Pemilihan Umum telah menipu kita, seluruh rakyat dipaksa gembira
Hak demokrasi dikantongi, hidup rakyat menderita
Semua wakil rakyat tidak bisa dipercaya, ujung-ujungnya Cuma duitnya
Di bawah undang-undang warisan Belanda, jangan contreng ayo gagalkan saja!
KRISIS: AWAS BAHAYA PHK & PENGANGGURAN!
Hingga detik ini, Kapitalisme masih bergulat dengan krisis yang menghantamnya dan terus berupaya selamat dari bahaya yang mengancam. Namun, krisis tak bisa lagi ditolak, gelombang PHK dan meningkatnya jumlah pengangguran tak terhindarkan. Dunia mencatat, gelombang PHK bakal mencapai puncaknya di pertengahan 2009. Di Amerika Serikat sendiri, tingkat pengangguran bertambah hingga 8,1% dan merupakan angka tertinggi dalam seperempat abad terakhir . Setelah menduduki gedung putih selama 54 hari, Obama dinyatakan gagal atasi krisis. Kecaman mulai bergulir dari berbagai kalangan. Obat krisis seperti balliout atau talangan dana bagi pemilik modal yang sedang ambruk serta pemungutan pajak yang lebih rendah pada rakyat miskin sehingga tetap memiliki daya beli, telah gagal . Padahal sekitar 750 miliar $US, yang diambil dari uang rakyat, sudah dianggarkan untuk memperbaiki sistem financial . Ironisnya, talangan dana yang berasal dari uang rakyat itu lebih banyak dimanfaatkan untuk kemewahan para eksekutif Amerika Serikat. Ambil saja contoh dari gaji yang diberikan oleh Bank of the Ozarks di Arkansas kepada asisten pribadinya yang mencapai 43.400 dollar AS atau Rp 520 juta untuk mengkoordinasi sebuah acara amal di rumah George Gleason, CEO bank itu . Tercatat, Bank of Ozark telah menerima dana talangan berjumlah 75 juta $ . Uang rakyat di tangan kapitalis, sejatinya tidak digunakan untuk kesejahteraan rakyat, tapi agar para pemilik modal tidak kehilangan kekayaannya. Di Spanyol, hanya dalam waktu satu tahun, jumlah pengangguran sampai bulan Januari 2009, meningkat menjadi 14,8% . Bahkan, Jepang, sebagai Negara termaju di Asia, sepuluh per seribu orang kehilangan kontrak kerja. Berbagai fakta tersebut menggambarkan, bahwa sekarang sedang terjadi Krisis Lapangan Kerja secara Global. PHK sedang terjadi di mana-mana dan pengangguran menjadi masa depan umat manusia.
Di sisi lain, Negara-negara dunia ke tiga, seperti Kambodja mengalami kehancuran industri tekstil dan telah melakukan PHK besar-besaran. Indonesia, sebagai bagian Negara dunia ke tiga, mengalami hal serupa bahkan lebih buruk lagi. Belum lagi keluar sepenuhnya dari krisis tahun 1997-1998, Indonesia kembali dihantam badai krisis. Tak perlu menggunakan penelitian yang rumit untuk mengetahui seberapa parah krisis yang dihadapi negeri kepulauan ini. Berdasarkan catatan akhir tahun 2008 LBHI saja, jumlah pengangguran Indonesia sudah bertambah menjadi 2 juta orang. Gelombang PHK tersebut akan bertambah parah di tahun 2009, dengan krisis yang lebih dalam. Sementara, untuk wilayah DKI, sampai bulan Maret 2009, sekitar 200.000 buruh telah terPHK dan diantaranya, 180 orang adalah buruh kontrak . Hari ini, tak ada satu orang pun yang bisa lolos dari ancaman PHK, sementara jutaan lagi calon pekerja (baik yang masih duduk di bangku sekolah maupun kuliah) terancam tidak memperoleh pekerjaan. Pendidikan dan Kesehatan telah menjadi barang mewah di negeri ini, dan lapangan kerja menjadi langka di tengah jurang kemiskinan. Di bawah sistem Kapitalisme dengan rejim bonekanya SBY- JK serta para elit-elit politik, tidak ada lapangan kerja bagi rakyat, tidak ada kesejahteraan. Lapangan kerja dan kesejahteraan rakyat tidak bakal datang dengan sendirinya ataupun dari SBY-JK dan elit-elit politik, kecuali DIREBUT oleh kekuatan rakyat sendiri.
