanay dikuasai oleh segelintir orang saja. Akibatnya, perempuan yang masih ditindas oleh patriarki harus pula merasakan pahit getirnya kemiskinan sementara beban sebagai ibu rumah tangga terus membebani dirinya. Tak jarang seorang ibu membunuh anaknya karena penderitaan yang menghujam, tak tahan lagi menanggung beban kemiskinan. Tak jarang pula seorang ibu hamil tewas karena kelaparan. Semua itu adalah kekekerasan atau penindasan sistematis oleh negara yang kebijakannya tidak berpihak pada kepentingan rakyat terutama perempuan dan lebh berpihak pada kepentingan modal. Sebuah kerakusan dari segelintir orang demi kekenyangan perutnya dan kemasyuran keluarganya di tengah krisis yang menggila. Lalu apa yang harus dilakukan gerakan perempuan saat ini?
Pasca terjatuhnya Suharto oleh kekuatan rakyat memberikan angin segar bagi demokrasi Indonesia. Organisasi-organisasi massa marak bermunculan, namuan gerakan perempuan sepertinya masih mati suri, menikmati tidur panjangnya. Memang terdapat LSM- LSM perempuan yang menjamur, kaan tetapi itu tak cukup menjawab problematik perempuan saat ini yang tertindas oleh Patriarki dan Kapiltalisme (Neo Liberal) bersama antek-anteknya. Akan tetapi, munculnya LSM-LSM bukanlah perkembangan tanpa arti. Sedikitnya, kehadiran LSM ini turut memperluas kesadaran gender meski tidak maksimal sebab belum melibatkan gerakan massa yang merupakan kekuatan dari perubahan dan lebih mengandalkan lobi-lobi politik elilt seperti class actiopn, hearing dst. Paling tidak, telah terjadi beberapa capaian seperti kebijakan kuota 30% dan diratifikasinya hukum internasional terkait hak-hak perempuan. Lebih lanjut, munculnya kelompok-kelompok diskusi perempuan di kampus-kampus merupakan perkembangan yang positif meski belum mempunyai perspektif gerakan perempuan yang cukup maju dan memang baru sebatas kelompok studi yang mendiskusikan persoalan perempuan. Kelompok-kelompok diskusi perempuan tersebut bisa menjadi embrio dari gerakan perempuan yang benar-benar mempunyai perspektif gerakan perempuan yang mampu melibatkan massa dan tidak elitis. Oleh karena itu, kelompok-kelompok diskusi ini harus dimajukan perspektifnya sebagai motor pembebasan perempuan. Hendaknya kelompok-kelompok disksui tersebut dinajukan perspektifnya dengan melakukan aksi-aksi langsung ke masyarakat untuk memebrikan penyadaran gender danperjuangan pembebasan perempuan. Tidak sebatas memeberikan advokasi, namuan juga mendorong mereka terlibat untuk membebaskan perempuan dari ketertindasan dengan mewadahi mereka dalam sebuah organisasi perempuan yang terus merespon berbagai persoalan rakyat dan problem khusus perempuan akibat kebijakan negara dan budaya patriarki. Ke sumuanya itu hanya bisa dilakukan dengan displin kerja yang tinggi tanpa pamrih dan penuh semangat serta dedikasi, sehingga dibutuhkan kader-kader yang militan, yang mampu memimpin perubahan serta tak terjebak pada perjuangan di tingkat elit atau parlemen. Sebab hanya dengna kekuatan massa lah perubahan bisa dilakukan, tanpa itu sebuah gerakan hanyalah akan menjadi sebuah omong kosong.

Hidup Perempuan!

TOLAK KENAIKAN HARGA BBM, LAWAN SEGALA BENTUK PREMANISME!!!

2008-05-22T08:54:00.000-07:00

Cengkeraman modal asing terus menjajah negri kita. Kekayaan alam kita- tambang, hutan, laut dn isimya- bahkan telekomunikasi , pendidikan sampai kesehatan bahkan sudah tidak menjadi milik rakyat. Alhasil rakyat Indonesiapun menderita , didera kemiskinan di tengah lahannya yang subur. Demi kepentingannya, kapitalis asing melalui kaki tangannya yakni rejim boneka imperialis, reformis gadungan, sisa ORBA, beserta militer, terus menghisap rakyat negri ini. Upah yang rendah, harga kebutuhan pokok yang terus melonjak, penggusuran dimana-mana, kesehatan dan pendidikan mahal semakin memperparah kondisi rakyat Indonesia. Hal itu membuktikan bahwa kebijakan pemerintah dari pusat sampai daerah jelas mewakili kepentingan pemilik modal asing, dimana kepentingan rakyat banyak dikorbankan demi akumulasi modal, demi keuntungan segelintir penguasa yang tiada hentinya menghisap, menindas rakyat Indonesia.

Wajah asli SBY –JK semakin tampak jelas dengan rencana kenaikan harga BBM. Dengan dalih membebani APBN, pemerintah secara semena-mena berencana menaikkan harga BBM yang sedianya akan diberlakukan awal juni ini. Dampak yang dialami rakyat Indonesia akibat rencana pemerintah sudah nyata di depan mata. Harga kebutuhan pokok yang sebelumnya sudah tinggipun semakin menggila. Sementara dengan wajah tanpa dosa, SBY-JK menyampaikan kebijakan subsidi BLT (Bantuan Langsung Tunai) bagi rakyat miskin sebagai pengalihan subsidi BBM. Apakah BLT mampu meringankan beban rakyat akibat kenaikan harga BBM? Jawabnya sudah pasti TIDAK! Alasan pemerintah bahwa subsidi BBM selama ini salah sasaran karena juga diperuntukkan bagi orang kaya, jelas merupakan alasan yang bodoh dan tidak rasional. Pada faktanya, BBM merupakan bahan dasar pokok bagi nafas perekonomian seluruh dunia sehingga jika harga BBM naik tentu akan mempengaruhi segala sendi kehidupan. Singkat kata, BLT tidak akan mampu mengatasi dampak kenaikan harga BBM, apa lagi mensejahterakan rakyat. Apakah dengan BLT harga-harga yang sudah terlanjur naik bisa turun kembali? Apakah dengan BLT tingkat kemiskinan menurun? Apakah dengan BLT pendidikan & kesehatan bisa diakses rakyat? Kenyataan sudah berbicara, bukan subsidi untuk rakyat yang membebani APBN namun utang luar negri yang menyita sepertiga dari belanja pemerintah dari APBN dan tercatat sampai pada triwulan kedua 2007, utang luar negri Indonesia sudah mencapai 132, 719 juta dolar (diambil dari hasil penelitian PUSTEK UGM). Dalam menghadapi utang luar negri, pemerintah Indonesia lebih memilih mengorbankan sebagian besar rakyat dan memprioritaskan anggaran guna membayar utang. Tidak hanya itu, semua asset negri ini terus dijual sampai tiada sisa bagi rakyat. Pemerintah telah menunjukkan watak aslinya, demikian pula dengan para elit politik yang mengaku reformis, beserta sisa ORBA, milisi sipil reaksioner dan militer. Dengan demikian sudah bukan saatnya lagi mempercayakan perubahan negri ini pada pemerintah, reformis gadungan, militer dan sisa ORBA karena perubahan terletak di tangan kekuatan rakyat sendiri, dengan demonstrasi-demonstrasinya sendiri, dengan pemogokan-pemogokannya sendiri, dengan organisasinya sendiri.

Sampai detik ini, keputusan pemerintah untuk menaikkan harga BBM telah mengundang perlawanan di berbagai penjuru daerah di Indonesia. Menghadapi perlawanan dari massa rakyat, pemerintahpun mulai menghalalkan berbagai cara termasuk menggunakan cara kekerasan. Aparat kepolisian dikerahkan guna menghadapi perlawanan rakyat. Moncong senjata menjadi satu-satunya jalan bagi rejim untuk membungkam suara rakyat yang memprotes kebijakan pemerintah yang anti rakyat miskin. Hal tersebut bisa dihilat dari berbagai aksi demonstrasi yang berakhir dengan bentrok dan penangkapan. Salah satu contoh nyata terjadi di Balik Papan, dimana sekitar 20 preman dan beberapa intel kepolisian menyerang sekretariat bersama KPRM (Komite Politik Rakyat Miskin) Kaltim pada hari Jum’at malam tgl 16 Mei 2008. Dalam penyerangan tersebut, 3 orang anggota SPI (Serikat Pengamen Indonesia) ditangkap dan dibawa ke kantor polisi. Dalam interogasi yang dilakukan oleh aparat, mereka diintimidasi atas aksi demonstrasi menolak kenaikan harga BBM yang mereka lakukan sebelumnya, serta diancam supaya tidak melakukan demonstrasi lagi. Tidak hanya itu, mereka dipukuli (disekujur tubuh), bahkan seorang kawan (Pice) dibakar jenggotnya. Tepat pukul 20:00, mereka dibebaskan. Berbagai aksi kekerasan yang dilakukan oleh pemerintah membuktikan betapa anti demokrasinya rejim SBY-JK, sehingga hanya represifitas yang menjawab keresahan rakyat terhadap keseahteraan yang tidak lagi teraih. Ternyata, tidak hanya rejim SBY-JK yang menggunakan cara kekerasan namun juga dari kelompok lain yang tanpa rasa malu selalu mengatasnamakan rakyat dalam setiap tindakannya, termasuk berselingkuh dengan agen-agen imperialis. Aksi premanisme tersebut dilakukan oleh LMND Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (Yang kemudian kami sebut sebagai LMND Bandit Hitam) pada hari Senin sore, 12 Mei 2008. Pasca menghantarkan massa aksi PKL dan Ojeg kembali ke basisnya masing-masing, sekitar pukul 15.00, salah seorang anggota LMND- Politik Rakyat Miskin bernama Firman, pergi ke kampus UMMU Ternate. Di sanalah, Firman diajak oleh beberapa anggota LMND-BH berdiskusi mengenai stratak gerakan. Dalam diskusi tersebut tiba-tiba Firman dipukuli oleh TAKDIR BARAKATI (Pjs LMND-BH), dan diikuti oleh tindakan pengeroyokan oleh beberapa anggota BH lainnya (Is, Mato & Ican). Dalam pemukuln tersebut Firman mencoba melawan, dan mampu melarikan diri ke Blok Utara, terminal Gamalama. Sampai saat ini, kasus tersebut masih ditangani kepolisian. Premanisme yang dilakukan oleh LMND Bandit hitam sudah jelas menunjukkan watak yang anti demokrasi. Hal tersebut sudah terbukti sebenarnya ketika LMND hitam menutup segala bentuk perbedaan pendapat dan memutuskan taktik politik merger dengan PBR, PDP dan saat ini semakin nyata politik kooptasinya ketika memutuskan berkoalisi secara tertutup dengan PBR. Jelas, LMND Hitam telah melakukan politik kooptasi yang tentunya berbahaya bagi perjuangan rakyat.

Di tengah kondisi represif tersebutlah, rakyat terus membangun perlawanan, yakni dengan menggalang persatuan antara sektor sehingga menjadi kekuatan yang cukup guna memukul imperialis beserta antek-anteknya. Dalam melangsungkan perlawanannya, diperlukan syarat-syarat pokok, yakni prinsip, program dan metode politik rakyat miskin yang ditunjang oleh organisasi politik rakyat miskin. Program- program politik rakyat miskin ialah program yang memberikan jalan keluar bagi persoalan yang dialami rakyat saat ini, semisal (1) program darurat diantaranya pendidikan dan kesehatan gratis, perumahan layak dan murah, serta upah layak nasional (2) program strategis penghapusan utang luar negri, nasionalisasi industri, bangun industrilialilsasi nasional. Selain itu, Gerakan perlawanan rakyat harus yakin dengan kekuatannya sendiri serta tidak bersandar pada kekuatan elit yang jelas merupakan antek imperialis asing. Oleh sebab itu menjadi sebuah keharusan untuk menjalankan prinsip dan metode politik rakyat miskin, yaitu perjuangan anti kooptasi dan kooperasi, sehingga perlawanan rakyat jauh dari pengaruh agen-agen imperialis yang setiap setiap saat mencoba membelokkan perjuangan politik rakyat miskin. Dalam perjuangannya, dibutuhkan pula metode perjuangan politik rakyat miskin, yakni persatuan mobilisasi yang dilakukan secara terorganisir dan sistematis. Kesemua itu, baik prinsip, metode dan program perjuangan politik rakyat miskin harus dijalankan oleh organisasi politik rakyat miskin yang mampu menjangkau seluruh sektor, territorial tanpa memandang suku, ras dan agama. Dengan demikian, sudah rakyat menyatukan diri, membangun wadah-wadah serta menyatukan diri dengan menjalankan prinsip, metode dan program politik rakyat miskin sehingga terwujudlah cita-cita perjuangan yakni demokrasi dan kesejahteraan.

