PEMILU 2009 BUKAN JALAN KELUAR KRISIS, AYO RAKYAT BANGUN PERSATUAN NASIONAL!

Pemilihan Umum telah menipu kita, seluruh rakyat dipaksa gembira
Hak demokrasi dikantongi, hidup rakyat menderita
Semua wakil rakyat tidak bisa dipercaya, ujung-ujungnya Cuma duitnya
Di bawah undang-undang warisan Belanda, jangan contreng ayo gagalkan saja!


KRISIS: AWAS BAHAYA PHK & PENGANGGURAN!
Hingga detik ini, Kapitalisme masih bergulat dengan krisis yang menghantamnya dan terus berupaya selamat dari bahaya yang mengancam. Namun, krisis tak bisa lagi ditolak, gelombang PHK dan meningkatnya jumlah pengangguran tak terhindarkan. Dunia mencatat, gelombang PHK bakal mencapai puncaknya di pertengahan 2009. Di Amerika Serikat sendiri, tingkat pengangguran bertambah hingga 8,1% dan merupakan angka tertinggi dalam seperempat abad terakhir . Setelah menduduki gedung putih selama 54 hari, Obama dinyatakan gagal atasi krisis. Kecaman mulai bergulir dari berbagai kalangan. Obat krisis seperti balliout atau talangan dana bagi pemilik modal yang sedang ambruk serta pemungutan pajak yang lebih rendah pada rakyat miskin sehingga tetap memiliki daya beli, telah gagal . Padahal sekitar 750 miliar $US, yang diambil dari uang rakyat, sudah dianggarkan untuk memperbaiki sistem financial . Ironisnya, talangan dana yang berasal dari uang rakyat itu lebih banyak dimanfaatkan untuk kemewahan para eksekutif Amerika Serikat. Ambil saja contoh dari gaji yang diberikan oleh Bank of the Ozarks di Arkansas kepada asisten pribadinya yang mencapai 43.400 dollar AS atau Rp 520 juta untuk mengkoordinasi sebuah acara amal di rumah George Gleason, CEO bank itu . Tercatat, Bank of Ozark telah menerima dana talangan berjumlah 75 juta $ . Uang rakyat di tangan kapitalis, sejatinya tidak digunakan untuk kesejahteraan rakyat, tapi agar para pemilik modal tidak kehilangan kekayaannya. Di Spanyol, hanya dalam waktu satu tahun, jumlah pengangguran sampai bulan Januari 2009, meningkat menjadi 14,8% . Bahkan, Jepang, sebagai Negara termaju di Asia, sepuluh per seribu orang kehilangan kontrak kerja. Berbagai fakta tersebut menggambarkan, bahwa sekarang sedang terjadi Krisis Lapangan Kerja secara Global. PHK sedang terjadi di mana-mana dan pengangguran menjadi masa depan umat manusia.

Di sisi lain, Negara-negara dunia ke tiga, seperti Kambodja mengalami kehancuran industri tekstil dan telah melakukan PHK besar-besaran. Indonesia, sebagai bagian Negara dunia ke tiga, mengalami hal serupa bahkan lebih buruk lagi. Belum lagi keluar sepenuhnya dari krisis tahun 1997-1998, Indonesia kembali dihantam badai krisis. Tak perlu menggunakan penelitian yang rumit untuk mengetahui seberapa parah krisis yang dihadapi negeri kepulauan ini. Berdasarkan catatan akhir tahun 2008 LBHI saja, jumlah pengangguran Indonesia sudah bertambah menjadi 2 juta orang. Gelombang PHK tersebut akan bertambah parah di tahun 2009, dengan krisis yang lebih dalam. Sementara, untuk wilayah DKI, sampai bulan Maret 2009, sekitar 200.000 buruh telah terPHK dan diantaranya, 180 orang adalah buruh kontrak . Hari ini, tak ada satu orang pun yang bisa lolos dari ancaman PHK, sementara jutaan lagi calon pekerja (baik yang masih duduk di bangku sekolah maupun kuliah) terancam tidak memperoleh pekerjaan. Pendidikan dan Kesehatan telah menjadi barang mewah di negeri ini, dan lapangan kerja menjadi langka di tengah jurang kemiskinan. Di bawah sistem Kapitalisme dengan rejim bonekanya SBY- JK serta para elit-elit politik, tidak ada lapangan kerja bagi rakyat, tidak ada kesejahteraan. Lapangan kerja dan kesejahteraan rakyat tidak bakal datang dengan sendirinya ataupun dari SBY-JK dan elit-elit politik, kecuali DIREBUT oleh kekuatan rakyat sendiri.