Dalam menyelesaikan problem krisis, rejim SBY-JK beserta partai-partai politik lain dengan segera mengesahkan dan mendukung PB 4 Menteri sebagai solusi. Serta merta mengorbankan kepentingan buruh, dengan dalih, dari pada buruh kena PHK, lebih baik terima upah rendah. Nyataya, PHK tetap tidak terhindarkan dan tidak ada upaya keras untuk membuka lapangan kerja seluas-luasnya bagi rakyat. Rejim SBY-JK beserta elit-elit politik lainnya masih percaya bahwa masuknya modal asing sebesar-besarnya ke Indonesia bakal membuka lapangan kerja yang luas, meski dengan upah buruh yang rendah. Makanya, UU PMA disahkan agar modal asing menguasai negeri ini. Realitanya, dengan masuknya modal asing sebesar-besarnya, maka kekayaan alam bukan lagi milik rakyat tapi milik segelintir pemilik modal. Dengan demikian, hasil dari kekayaan alampun tidak diperuntukkan bagi rakyat tapi bagi kekayaan tuan modal. Solusi pragmatis lain yang dipilih, adalah menambah utang luar negeri agar mampu keluar dari krisis. Hal itu terlihat dari rencana kehadiran SBY ke forum G20, bulan April di London dan penyelenggaraan ADB Annual General Meeting di Bali, Mei 2009 , untuk sekali lagi mengajukan utang luar negeri sebagai dana atasi krisis. Padahal, beban utang penduduk per kapita saat ini mencapai Rp11 juta per orang, meningkat dibanding beban utang sebesar Rp5-8 juta pada tiga tahun sebelumnya. Dengan beban utang yang demikian tinggi, di tengah gelombang PHK, rejim SBY –JK justru menambah utang baru lagi. Selain itu, beberapa rangkaian kebijakan neo liberalisme masih saja diterapkan SBY-JK, didukung oleh partai-partai politik lain yang kini sibuk menipu rakyat dalam Pemilu 2009. Sebut saja UU BHP, yang melapangkan jalan modal asing di bidang pendidikan. Tak diragukan lagi, biaya pendidikan bakal selangit karena masih mengandalkan dana dari peserta didik. Resep Neo Liberalisme yang sudah usang dan tak mampu lagi atasi krisis terus dianut oleh pimpinan negeri ini. Tentu saja, karena semua pimpinan negeri ini adalah para calo pemilik modal. Mereka lebih memilih tunduk pada kepentingan asing dengan menerapkan kebijakan Neo Liberalisme, dari pada membangun industrialisasi nasional, nasionalisasi industri maupun menghapus utang luar negeri seperti yang dilakukan negeri-negeri Amerika Latin, salah satunya Venezuela. Venezuela yang berani menolak resep Neo Liberalisme dan memajukan industrialisasi nasional, menasionalisasi aset, serta penghapusan utang luar negeri, kini terbukti mampu bertahan di tengah hantaman krisis. Kala dunia sedang kalang kabut menghadapi gelombang PHK akibat krisis, tingkat rata-rata pengangguran Venezuela justru menurun menjadi 9,5% di bulan Januari 2009, padahal pada tahun sebelumnya tingkat rata-rata pengangguran di Venezuela mencapai 10,2% . Keberhasilan Venezuela, merupakan hasil dari kebijakan Presiden Hugo Chavez yang salah satunya menasionalisasi industri minyak Venezuela. Suatu hal yang tidak mungkin berani dilakukan oleh SBY-JK dan partai-partai politik peserta Pemilu 2009.
Pemilu 2009 Bukan Jawaban dari Krisis: Ayo Rakyat Bangun Front Persatuan Nasional
Hingar bingar Pemilu 2009, seperti pemilu-pemilu sebelumnya selalu menjanjikan kesejahteraan bagi rakyat dan perubahan yang mendasar di tengah krisis. Bahkan, dalam pemilu kali ini para elit politik/ partai-partai politik berani mengusung program-program kerakyatan seperti nasionalisasi aset-aset bangsa. Memang, dalam situasi Pemilu 2009, semua Parpol atau elit politik akan mengusung program-program kerakyatan, sebisa mungkin menipu rakyat demi bertambahnya jumlah suara. Termasuk pula dengan menggunakan taktik politik uang. Faktanya, tingkat golput diperkirakan terus bertambah, sampai-sampai MUI pun mengeluarkan fatwa bahwa Golput itu haram hukumnya.Partai-partai politik peserta Pemilu 2009pun menghimbau supaya rakyat tidak mengambil sikap golput. Hal itu menggambarkan ketakutan para pimpinan negeri ini terhadap ketidakpercayaan rakyat pada mekanisme demokrasi Indonesia. YA, rakyat memang sudah tidak lagi percaya, tidak ada gairah dari massa rakyat untuk mengikuti Pemilu 2009, sebagaimana yang terjadi pada Pemilu 1999, pasca penggulingan Orde Baru. Rakyat sudah jenuh dan bosan dengan janji-janji kosong.
Pemilu kali ini, diikuti oleh pemain-pemain lama yang terdiri dari sisa Orde Baru, yakni Golkar. Selain sisa Orde Baru,ada pula reformis gadungan seperti PDIP, PKB, PAN, PBR dsb, lalu yang terakhir adalah Militer yang direpresentasikan oleh Prabowo dengan Gerindra, Wiranto dengan Hanura dan tak segan-segan, beberapa individu-individu militer lain ikut masuk dalam berbagai partai politik untuk kembali berkuasa setelah terpukul mundur pada tahun 1998. Semua komposisi Pemilu 2009, merupakan unsur-unsur jahat yang setia pada kepentingan modal. Tinggal membuka lembaran sejarah guna melihat secara jelas daftar kejahatan mereka terhadap rakyat, dari kebijakan pengesahan UU BHP, UU PMA, PB 4 Menteri hingga UU Pronografi. Sementara, sebagian besar aktivis gerakan justru turut terlibat dalam Pemilu 2009 sebagai caleg, tanpa mempedulikan bahwa peserta Pemilu 2009 merupakan musuh rakyat. Dibiarkan kaki tangan terikat, dengan mimpi akan perubahan di parlemen yang komposisinya tidak berubah.