RANCANGAN UNDANG- UNDANG BHP: NEOLIBERALISME DUNIA PENDIDIKAN

2008-05-02T03:15:00.000-07:00

Hakikat pendidikan sebagai alat untuk mencerdaskan manusia sehingga ia mampu membebaskan dirinya dari segala bentuk penindasan saat ini semakin tak bisa teraih oleh kaum marjinal, yakni mereka yang termiskinkan oleh sistem kapitalisme dengan wajah barunya, Neoliberalisme. Pendidikan hendaknya bisa dinikmati oleh seluruh manusia di muka bumi demikian juga halnya dengan Bangsa Indonesia yang dengan tegas disebutkan dalam Preambul UUD 1945. Akan tetapi di bawah kebijakan neoliberalisme dalam dunia pendidikan, yakni privatisasi pendidikan menjadi hal yang mustahil. Privatisasi pendidikan bisa ditunjukkan dengan perubahan status perguruan tinggi negri sejak tahun 1999, bersamaan dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah RI Nomor 61/Tahun 1999 tentang penetapan perguruan tinggi negeri sebagai badan hukum. Dari 4 kampus percobaan( UI, UGM, ITB, dan IPB) kemudian bertambah 8 tahun 2000 yaitu UPI Bandung, Univ, Airlangga(Unair), Univ Diponegoro(Undip), dan Univ Sumatra Utara(USU), dan untuk tahun 2007 jumlah Perguruan tinggi negeri yang akan berubah status menjadi BHMN semakin bertambah. Intinya, perubahan status itu tak lebih dari penghalusan privatisasi dan kapitalisasi perguruan tinggi negeri. Fakta tersebut jelas menunjukkan ketertundukan pemerintah terhadap komersialisasi pendidikan. Akibatnya, pendidikan semakin mahal dan hanya kelas menengah ke atas yang mampu mengakses pendidikan, apa lagi sampai ke tingkat perguruan tinggi.
Landasan dibentuknya RUU BHP yang kini masih menjadi perdebatan adalah pasal 53 UU sisdiknas yang mengatakan bahwa penyelenggara dan/atau satuan pendidikan formal yang didirikan oleh Pemerintah atau masyarakat berbentuk badan hukum pendidikan, yang berfungsi memberikan pelayanan pendidikan kepada peserta didik, berprinsip nirlaba dan dapat mengelola dana secara mandiri untuk memajukan satuan pendidikan. Dalam pasal tersebut dikatakan pula bahwa ketentuan mengenai badan hukum pendidikan diatur dengan undang-undang tersendiri yang kini sedang dibahas. Tak jauh beda dengan perubahan status perguruan tinggi negri menjadi BHMN, BHP tak lebih dari bentuk privatisasi yang dipehalus dengan menggunakan prinsip Nirlaba dengan dalih untuk membendung komersialisasi atau kapitalisasi pendidikan. Benarkah demikian? Ternyata fakta justru berbicara lain, pemerintah telah mengeluarkan Perpres no 76 dan 77 yang merupakan turunan dari UU Penanaman Modal Asing. Dalam perpres itu dengan jelas dinyatakan bahwa penanaman modal asing diperbolehkan sampai sebesar 40% bagi sektor pendidikan. Sementara untuk menuju universitas yang berstatus BHP, universitas harus memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai berikut: 1. Mahasiswa 2. Matakuliah 3. Manajeman 4. Sumber daya manusia 5. Keuangan 6. Perolehan pendapatan 7. Administrasi yang profesional, menurut HELTS 2003-2010. Dari tujuh butir persayaratan di atas jelas belum bisa dipenuhi oleh Universits-universitas di Indonesia, bahkan universitas sebesar UI atau UGM sekalipun masih menjadikan mahasiswa sebagai donatur bagi pendapatan universitas. IPB yang mempunyai daya tampung mahasiswa baru sebesar 2300 kursi ternyata hanya dapat meluluskan 300 mahasiswa baru yang murni nilai SPMB, sisanya dilelang kepada instansi-instansi swasta atau pemerintah yang mampu membeli harga bangku kuliah yang cukup mahal (kantor berita antara, red). Dengan demikian, jelas ketika semua universitas telah berubah status menjadi BHP maka yang menjadi sasaran empuk guna membiayai berbagai fasilitas pendidikan adalah mahasiswa. Tidak ada jalan lain bagi semua instansi pendidikan untuk menaikkan biaya pendidikan sehingga masyarakat menengah ke bawah tidak lagi sanggup mengakses pendidikan. Sedangkan menurut seorang pengamat pendidikan dari UGM, Darmaningtyas, berpendapat bahwa konsideran-kkonsideran dalam RUU BHP telah mengalami revisi sebanyak 32 kali dan selalu tidak jelas mengenai apa saja yang akan diatur apakah sistem pendidikan, manajeman pendidikan atau partisipasi masyarakat. Sementara, Dirjen dikti Fasli Djalal pun menyatakan bahwa jika terjadi ketakutan pada kalangan akademika tentang manajeman perusahaan yang diterapkan pada lembaga pendidikan hanya dapat menjawab, “pada saatnya nanti akan muncul stakeholders berupa orang-orang yang amanah, tidak punya kepentingan pribadi, tidak makan gaji dari sana sehingga membawa hati nurani dan lebih responsif terhadap kondisi dan kebutuhan masyarakat.” (Republika, 2008). Pertanyaan selanjutnya, apa yang menjamiin bahwa akan muncul stakeholder yang mempunyai amanah, tidak makan gaji dari sana serta responsive terhadap kebutuhan masyarakat? TIDAK ADA! Hanya ada satu kesimpulan, negara saat ini tengah melepas tanggung jawabnya untuk menyediakan pendidikan yang layak bagi warganya, sehingga tidak ada jalam lain bagi seluruh rakyat Indonesia baik dari mahasiswa, buruh, kaum miskin kota beserta elemen massa rakyat lainnya untuk menyatukan diri menuntut pendidikan gratis, menolak BHP, mencabut UU SISDIKNAS, serta kebijakan lainnya yang berpihak pada kepentingan modal.
Bukan suatu hal yang mustahil untuk mewujudkan pendidikan gratis. Guna membiayai pendidikan gratis, sebenarnya negeri ini mampu. Indonesia mempunyai sumber daya alam yang luar biasa yang sebenarnya bisa diolah guna membiayai kesejahteraan rakyat termasuk pendidikan gratis. LIhat saja pendapatan dari berbagai pertambangan asing di Indonesia seperti ExxonMobil pada tahun 2007 berdasarkan laporanya, yang mencapai angka $ 40,6 Billion atau Rp3.723triliun serta Cevron di tahun 2007 yang mampu memperoleh keuntungan sampai $ 18,7 Billion atau Rp 171 trilliyun. Demikian pula dengan 137 pertambangan asing lainnya di Indonesia yang juga mengeruk keuntungan di negri berlahan subur ini. Bandingkan dengna keuntungan pemerintah dari hasil tambang yang telah dijual ke asing, tidak pernah menembus angka 3%. Sungguh hal yang ironis. Pertambangan tersebut yang semestinya diperuntukkan bagi rakyat telh dijual ke tangan imperialis. Semenstinya, rakyat di negri ini mampu memperoleh haknya guna menikmati pendidikan grtis serta kesejahteraannya. Intinya, merupakan hal yang seharusnyalah negara ini mengambil alih asset pertambangan asing gun kesejahteraan rakyat. Selain mengambil alih set pertambangan asing, pembiayaan pendidikan gratis juga bisa diperoleh dari penghapusan utang luar negri. Tercatat, utang luar negri Indonesia sampai dengan tri wulan ke dua tahun 2007, utang luar negri Indonesia telah mencapai 132,719 juta dolar AS (Summary base line Studies Kolisi Anti Utang kerja sama dengan PUSTEK UGM). Utang luar negri tersebut, pada hakikatnya tidak mampu menyejahterakan rakyat dan hanya dinikmati segelintir orang saja, serta justru membebani APBN sehingga harus dihapuskan untuk kesejahteraan rakyat.
Pembiayaan terhadap pendidikan gratis tersebut tentu harus diraih dengan perjuangan rakyat sendiri degan persatuan multisektoral sebab persoalan pendidikan merupakan persoalan seluruh rakyat, bukan persoalan mahasiswa semata. Sudah bukan saatnya lagi menyandarkan diri pada pemerintah atau elit politik yang ada sebab 10 tahun pasca reformasi sudah cukup membuktikan bahwa elit politik saat ini adalah agen imperialis yang tentunya menjadi musuh bersama kita.

Serikat Pekerja Pers Sekarang Juga!!!

2008-04-27T08:51:00.000-07:00

Wacana mengenai serikat pekerja pers bukanlah hal yang baru, bahkan sudah sering dibicarakan, sayangnya dalam praktek dilapangan masih mengalami banyak hambatan sehingga membutuhkan perjuangan yang cukup berat. Pekerja Pers terutama jurnalis masih menjadi perdebatan apakah ia merupakan buruh atau profesional. Pada hakikatnya, yang termasuk dalam kelas buruh adalah mereka yang menjual tenaganya untuk memperoleh imbalan. Dengan demikian jurnalis atau wartawan bisa dikategorikan sebagai kelas buruh atau pekerja karena menjual tenaganya bagi para pemodal atau pemilik media.

Posisi jurnalis tak jauh beda dengan buruh manufaktur. Tenaganya dihisap demi keuntungan pemilik media sementara upah yang ia peroleh jauh dari layak bahkan di bawah UMR. Status jurnalispun berbeda-beda, ada yang sudah terikat kontrak dengan gaji tetap serta adapula yang tidak terikat kontrak, yang diupah sesuai dengan berita yang ia tulis dan dimuat. KOndisi kerjapun sangat beresiko sebab kerja jurnalis baik cetak, radio,televisi,maupun internet tidak terikat oleh waktu dengan lokasi yang berbeda-beda dengan medan berat.Ambil saja contoh peristiwa wartawan RCTI Ersa Siregar di Aceh. Ersa yang akrab dipanggil “Bang Ersa” itu, tewas di tengah kontak tembak antara Batalyon 6 Marinir dan kelompok Gerakan Aceh merdeka (GAM) di Dusun Kuala Manihan, Kecamatan Simpang Ulim, Aceh Timur, pada akhir 2003.
Contoh lainnya adalah tewasnya juru kamera Lativi, Suherman, dan juru kamera SCTV, Muhammad Guntur, saat meliput kebakaran Kapal Motor Levina I, beberapa waktu yang lalu. Juga kasus wartawati Metro TV Meutya Havid dan juru kamera Budiono yang sempat ditawan di Irak saat meliput di Irak. Resiko yang demkian besar, jurnalis tentu membutuhkan jaminan keselamatan. Jelas, hal tersebut hingga kini masih belum bisa dipenuhi oleh perusahaan media di Indonesia.

Pada intinya, dalam sistem kapitalisme sebuah perusahaan termasuk perusahaan media membutuhkan akumulasi modal. Dalam mengakumulasikan modalnya, perusahaan membutuhkan biaya produksi yang minim dengan keuntungan yang besar. Selain itu, ketersediaan pasar turut menjadi syarat utama bagi nafas akumulasi modal. Oleh sebab itu, upah buruh yang murah menjadi sebuah keharusan. Bagaimanapun upah buruh merupakan salah satu komponen biaya produksi yang bisa ditekan sedemikian rupa. Tidak mungkin menekan biaya produksi untuk merawat mesin pencetak atau menekan harga kertas yang terus melambung. Tidak heran ketika para pemilik media dengan mudahnya meminta kepada para pekerjanya termasuk jurnalis untuk bersabar memperoleh "HAK"nya yakni kenaikan upah serta perbaikan kondisi kerja serta hak-hak lainnya yang terus terabaikan seperti perjanjian kerja bersama. Bukankah hak hak tersebut selayaknya diperoleh? BUkankah selayaknya pekerja memperoleh imbalan yang layak? Dalam kondisi krisis ekonomi seperti sekarang ini, di tengah kondisi kenaikan harga yang terus melambunglah para jurnalis dikondisikan untuk menerima kenyataan pahit sebagai sebuah takdir, "Given", apa adanya,tanpa protes. BUngkamlah mulut kalian dan terimalah kondisi ini karena itulah resiko menjadi wartawan, ketika engkau dipenjara karena tulisanmu, ketika engkau digaji rendah, ketika engkau mengalami bahaya ketika meliput, ketika engkau bekerja nyaris tanpa istirahat. Dalam tulisan ini, kukatakan sekali-kali tidak. Resiko itu bukanlah suatu takdir yang harus diterima jurnalis/ wartawan sebab itu merupakan tanggung jawab pemilik media sehingga media tersebut bisa memperoleh berita yang berkualitas dan selayaknya kerja kerasmu dihargai dengan upah yang layak. Tercatat pada tahun 2008, Dewan Pers merilis data jumlah media. Terdapat sekitar 850 media cetak. Namun, hanya 30 persen yang sehat bisnis. Ada 2.000-an stasiun radio dan 115 Stasiun televisi, namun baru 10 persen yang layak bisnis. Sementara menurut survei AJI Indonesia pada tahun 2005, masih ada media yang menggaji jurnalisnya Rp 200 ribu sebulan. Akibatnya, kualitas pemebritaan mengalami penurunan demikian pula halnya dengna praktik penerimaan amplop semakin marak.
(http://blogberita.net/2007/05/01/akhirnya-aji-dan-dewan-pers-mengakuinya/)

Kepentingan pemilik media untuk mengakumulasi modal jelas bertolak belakang dengan kepentingan pekerja pers termasuk jurnalis yang menginginkan kenaikan upah, sebab pada prinsipnya sistem kapitalisme akan terus mengarah pada krisis sehingga perbaikan upah buruh, kondisi kerja buruh tidak akan terwujud di bawah sistem kapitalisme. Memang terdapat beberapa perusahaan media besar di Indonesia yang mampu mengupah jurnalisnya dengan gaji tinggi,akan tetapi hal itu pada akhirnya tidak bisa lagi diberikan. Sama halnya dengan kondisi krisis yang dihadapi kapitalisme global saat ini. Semua akan berdampak pada krisis di semua negri terlebih negeri dunia ke tiga seperti Indonesia. Dengan dmeikian, jelas, tidak mungkin lagi mengharapkan perusahaan media akan memberi upah layak bagi jurnalis di tengah kondisi krisis saat ini, karena hanya dengan upah buruh termasuk jurnalis yang murahlah, perusahaan media akan bisa menekan biaya produksi sehingga modal bisa terus berakumulasi serta memberikan keuntungan, juga untuk memberi gaji yang lebih besar bagi buruh kerah putihnya (Manajer, Direktur, dst) yang mewakili watak pemilik media.

Hanya jurnalislah yang mampu memperjuangkan nasibnya, tentunya dengan solidaritas kelas buruh lainnya. tidak ada jalan lain selain membangunserikat pekerja pers di semua perusahaan media yang ada di Indonesia. Sudah saatnya untuk mengatakan tidak untuk kondisi kerja yang buruk. Sudah saatnya mengatakan tidak untuk upah rendah. Sudah saatnya mengatakan tidak untuk kerja tanpa surat perjanjian kerja bersama.

Kembalikan jiwa, pikiran dan tubuh kami

2008-04-22T06:18:00.000-07:00

Ketika Bumi baru saja terlahir, kau berseri
di dalam tanganmu tergenggam dunia...
Dunia beserta alamnya milikmulah semua

Ketika usia bumi masih kanak-kanak
di tanganmulah tergenggam dunia
Jiwamu hanyalah milikmu, pikiranmu hanyalah milikmu, tubuhmu hanya dirimulah tuannya
merdeka sepenuhnya

Ketika Usia bumi beranjak remaja, dunia mulai terlepas dari genggamanmu...
Tanganmu tak mampu lagi menggenggam,duniapun terlepas
jiwamu tak lagi milikmu,
pikiranmu tak lagi milikmu,
tubuhmu tak lagi menjadi milikmu.
kau tak bisa lagi menjadi tuan bagi tubuhmu
kau tidak lagi merdeka

Ketika usia bumi beranjak dewasa, dunia semakin gelap, jauh dari gapaian tanganmu
pikiran, jiwa, dan tubuhmu sudah tak kau kenal
karena tidak kau miliki

Ketika Bumi semakin dewasa, matari terbit
Duniapun sedikit bercahaya
Akan tetapi dunia masih jauh dari gapaian
Tubuhmu, pikiranmu, jiwamu masih terkungkung
Terkungkung oleh sekat sekat menyakitkan

Kini bumi melampaui kedewasaan
Usianya Tidak lagi muda
Namun, kau masih terkungkung oleh sekat menyakitkan
Tanganmu terus menggapai, tanpa kenal lelah
melewati onak dan duri

Aah... engkau perempuan
Teruslah berjuang meski jalanmu penuh onak dan duri
KObarkanlah perlawanan, jangan menyerah
Karena Bumi melahirkanmu bukan untuk menjadi bunga kehidupan,
tapi pelaku kehidupan
Karena bumi melahirkanmu bukan untuk menjadi bunga revolusi,
tapi pelaku revolusi
Karena Bumi melahirkanmu sebagai pemimpin,
bukan hanya sekedar pendamping

Raihlah dunia, karena sejatinya itulah milikmu
Rebutlah kembali jiwa, pikiran dan tubuhmu
Karena sejatinya semuanyalah milikmu
Rebutlah kemerdekaanmu sebagai manusia utuh...

