Membangun Gerakan Perempuan Anti Neoliberalisme

Neo liberalisme, tiba-tiba saja menjadi bahan perbincangan di berbagai media massa. Para capres/cawapres kemudian saling tuding satu sama lain sebagai bagian dari ekonomi Neo liberalisme tanpa penjelasan yang utuh mengenai Neo liberalisme itu sendiri. Hanya penjelasan bahwa Neo liberalisme telah mengakibatkan kemiskinan, atau yang mengusung pasar bebas, seakan Neo Liberalisme terpisah dari sistem kapitalisme itu sendiri. Padahal Neo liberalisme merupakan bagian dari Kapitalisme yang menindas. Perempuan, yang secara budaya ditempatkan sebagai mahkluk nomor dua menjadi korban langsung dari Neo liberalisme. Alhasil, penindasan ganda dirasakan oleh perempuan, baik oleh patriarki maupun Neo liberalisme yang merupakan wajah baru dari kapitalisme

Jejak Langkah Neo Liberalisme
Neo Liberalisme yang sebelumnya tidak pernah diungkit sebagai kejahatan ekonomi, kini secara gegap gempita diusung oleh capres/cawapres untuk mengambil simpati dari rakyat. Semua mengaku sebagai anti Neo liberalisme dan mendeklarasikan dirinya sebagai penganut ekonomi kerakyatan, padahal ketika paham ini dipraktekkan di Indonesia, tak satupun elit-elit politik yang berani menolaknya. Bahkan menjadi bagian dari aktor pendukung kebijakan Neo liberalisme.
Berawal dari Universitas Chichagodengan filsuf-ekonom nya, Friederich von Hayek dan muridnya, Milton Friedmanpaham neoliberalisme sebagai wajah baru kapitalisme mulai tersebar ke seluruh dunia. Neoliberalisme juga dikenal sebagai paham ekonomi neoliberal yang mengacu pada filosofi ekonomi-politik akhir-abad keduapuluhan. Secara spesifik, ekonomi Neo liberalisme merupakan kelanjutan dari liberalisme klasik yang dipengaruhi oleh teori perekonomian neoklasik yang mengurangi atau menolak penghambatan oleh pemerintah dalam ekonomi domestik. Selain itu, Paham ini memfokuskan pada pasar bebas dan perdagangan bebas, merobohkan hambatan untuk perdagangan internasional dan investasi agar semua negara bisa mendapatkan keuntungan dari meningkatkan standar hidup masyarakat atau rakyat sebuah negara dan modernisasi melalui peningkatan efisiensi perdagangan dan mengalirnya investasi. Faktanya, hanya pemilik modal besarlah yang bisa menikmati kesejahteraan sebagai dampak dari Neo Liberalisme.
Artinya, Neo liberalisme menghendaki tidak adanya batas dalam perdagangan internasional, dimana modal bisa mengalir ke seluruh Negara tanpa hambatan. Maka dibutuhkan berbagai kebijakan yang mendukung pasar bebas, agar dengan mudah modal asing masuk dan menguasai bahan baku, pasar dan tenaga kerja di berbagai negara termasuk negara dunia ke tiga. Indonesia menjadi salah satu negara yang menjanjikan bagi para pemodal asing karena kaya akan alam (bahan baku), dengan tenaga kerja yang melimpah dan murah, serta pasar luas yang bisa menyerap hasil produksi kapitalis. Kebijakan-kebijakan Neo liberalisme ditawarkan melalui lembaga-lembaga keuangan dunia seperti IMF, WTO, Bank dunia dll, melalui perjanjian-perjanjian ekonomi regional seperti AFTA. Bentuk kebijakan Neo liberalisme tersebut secara nyata bisa dilihat dari berbagai kebijakan seperti privatisasi, pengesahan UU Penanaman Modal Asing, pencabutan subsidi sosial, city without slum dan utang luar negeri. Semua merupakan satu paket kebijakan Neo liberalisme. Akan tetapi, sebagaimana paham ekonomi kapitalisme sebelumnya “Keynesian”, ketika krisis melanda maka campur tangan negara sangat dibutuhkan dalam bentuk talangan dana untuk menyelamatkan para pemilik modal yang bangkrut. Dalam hal ini, sama sekali tidak ada perubahan dari esensi kapitalisme, yakni campur tangan negara di saat krisis. Maka tidak heran, jika di negara-negara yang menjalankan paham Neo Liberalisme, juga memberikan paket bantuan bagi masyarakat seperti BLT, BOS dll. Bukan karena ingin meningkatkan taraf kehidupan masyarakat, tapi untuk meningkatkan daya beli masyarakat yang terlanjur jatuh, sehingga barang-barang hasil produksi mampu terserap oleh pasar. Namun, hal ini tidak akan mencegah krisis yang kini sedang melanda.
Dampak Ekonomi Neo liberal bagi Perempuan
Kebijakan Neo liberalisme yang diterapkan oleh setiap rejim yang berkuasa pasca orde lama di Indonesia telah melanggengkan feminisasi kemiskinan. Ungkapan “trickle down effect” tidak terbukti. Kemakmuran hanya menjadi milik pemodal, sementara jutaan rakyat lainnya terhempas dalam kemiskinan. Terlebih lagi kaum perempuan yang mesti membanting tulang dengan upah murah di balik tembok-tembok pabrik, di sawah-sawah yang tak lagi menjanjikan dan masih lagi harus terjebak dalam pekerjaan domestik tanpa bayar. Tenaganya diperas dan potensinya dihancurkan sedemikian rupa sehingga semakin matilah tenaga produktif kaum perempuan.