Ketidakpercayaan rakyat hari ini, tidak boleh hanya berhenti dalam bentuk sikap golput, apatis ataupun tidak mau tahu. Semua ketidakpercayaan rakyat yang sedang berlangsung hari ini, mesti ditingkatkan menjadi bentuk tindakan perlawanan. Untuk itu, dibutuhkan sebuah persatuan di antara sekian juta rakyat di berbagai sektor yang kini sedang resah akan masa depannya. Sebenarnya, di berbagai tempat telah terjadi perlawanan massa rakyat, meski masih mengusung isu-isu yang beragam sesuai dengan persoalan mendesak yang sedang dihadapi. Rakyat, telah banyak belajar dari pengalaman sebelumnya. Bahwa dengan metode aksi massa, rakyat sanggup melawan penindasan yang dihadapi. Oleh karenanya, membangun alat persatuan nasional menjadi kebutuhan penting, sebagai kekuatan alternative rakyat. Dengan wadah persatuan nasional, rakyat lebih memiliki kesanggupan untuk meluaskan propaganda, merebut panggung politik nasional yang selama ini didominasi oleh sebagian besar elit-elit politik. Secara berkesinambungan, terus meluaskan ekspresi-ekspresi politik rakyat melawan Pemilu elit 2009 yang kini memenuhi segala ruang di media.
Persatuan tersebut bisa dirintis dengan melakukan pernyataan sikap bersama dan penyatuan-penyatuan mobilisasi politik, baik dalam bentuk aksi massa maupun vergadering/ rapat akbar dan memberi manfaat besar bagi perluasan propaganda. Penyatuan mobilisasi politik dengan metode aksi massa kembali menjadi tradisi perlawanan rakyat pasca terbukanya ruang demokrasi 1998. Bentuk mobilisasi massa lainnya, vergadering, merupakan bentuk mobilisasi massa yang lebih menekankan pada isian propaganda yang lebih maju. Vergadering, sebenarnya bukanlah hal baru dalam sejarah perlawanan rakyat. Pada awal berdirinya organisasi- organisasi (1908) vergadering telah menjadi metode mobilisasi massa yang ampuh untuk menunjukkan perlawanan rakyat sekaligus metode penyadaran yang tepat. Baru, ketika Orde Baru berkuasa segala bentuk mobilisasi massa (kecuali untuk kepentingan rejim), diberangus.
Selain dengan melakukan penyatuan mobilisasi-mobilisasi massa, untuk menjawab problem darurat rakyat hari ini, seperti PHK massal, pengangguran, maka dibutuhkan wadah-wadah yang menampung keresahan rakyat tersebut. Ia menjadi alat penangkap massa yang masih resah dan belum terlibat dalam perlawanan. Wadah tersebut adalah Posko-posko rakyat yang berdiri tidak hanya di pabrik-pabrik, namun juga di perkampungan dan kampus-kampus. Posko-posko inilah yang kemudian menjadi embrio persatuan, yakni wadah persatuan nasional. Oleh karena itu, kami dari Persatuan Politik Rakyat Miskin, menyerukan untuk:
1. Kepada seluruh rakyat untuk bergabung dalam Vergadering serentak nasional pada 5 April 2009 dan aksi massa 1 Mei 2009, lawan Krisis dan pemilu elit 2009!
2. Kepada seluruh kelas pekerja: bangun Posko Perjuangan Buruh dan memimpin persatuan berbagai sektor rakyat lainnya (Tani, Kaum Miskin Kota, Mahasiswa dan sektor rakyat lain).
3. Kepada seluruh rakyat: Datangi Posko-posko perlawanan rakyat yang telah berdiri (Posko Perjuangan Buruh, Posko Persatuan Perjuangan Rakyat dan Posko-Posko perlawanan lain), bergabung untuk lawan PHK, Penggusuran sebagai dampak krisis.
4. Kepada seluruh rakyat dan gerakan, Bangun front persatuan, lawan Pemilu elit 2009.
5. Kepada seluruh rakyat dan gerakan: gantikan Pemerintahan SBY-JK, maupun pemerintahan hasil Pemilu 2009 dengan Pemerintahan Rakyat Miskin, dengan program utama: (1) Membangun industrialisasi nasional, (2) Memusatkan pembiayaan dalam negri untuk pembangunan industrialisasi nasional, yakni: (a) Hapuskan Utang Luar Negeri dan penarikan kembali obligasi rekapitalisasi perbankan; (b) Nasionalisasi Industri Energi dan Pertambangan Asing; (c) Nasionalisasi Industri Perbankan; (d) Tangkap, Adili dan Sita Harta Koruptor; (e) Pajak Progresif untuk individu-individu berpenghasilan tinggi; (f) Pengenaan pajak dan royalti untuk transaksi-transaksi spekulatif.
PEMILU ELIT 2009 BUKAN JALAN KELUAR KRISIS!
AYO RAKYAT BANGUN FRONT PERSATUAN NASIONAL,
LAWAN PEMILU ELIT 2009
DAN
BANGUN PEMERINTAHAN PERSATUAN RAKYAT MISKIN!