Nothin' Last 4ever

2008-04-21T03:07:00.001-07:00

Terkadang kita dipaksa untuk memahami sesuatu yang tak masuk di akal kita.
Terkadang kita tak memahami diri kita sendiri, mencoba berontak namun tak mampu
Terkadang hati tak sejalan dengan rasio, meski ingin
Terkadang kita tak sudi mengakui kesalahan, meski kita tahu itu salah
Terkadang dan hanay kadang kala saja kita adalah mahkluk tanpa nalar, tanpa rasio meski mengaku seorang intelektual.
Terkadang aku juga bisa tidak rasional dalam hidupku
mungkin semua karena aku adalah produk sosial masyarakat yang telah usang....

Keberpihakan PEMDA BANTUL dan Anggaran Partisipatoris

2008-02-22T23:53:00.000-08:00

Benar adanya bahwa tidak ada satupun yang menginginkan kerusuhan dalam aksi massa di LOS DIY pada tgl 11 Februari 2008 lalu. Akan tetapi, aksi massa yang berujung kerusuhan tersebut bisa menjadi ukuran akan kesadaran politik masyarakat dalam berdemokrasi, tentang bagaimana menyalurkan dan menyampaikan aspirasinya. Dengan demikian, sebuah penyampaian aspirasi yang berakhir anarkis tidak semestinya dimaklumi. Lebih jauh lagi, hal tersebut harus menjadi sebuah evaluasi bagi masyarakat kita. Karena hanya dengan melalui proses evaluasilah, masyarakat bisa belajar untuk berdemokrasi sehingga ke depan tidak terulang lagi. Bukankah aksi massa pada tahun 1998 yang berujung kerusuhan juga tidak bisa kita maklumi dan menjadi pelajaran bersama bagi kita? Oleh karena itu, perlu diselidiki penyebab yang memicu timbulnya kerusuhan. Hal itu tentu sudah menjadi kewajiban aparat kepolisian, sehingga tulisan ini tidak akan berbicara mengenai faktor penyebab kerusuhan ataupun siapa yang bertanggung jawab atas kerusuhan tersebut.
Dalam dunia akademik, penelitian merupakan suatu bentuk keilmuan guna menelaah sebuah kasus atau fenomena dalam masyarakat secara ilmiah. Hasil dari sebuah penelitian bukanlah suatu kebenaran absolut karena demikianlah yang berlaku dalam ilmu pengetahuan. Lebih jauh lagi, ilmu pengetahuan akan terus berdialektika karena dari waktu ke waktu ia bergerak dari satu kebenaran ke kebenaran yang lain, dari satu tesis ke tesis yang lain. Sama halnya dengan sebuah penelitian yang tidak bisa diterima begitu saja sebagai suatu kebenaran, namun bisa menjadi masukan untuk kemudian dicek ataupun ditindaklanjuti kebenaran faktanya di lapangan. Oleh karena itu, publikasi sebuah penelitian merupakan bentuk tanggung jawab kepada publik, sehingga publik mengetahui baik metode, proses maupun hasil penelitian secara rasional dan ilmiah. Hasil penelitian LOS DIY bahwa 40% dana JRF tidak tepat sasaran, hendaknya disikapi secara bijaksana baik oleh setiap elemen masyarakat maupun pemerintah sebagai penentu kebijakan. Jikalau memang terjadi keresahan di kalangan masyarakat, memang lebih baik dikomunikasikan baik ke PEMKAB Bantul, LOS DIY atau ke pihak JRF sebagai donatur.
Dalam sebuah sistem demokrasi, pemerintah memang sudah selayaknya berpihak pada rakyat, yang tercermin dari kebijakan yang dihasilkan. Sudahkah kebijakan yang dihasilkan mampu mensejahterakan rakyat? Sudahkah kebijakan yang dihasilkan mampu menyediakan pendidikan bagi seluruh rakyat? Tidak ada yang salah dengan keputusan pemerintah Kabupaten Bantul untuk mendampingi rakyat Bantul dalam menyampaikan aspirasinya ke LOS DIY, akan tetapi hal itu tidaklah cukup. Penelitian LOS DIY bahwa 40% dana JRF tidak tepat sasaran, meski menurut PEMKAB Bantul data yang digunakan tidak valid, namun akan lebih arif jika dicek kebenarannya di lapangan. Hal tersebut penting untuk menemukan fakta sesungguhnya di lapangan sekaligus membuktikan tidak adanya penyelewengan dana rekonstruksi di Bantul. Di sanalah letak keberpihakan Pemerintah kepada rakyatnya, yakni menemukan fakta di lapangan dan memastikan dana rekonstruksi yang dialirkan tidak diselewengkan, sehingga tidak ada pihak yang dirugikan. Kalaupun ditemukan sebuah penyimpangan, maka hukumlah yang berbicara karena negara ini adalah negara hukum, dimana semua orang mempunyai kedudukan yang sama di depannya. Selain itu, mekanisme penyaluran dana bantuan gempa harus dilakukan secara transparan dan melibatkan semua warga, sehingga tidak tumbuh kecurigaan satu sama lain di kalangan masyarakat. Hanya dalam mekanisme penyaluran dana bantuan yang transparan dan partisipatorislah, masyarakat bisa turut berpartisipasi guna memanfaatkan aliran dana tersebut secara tepat, sehingga tidak salah sasaran. Dengan demikian, ketika semua warga masyarakat mengetahui secara pasti dan merasa dilibatkan dalam penyaluran dana bantuan, maka tiap warga masyarakat bisa memantau penyaluran tersebut. Bahkan jika perlu, tidak hanya dalam anggaran dana bantuan, warga diberi ruang untuk berpartisipasi, namun juga anggaran publik lainnya. Hal itulah yang disebut dengan Demokratisasi Anggaran atau Anggaran Partisipatoris. Memang bukan hal yang mudah, namun tidak ada salahnya untuk dicoba.
Bukan hal yang mudah akan tetapi patut untuk dicoba, seperti halnya yang telah dilakukan oleh warga kota Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Brazil. Anggaran partisipatoris sudah diterapkan selama 15 tahun di tingkat kota, yakni Porto Alegre dan 4 tahun di tingkat negara bagian Rio Grande do Sul. Anggaran partisipatoris sendiri telah menarik perhatian semua kalangan masyarakat termasuk kalangan akademisi baik di tingkat lokal, nasional maupun internasional. Bahkan, konferensi PBB ke II mengenai habitat di Instambul pada bulan Juni 1966 menyatakan, Anggaran Partisipatoris sebagai salah satu dari 42 contoh terbaik dunia dalam hal manajemen kota. Anggaran Partisipatoris dinilai sebagai instrumen yang cukup kuat dalam mendistribusikan pembelanjaan publik, mendemokratiskan pengawasan terhadap pemerintahan lokal serta mendorong peran aktif warga. Keberhasilan Anggaran Partisipatoris yang diterapkan di Brazil tersebut, tidak lepas dari berjalannya proses penghargaan terhadap demokrasi partisipatoris. Anggaran Partisipatoris merupakan bentuk demokrasi langsung yang dilakukan secara suka rela, dan universal, dimana warga diposisikan sebagai subyek yang mempunyai hak untuk mendiskusikan, sekaligus memutuskan kebijakan-kebijakan publik dan anggaran pemerintah. Hal tersebut menunjukkan partisipasi warga dalam Anggaran Partisipatoris tidak sekedar dibatasi pada pencoblosan saat pemilu. Tidak hanya itu, warga juga mempunyai hak untuk turut serta dalam memutuskan serta mengawasi kunci administrasi publik, anggaran kota dan investasi.
Mengambil contoh di Porto Alegre, Rio Grande de Sul, ada dua cara dan ruang bagi warga yang ingin berpartisipasi dalam Anggaran Partisipatoris. Pertama, secara teritorial maupun regional tempat mereka tinggal. Kedua, secara tematik tergantung area subyek tertentu. Dalam pertemuan utama regional warga bisa memilih 4 prioritas utama daftar anggaran ke depan. Sementara di pertemuan lokal yang lebih kecil, warga bisa memilih urutan prioritas pekerjaaan dan layanan tertentu sesuai 4 prioritas yang sudah ditentukan di pertemuan utama regional. Sedangkan, pertemuan tematik disediakan guna membicarakan prioritas area subyek yang lebih umum atau besar. Dalam satu tahun, tahap-tahap yang harus dilalui adalah pertemuan persiapan (Maret-April), babak awal pertemuan majelis regional dan tematik (April-Mei), babak lanjutan forum regional dan tematik (Mei- Juni atau Juli), pertemuan besar majelis kota (juli), pertemuan penetapan akhir penganggaran dan perencanaan investasi (Juli-Desember). Pada faktanya, Anggaran Partisipatoris yang diterapkan tersebut membawa capaian yang cukup signifikan. Sebelum Anggaran Partisipatoris diterapkan, pelayanan publik di kota Porto Alegre sebagian besar lumpuh, demikian pula dengan pelayanan infrastruktur perkotaan besar, serta hutang yang menumpuk dan menurunnya investasi akibat banyaknya praktek korupsi. Sementara, setelah Anggaran Partisipatoris diterapkan, pendapatan pajak meningkat hingga 50% dari pendapatan totalnya, 93% warganya menerima pelayanan air bersih, dan 83%-nya menikmati pelayanan kebersihan, termasuk saluran sanitasi. Bahkan, antara tahun 1989- 2000 pembelanjaan perumahan rakyat meningkat sampai empat kali lipat, peningkatan tersebut juga terjadi pada jumlah sekolah selama 10 tahun terakhir, tingkat kegagalan pendidikan pelajarpun menurun dari 30% menjadi 10%. Di samping itu, usaha-usaha komunitas mulai dihargai oleh negara. Dari fakta tersebut, bisa disimpulkan bahwa kesejahteraan rakyat akan terwujud jika partisipasi warga bisa ditingkatkan dalam penentuan kebijakan, termasuk anggaran.
Sebagai masyarakat yang baru belajar berdemokrasi, terutama pasca reformasi 1998, tidak ada salahnya kita belajar dari keberhasilan negara lain. Diharapkan Anggaran Partisipatoris mampu menjadi solusi bagi kesejahteraan rakyat serta kompleksnya persoalan yang menimpa masyarakat, terutama pasca gempa Mei 2006. Sehingga ke depan, peristiwa yang terjadi di LOS DIY tidak akan terulang lagi, demikian pula dengan konflik di tengah masyarakat akibat pemotongan dana rekonstruksi. Seperti halnya ilmu pengetahuan lain, tulisan ini sekedar anti tesis dari persoalan yang kini melanda masyarakat kita. Sebuah anti tesis yang patut dicoba dan dievaluasi sehingga menghasilkan anti tesis baru yang berguna bagi masyarakat. Oleh karena, demikianlah roda pengetahuan bergerak dari satu tesis ke tesis lain, seperti sebuah kalimat yang menemui titik untuk kemudian dilanjutkan dengan kalimat baru.

Siapa Di balik Aksi Kerusuhan di LOS DIY?

2008-02-20T03:26:00.000-08:00

Teka- teki tersebutlah yang sedang menjadi perbincangan di tengah masyarakat saat ini. Belum selesai masyarakat Jogjakarta digemparkan oleh tewasnya saksi ahli arca, Herlambang, masyarakat kembali dikejutkan oleh aksi ribuan warga Bantul ke LOS DIY tanggal 11 februari lalu. Dalam aksi tersebut, warga Bantul menuntut LOS DIY untuk mencabut hasil penelitiannya yang menyebutkan bahwa 40% dana JRF salah sasaran. Hasil penelitian tersebut menurut ASEK I Bantul, Sukardiono menyebabkan warga resah dan takut jikalau dana JRF tersebut tertunda atau bahkan ditarik karena dinilai salah sasaran.
Tak ayal, Kepala LOS DIYpun melaporkan ketujuh aparat PEMDA Bantul yang turut serta dalam aksi tersebut dan turut meminta Budi Wahyuni selaku Ketua LOS DIY untuk mencabut penelitian tersebut. Padahal, tegas Budi Wahyuni sebuah penelitian tidak bisa dicabut dan hanya bisa disanggah dengan penelitian lain. Tidak hanya melaporkan ke POLDA DIY, LOS juga mengadukan aparat PEMDA Bantul ke tetangganya LOD DIY. Beberapa hari setelah pengaduan Budi Wahyuni, LOD DIY segera memanggil pejabat Bantul yagn diduga terlibat dalam aksi yang berakhir anarkis dan dianggap mencoreng demokrasi di Jogjakarta yang selama ini berjalan cukup baik. Tertanggal 19 februari 2008, ASEK I Sukardiono, serta Sat POL PP Kandiawan ditemani salah seorang pejabat lain bernama Bayu Broto, memenuhi undangan lod diy untuk dimintai keterangan. Dalam kesempatan tersebut baik Kandiawan maupun Sukardiono menyatakan pihaknya sama sekali tidak bermaksud menekan Budi Wahyuni agar mencabut hasil penelitiannya. Memang mereka memberi waktu lima menit bagi Budi Wahyuni agar segera mencabut hasil penelitian, namun hal itu dilakukan semata-mata untuk menenangkan ribuan massa di luar kantor LOS DIY yang mulai marah. Bahkan, Sukardiono memaklumi tindakan anarkis yang dilakukan warga Bantul karena adanya faktor yang memicu hal tersebut, termasuk tindakan Budi Wahyuni yang tidak segera memberi jawaban. Kepada LOD DIY mereka juga menyampaikan tidak tahu menahu mengenai rencana atau koordinasi aksi tersebut. Mereka mengaku hanya ditugaskan oleh Bupati Bantul Idham Samawi untuk memantau aksi tersebut.
Keesokan harinya tanggal 20 Februari 2008 (hari ini), gantian wakil ketua APDESI Bantul Bibit Rustamto dan ketua Pandu (Paguyuban Dukuh) Bantul yang dipanggil oleh LOD DIY. Sama halnya dengan pejabat Bantul yang sudah dimintai keterangan sebelumnya, Bibit mengatakan tidak tahu menahu mengenai siapa yang telah memobilisasi warga Bantul untuk melakukan aksi demonstrasi ke LOS DIY tanggal 11 februari 2008 lalu. Ia hanya menuturkan bahwa ia serta beberapa lurah lain di Bantul menghadiri pertemuan yagn dilakukan sekitar tanggal 3 Februari 2008 yang hasil keputusannya memang akan melakukan aksi ke LOS DIY. Akan tetapi, ia mengaku tidak tahu pasti proses mobilisasi massa serta siapa yang menyediakan fasilitas berupa 150 truk untuk mengangkut warga.Sementara terkait dengan penanda berupa pita merah putih di setiap massa aksi, Bibit juga mengaku tidak tahu siapa yang memberi tanda itu. Akan tetapi, Bibit mengakui serta beberapa Lurah lainnya sudah mengetahui sebelum aksi berlangsung, bahwa penundaan dana JRF tidak ada kaitannya dengna hasil penelitian LOS DIY. Masih berdasarkan keterangan Bibit sebelum tanggal 9 Februari 2008, ia selaku Lurah Bangunjiwo, Lurah desa Wonolilo, Silo Harjo dan Terong serta BKM diundang oleh JRF. Dalam pertemuan tersebut, JRF menerangkan bahwa dana JRF yang tertunda bukan disebabkan oleh hasil penelitian LOS DIY yang menyatakan 40% dana JRF tidak tepat sasaran.Namun, lanjut Bibit, JRF tidak memberi penjelasan terkait dengan pengembalian uang dana rekonstruksi jika dianggap salah sasaran, padahal hal itu telah menjadi keresahan warga. Oleh karena itu, aksi tetap berlangsung selain memang karena ia beserta Lurah yang sudah menerima sosialisasi dari JRF, belum sempat membri tahu warga. Dengan demikian, bisa jadi, warga masih salah paham bahwa hasil penelitian LOS tersebut menjadi faktor penyebab tertundanya bantuan JRF. Sementara Ketua Pandu Bantul Sulistyo menyatakan semua pihak bertanggung jawab dalam aksi yang berujung anarkis itu, tidak semata-mata tanggung jawabAPDESI. Baik LOS DIY maupun POLDA DIY turut bertanggung jawab karena minimnya penjagaan pada waktu aksi.
Di lain sisi, LOD DIY menemukan fakta yang berbeda. Berdasarkan keterangan asisten LOD DIY , Vitrin Haryanti, ia menemukan fakta satu desa di Bantul yang justru tidak tahu kalau akan diajak aksi. Mereka, para warga, hanya diminta berkumpul di balai desa dan diberi penanda berupa pita merah putih serta dinaikkan ke truk. Mereka bahkan tidak tahu kemana truk yagn mereka tumpangi menuju. Baru diketahui kemudian, kalau ternyata mereka diajak aksi ke LOS DIY yang kemudian malah berujung anarkis. Jika semua pihak aparat Bantul mengaku tidak tahu menahu mengenai siapa yang mengkoordinir aksi lalu siapa di belakang aksi tersebut, yang mampu memobilisasi sekian banyak massa. Ketika ditanya mengenai siapa struktur aksi seperti korlap, kordum, Bibit hanya menjawab “Wah saya tidak tahu siapa yang memobilisasi aksi serta yang menyediakan truk, dana dari mana juga tidak tahu”

