Telah Lahir Pemerintahan Baru Agen Neoliberalisme, Lawan dengan Membangun Persatuan Gerakan Rakyat Anti Kooperasi dan Anti Kooptasi

Pilpres sudah usai dan hasil melalui quick count menunjukkan pasangan SBY-Budiono sebagai pemenang. Akhirnya, setelah menghabiskan dana yang cukup besar, Pemilu 2009 kembali menghasilkan pemerintahan agen Neolib, yang tentu saja patuh pada tuan modal besar. Maka rakyatpun selama 5 tahun ke depan, sekali lagi harus menelan pil pahit; pengkhianatan dari kaum elit borjuasi.

Pasangan SBY-Budiono bukanlah pemain lama sebagai agen Neoliberal. Beberapa kebijakan yang pro terhadap modal asing tidak lepas dari peran mereka berdua. SBY, selama 5 tahun berkuasa sudah membuktikan dirinya sebagai anak baik dari pemodal asing dengan menggulirkan berbagai kebijakan Neo liberal, yakni kebijakan yang berpihak pada kepentingan asing. Disahkannya UU Penanaman Modal Asing No 25 tahun 2007, menjadi prestasi dari pemerintahan SBY, demikian pula dalam melanggengkan politik upah murah dengan dikeluarkannya PB 4 Menteri dan masih dilegalkannya out sourcing, status kontrak dalam UUK tahun 2003, disahkannya UU BHP yang berakibat pada makin mahalnya pendidikan, penggusuran yang menimbulkan korban nyawa melalui arogansi satpol PP dan lain sebagainya. Semua itu menjadi catatan penting bagi kita semua bahwa SBY, sama halnyya dengan elit politik lainnya, merupakan anak baik bagi pemodal asing. Tentu saja pemodal asing menginginkan ruang yang luas bagi masuknya modal asing melalui kebijakan-kebijakan ekonomi politik, seperti pembangunan proyek-proyek besar yang didanai oleh utang luar negeri, maupun penjualan aset dalam negeri. Faktanya, sudah 90% kekayaan minyak kita dieksploitasi oleh perusahaan-perusahaan asing. Dengan terus dilanggengkannya kekuasaan di tangan para calo pemodal asing maka kekayaan Indonesia bisa terus terhisap tanpa sedikitpun rakyat Indonesia mampu menikmatinya.

Sementara itu sang wakil presiden, Budiono, tak diragukan lagi merupakan agen Neo liberal yang patuh pada pemodal asing. Budiono dikenal sebagai seorang ekonom, ia pernah menjabat sebagai Direktur Bank Indonesia, Menteri/Kepala Bappenas, Menteri Keuangan, Menko Perekonomian, Gubernur BI, dan sekarang sebagai Wakil Presiden RI untuk periode 2009-2014. Berbagai kebijakan ekonomi yang merugikan rakyat berjalan dengan mulus di tangannya. Salah satu contoh konkritnya adalah ketika dinaikkannya harga BBM hingga 126%, Budiono memegang jabatan sebagai Menko Perekonomian. Perannya dalam menggelontorkan kebijakan kenaikan harga BBM waktu itu tidak bisa diabaikan begitu saja. Ketika menjabat sebagai Menko Perekonomian ini pulalah, ia mengeluarkan kebijakan Privatisasi & Divestasi. Hasilnya 13 BUMN dijual dan obligor BLBI diberi status ‘Release & Discharge’ (Dibebaskan dari aspek hukum). Tidak hanya itu, di masa Boediono menjabat menteri keuangan, UU Keuangan Negara No 17/2003 dikeluarkan. Undang-undang tersebut memberikan kewenangan luar biasa kepada Menteri Keuangan dan mengurangi peranan “perencanaan”, sesuai model ekonomi Neoliberal.