Saturday, March 21, 2009
BADAI KRISIS YANG MENGHANCURKAN POTENSI PEREMPUAN
“Krisis hari ini sudah menghancurkan kehidupan mayoritas rakyat miskin dunia, terutama kaum perempuan dan anak muda. Dampak utama krisis kapitalisme bagi perempuan dan kaum muda kini adalah, semakin minimnya lapangan kerja, semakin rendahnya daya beli, angka kemiskinan yang terus meroket, bertambahnya angka kematian ibu dan jutaan lagi anak muda harus bersiap kehilangan masa depannya.”
Perempuan dan Anak Muda: Korban Utama Krisis
Kapitalisme dengan wajah pasar bebasnya, sudah gagal. “Trickle Down Effect” yang katanya bisa mensejahterakan rakyat, ternyata bohong. Sebaliknya, krisis selalu saja menjadi mimpi buruk bagi Kapitalisme dan menghadirkan bencana bagi rakyat dunia. Kehancuran Kapitalisme saat ini, disebabkan oleh kredit macet yang dialami oleh berbagai Bank –Bank di Amerika Serikat dan Eropa Barat. Kredit macet itu sendiri adalah dampak dari pinjaman Bank- Bank hipotek pada nasabah di bawah standar dan sering disebut dengan istilah Subprim Mortgage. Ketika para nasabah tak sanggup pagi membayar pinjamannya, maka kredit macet tak terhindarkan lagi dan Bank-Bank pun lantas merugi, bahkan terpaksa dilikuidasi. Krisis kali ini, tak ayal lagi menjadi krisis terparah pasca Great Depression tahun 1930. Para Kapitalis keuangan akhirnya menanggung akibat dari kerakusannya sendiri, yang selama ini terus mengeruk untung dengan berspekulasi di pasar saham. Menanamkan modalnya di pasar keuangan, bagi para pemilik modal, jauh lebih menguntungkan dari pada menanamkannya di sektor riil.
Beberapa perusahaan-perusahaan besar dunia mulai bangkrut dan tidak tertolong lagi, yang terbaru adalah ambruknya perusahaan Software terbesar di Inggris, Autonomi . Sementara, Presiden AS, Obama terpaksa memberikan subsidi bagi pengangguran di AS (saat ini penganggurn AS mencapai 10,2 juta orang dan merupakan jumlah pengangguran tertinggi selama 10 tahun terakhir), untuk mempertahankan daya beli. Tentu saja, kebijakan Presiden Kulit Hitam pertama AS ini tidak bakal berlangsung lama, karena Kapitalisme sendiri tidak mungkin sanggup secara terus menerus memberi subsidi bagi para pengangguran. Pengangguran, dalam sistem kapitalisme, bahkan diakui oleh ekonom Kapitalisme, JM.Keynes, sebagai kenyataan yang tak terhindarkan, karena itu membutuhkan bantuan Negara untuk mengatasinya . Akhirnya, tiada jalan lain bagi Negara-negara imperialis untuk terus menghisap Negara dunia ke tiga, agar ia sanggup bertahan hidup.
Di sisi lain, rakyat miskin dunia terpaksa menanggung beban dari krisis yang dihasilkan oleh para tuan pemilik modal. Para pemilik modal mereguk untung, sementara jutaan rakyat misin dunia mendapat imbasnya. Berdasarkan data ILO, tingkat pengangguran pada tahun 2008 lebih banyak jika dibandingkan tahun 2007 dan gara-gara krisis, di tahun 2009, pengangguran massal dunia diprediksi akan terus memuncak . Dalam kasus ini, jumlah perempuan yang menjadi pengangguran pada tahun 2008, meningkat menjadi 6,38%. Angka tersebut lebih banyak 5,8% jika dibandingkan dengan lelaki. Terlebih lagi dengan kaum muda, yang angka penganggurannya bertambah sekitar 0,4% di tahun yang sama. Makanya, tidak perlu heran jika setelah selesai kuliah, banyak anak muda semakin susah mencari pekerjaan dan terpaksa menganggur. ILO bahkan mencatat kalau anak muda lebih memiliki sedikit kesempatan kerja dan Negara Asia yang mayoritas adalah Negara dunia ke tiga, mengalami peningkatan pengangguran yang lebih tinggi yakni 7,2 juta orang atau meningkat sebanyak 5,1% dengan komposisi terbesar adalah perempuan. Selain itu, krisis sudah membuat banyak orang mengalami depresi. Terlihat dari tingginya angka bunuh diri di berbagai Negara, karena kehilangan pekerjaan, kondisi ekonomi keluarga yang hancur dan masa depan yang makin terhempas. Pemerintah Negara Korea Selatan semisal, terpaksa menutup akses menuju rel kereta api untuk mencegah kasus bunuh diri yang kian marak. Tercatat, Korea Selatan dan Jepang merupakan Negara dengan tingkat rata-rata bunuh diri tertinggi yakni 24.8 and 24 per 100.000 orang, diikuti Belgia dengan angka 21.3 dan Finlandia pada angka 20.35. Sementara, Amerika Serikat di angka 11.1 . Fenomena- fenomena tersebut cukup memberi gambaran jelas betapa krisis telah menghancurkan segala sendi kehidupan. Pastinya, mayoritas Negara yang paling kena dampak krisis adalah Negara- Negara dunia ke tiga, yang selama ini dijadikan sumber bahan mentah oleh Negara-Negara kapitalis. Selain juga dimanfaatkan sebagai sumber tenaga kerja yang murah, pasar yang menyerap barang produksi. Semua itu, demi keuntungan para pemilik modal.