POSISI PEREMPUAN DALAM POLITIK MELAYU ACEH

2007-12-18T07:12:00.000-08:00

Berbicara mengenai Aceh seperti tiada habisnya. Negeri yang dikenal dengan sebutan tanah rencong ini telah menumnpahkan darah anak negeri dalam kurun waktu berabad-abad demi memperjuangkan, mempertahankan tanah kelahirannya. Sejarah Aceh merupakan bagian dari sejarah Melayu karena Aceh merupakan bagian dari dunia melayu. Akan tetapi budaya Melayu Aceh, tak bisa lagi dikatakan budaya asli Aceh karena telah mendapat pengaruh dari budaya Hindhu , Islam dan Barat (Media Indonesia Online, Rabu, 06 November 2002 13:14 WIB). Meski demikian, budaya Melayu Aceh tetap tak bisa dipisahkan dari budaya Aceh yang ada saat ini. Oleh karena itu, untuk mempelajari posisi perempuan Aceh dalam sistem politik melayu Aceh, kita harus memperlajari dari segi sejarah, social, politik Aceh semenjak masa Kerajaan Melayu Aceh hingga periode sekarang ini.
Pada paragraf sebelumnya telah dijelaskan bahwa untuk memahami posisi perempuan di Aceh secara politik, maka kita perlu belajar banyak mengenai sejarah, sosial dan budaya melayu Aceh. Bangsa Aceh termasuk dalam lingkungan rumpun bangsa Melayu, yaitu bangsa-bangsa: Mante (Bante), Lanun, Sakai Jakun, Semang (orang laut), Senui dan lain-lain yang berasal dari negeri Perak dan Pahang dari Tanah Semenanjung Melaka. Ke semua bangsa ini menurut ethnology, ada hubungannya dengan bangsa Phonesia di Babylonia dan bangsa Dravida di lembah sungai Indus dan Gangga http://aulia87.wordpress.com/2007/02/27/sejarah-singkat-nad/. Sementara, berdasarkan sejarahnya pernah ada tiga kerajaan yang berdiri. Diantaranya, Kerajaan Samudra Pasai (abad ke-13 hingga 16), Kerajaan Aceh (akhir abad ke-15 hingga awal abad ke-20 dan Kesultanan Perlak (Sultan Perlak 17- Sultan Perlak 18) (www. Melayu-online.org). Kerajaan –kerajaan di Aceh tersebut kemudian dikenal sebagai kerajaan Melayu Aceh, karena merupakan perpanjangan dari tradisi Melayu kerajaan Malaka yang pada saat itu telah dikuasai Portugis. Memang dunia melayu seakan kehilangan budayanya. Malaka yang selama ini dikenal kebesarannya sebagai kerajaan Melayu-Islam tak mampu berkutik di tangan Portugis. Pada kondisi demikianlah, Samudra Pasai muncul dengan gaya melayu. Dalam hal pemerintahan, penggunaan bahasa, latar belakang agama sebagai pilar-pilar peradaban yang dibangun bersama-sama pengembangan kekuasaan Aceh, Samudra Pasai dan dua kerajaan setelahnya (Kerajaan Aceh dan Kesultanan Perlak) masih mengacu kepada kerajaan Malaka pra Portugis (http://frirac.multiply.com/journal/item/23). Awal masuknya peradaban Melayu-Islam, dibawa oleh para Raja yang telah menganut Islam sebagai pegangan hidup. Adalah Sultan Malik Al Zahirlah yang berperan penting dalam membangun dan memperluas peradaban Melayu-Islam di tanah Aceh. Pada masa kejayaan Aceh di pertengahan abad ke enam belas sampai penghujung abad ke tujuh belas, para ulama besar telah mengembangkan peradaban melayu Aceh melalui tulisan-tulisannya yang sangat terkenal. Diantaranya, kitab-kitab yang ditulis oleh Hamzah Fansuri, Bukhari al Jauhari, Nuruddin ar Raniry, Syamsuddin as Sumatrani, Abdul Rauf dan lain-lain.
Dengan demikian, budaya yang berkembang di Aceh merupakan perpaduan antara budaya Melayu dan Islam yang tak bisa dipisahkan satu sama lain, sehingga posisi perempuan dalam kerajaan Melayu Aceh, tak bisa dilepaskan dari cara pandang budaya melayu terhadap kedudukan perempuan. Dengan adat keagamaan yang kental, seperti negeri melayu lainnya, dimana melayu tak bisa dilepaskan dengan Islam, posisi perempuan selalu ditempatkan sebagai mahkluk yang lemah dan patut untuk dilindungi. Perempun dalam budaya melayu akan sempurna bila ia telah mampu menjadi ibu, istri yang baik bagi anak dan suaminya. Demikian pula halnya di Aceh. Perempuan Aceh adalah perempuan yang mampu menanti suaminya pergi berperang dengan setia dan menjaga anaknya. Setidaknya peran perempuan sebagai ibu bisa tercermin dalam lirik lagu berikut yang sering disenandungkan bagi anak-anak Aceh tatkala mereka masih balita.

Aduhai do ku do da idi (Aduhai do ku do da idi)
Meurah Pati ateuëh awan (Burung Merpati di atas awan)
Beuridjang rajeuk Banta Saidi (Cepat Besar Anakku Sayang)
Djak Prang Sabi Bila Agama (Pergi ke Medan Perang Membela Agama)

Peran perempuan sebagai ibu yang bertugas untuk mendidik anak telah terpatri dalam budaya Aceh secara turun-menurun. Sebagai istri, ia wajib meneruskan perjuangan suaminya, jika sang suami mati berperang. Peran tersebut, jauh berbeda dengan perempuan Hindu yang diwajibkan mati dengan membakar diri ketika suami meninggal. Tak hanya itu, peran perempuan dalam perjuangan mempertahankan atau merebut tanah rencong, juga diakui oleh rakyat Aceh, seperti Njut Nja Dhien, Tjut meutia dan masih banyak lagi. Akan tetapi, di sisi lain perempuan dalam budaya Aceh masih ditempatkan sebagai makhluk ke dua, karena ruangnya masih dibatasi dalam ranah domestic, karena secara mental dan fisik dianggap lebih lemah disbanding kaum laki-laki/
Sementara secara politik, posisi perempuan bisa dililhat dari kedudukan politik perempuan yang memegang posisi penting dan turut menentukan kemajuan Kerajaan Melayu Aceh. Menurut A Hasjmi (1983) ada beberapa nama pemimpin perempuan yang menjadi raja yakni Ratu Nihrasyiah Rawangsa Khadiyu di Samudra Pasai (1400-1427); serta empat Sultanah yang menjadi raja di Kerajaan Aceh pasca Raja Iskandar Muda: Sri Ratu Tajul Alam Safiatuddin (1641-1675) yang merupakan anak Sultan Iskandar Muda dan mantan istri Sultan Iskandar Tsani; Sri Ratu Nurul Alam Naqiatuddin (1675-1678) yakni anak angkat Safiatuddin; Sri Ratu Zakiatuddin Inayat Syah (1678-1688) dan Sri Ratu Kamalat Syah (1688-1699), anak angkat Safiatuddin. Bahkan, di Kerajaan Aceh, terdapat tulisan yang menceritakan tentang Panglima Laksmana Keumalahayati yang pada masa kerajaan Aceh dipimpin oleh Sultan Riayat Alaudin Sjah IV (1589-1604), diperintahkan untuk memimpin perang mengusir Belanda yang saat itu dipimpin oleh Cornelis de Houtman (1506-1599). Armada laut yagn dipimpin oleh Laksmana Keumalahayati tersebut terdiri dari 2.000 prajurit yang merupakan janda dari para suami yang tewas sahid ketika bertempur di Selat Malaka atau Malaya melawan serdadu Portugis. Para janda yang ditinggal mati sahid oelh suaminya itulah yagn kemudian dikenal dengan “inong bale”. Dalam hal ini, Laksmana Keumalahayati juga termasuk seorang “inong bale”. Tidak hanya pada masa Sultan Riayat Alaudin, perempuan memiliki posisi penting dalam Kerajaan Aceh. Pada masa pemerintahan Sultan Riayat Alaudin Sjah V (1604-1607), dibentuk Resimen Pengawal Istana yang disebut Suke Kawai Istana yang terdiri dari prajurit perempuan (Si Pa’I Inong). Resimen tersebut dipimpin oleh dua prajurit perempuan bernama Laksamana Meurah Ganti dan Laksamana Muda Cut Meurah Inseuen. Kedua prajurit perempuan inilah yang kemudian berjasa menyelematkan Iskandar Muda dari tahanan Sultan Riayat Sjah V.
Perjalanan kedudukan politik perempuan dalam kerajaan Melayu Aceh bukannya tanpa liku. Meski pernah dalam empat generasi berturut-turut perempuan memimpin kerajaan Aceh pasca kekuasaan Raja Iskandar Muda, namun akhirnya diruntuhkan oleh pandangan patriarki bahwa perempuan tak sepantasnya memimpin. Ketika keempat Sultanah berkuasa secara berturut-turut dalam empat generasi (Sri Ratu Tajul Alam Safiatuddin (1641-1675); Sri Ratu Nurul Alam Naqiatuddin (1675-1678); Sri Ratu Zakiatuddin Inayat Syah (1678-1688) dan Sri Ratu Kamalat Syah (1688-1699), Ulama Wujudiyah di Aceh dengan lantang menolak Kepemimpinan mereka. Menurut mereka, kepemimpinan Sultanah telah menyalahi kodrat perempuan yang seharusnya tidak berada di pucuk pimpinan. Para ulama Wujudiyah saat itu berpandangan bahwa, hukum Islam tidak membolehkan seorang perempuan menjadi pemimpin bagi laki-laki. Usaha untuk menggulingkan Sultanahpun terjadi melalui konspirasi antara para hartawan dan uleebalang, yang kemudian dijustifikasi oleh pendapat para ulama yang akhirnya berhasil menurunkan Ratu Kamalat Syah. Sejak saat itu, berakhirlah era sultanah di Aceh. Dengan demikian, kemunduran di kerajaan Aceh diakibatkan oleh terus terjadinya konflik internal di kerajaan Aceh tersebut. Posisi politik perempuan pada akhirnya dikalahkan oleh hukum agama berdasar tafsir para ulama, yang melarang perempuan untuk memasuki ranah publik, termasuk ranah politik. Seperti yang dijelaskan sebelumnya dalam budaya Melayu yang tak bisa dipisahkan dengan Islam, posisi perempuan diletakkan sebagai mahkluk kedua.
Bagaimanapun, empat Sultanah yang pernah berkuasa di Aceh merupakan bukti bahwa perempuan Aceh pernah memimpin secara politik. Oleh karenanya, kita perlu mempelajari lebih mendalam kepemimpinan mereka satu per satu, tentang bagaimana mereka memimpin. Pertama, kita coba menilik pemerintahan Ratu Tajul Alam Safiatuddin yang berkuasa pada tahun 1641-1675. Pada masa pemerintahannya, kerajaan Aceh mencapai kemajuan yang sangat baik, terutama dalam bidang ilmu pengetahuan. Pada zaman pemerintahannya yang terdapat dua orang ulama penasehat negara (mufti) yaitu, Nuruddin al-Raniri dan Abd Rauf Singkil. Atas permintaan Ratu, Nuruddin menulis buku berjudul Hidayatul Imam yagn ditujukan bagi kepentingan rakyat umum, dan atas permintaan Ratu pula, Abd Rauf Singkil mengarang buku bernama Mir’athut Thullab, untuk menjadi pedoman bagi para qadli dalam menjalankan tugasnya. Hal tersebut menunjukkan bahwa ratu Safiatuddin bukan saja mengutamakan kesejahteraan negerinya tetapi juga berusaha menjalankan pemerintahannya sesuai dengan hukum Islam (A. Hasjmi, 59 Tahun Atjeh Merdeka, h. 110). Sementara, Ratu Aceh ke dua, yakni Ratu Nurul Alam Naqiatuddin ((1675-1678), menghadapi tantangan yang lebih berat. Ia harus menghadapi ancaman dari kolonial Kristen (Belanda, Inggris dan Portugis), sementara konflik intern juga terjadi ketika komunitas Wujudiyah menyebarkan ajarannya. Selain itu, terdapat pula kelompok yang menentang pemerintahannya. Perlawanan terhadap pemerintahannya dilkukan melalui sabotase serta pembakaran kota Aceh. Akhirnya, pemerintahan Ratu Nurul Alam Naqiatudin digantikan oleh ratu Zakiatuddin, sebagai ratu Aceh ketiga. Memegang tampuk kekuasaan, Ratu Zakiatuddin melanjutkan kebijakan pendahulunya, termasuk menindak keras kelompok Wujudiyah. Akan tetapi, pada tahun 1688 M, ia wafat. Kekuasaannya kemudian digantikan oleh Sultanat Kamalat Syah (1688-1699). Pada masa pemerintahan Ratu Kamalat Syah inilah terjadi perebutan kekuasaan dengan dalih bahwa perempuan tidak disahkan menjadi raja (Zainuddin, Tarich Atjeh dan Nusantara, h. 46). Maka, berakhirlah kepemimpinan perempuan di kerajaan Melayu Aceh.
Keempat Ratu tersebut lahir dalam pengaruh budaya yang tidak berpihak pada kepentingan perempuan, yakni budaya patriarki. Tak bisa dipungkiri bahwa budaya patriarki menjadi bagian dari kebudayaan Melayu, dimana perempuan dinilai sebagai mahkluk lemah, emosional (disebut stereotype), maka kemudian tak pantas menjadi pimpinan. Hal tersebut jelas tergambar dalam cara Ulama wujudiyah menginterpretasikan ajaran agama, yang memandang stereotype perempuan yang telah disebut di atas sebagai kodrat. Dengan demikian, bukan ajaran agama yang keliru namun cara pandang manusialah yang salah karena melihat dari kacamata patriarki. Lebih dari itu, usaha penurunan terhadap keempat Sultanah itu bisa dilihat sebagai motif politik untuk berkuasa. Bagaimana pihak oposisi pemerintah memakai kedok agama untuk menggulingkan kekuasaan yang kebetulan dipegang oleh perempuan. Dengan demikian, bisa disimpulkan bahwa kekuasaan dan agama sulit dipisahkan. Dalam hal ini, agama menjadi alat kekluasaan bagi kepentingan kelompok tertentu. JIka dilihat dari akar sejarahnya, pada abad 17 ketika Belanda dengan VOCnya mulai berkuasa, kerajaan-kerajaan Islam sangat bergantung pada Belanda, sehingga para ulama tidak mempunyai posisi yang kuat dalam pemerintahan. Pada masa inilah, muncul fatwa bahwa perempuan tidak diperbolehkan menjadi pimpinan. Semenjak itu, tidak ada lagi dalam literature sejarah, mengenai munculnya pemimpin perempuan. Penguasa telah mengatur sedemikian rupa dalam pemerintahannya, untuk mensubordinatkan dan mendiskriminasikan perempuan. Tradisi inilah yang juga diterapkan oleh Orde Baru melalui kebijakan yang bias gender seperti peringatan hari Ibu yang mengkampanyekan posisi perempuan seharusnyalah di rumah atau peringatan hari Kartini yang hanya dibatasi pada pengenaan pakaian tradisional ala Kartini tanpa melihat esensi perjuangan feminisnya. Bahkan di Aceh, keberadaan militer dibenarkan untuk melakukan kekerasan terhadap perempuan Aceh yang dalam sejarahnya sanggup memberikan perlawanan sampai titik darah penghabisan, termasuk meneruskan perjuangan sang suami jika mati berperang.
Meski kepemimpinan empat Sultanah berakhir namun bukan berarti perempuan Aceh tidak lagi tampil sebagai sosok pahlawan bagi negerinya. Kita mengenal beberapa tokoh seperti Tjoet Nja Dhien, dan Tjoet Mueutia. Kehadiran Tjoet Nja Dhien semisal, sebagai pahlawan sangat diakui dan dibanggakan oleh masyarakat Aceh. Tjoet Nja Dhien merupakan seorang bangsawan dan istri dari Teuku Umar yang telah tewas terlebih dahulu dalam perang melawan Belanda (1899). Seperti yang dijelaskan sebelumnya, dalam budaya Melayu Aceh, perempuan sebagai istri dituntut untuk selalu setia dan menggantikan suaminya berperang jika sang suami tewas. Di sinilah, budaya Melayu Aceh memberi ruang bagi perempuan Aceh untuk tampil di ruang publik. Di sinilah peran Tjoet Nja Dhien dalam peperangna melawan Belanda, yang menggantikan suaminya sebagai komandan gerilya Aceh. Seorang peneliti budaya dari Belanda Dr Snouck Hurgronye, memaparkan bahwa untuk memadamkan perlawanan rakyat Aceh, harus dengan terus menghantam para gerilyawan tanpa megnajak berunding mereka termasuk komandannya http://aulia87.wordpress.com/2007/02/27/sejarah-singkat-nad/. Bahkan, perlawanan keras terhadap perjuangan gerilyawan tak perlu memandang bulu apakah ia perempuan atau laki-laki. JIka ingin meredam perlawanan Aceh, maka jalurkompromi bukanlah pilihan. Tidak hanya Tjoet Nja dhien, perempuan yang tercatat mampu memimpin perjuangan gerilya. Munculnya nama Tjoet Meutia , yang dalam sejarahnya telah turut berjuang bagi tanah rencong.
Sungguh ironi memang bahwa munculnya perempuan sebagai tokoh selalu dilatarbelakang oleh kekerasan. HIngga ketika kemerdekaan diraih oleh Indonesia pada tahun 1945, aceh terus bergolak. Rangkaian keekrasan terus terjadi dan perempuan turut berperang di garis depan. Meski demikan, perempuan tetap menjadi obyek dan rentan terhadap tindak kekerasan seperti yang tercermin dalam sebuah puisi karya Kemalawati, seorang guru sekaligus penyair, yang berjudul "Wanita-wanita dalam Lingkaran.