Sebelumnya, pada tahun 1996-1998 Boediono menjabat sebagai Direktur 1 Bank Indonesia (BI) Urusan Analisa Kredit. Pada 1997-1998, ia turut berperan besar dalam mengucurkan dana BLBI sebesar Rp 400 triliun (untuk bank swasta Rp 144,8 triliun & bank pemerintah Rp 267 triliun). Di masa pemerintahan BJ Habibie, Boediono (Kepala Bappenas) menyepakati Dana Rekap Perbankan Rp 600 triliyun. Akibatnya, rakyat Indonesia terpaksa menanggung utang sebesar Rp 80 triliun setiap tahun di APBN hingga tahun 2032. Di Tahun 2001-2004, Boediono (Menkeu), mengeluarkan kebijakan Privatisasi & Divestasi. Akibatnya 13 BUMN, yang merupakan aset strategis, dijual dan obligor BLBI diberi status ‘Release & Discharge’ (Dibebaskan dari sspek hukum). Hingga saat ini Boediono masih menjabat sebagai IMF Board of Governors dan berdasarkan pesanan Bank Dunia. Di era Boediono menjabat Menko Ekuin,yang kemudian digantikan Sri Mulyani, utang pemerintah sudah mencapai level tertinggi, yakni 149,67 miliar dolar AS per Desember 2008.

Dengan demikian, tidak heran jika Budiono mendapat restu dari negara-negara kapitalis besar. “Mari jadilah terus anak baik dan patuh bagi kami, dan nantinya akan kau dapat trickle down effect bagi mu”

Bukan Pemerintahan Agen Neolib SBY-Budiono, Bukan Para Elit Politik tapi Persatuan Gerakan Rakyat.

Tak perlu diragukan, bahwa SBY bersama Budiono akan kembali lagi menjadi anak yang baik dan patuh di hadapan para pemodal asing. Sementara elit-elit politik lainnya, baik Jusuf kala, Megawati maupun Prabowo yang kemarin ikut bertarung dalam pemilihan presiden lalu, meski mengaku sebagai anti neo liberal namun keberadaan mereka di masa lalu, ketika Neo liberalisme masuk dengan bebasnya di Indonesia membuktikan siapa mereka. Tidak ada peran mereka dalam melawan ekonomi neo liberal selain beretorika demi mendapat simpati rakyat. Pada faktanya, retorika tidak akan pernah cukup untuk menebus dosa masa lalu mereka, termasuk dosa pelanggaran HAM terhadap para aktivis yang terbunuh, maupun kebijakan pro neo liberal yang pernah mereka terapkan ketika berkuasa.

Oleh karena itu, rakyat mesti sadar, sesadar-sadarnya bahwa ekspektasi akan perubahan tidak lagi selayaknya disandarkan pada para elit politik yang penuh retorika namun palsu itu. Sejatinya pemerintahan agen neo liberal yang kini berkuasa dan elit politik lainnya adalah musuh-musuh rakyat yang harus dilawan. Tentu saja dengan pembangunan persatuan gerakan rakyat yang mandiri. Persatuan gerakan rakyat yang tidak terkooptasi oleh kekuatan musuh rakyat, yakni Persatuan Gerakan Rakyat Anti Kooperasi dan Kooptasi sebagai alternative bagi rakyat.

Persatuan gerakan rakyat anti kooperasi dan kooptasi ini berlandaskan pada situasi obyektif rakyat hari ini yang menuju pada kesadaran anti elit. Kesadaran anti elit ini tampak dari makin banyak dan beragamnya perlawanan rakyat di berbagai daerah dengan sasaran perlawanan ke kantor-kantor pemerintahan terkecil hingga istana negara sebagai symbol kekuasaan. Selain itu, tingkat golput yang tinggi turut mencerminkan ketidakpercayaan rakyat pada elit. Ketidak percayaan pada elit inilah yang harus diwadahi dalam alat persatuan agar semakin mandiri dan menjadi kekuatan yang maksimal guna melakukan perlawanan pada neoliberal beserta antek-anteknya. Taktik Anti Kooperasi dan Kooptasi ini sendiri tidak semata untuk menjauhkan pengaruh elit yang bisa merusak gerakan rakyat tapi pada fakta obyektif bahwa hari ini tidak terdapat satupun elit borjuasi yang progresif untuk dilibatkan dalam persatuan taktis melawan kekuatan neo liberal dan justru bisa merugikan gerakan rakyat. Maka, penting bagi persatuan gerakan rakyat untuk merebut panggung politik nasional dari elit politik borjuasi nasional sehingga ekspresi perlawanan rakyat mampu meluas dan diterima oleh seluruh rakyat, baik melalui metode mobilisasi aksi massa menuntut maupun vergadering atau rapat akbar. Persatuan Gerakan Rakyat Anti Kooperasi dan Kooptasi ini nantinya akan menjadi embrio dari pemerintahan persatuan rakyat miskin yang dipimpin oleh kelas buruh.