Hancurnya potensi perempuan dan kaum muda akibat krisis kapitalisme, dijawab dengan solusi yang sudah usang dan kuno, yakni campur tangan Negara dengan memberi dana talangan pada para pemodal (dana yang sebenarnya berasal dari uang rakyat) dan Negara dunia ke tiga didorong untuk terus bersandar pada kebijakan Neo Liberalisme. Meski kebijakan neo liberalisme sebenarnya sudah nggak sanggup lagi mengatasi krisis, namun penguasa di negeri-negeri dunia ke tiga tetap melaksanakannya sebagai wujud nyata dari keberpihakan mereka pada sistem kapitalisme. Di Negara Indonesia sendiri, SBY-JK terus berupaya untuk menerapkan kebijakan Neo Liberalisme dalam bentuk pengesahan UU BHP, PB 4 Menteri, Perda-perda Tibum, mengandalkan utang luar negeri dan privatisasi-privatisasi (penjualan asset Negara). Faktanya, kebijakan neo liberalisme itu tidak berhasil mengeluarkan rakyat Indonesia dari krisis, tapi sebaliknya, malah semakin mematikan tenaga produktif rakyat Indonesia, terutama perempuan. Di sisi lain, tidak ada kebijakan untuk meningkatkan tenaga produktif perempuan. Seperti pelayanan kesehatan reproduksi yang memadai dan gratis, kebijakan untuk menurunkan angka buta huruf perempuan, atau melibatkan massa perempuan dalam pengambilan kebijakan Negara.
Agar bisa keluar dari kubangan krisis, sebenarnya ada beberapa alternatif lain, yakni pembangunan industri nasional. Tanpa industrialisasi nasional, mustahil bakal terbuka lapangan kerja. Tidak seperti yang dilakukan pemerintah di Negara-negara dunia ke tiga pro imperialis selama ini, yakni membuka seluas-luasnya investasi modal asing di dalam negeri tanpa batas. Akibatnya, hampir seluruh kekayaan alam dikuasai asing dan tentu saja hanya untuk kepentingan pemilik modal, bukan kepentingan rakyat.
Keluar dari Krisis: Ayo Belajar dari Amerika Latin
Negara-negara Amerika Latin yang menolak resep neo liberalisme terbukti sanggup mengatasi krisis yang mengancam keberlangsungan ekonomi di hampir seluruh dunia. Dalam situasi krisis, cukup mengejutkan ketika angka pengangguran di Venezuela justru berkurang dan sekaligus menunjukkan ke dunia kalau Kapitalisme sebagai biang krisis sudah gagal memulihkan keadaan. Tercatat, tingkat pengangguran di Venezuela pada bulan Januari 2009 cuma mencapai 9.5% . Angka ini menunjukkan jumlah pengangguran yang jauh lebih rendah, jika dibandingkan pada awal tahun 2008, meski jumlah pengangguran itu lebih banyak dari tingkat pengangguran bulan Desemer 2008. Tidak hanya itu, Venezuela juga sanggup mengontrol laju inflasi. Hal itu ditunjukkan dengan tingkat inflasi di bulan Februari yang menurun menjadi 1.3% dari 2.3% pada bulan Januari 2009.
Tingkat rata-rata pengangguran bulan januari 2009 itu, jauh lebih rendah 16,6% jika dibandingkan dengan tingkat pengangguran pada bulan Januari 1999. Keberhasilan Venezuela menekan angka pengangguran, tidak lepas dari kebijakan Presiden Hugo Chavez yang mengambil alih industri minyak pada awal ia berkuasa sampai tahun 2003 lalu. Kini, Venezuela bahkan sedang berusaha menekan laju inflasi hingga 15% dan berencana mempertahankan program sosialnya, yakni memberikan stimulus kepada usaha kecil dan menengah serta investasi di bidang infrastruktur dan sektor agrikultur. Semua kebijakan itu diarahkan untuk membuka lapangan kerja seluas-luasnya bagi rakyat.
Sementara, untuk meningkatkan kapasitas perempuan agar menjadi mandiri dan merdeka, Venezuela mendirikan berbagai organisasi perempuan yang berfungsi untuk meningkatkan partisipasi politik perempuan. Artinya, Venezuela tidak hanya menerapkan kebijakan ekonomi anti neo liberal supaya rakyatnya sejahtera (sehingga perempuan juga sejahtera), tapi juga mendorong partisipasi perempuan. Institute Meridenian perempuan dan keluarga misalnya, yang didirikan untuk mencegah dan mengurangi kekerasan terhadap perempuan dalam keluarga, memberi penyadaran kesetaraan gender. Ada pula beberapa organisasi perempuan seperti Madres del Barrio (Mothers of the Slum), Mision Amas de Casa (Mission House Wife), and BANMUJER (the Women's bank), yang semuanya menekankan partisipasi penuh perempuan. Partisipasi penuh inilah yang menjadi poin dalam membangun potensi perempuan, sekaligus perwujudan konkrit dari Sosialisme Abad 21. Dengan partisipasi penuh perempuan, maka tidak mustahil tenaga produktif perempuan bakal semakin maju, selain dengan membangun industrialisasi nasional sebagai syarat terciptanya kesejahteraan rakyat, terutama perempuan. Sebab, tidak mungkin terwujud pembebasan perempuan di tengah kemiskinan. Makanya, sudah saatnya, kita belajar dari Amerika Latin, yang dengan berani melawan Kapitalisme, seperti yang mereka deklarasikan dalam Forum Sosialis Dunia ke 8 baru-baru ini.