Di negeri ini

di zaman penuh cinta

beribu wanita tak berdaya

trauma nuraninya

bahwa setiap ketimpangan

kebiadaban perpecahan

ketidakadilan

wanita dijadikan ajang pelampiasan

kepuasan

Dalam puisi tersebut tersirat penderitaan kaum perempuan yang menjadi korban sebuah kebijakan politik penguasa yang tidak berpihak pada perempuan sekaligus menjadi korban dari konflik yang berkepanjangan, Tercatat sejak tahun 1989-2004, konflik kekerasan bersenjata antara pihak-pihak yang bertikai di Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) telah menyebabkan ribuan penduduk wafat, ribuan anak-anak menjadi yatim piatu dan sekitar 14.000 perempuan Aceh terpaksa menjadi janda. Setidaknya itulah yagn dipaparkan oleh dipaparkan Kepala Biro Pemberdayaan Perempuan Sekretaris Daerah NAD Lailisma Sofyati pada pembukaan Pelatihan dan Konseling Psikologis Perempuan Korban Konflik dan Tindak Kekerasan Tahap II yang diikuti 88 peserta di Asrama Haji Banda Aceh pada 16 Juli 2004 http://www.sinarharapan.co.id/berita/0410/28/nas09.htm. Perempuan Aceh, dalam kondisi perperangan, tak ayal lagi harus menanggung beban ganda. Selain harus menjadi ibu bagi anaknya, ia harus siap maju ke medan perang menggantikan suaminya yang tewas. Sebuah jalan untuk tampil ke ranah publik, namun dengan pertumpahan darah dan sarat kekerasan. Akan tetapi pada masa sulit itu, mereka justru terbentuk menjadi figur yang kuat. Selain bertahan atas berbagai kekerasan, mereka harus mengambil alih peran dalam memberi nafkah bagi keluarga dengan melakukan berbagai cara seperti bertani, berdagang, berkebun atau pekerjaan lain. Meski demikian, tak bsia dipungkiri pula bahwa peremuan Aceh seperti pada perempuan dalambudaya patriarki, memiliki kecenderungan untuk menyerahkan pengambilan keputusan kepada kaum lelaki.
Setelah melalui perjuangan panjang melawan penjajahan Belanda, rakyat Aceh kembali terlibat konflik berkepanjangna dengna pemerintha pusat Jakarta yangmasih di bawah naungan rejim Orde Baru. Pada masa ORBA, Aceh dijadikan Daerah Operasi Militer, dimana militer bertugas menjaga keamanan di Aceh yang tak pernah gentar untuk melepskan diri dari Indonesia. Konflik kembali terjadi, untuk entah ke berapa kalinya perempuan Aceh harus bertahan dalam situasi penuh konflik. Belitan budaya patriarkal terhadap kehidupan ranah politik membuat peranan perempuan Aceh tersingkir dari ruang publik. Penyingkiran itu berlangsung dalam rangka memperebutkan legitimasi politik pemerintah (militer) dengan ulama dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM).
Kekerasan demi kekerasan yang mewarnai perjalanan sejarah Aceh menyebabkan kehancuran identitas dan peradaban Aceh sebagai sebuah bangsa. Jika kejayaaan Aceh dimulai dari masuknya Islam dan peradaban Melayu yang dibawa oleh para pedagang dari Malaka, Arab atau Gujarat, maka kemunduran peradaban Aceh dimulai ketika Aceh berperang melawan Belanda pada tahun 1873. Menurut Hafas Furqani dalam tulisannya yang berjudul Perang-Damai Dan Dinamika Peradaban Aceh: Analisa Sejarah, energi atau tenaga rakyat Aceh yang sebelumnya tercurahkan untuk membangun peradaban, maka semenjak perang melawan Belanda, energi Aceh tak tersisia lagi untuk membangun peradaban. Hal tersebut ditunjukkan dengan tidak lagi munculnya pemimpin-pemimpin Aceh yang cerdas dan ilmuwan-ilmuwan. Perang yang panjang, berlarut-larut dan melelahkan telah menghancurkan Aceh di segala bidang kehidupan. Dengan demikian, tidak heran jika peradaban Melayu-Islam yang telah lama dibangun akhirnya melemah dan memasuki fase kemunduran. Terlebih ketika Aceh bergabung dengan NKRi. Konflik dengan pemerintah pusat berakibat pada makin terpuruknya peradaban di Aceh. Kini setelah perjanjian MOU antara pemerintah pusat dan GAM ditandatangani, Aceh diharapkan mampu kembali membangun reruntuhan peradaban yang telah lama hancur. Lagi, perempuan Aceh harus turut berjuang dengan ketegaran yagn telah teruji dalam waktu yang tidak sedikit. Sebuah bencana Tsunami yang meluluhlantakkan Aceh ternyata membawa hikmah bagi Aceh mapun pemerintah pusat karena membawa perdamaian bagi keduanya. Tercatat perjanjian antara Aceh dan pemerintah pusat ditandatangani pada 26 Desember 2004 setelah Tsunami menerpa Aceh dan menelan korban ratusan ribu nyawa rakyat Aceh. Akhirnya, perempuan Aceh kembali membawa peran untuk bangkit dari konflik berkepanjangan sekaligus dari bencana yang membuat mereka terpaksa kehilangan harta benda, suami, anak, kerabat dan sahabat, sehingga merekapun harus bertahan hidup sendirian. Tidak hanya itu, perempuan Aceh juga harus bertahan dari tindak diskriminasi karena keperempuannya. Pada fakta di lapangan, kaum perempuan Aceh mengalami diskriminasi gender dalam hal bantuan gempa. http://sutikno.org/index.php?option=com_content&task=view&id=92&Itemid=45. Dalam kondisi demikianlah, perempuan harus bertahan dan dengan modal ketrampilan, perempuan Aceh bertahan hidup seperti pada masa konflik yang mereka jalani bertahun-tahun sebelumnya. Segala daya dan upaya mereka lakukan demi keberlangsungan hidupnya beserta keluarga.
Perdamaian yang sudah terukir di Aceh memberi kesempatan bagi Aceh untuk kembali membangun peradabannya. Jika pada masa lampau Aceh melahirkan kerjaaan Melayu-Islam yang cukup maju, dimana perempuanpun turut berperan di dalamnya, maka tidaklah mustahil jika saat ini perempuan Aceh kembali mengukir prestasinya. Sejarah telah menunjukkan bahwa kaum perempuan Aceh mampu menempati posisi penting, bahkan menjadi pemimpin secara politik, meski tersingkir oleh budaya patriarki yang berkedok agama, demi kepentingan politik segelintir orang. Bercermin dari pengalaman sejarah tersebut, tentunya perempuan Aceh harus diberi ruang dalam membangun Aceh baik dari segi ekonomi, politik, social maupun budaya. Keberanian dan ketegaran perempuan Aceh sepertinya sudah tidak perlu diragukan, sehingga perempuan Aceh dengan keunikan entitas budayanya, bakal mampu mengusung peran tersebut. Tentunya untuk memajukan perempun Aceh tidak hanya tugas bagi kaum perempuan semata namun juga merupakan tugas bersama antara kaum lelaki dan perempuan, karena bagaimanapun perempuan bukanlah sektor. Kaum perempuan ada di semua sector baik buruh, petani, mahasiswa, pengusaha dan sector-sektor lainnya. Dengan demikian perjuangan kaum perempuan untuk memperoleh posisi yang setara dengan lelaki termasuk dalam bidang politik juga harus melibatkan semua sector. Dukungan pemerintah turut memainkan peranan penting. Kuota 30% perempuan dalam legislatif semisal juga harus mampu didorong di Aceh. Kuota tersebut, dalam hal ini harus diisi oleh kaum perempuan secara maksimal, tentunya dengan kualitas dan kapasitas yang memadai. Pemerintah harus secara tegas menentukan kebijakan yang berpihak kepada perempuan, terutama di Aceh sehingga tidak hanya berhenti dalam pemenuhan kuota 30% perempuan di legislatif. Diharapkan, dengan kebijkan yang berpihak pada perempuan, kaum perempuan mampu mengembangkan potensinya. Pada akhirnya penyingkiran kepemimpinan kaum perempuan Aceh tidak lagi tersingkir oleh budaya patriarki.
Setelah mempelajari sejarah peradaban Aceh yang merupakan perpaduan Melayu dan Islam, kita tentu sudah memahami bahwa secara politik kaum perempuan turut berperan dalam pembangunan peradaban Melayu-Islam. Kepemimpinan empat Sultanah serta kepahlawanan tokoh perempuan Aceh telah menunjukkan hal tersebut, Akan tetapi, budaya patriarki yang tidak mengakui perempuan sebagai pemimpin, serta konflik berkepanjangan telah menghancurkan posisi perempuan secara politik. Kalaupun perempuan berhasil memimpin perjuangan rakyat Aceh, itu terjadi jika sang suami tewas di medan perang seperti Tjoet Nja Dhien. Artinya peluang perempuan untuk memimpin tetap bergantung pada laki-laki. Merosotnya kepemimpinan kaum perempuan ini dibarengi dengan mundurnya peradaban di Aceh akibat perang yang tak kunjung usai. Energi rakyat Aceh tersita untuk berperang, sehingga tidak tersisa energi untuk membangun peradaban. Kini, setelah perjanjian damai telah disepakai oleh pemerintah pusat dan GAM, diharapkan Aceh mampu membangun peradabannya kembali, tentunya juga memebri ruang bagi perempuan untuk mengembangkan potensinya, dimana perempuan tidak lagi ditempatkan sebagai mahkluk ke dua. Tentunya, ini merupakan pekerjaan rumah yang cukup berat bagi rakyat Aceh akan tetapi bukan suatu hal yang mustahil. Aceh pernah berjaya dengan kerajaan Melayu-Islamnya yang diakui oleh dunia, dengan kaum perempuan yang hebat dan berkarakter kuat. Apakah Aceh bisa membangun kembali perdabannya yang telah hilang? Apakah perempuan Aceh mampu meraih posisi politiknya kembali? Terlebih di bawah sistem syariah Islam yang diterapkan di Aceh. Tentu rakyat Aceh tidak sendiri, dukungan semua elemen bangsa, juga pemerintah sangat dibutuhkan. Sebuah tantangan baru bagi rakyat Aceh.