Kehancuran tenaga produktif kaum perempuan bisa dilihat dari masih tingginya angka buta huruf perempuan, tingginya angka kematian Ibu, tingginya angka perdagangan perempuan dan masih banyak lagi. Angka buta huruf perempuan misalnya telah mencapai 64% pada bulan April 2009 yang dua kali lebih tinggi dibanding lelaki, menunjukkan tingkat kebodohan yang tinggi akibat makin mahalnya pendidikan dan masih kuatnya budaya patriarki.Tidak ada pilihan bagi rakyat miskin untuk hidup lebih baik, terutama lagi tidak ada pilihan bagi perempuan miskin. Sehingga tidak heran ketika banyak terjadi penikahan di usia dini, banyaknya yang memilih sebagai TKI di negeri lain sebagai pembantu, maraknya perdagangan perempuan dan prostitusi, rendahnya pengetahuan akan kesehatan reproduksi seksual perempuan. Terus merembet bagaikan lingkaran setan. Terlebih lagi ketika krisis menerpa, tenaga produktif perempuan semakin hancur. PHK terjadi di mana-mana, pengangguran tak terhindarkan. Mengenai hal ini, ILO menegaskan bahwa pada tahun 2008 jumlah perempuan di negara dunia ke tiga, yang menjadi pengangguran meningkat menjadi 6,38%. Angka tersebut lebih banyak 5,8% dibandingkan lelaki.

Hancurnya potensi perempuan akibat kapitalisme dengan kebijkan Neo liberalnya yang kini masih terhimpit krisis ini dijawab dengan solusi yang sudah usang dan kuno, yakni campur tangan negara melalui dana talangan untuk para pemodal—dana yang sebenarnya berasal dari uang rakyat. Negara dunia ketiga didorong untuk terus bersandar pada kebijakan Neoliberalisme. Meski kebijakan itu sudah terbukti gagal mengatasi krisis, namun penguasa di negeri-negeri dunia ketiga tetap melaksanakannya sebagai wujud keberpihakan mereka pada sistem kapitalisme.
Di Indonesia, SBY-JK dan rejim yang berkuasa sebelumnya menerapkan kebijakan Neoliberalisme dalam bentuk pengesahan UU BHP, PB 4 Menteri, Perda-perda Tibum, mengandalkan utang luar negeri dan privatisasi-privatisasi (penjualan asset Negara). Faktanya, kebijakan semacam itu tidak berhasil mengeluarkan rakyat Indonesia dari krisis, tapi sebaliknya, malah semakin mematikan tenaga produktif rakyat Indonesia, terutama perempuan. Tidak ada kebijakan untuk meningkatkan tenaga produktif perempuan, seperti pelayanan kesehatan reproduksi yang memadai dan gratis, kebijakan untuk menurunkan angka buta huruf perempuan, atau lapangan pekerjaan produktif.

Dengan hancurnya tenaga produktif perempuan, maka partisipasi politik perempuan menjadi hal yang mustahil, kecuali bagi perempuan kelas menengah ke atas yang mampu mengakses informasi dan pengetahuan sehingga lebih memiliki kesempatan. Pertanyaan selanjutnya, masih mungkinkah Neo liberalisme memberi jawaban bagi pembebasan perempuan? Tentu saja tidak.
Agar bisa terbebas dari ketertindasannya, sebenarnya ada beberapa alternatif lain, yakni pembangunan industri nasional. Tanpa industrialisasi nasional, mustahil bakal terbuka lapangan kerja. Tidak bisa lagi mengandalkan jalan keluar seperti yang dilakukan pemerintah di negara-negara dunia ketiga pro imperialis selama ini, yakni, membuka seluas-luasnya eksploitasi modal asing di dalam negeri tanpa membangun sektor produktif.