“Bukan kami yang akan membayar dampak dari krisis, tapi mereka: sang Tuan Modal Besar”. Itulah tema pertemuan Forum Sosial Dunia di Belem, Amazonia, Brazil, sekaligus menegaskan sikap Negara-negara Amerika Latin pada Kapitalisme yang sedang akut . Secara berani, Negara-negara Amerika Latin itu menyuarakan sikap bersama melawan Kapitalisme dan menyodorkan Sosialisme abad 21 sebagai sistem baru, dengan program anti Neo Liberal, termasuk menasionalisasi semua sektor ekonomi dan reformasi konstitusional demokratik. Lebih rinci lagi, forum itu sudah membuat beberapa jalan keluar krisis, seperti: (1) Nasionalisasi sektor Perbankan tanpa kompensasi, di bawah control rakyat, (2) Pengurangan jam kerja tanpa pemotongan upah, (3) Kedaulatan pangan dan energi, (4) Hentikan perang dan cabut pasukan militer dari daerah perang, (5) Kedaulatan dan otonomi atas Hak Menentukan Pilihan Pribadi, (6) Jaminan Hak atas Tanah, teritori, pekerjaan, pendidikan dan kesehatan untuk semua, (7) Demokratiskan akses atas komunikasi dan pengetahuan.
Belajar dari Amerika Latin, memang Kapitalisme itu sudah usang dan tidak cocok lagi untuk diterapkan. Apa lagi, Kapitalisme hanya membuat rakyat semakin miskin. Merubah sistem ekonomi Kapitalisme dan mulai membangun kemandirian rakyat lewat program industrialisasi nasional, sekaligus dengan program pembiayaannya menjadi agenda utama. Perubahan Kapitalisme ini, harus diletakkan pada perjuangan politik dengan alat perjuangan yang mandiri pula. Makanya, pembangunan organisasi perempuan sebagai alat perjuangan yang mandiri memiliki makna penting. Dengan pelibatan seluruh massa perempuan dalam mengambil keputusan organisasi. Wadah ini, sekaligus berfungsi meningkatkan partisipasi politik perempuan, terutama perempuan muda, sebagai tenaga penggerak utama perubahan.
Perempuan dan Anak Muda: Korban Utama Krisis
Kapitalisme dengan wajah pasar bebasnya, sudah gagal. “Trickle Down Effect” yang katanya bisa mensejahterakan rakyat, ternyata bohong. Sebaliknya, krisis selalu saja menjadi mimpi buruk bagi Kapitalisme dan menghadirkan bencana bagi rakyat dunia. Kehancuran Kapitalisme saat ini, disebabkan oleh kredit macet yang dialami oleh berbagai Bank –Bank di Amerika Serikat dan Eropa Barat. Kredit macet itu sendiri adalah dampak dari pinjaman Bank- Bank hipotek pada nasabah di bawah standar dan sering disebut dengan istilah Subprim Mortgage. Ketika para nasabah tak sanggup pagi membayar pinjamannya, maka kredit macet tak terhindarkan lagi dan Bank-Bank pun lantas merugi, bahkan terpaksa dilikuidasi. Krisis kali ini, tak ayal lagi menjadi krisis terparah pasca Great Depression tahun 1930. Para Kapitalis keuangan akhirnya menanggung akibat dari kerakusannya sendiri, yang selama ini terus mengeruk untung dengan berspekulasi di pasar saham. Menanamkan modalnya di pasar keuangan, bagi para pemilik modal, jauh lebih menguntungkan dari pada menanamkannya di sektor riil.
Beberapa perusahaan-perusahaan besar dunia mulai bangkrut dan tidak tertolong lagi, yang terbaru adalah ambruknya perusahaan Software terbesar di Inggris, Autonomi . Sementara, Presiden AS, Obama terpaksa memberikan subsidi bagi pengangguran di AS (saat ini penganggurn AS mencapai 10,2 juta orang dan merupakan jumlah pengangguran tertinggi selama 10 tahun terakhir), untuk mempertahankan daya beli. Tentu saja, kebijakan Presiden Kulit Hitam pertama AS ini tidak bakal berlangsung lama, karena Kapitalisme sendiri tidak mungkin sanggup secara terus menerus memberi subsidi bagi para pengangguran. Pengangguran, dalam sistem kapitalisme, bahkan diakui oleh ekonom Kapitalisme, JM.Keynes, sebagai kenyataan yang tak terhindarkan, karena itu membutuhkan bantuan Negara untuk mengatasinya . Akhirnya, tiada jalan lain bagi Negara-negara imperialis untuk terus menghisap Negara dunia ke tiga, agar ia sanggup bertahan hidup.