Diculik, warga Temuwuh mengadu ke POLDA DIY

2007-11-30T04:18:00.000-08:00

Tindak intimidasi terhadap korban pemotongan dana rekonstruksi ternyata tidak hanya menimpa warga Terbah, Gunung Kidul yang menjadi korban pemukulan beberapa waktu silam. Kali ini tindak intimidasi tersebut dialami oleh warga dusun Salam, Temuwuh, Dlingo Bantul, bernama Rukiyono. Pada hari Jum’at pagi (30/11) Rukiyono bersama dengan beberapa warga lainnya dan didampingi oleh kuasa hukumnya dari LBH I Work, Andhi Adriasto SH melaporkan kejadian yang menimpa Rukiyono pada hari jumat minggu lalu (23/11). Menurut Andhi, Rukiyono pada hari jum’at malam sekitar pukul 23.30 WIB (23/11) dijemput paksa di tempat kerjanya oleh beberapa orang atas suruhan Tim Desa, untuk menghadiri forum desa di rumah Puryitno. Dalam forum yang dihadiri 150 orang tersebut, Rukiyono dipaksa menandatangani surat pernyataan bahwa semua warga membatalkan laporan mengenai pemotongan dakon di desa Temuwuh ke LBH I-work. Tercatat, ada 45 warga yang melapor ke LBH I Work dengan jumlah potongan dakon yang bervariasi yaitu antara 3 sampai 10 juta. Dijelaskan pula, Rukiyono baru melapor ke POLDA DIY seminggu kemudian (30/11) karena merasa ketakutan.
Hal senada juga dipaparkan oleh salah satu warga, sebut saja Samson. Samson mengaku bahwa dia merupakan salah satu warga yang menjemput paksa Rukiyono hari jum’at malam itu (23/11). Dijelaskan Samson, ia dipaksa oleh Tim Desa untuk menjemput Rukiyono malam itu juga. Karena takut, maka Samson bersedia. Samson tidak sendirian, dengan dua mobil Cery, ia bersama lima atau tujuh orang lainnya menjemput paksa Rukiyono di tempat kerjanya yang terletak di Desa Ponggok, Jetis dan mengantar Rukiyono ke rumah Puryatno, tempat diadakannya forum desa untuk menyelesaikan persoalan pemotongan dana rekon. Menurut keterangan Samson,dua dari warga yang menjemput adalah aparat kepolisian benama Mardi (anggota tim Desa) dan Giyanto. Sesampai di rumah Puryatno, Rukiyono diminta menandatangani surat pernyataan bahwa ia tidak melapor ke LBH I-Work. Selain itu, data yang dimilii oleh Rukiyono juga dirampas oleh tim desa.

Obrolan singkat di angkringan

2007-11-19T02:33:00.001-08:00

Sepulang dari liputan, aku memacu motorku dengan cepat. Peluh keringat di wajahku menunjukkan kelelahanku. Saat melewati jalan Kusuma negara aku terheran-heran dengan banyaknya polisi berjaga di sepanjang jalan tersebut. Aduh, pikirku bakal ada razia lagi. Sudah sebulan ini, aku tidak memegang STNK. STNKku telah raib di tangan BUndaku di Rembang. Bergegas kubelokkan arah motorku ke sebuah angkringan,menghindar dari razia yagn bakal membuat uangku melayang, apa lagi di akhir bulan seperti ini.

Sesampai di angkringan aku memesan teh jahe hangat dan sebatang rokok djarum. Saat itu pula kutangguhkan niatku untuk berhenti merokok, seperti sebelumnya kembali keubatalkan niatku berhenti merokok. Entah sudah yang ke berapa kalinya...

Sambil menghisap rokok, kutanyakan pada ibu penjual angkringan. "lho Bu, ada acara apa sih kok ramai sekali?" Dengan lugas ia menjawab "Bambang Yudhoyono datang mbak!" Kaget juga aku mendengar jawaban darinya. Sebagai seorang jurnalis (aku lebih suka kata jurnalis dari pada wartawan karena tidak bias gender. kalau wartawan selalu ada kata wartawati yang menunjukkan identitas kelamin)seharusnya aku tahu kabar tersebut. Selang beberapa menit kemudian keresahanku terjawab sudah. tampak iring-iringan mobil polisi yagn kemudian diikuti bukan oleh mobil RI tetapi rombongan sepeda yang mengkampanyekan climate change. Ibu penjual pun ikut terkaget. tebakannya ternyata salah...

Seorang lelaki paruh baya yang makan di angkringan mulai membuka pembicaraan "Presiden sekarang beda dengan yang dulu. Cuma Soekarno yang benar-benar punya wibawa..."
Ibu penjual angkringan menyahut"oalah Pak jaman sekarang mana ada pimpinan yang seperti Soekarno"
"Megawati pas jadi presiden kok ga kayak Soekarno ya?"
"Perempuan beda sama lelaki, sepinter-pinternya perempuan ya lebih pinter lelaki"
Aku menatap ibu itu, darah feminisku bergejolak, sekian lama sebelum menjadi jurnalis aku aktif memperjuangkan pembebasan perempuan. Akan tetapi aku tidak bisa menyalahkan ibu itu. Ia sama dengan perempuan lainnya yang terkungkung oleh budaya patriarki, peninggalan feodalisme yagn paling tua di dunia yagn serba modren namun masih menyimpan mistik.
"Nggak juga" Sahut lelaki itu"Sama saja kok pimpinan mau laki mau perempuan. Buktinya Fillipina presidennya perempuan tapi ga kayak Mega kan? Punya wibawa juga"
"Aah, pak! itukan di negara lain bukan di negara kita! Negara kita beda, semua serba duit. Lihat aja presiden kita. anak buahnya bisnis bunga, dia itkutin bisnis Bunga! Orang jual shabu-shabu ditahan di nusa kambangan kalo bisa ngasih duit paling juga bebas. asal Ada duit!"

Lelaki tua itu mengangguk-angguk. Sementara aku dan lelaki muda di depanku hanya bis amendengarkan. Aku memang sengaja diam, mencoba menyimak. Menjadi pendengar yang baik. Merekam dalam ingatan lalu kutuliskan di sini. Di blogku yang mungkin tak satu jua bersedia membaca...

Lelaki tua itu diam sejenak lalu menjawab lagi'yah... kita ini cuma orang kecil. Lebih baik diem"
"lha iya pak, wong cilik pancen kudu meneng" (orang kecil itu memang harus diam)
Obrlan singkat itu akhirnya terhenti sejenak. aku tak bisa mengikutinya lagi karena aku harus melanjutkan perjalananku ke sekretariat Aji. Termenung sebentar di depan komputer dan menuliskan pengalamanku hari ini. Termasuk obrolan singkat di angkringan. Sebuah ungkapan segelintir dari rakyat yagn mungkin tidak akan terdengar oleh penguasa negri ini...

Susahnya Menolak Amplop ....

2007-11-19T01:48:00.000-08:00

Susahnya menolak amplop bagi ku sama susahnya dengan tetap menjadi perawan...
Sebuah momen yang tak terlupakan ketika aku meliput acara pemrov Diy hari ini. Setelah aku selesai liputan seorang pegawai dari BID memberiku amplop yang pastinya berisi uang entah berapa lembar. Ketika kukembalikan ia dengan gusar mengatakan bahwa ia pasti dimarahi atasan jika uang tersebut tidak diterima. Lelaki paruh baya itu bahkan mengejarku sampai ke halaman hotel, memohon. Dalam hati aku meringis, pedih. Seorang paruh baya yang mungkin hanya menjalankan tugas. Tak berdaya mengalirkan uang rakyat untuk kami para jurnalis.

Akhirnya aku tetap kukuh untuk menolak. Biar saja aku dibilang munafik, akan tetapi yang kupahami jika aku menerima uang dari beberapa pihak maka aku akan bergantung padanya. Uang seperti momok meski kita membutuhkannya. Aku hanya meyakini, bahwa tanggung jawab akan kesejahteraan jurnalis bukan pada nara sumber tetapi pada pengusaha media tempat mereka berkerja. Tempat mereka memberi keuntungan dengan peluh dan keringat.Juga tanggung jawab negara karena kami merupakan generasi bangsa yang seharusnya diberi hak untuk tinggal di buminya sendiri. Menikmati pendidikan dan kesehatan, sumber daya alam yang bisa diolah untuk kepentingan bersama bukan bagi segelintir pemodal...

Apakah itu hanya mimpi? bagiku tidak. Semua itu harus diraih dengan perjuangan yang mungkin tidak sebentar dan menghabiskan banyak energi. Semua itu harus dijalani...

Lagi, Pengaduan Pemotongan Dana Rekon

2007-10-23T01:44:00.000-07:00

Kasus pemotongan dana rekon seperti tidak habis-habisnya di provinsi yang istimewa ini.JIka kemarin warga kedung dayak beramai-ramai ke Pemkab Bantul meminta diterbitkannya SK Pemberhentian Kepala Dukuh (22/10),maka sekarang giliran sekitar 40 warga Rejo Sari, Sri Martani, Piyungan, Bantul mengadukan pemotongan dana rekon yang terjadi di dusunnya ke POLRES Bantul (23/10). Menurut keterangan salah satu tokoh masyarakat bernama Jumarno,potongan dana rekon rusak berat bervariasi antara 4,5 juta sampai 5 juta. Rata-rata, lanjut Sumarjono, 66 korban rusak berat hanya menerima 10 juta dari yang seharusnya yaitu 15 juta. Sementara jumlah potongan dana rekon rusak sedang beerjumlah 1,1 juta rupiah. Pernyataan Sumarjono tersebut dibenarkan oleh Wakido salah satu warga RT 4 Dusun Rejo Sari yang setiap harinya bekerja sebagai petani serabutan ini. Rumahnya yang terbuat dari Gedek telah roboh akibat gempa, namun setelah ia menandatangani surat penerimaan dana rekon rusak berat sebesar 15 juta, faktanya ia hanya menerima 10 juta. Usaha warga untuk berdialog dengan Kepala Dukuh Rejo Sari sudah ada, namun menemui jalan buntu. Karena menemui jalan buntu itulah warga melaporkan pemotongan dakon tersebut ke POLRES Bantul. Menurut warga lainnya, Endang,pelaporan ini diharapkan mampu memberikan efek jera kepada pelaku pemotongan dana rekon. "Biarlah ini menjadi efek jera, kalau damai aja cukup, buat apa ada hukum? Buat apa ada inpres no.5 athun 2004 tentang percepatan pemberantasan korupsi?"

Warga Kedung Dayak Turunkan Kepala Dukuh

2007-10-22T02:49:00.002-07:00

Lagi fenomena penurunan kepala dukuh terjadi. Kali ini terjadi di dusun Kedung Dayak, Jatimulyo, Bantul, tepatnya pada tanggal 17 Oktober 2007 tiga hari setelah hari raya Idul fitri 1428 H. Sebanyak puluhan warga memnuhi balai dusun, menuntut kepala Dukuh Kedung dayak mundur dari jabatan.Tuntutan warga supaya kepala Dukuh Kedung Dayak, Sukadi mengundurkan diri sebenarnya menurut warga berawal dari perilaku arogan kepala dukuh yang berkuasa sejak tahun 1990 tersebut. Kemarahan warga kemudian memuncak ketika dana rekonstruksi mengalir dan kemudian dipotong dengan dalih kearifan lokal. Salah satu tokoh pemuda dusun Kedung Dayak, Suramto memaparkan bahwa penurunaan kepala dukuh Kedung Dayak merupakan bentuk keinginan warga utnuk menuntut suatu keadilan, karena kebijaksanaan penerimaan dana rekonstruksi tidak sesuai dengan peraturan. “Memang pertama kita yang mendapatkan dana rekonstruksi berat yang pertama ada 12 orang, terus yang ke dua ada 30 orang namun dari 30 orang itu kondisinya sama sekali tidak rusak” Ucap Suramto kepada AJI. Menyadari adanya ketidakberesan dari penyaluran dana rekonstruksi, warga kemudian menanyakan pada kepala dukuh yang kemudian dijawab bahwa penyaluran dana rekonstruksi tersebut didasarkan pada kegotong royongan. Berdasarkan keterangna dari kepala dukuh itulah, warga kemudian mengambil kesimpulan, bahwa pemotongna dana rekonstruksi bukanlah kesalahan anggota pokmas ataupun penerima dakon yang salah sasaran, akan tetapi kesalahan dari kepala dukuh. Seharusnya, lanjut Suramto, penyaluran dana rekonstruksi dialndaskan pada tingkat kerusakan bukan kegotong royongan.
Keresahan warga semakin memuncak ketika mengetahui bahwa kepala dukuh juga menerima dana rekonstruksi tahap I sebesar Rp 10.000.000,- dan tahap II sebesar rp 15.000.000,-. Namun ketika dikonfirmasi mengenai hal tersebut, kepala dukuh Kedung Dayak, Sukadi menjelaskan bahwa uang tersebut bukan dana rekonstruksi melainkan dana tali kasih atau dana ucapan terimakasih dari pemerintah. Sukadi mengungkapkan kepada AJI, pemotongan dana rekon tersebut digunakan untuk pembangunan balai dusun dan atas persetujuan warga. Pernyataan kepala dukuh itu kemudian mendapat sanggahan dari Suramto, menurut Suramto warga sama sekali tidak pernah dilibatkan dalam pemotongan dana rekonstruksi tersebut, bahkan pembangunan balai dusun juga tidak transparan. Akhirnya, keinginan warga supaya Sukadi lengser dari jabatan, terwujud.
Pengunduran diri Kepala Dukuh Kedung dayak itu langsung mengundang respon BAWASDA (Bernas, 19 Oktober 2007) yang memutuskan akan membuat tim khusus untuk menyelidiki apakah pengunduran diri Sukadi sebagai kepala dukuh Kedung Dayak dilandasi rasa takut atau sukarela. Menurut Bawasda, pemberhentian Kepala Dukuh harus sesuai prosedur. Akan tetapi, warga sepertinya sudah kukuh dengan pendiriannya supaya Sukadi tetap lepas jabatan. Hal tresebut terlihat dari kunjungan belasan warga Kedung Dayak ke Pemkab Bantul untuk meminta Bupati Bantul menerbitkan SK Pemberhentian Sukadi sebagai Kepala Dukuh Kedung Dayak (22/10). Rombongan warga ini kemudian ditemui oleh ASEK I Pemkab Bantul, Sukardiyono. Dengan tegas Sukardi menyampaikan bahwa pemberhentian seorang Kepala Dukuh harus sesuai prosedur, yakni telah melalui surat peringatan sebanyak 3 kali oleh Lurah desa dan tidak boleh secara sepihak atau semena-mena. Menurut Sukardiyono, ada 4 alasan seorang kepala dukuh diberhentikan, yaitu karena meninggal dunia, masa jabatannya habis, mengundurkan diri dan melanggar sumpah jabatan. Alasan ketiga dan keempat, tambah Sukardiyono harus melalui prosedur surat peringatan dari lurah desa. Dalam pertemuan itu pula warga menjelaskan bahwa penurunan Kepala Dukuh tersebut tidak hanya berlandaskan pada kasus pemotongna dana rekon, namun juga perilaku kepala dukuh yang selama menjabat dinilai arogan. Seorang warga bernama Sujani Subo Purnaomo mengatakan dalam bahasa Jawa bahwa selama berkuasa Kepala Dukuh sangat arogan, menyepelekan warga, sehingga warga menginginkan Kepala Dukuh mundur dari jabatan melalui proses demonstrasi yang santun dan tertib. Merespon permintaan warga, pemkab Bantul menjanjikan akan memanggil Lurah desa jatimulyo untuk dimintai keterangan.

Lelah......