Membangun Gerakan Perempuan Anti Neoliberal: Ayo Belajar dari Venezuela
Semua Capres/Cawapres boleh saja mengaku sebagai anti Neo liberalisme dengan beragam pembenarannya. Namun, khalayak tidak boleh lupa akan setiap kebijakan yang diterapkan oleh masing-masing Capres/Cawapres, dari penandatanganan perjanjian dengan IMF di akhir masa Orde Baru, penjualan kekayaan alam bangsa, kebijakan politik upah murah (PB 4 Menteri, UUK No.13), penggusuran sebagai bentuk kebijakan dari “city without slum”, dll. Kebijakan tersebut jelas merupakan implementasi dari paham Neo Liberalisme yang teramat merugikan rakyat, terutama perempuan.
Negara Amerika Latin, seperti Venezuela, yang menolak resep neoliberalisme terbukti sanggup mengatasi krisis yang mengancam keberlangsungan ekonomi di hampir seluruh dunia. Dalam situasi krisis, angka pengangguran justru berkurang di Venezuela. Tingkat pengangguran pada bulan Januari 2009 mencapai 9.5% . Angka ini jauh lebih rendah dibandingkan angka pada awal tahun 2008, meski angka itu pun lebih tinggi dari tingkat pengangguran bulan Desember 2008. Venezuela juga sanggup mengontrol laju inflasi. Hal itu ditunjukkan dengan tingkat inflasi di bulan Februari yang menurun menjadi 1.3% dari 2.3% pada bulan Januari 2009.
Tingkat rata-rata pengangguran bulan januari 2009 tersebut jauh lebih rendah 16,6% dibandingkan tingkat pengangguran pada bulan Januari 1999. Keberhasilan Venezuela menekan angka pengangguran, tidak lepas dari kebijakan pemerintah Hugo Chavez yang mengambil alih industri minyak di akhir tahun 2002 lalu. Kini, Venezuela bahkan sedang berusaha menekan laju inflasi hingga 15% dan berencana mempertahankan program sosialnya, yakni memberikan stimulus kepada usaha kecil dan menengah serta investasi di bidang infrastruktur dan sektor agrikultur. Semua kebijakan itu diarahkan untuk membuka lapangan kerja bagi rakyat.
Sementara untuk meningkatkan kapasitas perempuan agar menjadi mandiri dan merdeka, Venezuela mendirikan berbagai organisasi perempuan yang berfungsi untuk meningkatkan partisipasi politik perempuan. Artinya, Venezuela tidak hanya menerapkan kebijakan ekonomi anti neoliberal agar rakyat sejahtera (dan perempuan juga sejahtera), tapi juga mendorong partisipasi perempuan.
Institute Meridenian perempuan dan keluarga misalnya, didirikan untuk mencegah dan mengurangi kekerasan terhadap perempuan dalam keluarga, memberi penyadaran kesetaraan gender. Ada pula beberapa organisasi perempuan seperti Madres del Barrio (Mothers of the Slum), Mision Amas de Casa (Mission House Wife), and BANMUJER (the Women's Bank). Semuanya menekankan partisipasi penuh perempuan.
Partisipasi penuh sangat penting dalam membangun potensi perempuan. Partisipasi penuh perempuan dibutuhkan untuk memajukan tenaga produktif, termasuk dengan membangun industrialisi nasional sebagai syarat terciptanya kesejahteraan rakyat, terutama perempuan. Sebab, tidak mungkin terwujud pembebasan perempuan di tengah kemiskinan.
Sudah saatnya kita belajar dari Venezuela yang berani melawan Kapitalisme, yang mulai diikuti oleh banyak negara di Amerika Latin—seperti yang dideklarasikan dalam Forum Sosialis Dunia ke 8 baru-baru ini: “Bukan kami yang akan membayar dampak krisis, tapi mereka: sang Tuan Modal Besar”. Itulah tema pertemuan Forum Sosial Dunia di Belem, Amazonia, Brazil, sekaligus menegaskan sikap Negara-negara Amerika Latin terhadap Kapitalisme yang sedang akut.
Dengan berani, Negara-negara Amerika Latin menyuarakan sikap bersama melawan Kapitalisme dan menyodorkan Sosialisme abad 21 sebagai sistem baru, dengan program anti Neo Liberal, termasuk menasionalisasi semua sektor ekonomi dan reformasi konstitusional demokratik. Dengan lebih rinci, forum tersebut memberikan beberapa jalan keluar krisis, seperti: (1) Nasionalisasi sektor Perbankan tanpa kompensasi, di bawah kontrol rakyat, (2) Pengurangan jam kerja tanpa pemotongan upah, (3) Kedaulatan pangan dan energi, (4) Hentikan perang dan cabut pasukan militer dari daerah perang, (5) Kedaulatan dan otonomi atas Hak Menentukan Pilihan Pribadi, (6) Jaminan Hak atas Tanah, teritori, pekerjaan, pendidikan dan kesehatan untuk semua, (7) Demokratiskan akses atas komunikasi dan pengetahuan.
Belajar dari Amerika Latin maka semakin terang bahwa Kapitalisme memang sudah usang dan harus ditinggalkan, menggantinya dengan suatu sistem ekonomi politik yang adil dan setara; membangun kemandirian rakyat melalui program industrialisasi nasional. Perubahan kapitalisme ini hanya bisa dilakukan dengan perjuangan politik melalui alat perjuangan yang mandiri pula. Oleh karena itu, pembangunan organisasi perempuan sebagai alat perjuangan yang mandiri memiliki makna penting. Dengan pelibatan seluruh massa perempuan dalam mengambil keputusan organisasi, wadah ini sekaligus berfungsi untuk meningkatkan partisipasi politik perempuan, terutama perempuan muda, sebagai tenaga penggerak utama perubahan.***