Di sisi lain, rakyat miskin dunia terpaksa menanggung beban dari krisis yang dihasilkan oleh para tuan pemilik modal. Para pemilik modal mereguk untung, sementara jutaan rakyat misin dunia mendapat imbasnya. Berdasarkan data ILO, tingkat pengangguran pada tahun 2008 lebih banyak jika dibandingkan tahun 2007 dan gara-gara krisis, di tahun 2009, pengangguran massal dunia diprediksi akan terus memuncak . Dalam kasus ini, jumlah perempuan yang menjadi pengangguran pada tahun 2008, meningkat menjadi 6,38%. Angka tersebut lebih banyak 5,8% jika dibandingkan dengan lelaki. Terlebih lagi dengan kaum muda, yang angka penganggurannya bertambah sekitar 0,4% di tahun yang sama. Makanya, tidak perlu heran jika setelah selesai kuliah, banyak anak muda semakin susah mencari pekerjaan dan terpaksa menganggur. ILO bahkan mencatat kalau anak muda lebih memiliki sedikit kesempatan kerja dan Negara Asia yang mayoritas adalah Negara dunia ke tiga, mengalami peningkatan pengangguran yang lebih tinggi yakni 7,2 juta orang atau meningkat sebanyak 5,1% dengan komposisi terbesar adalah perempuan. Selain itu, krisis sudah membuat banyak orang mengalami depresi. Terlihat dari tingginya angka bunuh diri di berbagai Negara, karena kehilangan pekerjaan, kondisi ekonomi keluarga yang hancur dan masa depan yang makin terhempas. Pemerintah Negara Korea Selatan semisal, terpaksa menutup akses menuju rel kereta api untuk mencegah kasus bunuh diri yang kian marak. Tercatat, Korea Selatan dan Jepang merupakan Negara dengan tingkat rata-rata bunuh diri tertinggi yakni 24.8 and 24 per 100.000 orang, diikuti Belgia dengan angka 21.3 dan Finlandia pada angka 20.35. Sementara, Amerika Serikat di angka 11.1 . Fenomena- fenomena tersebut cukup memberi gambaran jelas betapa krisis telah menghancurkan segala sendi kehidupan. Pastinya, mayoritas Negara yang paling kena dampak krisis adalah Negara- Negara dunia ke tiga, yang selama ini dijadikan sumber bahan mentah oleh Negara-Negara kapitalis. Selain juga dimanfaatkan sebagai sumber tenaga kerja yang murah, pasar yang menyerap barang produksi. Semua itu, demi keuntungan para pemilik modal.
Hancurnya potensi perempuan dan kaum muda akibat krisis kapitalisme, dijawab dengan solusi yang sudah usang dan kuno, yakni campur tangan Negara dengan memberi dana talangan pada para pemodal (dana yang sebenarnya berasal dari uang rakyat) dan Negara dunia ke tiga didorong untuk terus bersandar pada kebijakan Neo Liberalisme. Meski kebijakan neo liberalisme sebenarnya sudah nggak sanggup lagi mengatasi krisis, namun penguasa di negeri-negeri dunia ke tiga tetap melaksanakannya sebagai wujud nyata dari keberpihakan mereka pada sistem kapitalisme. Di Negara Indonesia sendiri, SBY-JK terus berupaya untuk menerapkan kebijakan Neo Liberalisme dalam bentuk pengesahan UU BHP, PB 4 Menteri, Perda-perda Tibum, mengandalkan utang luar negeri dan privatisasi-privatisasi (penjualan asset Negara). Faktanya, kebijakan neo liberalisme itu tidak berhasil mengeluarkan rakyat Indonesia dari krisis, tapi sebaliknya, malah semakin mematikan tenaga produktif rakyat Indonesia, terutama perempuan. Di sisi lain, tidak ada kebijakan untuk meningkatkan tenaga produktif perempuan. Seperti pelayanan kesehatan reproduksi yang memadai dan gratis, kebijakan untuk menurunkan angka buta huruf perempuan, atau melibatkan massa perempuan dalam pengambilan kebijakan Negara.
Agar bisa keluar dari kubangan krisis, sebenarnya ada beberapa alternatif lain, yakni pembangunan industri nasional. Tanpa industrialisasi nasional, mustahil bakal terbuka lapangan kerja. Tidak seperti yang dilakukan pemerintah di Negara-negara dunia ke tiga pro imperialis selama ini, yakni membuka seluas-luasnya investasi modal asing di dalam negeri tanpa batas. Akibatnya, hampir seluruh kekayaan alam dikuasai asing dan tentu saja hanya untuk kepentingan pemilik modal, bukan kepentingan rakyat.