2007-08-27T02:34:00.000-07:00

Lelah
lelah hati, tenaga dan pikiran. Aku merasa lelah dengan semua kontradiksi yang kualami. Ketika ku jalani hidup ini. Dimana beban yang kurasa demikian berat, meski tidak seberat mahkluk lain di dunia ini. Oleh karena itu aku tidak berani mengklaim bebankulah yang paling berat. katakanlah jiwa ini yang sedang lemah, meski semangat ini tetap ada untuk terus memperjuangkan hidup yang lebih baik,
Aku lelah berpikir, aku lelah bekerja, aku lelah menahan sakit hati. Aku lelah menghadapi kemunafikan sekaligus muak dengan itu semua.
secara beruntun, orang-orang terdekatku berbalik dari diriku, menusukku tepat di relung hatiku
orang-orang terdekatku yang kuhormati, secara beruntun menikamku dari belakang. Mungkin agak sedikit melankolis. bahkan aku menertawakan diriku sendiri saat ini. Aku sudah tidak percaya pada apapun di dunia fana ini. Apa lagi yang tersisa dari otakku? seperangkat iman? seperangkat ideologi? geez......
Biarlah aku menepi di tepian jalan tak berujung, bergulat dengan hati dan pikiran yang kalut, dengan tenaga yang sudah tak bersisa.
Kawan... tunjukkanlah aku apalah arti sebuah keluarga? apalah arti dari sebuah komitmen? Bagiku semua itu hanyalah struktur sosial yang dibangun hanya sebagai bentuk formalitas dalam memnuhi standar sosial masyarakat. Dibangun atas dasar ilusi cinta yang membodohkan, sebuah absurditas yang dilegalkan dalam sebuah ikatan pernikahan - keluarga. Bukan aku tak mengasihi keluarga yang telah membesarkanku, tapi hati ini sudah terlalu lelah untuk mempercayai, pikiranku sudah lelah kawan, tenagaku sudah habis.
Biarlah aku beristirahat dalam kesunyianku, entah sampai kapan
Ijinkanlah aku menepi dalam tepian tak berujung
Dan jangan pernah tunggu kepulanganku

Mengapa kita harus berjuang di basis massa.?

2007-08-01T04:11:00.000-07:00

Sebuah pertanyaan yang ingin kulontarkan kepada kawan-kawan gerakan prodem, khususnya bagi kawan-kawan PAPERNAS yang saat ini sedang bergelut untuk mengintervensi pemilu 2009.
Pemilu 2009 merupakan momentum yang harus dilihat sebagai peluang untuk mengintervensi proses demokrasi di negri ini, yang meski merupakan sistem demokrasi ala borjuis namun masih diakui dan punya legitimasi di mata rakyat. Ruangan demokrasi yang tersedia secara legal ini harus dipandang sebagai peluang taktis untuk mengkampanyekan program minimal partai, yaitu tri panji kemenangan rakyat. Satu hal yang tak boleh dilupakan dan sebagai prinsip dalam berjuang adalah perjuangan di basis massa. Hal ini penting untuk mendukung setiap bentuk perjuangan intra parlementer yang dilakukan. Pertanyaan selanjutnya, apakah organisasi pendukung partai mampu mengorganisir massa dan merumuskan formula yang tepat untuk radikalisasi massa? Dengan demikian, yang perlu ditekankan dan menjadi fokus kerja partai adalah radikalisasi massa, bukan deal-deal politik dengan elit borjuasi.

Hal yang tak bisa ditawar lagi adalah, perjuangan ekstra parlementer harus tetap dilakukan demi terwujudnya sebuah sistem demokrasi, dimana rakyat benar-benar berpartisipasi aktif. Berpartisipasi aktif, bukan hanya dalam momentum 5 tahunan. Sistem DEMOKRASI KERAKYATAN.Yang perlu dirumuskan sekarang. FOrmula yang tepat untuk melakukan pengorganisiran perlawanan di tingkat massa.

Sebagai partai yang 'mengaku' revolusioner dan mengemban kepentingan rakyat. Yang dalam sejarahnya, organ pendukungnya dan PRD selalu konsisten mengusung program-program kerakyatan, wajib untuk melibatkan massa seluas-luasnya dalam perjuangan yang dilkukan. Untuk itu, partai harus belajar dari pengalaman perjuangan intra dan ekstra parlementer yang pernah dilakukan gerakan kiri di belahan dunia lainnya, seperti Rusia, Chille, Venezuela, Iran dst.

BERSAMBUNG

Ulang tahun? what's behind?

2007-06-30T00:01:00.000-07:00

Tgl 29 Juni sahabtku ultah. Ketika kuucapkan selamat, dia cuma menjawab "thx yah tapi bagiku ultah cuma hal biasa saja :)
yah ultah emang perayaan kaum borjuis. Suatu hal mengada-ada untuk menghamburkan uang sementara banyak orang lain yang butuh duit. Sebuah ironi memang....
bagiku sendiri hari ultah lebih pada saat kita harus intropeksi diri. BErcermin di masa silam untuk menentukan langkah ke depan dan sekali langkah kita tentukan, jangan sampai kita sesali meski harus kita evaluasi....
sekali lagi kuucapkan selamat ultah bagi yang berulang tahun pada tanggal 29 Juni

Elan

2007-06-21T01:07:00.000-07:00

bayi mungil yang baru lahir itu diberi nama Elan
ia terlahir dengan tangan mengepal erat seakan ingin menggenggam dunia
"elan" jadilah orang besar maka duniapun bisa kau genggam
Teruslah kau genggam dengna penuh semangat seperti namamu

Ketika aku harus pergi

2007-06-07T01:34:00.000-07:00

Ada saat dimana kita harus mengepakkan sayap menjauh dari kehidupan yang sekarang
Dan aku ingin menjauh, kau yang membesarkanku dan mendidikuku tentang bagaimana melawanpun takkan bisa mencegahku
Selamat Tinggal kawan....
kita tetap di garis perjuangan yang sama meski jarak memisahkan

Anak itu masih berjuang melawan maut....

2007-06-01T23:24:00.000-07:00

Anak kecil itu ikut tertembak oleh
tentara dalam gendongan emaknya yang
kini telah tiada. Tiada dengan tembakan
di kepalanya. Tiada oleh peluru TNI....
Anak kecil itu sempat diberitakan tewas,
bersamaan dengan emaknya....
Anak kecil itu kini bertarung dengan
maut, merebut kembali hidup yang nyaris
terampas
Terampas oleh moncong senjata
Anak kecil itu masih berjuang melawan maut
Dari temabakn tentara yang ingin merebut
tanah rakyat Pasuruan
Wahai tentara, kami tahu kau hanya
menjalankan tugas
mengemban tugas dari atasanmu
Namun lihatlah wajah rakyat kini,
mungkin lebih mulia dari sapta marga
yang kau ucapkan

Ameeen

USUT TUNTAS KASUS PENEMBAKAN DI PASURUAN!!!

2007-05-30T22:43:00.001-07:00

ANGKATAN BERSENJATA REPUBLIK INDONESIA TIDAK BERGUNA BUBARKAN SAJA DIGANTI MENWA YA SAMA SAJA, LEBIH BAIK DIGANTI PRAMUKA..
NAIK BISKOTA GA PERNAH BAYAR, APA LAGI MAKAN DI WARUNG TEGAL, TUKANG PERKOSA ISTRI ORANG, TUKANG PUKUL MAHASISWA!!!

Lagu tersebut sering dikumandangkan ketika aksi-aksi turun ke jalan, namun sepertinya reformasi di tubuh TNI tidak pernah berjalan. rentetan pelanggaran HAM di negri ini terus saja terjadi tanpa penyelesaian yang tuntas. TIDAK PERNAH TUNTAS
Kasus tanjung priok, tragedi'65, kasus penculikan dan pembunuhan aktivis '98 dan yang terakhir TRAGEDI PENEMBAKAN DI PASURUAN 5 warga tewas termasuk ANAK KECIL USIA 3 TAHUN!!!!!
Sengketa tanah yang terjadi di Pasuruan memang bukan hal baru, tetapi tindakan TNI AL menembak warga sipil sungguh tidak manusiawi. KEJAM. Lalu sampai kapan rakyat diam? masih percayakan pada militer yang kejam? SEKALI LAGI TIDAK!!!!
SATUKAN GERAKAN KAWAN
SATUKAN GERAKAN SELURUH ELEMEN MASSA RAKYAT
SERUKAN PERLAWANAN TERHADAP SEGALA BENTUK KEKERASAN

JIKA KAMU MENGHAMBA PADA KETAKUTAN MAKA KITA MEMPERPANJANG BARISAN PERBUDAKAN !!!

SOLIDARITAS UNTUK MAHASISWA ITS!

2007-05-30T22:43:00.000-07:00

Sekali lagi, pelanggaran terhadap hak demokratisasi kampus kembali terjadi. Tiga mahasiswa ITS telah di skorsing selama dua semester. Ketiga mahasiswa tersebut adalah Tomy Dwianta Ginting (Perencanaan Wilayah Kota-FTSP), Benny Ihwani (DIII Mesin FTI), dan Yuliani (Perencanaan Wilayah Kota-FTSP)karena dianggap mencemarkan nama baik kampus. Pencemaran nama bai tersebut terkait dengan aksi demonstrasi mahasiswa ITS pada tgl 6 Marwt lalu dengan tuntutan:
1. ITS harus berpihak pada warga korban dengan membuka akses data-data yang selama ini disurvei dari warga.
2. ITS harus turut memikirkan dan memberikan solusi bagi sebagain warga korban lumpur LAPINDO yang masih menolak menjual tanahnya.
3. ITS jangan menjadi makelar tanah yang mempengaruhi warga untuk menerima agenda cash and carry

Sanksi skorsing tersebut tentunya menunjukkan bahwa pihak kampus tidak demokratis dan reaksioner terhadap mahasiswa yang menyampaikan aspirasinya dalam hal ini KORBAN Lumpur LAPINDO yang sampai detik ini setelah satu tahun lebih nasibnya masih terkatung-katung.
Sampai kini, melalui kuasa hukumnya,Subagyo dan Tasnim Ilmiardhi,ketiga mahasiswa tersebut telah melayangkan surat keberatan terhadap rektor dan bila tidak ditanggapi maka mereka akan melayangkan gugatan terhadap rektor ITS.
Dengan demikian, saya secara ptibadi menyerukan pada seluruh mahasiswa Indonesia untuk manyatukan diri tolak pemberangusan demokrasi di KAMPUS!!!!!!!!!!
TAK HANYA MAHASISWA TAPI JUGA SELURUH ELEMN MASSA RAKYAT YANG JUGA TERTINDAS DI NEGRI SENDIRI!!!!!!!!!!

Tunjangan anggota Dewan, Tepatkah?

2007-05-29T23:51:00.000-07:00

Tunjangan anggota dewan termasuk tunjangan komunikasi intensif diharapkan mampu meningkatkan kinerja anggota dewan dalam menyampaikan aspirasi masyarakat. Tunjangan komunikasi intensif tersebut sekitar 4,2 juta kiranya seiring sejalan dengan perbaikan ekonomi rakyat. Tepatkah kebijakan ini diterapkan?
Sebuah pertanyaan yang terus bergejolak dalam pikiranku. Bukan sebuah pertanyaan aneh mengingat kondisi riil ekonomi masyarakat Indonesia. Apakah tunjangan komunikasi intensif ini bisa menjamin perbaikan ekonomi masyarakat? Akankh rakyat bisa sejahtera dengan adanya tunjangan bagi anggota dewan, yang katanya sih penyalur aspirasi rakyat. Katanya .....

Perubahan Perda No. 7 thn 2004 dibahas hari ini

2007-05-29T23:39:00.000-07:00

Hari ini sekitar pukul 15.30 WIB,pansus DPRD Kota akan melakukan Publik Hearing dengan pihak eksekutif untuk membahas perubahan dan penyempurnaan PERDA NO. 7 2004 tentang kedudukan protokoler dan keuangan pimpinan dan anggota dewan. Item yang dibahas termasuk tunjangan komunikasi intensif 4,2 juta yang telah diatur dalam PP NO. 21 2007. demikian halnya yang diungkapkan oleh Ketua DPRD KOta Yogyakarta, Arif Noor Hartanto SIP ketika dikonfirmasi di ruang kerjanya. PP No 21 tahun 2007 ini sendiri merupakan revisi dari PP No 37 tahun 2006 yang mengatur soal tunjangan bagi anggota dewan dan mendapat protes dari berbagai kalangan masyarakat.

Sampai Kapan, Nasib Buruh Pers Terabaikan?

2007-05-24T22:24:00.000-07:00

Buruh Pers atau pekerja media merupakan pekerjaan tanpa mengenal waktu yang tidak hanya menjual otak tapi juga otot, tenaga. Akan tetapi, sering kali nasibnya terabaikan, tertindas secara sistematik. Ironis? Tentu saja. Media yang mempunyai fungsi kontrol terhadap kekuasaan, sosial, yang memperjuangkan demokrasi, HAM, menguak fakta untuk kepentingan publik ternyata sebagain besar justru tidak memberikan ruang demokrasi bagi pekerjanya. Inilah wajah media yang berorintas bukan lagi pada kepentingan publik tapi pada profit perusahaan, pundi-pundi uang yang memberi keuntungan. Buruh pers hanyalah alat untuk menghasilkan keuntungan. Carilah Berita sebanyak-banyaknya, maka kami akan menghasilkan keuntungan berlimpah dari keringatmu! (dengan catatan berita itu sama sekali tak boleh menyinggung kepentingan pemasang iklan termasuk politikus, penguasa, pebisnis yang rajin pasang iklan)
Apa yang dialami Martha hanyalah contoh kecil dari sekian banyak nasib buruh pers yang memprihatinkan di Indonesia. Banyak buruh pers yang harus bekerja tanpa mengenal waktu, namaun tak ada sama sekali jaminan sosial, keselamatan dari perusahaan media tempat ia bekerja. Lalu????? Hnaya perlu menyatukan langkah dalam sebuah wadah perjuangan untuk memperbaiki nasib insan pers Indonesia sekaligus memperbaiki mutu dari jurnalisme itu sendiri.

Bersatulah Seluruh Buruh Pers Indonesia!
Bersatulah Seluruh Buruh Indonesia!
Hidup Buruh!!!!

Buruh Pers, Lagi, Di PHK sepihak

2007-05-24T22:03:00.000-07:00

Lagi, perlakuan tidak adil terjadi pada buruh pers. Seorang penyiar part time di sebuah radio swasta di Yogyakarta, Martha Sasongko, mengalami penghentian kontrak kerja secara sepihak. Dalam surat penghentian kontrak tertanggal 25 April 2007 Tersebut,disebutkan ada 3 alasan penghentian kontrak kerja.Ketiga alasan tersebut adalah, Tidak tertib dalam menjalankan pekerjaan sebagai penyiar, Melecehkan kebijaksanaan perusahaan dan yang terakhir Melecehkan atasan. Menurut Martha, tidak ada penjelasan lanjut mengenai bentuk, kapan dan fakta pelanggaran tersebut, padahal ia merasa selama ini tidak pernah melakukan sesuatu yang merugikan perusahaan dan surat kontrak perpanjangan sudah ada di tangannya namun belum ditandatangani, sementara kontrak kerja dia sebelumnya sudah habis tgl 31 Maret 2007. "Dengan alasan-alasan tersebutlah saya diminta berhenti bekerja, padahal surat perpanjangan kontrak sudah ada di tangan saya tapi belum saya tanda tangani" Ia kemudian meminta klarifikasi ke atasan namun tidak mendapat tanggapan , karena itulah ia memberikan kuasa pada Serikat Pekerja Lintas Media Yogyakarta untuk memberikan advokasi tentang persoalannya. Menurut Ketua Serikat Pekerja Lintas Media Yogyakarta, Rahmad, SPLMY telah mengirimkan surat klarifikasi kepada pihak radio tersebut, namun sampai jangka waktu yang telah ditentukan, yaitu 7 hari, ternyata pihak radio belum juga memberikan tanggapan. Berdasarkan hal itulah, SPLMY akan melakukan klarifikasi langsung ke General Manager radio swasta tersebut siang ini. Sayangnya, pihak GM menyatakan tidak bisa menemui SPLMY, karena ada agenda lain.

terdakwa korupsi buku sleman dituntut 5 tahun penjara!!!

2007-05-23T06:03:00.001-07:00

Sleman, Yogyakarta.Hari ini tertanggal 22 Mei 2007 pukul 10.20 WIB - 12.40 WIB, telah berlangsung sidang korupsi buku sleman dengan agenda tuntutan,yang dipimpin oleh Sumanto SH. Dirjo SH, jaksa penuntut umum mengajukan tuntutan 5 tahun penjara atau denda 200 juta subsider 6 bulan kurungan. M.Masuko dituntut karena melanggar pasal 3 JO pasal 18 UU No.31 1999 yang diperbaharui dengan UU No.20 th 2001, pasal 55 ayat 1 ke 1 Jo pasal 64 ayat 1 KUHP yang mengatur kewenangan pejabat (Masuko dituduh telah menyalhagunakan wewenang). JUg ia dituduh melanggarKepres no. 8 2003 yang isinya tidak membolehkan anggota dewan melakukan kegiatan yang melampaui dana yang sudah disediakan. Hal yang sama juga terjadi pada Bachrum,mantan kepala dinas pendidikan Sleman. 5 tahun penjara, denda 200 juta dan enam bulan kurungan!!! Sidang M. Bachrum sendiri dilakukan setelah sidang terdakwa Masuko selesai.
5 tahun penjara, 8 tahun....
Apalah artinya!banyak anggota dewan yang terkena kasus korupsi sayangnya pembrantasan korupsi cenderung tebang pilih. Nyatanya baru legislatif yang kena. Harusnya eksekutif juga kena. Itu baru adil. Masa orang nyolong baju 5 biji di ramai mall disidang, diadili dengna sigap, cepat, tangkas, lincah dst dst tetapi begitu lambannya jika terdakwa adalah "orang besar" (sebenarnya kerdil?) Sayangnya, isu korupsi juga bisa dimanfaatkan bagi politikus untuk menyingkirkan lawan politiknya. orang eksekutif menjebak orang legislatif yang secara hukum nantinya bisa diperkarakan dipengadilan dengna kasus korupsi (gara-gara orang legislatif belum tentu tahu hukum)
Lalu.... di sinilah peran mafia peradilan. sepertinya 'capital' selalu berperan dalam perjalanan sejarah suatu bangsa....

terdakwa korupsi buku sleman dituntut 5 tahun penjara!!!

2007-05-23T06:03:00.000-07:00

Sleman, Yogyakarta.Hari ini tertanggal 22 Mei 2007 pukul 10.20 WIB - 12.40 WIB, telah berlangsung sidang korupsi buku sleman dengan agenda tuntutan,yang dipimpin oleh Sumanto SH. Dirjo SH, jaksa penuntut umum mengajukan tuntutan 5 tahun penjara atau denda 200 juta subsider 6 bulan kurungan. M.Masuko dituntut karena melanggar pasal 3 JO pasal 18 UU No.31 1999 yang diperbaharui dengan UU No.20 th 2001, pasal 55 ayat 1 ke 1 Jo pasal 64 ayat 1 KUHP yang mengatur kewenangan pejabat (Masuko dituduh telah menyalhagunakan wewenang). JUg ia dituduh melanggarKepres no. 8 2003 yang isinya tidak membolehkan anggota dewan melakukan kegiatan yang melampaui dana yang sudah disediakan. Hal yang sama juga terjadi pada Bachrum,mantan kepala dinas pendidikan Sleman. 5 tahun penjara, denda 200 juta dan enam bulan kurungan!!!
5 tahun penjara, 8 tahun....
Apalah artinya!banyak anggota dewan yang terkena kasus korupsi sayangnya pembrantasan korupsi cenderung tebang pilih. Nyatanya baru legislatif yang kena. Harusnya eksekutif juga kena. Itu baru adil. Masa orang nyolong baju 5 biji di ramai mall disidang, diadili dengna sigap, cepat, tangkas, lincah dst dst tetapi begitu lambannya jika terdakwa adalah "orang besar" (sebenarnya kerdil?) Sayangnya, isu korupsi juga bisa dimanfaatkan bagi politikus untuk menyingkirkan lawan politiknya. orang eksekutif menjebak orang legislatif yang secara hukum nantinya bisa diperkarakan dipengadilan dengna kasus korupsi (gara-gara orang legislatif belum tentu tahu hukum)
Lalu.... di sinilah peran mafia peradilan. sepertinya 'capital' selalu berperan dalam perjalanan sejarah suatu bangsa....

wajah baru dalam hidupku

2007-03-15T02:20:00.002-07:00

Masa kecilku adalah masa yang paling membahagiakan, keceriaan adalah hari-hariku sekalipun keceriaan itu akhirnya harus terbenam dengan rasa benci dan ketidak percayadirian.Ketika aku menatap masa lalu maka aku akan melihat dengan kjelas sosok gadis kecil yang pemuh keceriaan,kebahagiaan. Sekalipun masa kebahagiaan itu terenggut dariku, ketika uasuaku masih terlalu dini namuan masa bahagia itu tidak akan terlupakan olehku. Keceriaanku tiba2 terenggut begitu saja, dengan begitu cepat, sebuah sejarah hidup yang takkan terlupakan olehku. Masa kecilku sesudahnya sampai remaja hanya diisi dengan kesendirian,tanpa teman. Hari-hari kulalui dengan kesunyian dan rasa sepi. Temanku hanyalah Tuhan yang kupercaya sebagai penyelamat(sehingga aku berniat menjadi biarawati) yang akan membawaku lari dari memori pahit dalam hidupku. Menginjak akhir masa studiku di SMU kurasakan kesunyian yang makin erat memelukku. Lambat laun kusadari, religi bukanlah tempat pelarian bagiku jika dan hanya memang jika kau tak mampu melepas belenggu masa lalu itu.

Hari-hari remajaku kulalui denga nmenulis puisi dan cerpen yang kemudian kukumpulkan untuk kubuang begitu saja. Hari -hari remajaku kuisi dengan membaca dan membaca sementara teman-teman seusiaku menghabiskan waktu untuk hang out, taking a walk etc. Betapa aku ingin seperti mereka, namun sepertinya susah sekali kugapai, aku semakin tenggelam dalam rasa rendah diri. Rasa rendah diri itu menyebabkan aku tak mampu tampil. Kebenciankupun kutumpahkan pada "mereka" yang menorehkan masa pahit dalam masa kecilku. Aku membenci mereka kaum adam.Kutorehkan kebencian namun akupun makin terseret dalam rasa rendah diri, rasa benci pada diri sendiri karena waktu itu aku tidak berani melawan dan memang aku tak punya kekuatan untuk melawan karena aku masih kecil. Saat itu kukatakan pada diriku sendiri "Andai aku laki-laki mungkin aku punya kekuatan untuk melawan"

Menapaki masa akedmik kampus, aku menemukan begitu banyak wacana terutama wacana-wacana feminis dan kiri termasuk anarko, marxist, leninis etc.Jujur kuakui pada awalnya aku tertarik dengan wacana feminis radikal namun dialektika membawaku pada kawan-kawan gerakan prodem dimana kemudian aku bergabung. Rasa rendah diriku tampakanya menghambatku untuk terus maju namun janji yang kuukir selepas SMU bahwa aku harus berhenti menjadi seorang gadis bisu yang berteman dengan kesunyian. Mulai kulihat diriku sebagai manusia seutuhnya yang berhak berkarya, berhak berbahagia. Takkan kulupakan masa pahit di masa kecilku namun tetap kusimpan sebagai salah satu alasan kenapa aku harus berjuang, bukan hanya untuk diriku sendiri namun juga bagi mereka yang merasakan penindasan yang sama. Jangan salah aku bukanlah pahlawan bagi siapapun, karena akupun tak mau tenggelam dalam semangat heroisme.

Masa pendidikan di perguruan tinggi adalah masa dimana aku menemukan tujuan hidupku yang tak kutahu sampai kapan menjadi tujuan dalam hidupku. Kurasakan sulitnya membangun basis meski itu hanya di kampus. Masa dimana aku mencoba percaya pada kaum adam meski berakhir dengan mengecewakan karena ia yang kupercaya, pergi begitu saja tanpa pesan. Sesaat aku goyah,kebencianku pada kaum adam kembali menyapaku dalam masa kontemplasi yang kujalani, namun teringatku akan ayahku, kawan-kawanku lelaki dan kutorehkan senyum di wajahku.Mereka adalah sahabat terbaikku. Sekarang? Kutatap cermin di hadapanku dan wajah barupun muncul memperlihatkan sebuah semangat untuk terus melangkah dengan kepala tegak.

Mendekap Waktu

2007-02-26T09:59:00.000-08:00

Terkadang sebuah penyesalan membawa kita pada rasa ingin mendekap waktu sehingga waktu takkan beranjak kemana ia mau. KIta dekap sehingga kita bisa memundurkan waktu dan memperbaiki segala kesalahan, segala peristiwa buruk....
Namun, alangkah bijak jika kita membiarkan waktu berjalan, dialektika mengalir. Dialektika yang membuat kita lebih maju untuk selalu lebih baik dari kemarin. Kadang aku berpikir, jika saja aku tidak mengalami beberapa peristiwa berat,mungkinkah aku menjadi manusia dengan kulitas seperti sekarang? mungkinkah bila aku tidak mengalami peristiwa berat dalam hidupku aku akan belajar?

Aku bersyukur bahwa aku mengalami beberapa peristiwa berat karena dengan demikian aku bisa belajar untuk menjadi lebih dewasa...

Negri ini Negri Korup!

2007-02-19T09:23:00.000-08:00

Gimana nggak, ketika di tengah kondisi masyarakat yang memprihatinkan, tingkat kemiskinan yang tinggi, harga-harga sembako melangit dan menjadi brng mewah, SBY-JK malah menetapkan PP.37 dan disambut dengan perda di berbagai daerah. Perda yang langsung disahkan supaya anggaran rapelan tsb bisa dicairkan!!!
Hebat memang wakil rakyat negri ini, mereka merasa telah bekerja keras sehingga harus lebih diperhatikan dari pada rakyat miskin yang salah urus. Setelah dicerca sana sini, SBY-JK segera mencabut PP37 2006 tersebut. Cabut dunk, kan beliau ga mau kehilangan citranya (jadi ingat kritikan koalisi cabut mandat klo SBY membangun politik citra). alhasil seluruh wakil rakyat di berbagai daerah protes & pemerintahnya dianggap plin -plan :) SBY seakan menjadi pahlawan, bijak karena mencabut PP yang dia bikin sendiri. PP yang dianggap sarat korup. BUseeet
Awas jangan keburu menilai kinerja pemerintah dah membaik dengan dicabutnya PP 37 2006. Penanganan bencana banjir, semisal tak cukup dengan kunjungan SBY ke lokasi banjir atau membuka pintu manggarai sehingga beliau ikut kebanjiran. Aaaaampuuuun, presiden bukanlah seoran istimewa sehingga merupakan hal luar biasa baik ketika dia rela membuka pintu manggarai :)
So??? ke depannya, jangan lagi memilih seorang pemimpin hanya karena ia pandai menyanyi :)

Dia bilang, aku gila

2007-02-09T09:48:00.000-08:00

Dia bilang aku gila
Sebuah kata yang menyakitkan hati hanya karena aku menggugat sebuah pengkhianatan dan ketidak jujurannya. Dia bilang aku gila, hanya karena aku murka karena pengkhianatannya.
Siapa yang tidak marah dan sedih ketika dikhianati,Tuhanpun murka!
aargh....aku bosan dengan cercaanmu. Meski kau bilang aku gila, tapi yang jelas aku punya tujuan jelas dalam hidupku.
geeez...apalah arti bila hidup hanya untuk sekedar hidup. Aku ingin hidupku tidak hanya sekedar hidup tapi lebih sekedar hidup. Meski kau bilang akugila, aku yakin aku jauh lebih waras jika aku hidup tanpamu!

The Door is opened

2007-02-01T07:25:00.000-08:00

Setiap individu pasti melalui fase terberat dalam hidupnya & aku telah melaluinya. Tanpa sadar aku sudah berhasil melaluinya,aku sungguh tak sadar bahwa aku mampu melaluinya. Aku yang kemarin memang masih berpijak pada masa lalu yang kuanggap bagai mimpi buruk. Sebuah mimpi buruk yang terus menghantui perjalanan hidupku. Masih teringat jelas dalam ingatanku sepenggal kisah yang selalu kuingkari sampai aku menginjak remaja...
Kadang aku meratap,kadang aku merasa sangat marah pada semua orang, kadang aku ingin mati.Mati. Sebuah keinginan yang pernah terpartri dalam hidupku dan nyaris kumaterialkan, tajamnya silet yang mengiris nadi hidupku...
Hampir separuh hidupku kuhabiskan dalam kebencian, dendam, amarah. Sering kuteriakkan dalam mimpi-mimpiku "Sudahkah ia lupa pada luka yang ia torehkan padaku bahkan di usiaku yang masih teramat muda untuk mengenal hidup!!!! Apakah ia bahagia dengan hidupnya sekarang? sementara aku merasa jijik, kotor dengan tubuhku, tubuh perempuan....Yah, aku menyesali keperempuanku. Kalau saja dunia ini adil terhadap perempuan!!!"
Aku takut mati. Yah, aku takut mati. Ketika silet tajam itu menyentuh nadi hidupku. Sakit.
Suatu hari kumasuki kehidupan baruku di dunia akademik kampus, sebuah dunia dimana aku menemukan semangat baru,mimpi baru, petualangan baru. Tiba-tiba aku merasakan hidupku sangat berarti. Berarti bagi mereka yang termarjinalkan. Aku tersentak bahwa aku bukanlah yang paling menderita di muka bumi ini, dan aku berhak untuk bahagia. Kekerasan hatiku mulai luluh, semangat hidupku terus menyala. Kukatakan pada dunia, bahwa aku berhak dan bisa bahagia. Kubuka relung hatiku, pribadi yang tertutup telah terkuak. Sebuah pintu baru terbuka bagiku. Aku mulai berani melangkah,menjalin hubungan dengan mahkluk yang dulu paling aku benci. Lelaki.
Itulah fase terberat dalam hidupku. Telah kulalui dengan tenaga yang tersisa walau memakan waktu selama belasan tahun. Kini, aku adalah manusia dengan kulitas baru dan akan menemukan kulitas yang lebih baru dan maju lagi. Seperti yang aku katakan pada seorang sahabat. "Wahai kawan, aku bagaikan boneka kayu yang sekalipun jatuh berkali-kali, tidak akan hancur"
Dan....pintu baru itupun kini terbuka lebar :)