Keluar dari Krisis: Ayo Belajar dari Amerika Latin
Negara-negara Amerika Latin yang menolak resep neo liberalisme terbukti sanggup mengatasi krisis yang mengancam keberlangsungan ekonomi di hampir seluruh dunia. Dalam situasi krisis, cukup mengejutkan ketika angka pengangguran di Venezuela justru berkurang dan sekaligus menunjukkan ke dunia kalau Kapitalisme sebagai biang krisis sudah gagal memulihkan keadaan. Tercatat, tingkat pengangguran di Venezuela pada bulan Januari 2009 cuma mencapai 9.5% . Angka ini menunjukkan jumlah pengangguran yang jauh lebih rendah, jika dibandingkan pada awal tahun 2008, meski jumlah pengangguran itu lebih banyak dari tingkat pengangguran bulan Desemer 2008. Tidak hanya itu, Venezuela juga sanggup mengontrol laju inflasi. Hal itu ditunjukkan dengan tingkat inflasi di bulan Februari yang menurun menjadi 1.3% dari 2.3% pada bulan Januari 2009.
Tingkat rata-rata pengangguran bulan januari 2009 itu, jauh lebih rendah 16,6% jika dibandingkan dengan tingkat pengangguran pada bulan Januari 1999. Keberhasilan Venezuela menekan angka pengangguran, tidak lepas dari kebijakan Presiden Hugo Chavez yang mengambil alih industri minyak pada awal ia berkuasa sampai tahun 2003 lalu. Kini, Venezuela bahkan sedang berusaha menekan laju inflasi hingga 15% dan berencana mempertahankan program sosialnya, yakni memberikan stimulus kepada usaha kecil dan menengah serta investasi di bidang infrastruktur dan sektor agrikultur. Semua kebijakan itu diarahkan untuk membuka lapangan kerja seluas-luasnya bagi rakyat.
Sementara, untuk meningkatkan kapasitas perempuan agar menjadi mandiri dan merdeka, Venezuela mendirikan berbagai organisasi perempuan yang berfungsi untuk meningkatkan partisipasi politik perempuan. Artinya, Venezuela tidak hanya menerapkan kebijakan ekonomi anti neo liberal supaya rakyatnya sejahtera (sehingga perempuan juga sejahtera), tapi juga mendorong partisipasi perempuan. Institute Meridenian perempuan dan keluarga misalnya, yang didirikan untuk mencegah dan mengurangi kekerasan terhadap perempuan dalam keluarga, memberi penyadaran kesetaraan gender. Ada pula beberapa organisasi perempuan seperti Madres del Barrio (Mothers of the Slum), Mision Amas de Casa (Mission House Wife), and BANMUJER (the Women's bank), yang semuanya menekankan partisipasi penuh perempuan. Partisipasi penuh inilah yang menjadi poin dalam membangun potensi perempuan, sekaligus perwujudan konkrit dari Sosialisme Abad 21. Dengan partisipasi penuh perempuan, maka tidak mustahil tenaga produktif perempuan bakal semakin maju, selain dengan membangun industrialisasi nasional sebagai syarat terciptanya kesejahteraan rakyat, terutama perempuan. Sebab, tidak mungkin terwujud pembebasan perempuan di tengah kemiskinan. Makanya, sudah saatnya, kita belajar dari Amerika Latin, yang dengan berani melawan Kapitalisme, seperti yang mereka deklarasikan dalam Forum Sosialis Dunia ke 8 baru-baru ini.
“Bukan kami yang akan membayar dampak dari krisis, tapi mereka: sang Tuan Modal Besar”. Itulah tema pertemuan Forum Sosial Dunia di Belem, Amazonia, Brazil, sekaligus menegaskan sikap Negara-negara Amerika Latin pada Kapitalisme yang sedang akut . Secara berani, Negara-negara Amerika Latin itu menyuarakan sikap bersama melawan Kapitalisme dan menyodorkan Sosialisme abad 21 sebagai sistem baru, dengan program anti Neo Liberal, termasuk menasionalisasi semua sektor ekonomi dan reformasi konstitusional demokratik. Lebih rinci lagi, forum itu sudah membuat beberapa jalan keluar krisis, seperti: (1) Nasionalisasi sektor Perbankan tanpa kompensasi, di bawah control rakyat, (2) Pengurangan jam kerja tanpa pemotongan upah, (3) Kedaulatan pangan dan energi, (4) Hentikan perang dan cabut pasukan militer dari daerah perang, (5) Kedaulatan dan otonomi atas Hak Menentukan Pilihan Pribadi, (6) Jaminan Hak atas Tanah, teritori, pekerjaan, pendidikan dan kesehatan untuk semua, (7) Demokratiskan akses atas komunikasi dan pengetahuan.
Belajar dari Amerika Latin, memang Kapitalisme itu sudah usang dan tidak cocok lagi untuk diterapkan. Apa lagi, Kapitalisme hanya membuat rakyat semakin miskin. Merubah sistem ekonomi Kapitalisme dan mulai membangun kemandirian rakyat lewat program industrialisasi nasional, sekaligus dengan program pembiayaannya menjadi agenda utama. Perubahan Kapitalisme ini, harus diletakkan pada perjuangan politik dengan alat perjuangan yang mandiri pula. Makanya, pembangunan organisasi perempuan sebagai alat perjuangan yang mandiri memiliki makna penting. Dengan pelibatan seluruh massa perempuan dalam mengambil keputusan organisasi. Wadah ini, sekaligus berfungsi meningkatkan partisipasi politik perempuan, terutama perempuan muda, sebagai tenaga penggerak utama perubahan.
Subscribe to:
Posts (Atom)