Dalam menyelesaikan problem krisis, rejim SBY-JK beserta partai-partai politik lain dengan segera mengesahkan dan mendukung PB 4 Menteri sebagai solusi. Serta merta mengorbankan kepentingan buruh, dengan dalih, dari pada buruh kena PHK, lebih baik terima upah rendah. Nyataya, PHK tetap tidak terhindarkan dan tidak ada upaya keras untuk membuka lapangan kerja seluas-luasnya bagi rakyat. Rejim SBY-JK beserta elit-elit politik lainnya masih percaya bahwa masuknya modal asing sebesar-besarnya ke Indonesia bakal membuka lapangan kerja yang luas, meski dengan upah buruh yang rendah. Makanya, UU PMA disahkan agar modal asing menguasai negeri ini. Realitanya, dengan masuknya modal asing sebesar-besarnya, maka kekayaan alam bukan lagi milik rakyat tapi milik segelintir pemilik modal. Dengan demikian, hasil dari kekayaan alampun tidak diperuntukkan bagi rakyat tapi bagi kekayaan tuan modal. Solusi pragmatis lain yang dipilih, adalah menambah utang luar negeri agar mampu keluar dari krisis. Hal itu terlihat dari rencana kehadiran SBY ke forum G20, bulan April di London dan penyelenggaraan ADB Annual General Meeting di Bali, Mei 2009 , untuk sekali lagi mengajukan utang luar negeri sebagai dana atasi krisis. Padahal, beban utang penduduk per kapita saat ini mencapai Rp11 juta per orang, meningkat dibanding beban utang sebesar Rp5-8 juta pada tiga tahun sebelumnya. Dengan beban utang yang demikian tinggi, di tengah gelombang PHK, rejim SBY –JK justru menambah utang baru lagi. Selain itu, beberapa rangkaian kebijakan neo liberalisme masih saja diterapkan SBY-JK, didukung oleh partai-partai politik lain yang kini sibuk menipu rakyat dalam Pemilu 2009. Sebut saja UU BHP, yang melapangkan jalan modal asing di bidang pendidikan. Tak diragukan lagi, biaya pendidikan bakal selangit karena masih mengandalkan dana dari peserta didik. Resep Neo Liberalisme yang sudah usang dan tak mampu lagi atasi krisis terus dianut oleh pimpinan negeri ini. Tentu saja, karena semua pimpinan negeri ini adalah para calo pemilik modal. Mereka lebih memilih tunduk pada kepentingan asing dengan menerapkan kebijakan Neo Liberalisme, dari pada membangun industrialisasi nasional, nasionalisasi industri maupun menghapus utang luar negeri seperti yang dilakukan negeri-negeri Amerika Latin, salah satunya Venezuela. Venezuela yang berani menolak resep Neo Liberalisme dan memajukan industrialisasi nasional, menasionalisasi aset, serta penghapusan utang luar negeri, kini terbukti mampu bertahan di tengah hantaman krisis. Kala dunia sedang kalang kabut menghadapi gelombang PHK akibat krisis, tingkat rata-rata pengangguran Venezuela justru menurun menjadi 9,5% di bulan Januari 2009, padahal pada tahun sebelumnya tingkat rata-rata pengangguran di Venezuela mencapai 10,2% . Keberhasilan Venezuela, merupakan hasil dari kebijakan Presiden Hugo Chavez yang salah satunya menasionalisasi industri minyak Venezuela. Suatu hal yang tidak mungkin berani dilakukan oleh SBY-JK dan partai-partai politik peserta Pemilu 2009.

Pemilu 2009 Bukan Jawaban dari Krisis: Ayo Rakyat Bangun Front Persatuan Nasional

Hingar bingar Pemilu 2009, seperti pemilu-pemilu sebelumnya selalu menjanjikan kesejahteraan bagi rakyat dan perubahan yang mendasar di tengah krisis. Bahkan, dalam pemilu kali ini para elit politik/ partai-partai politik berani mengusung program-program kerakyatan seperti nasionalisasi aset-aset bangsa. Memang, dalam situasi Pemilu 2009, semua Parpol atau elit politik akan mengusung program-program kerakyatan, sebisa mungkin menipu rakyat demi bertambahnya jumlah suara. Termasuk pula dengan menggunakan taktik politik uang. Faktanya, tingkat golput diperkirakan terus bertambah, sampai-sampai MUI pun mengeluarkan fatwa bahwa Golput itu haram hukumnya.Partai-partai politik peserta Pemilu 2009pun menghimbau supaya rakyat tidak mengambil sikap golput. Hal itu menggambarkan ketakutan para pimpinan negeri ini terhadap ketidakpercayaan rakyat pada mekanisme demokrasi Indonesia. YA, rakyat memang sudah tidak lagi percaya, tidak ada gairah dari massa rakyat untuk mengikuti Pemilu 2009, sebagaimana yang terjadi pada Pemilu 1999, pasca penggulingan Orde Baru. Rakyat sudah jenuh dan bosan dengan janji-janji kosong.

Pemilu kali ini, diikuti oleh pemain-pemain lama yang terdiri dari sisa Orde Baru, yakni Golkar. Selain sisa Orde Baru,ada pula reformis gadungan seperti PDIP, PKB, PAN, PBR dsb, lalu yang terakhir adalah Militer yang direpresentasikan oleh Prabowo dengan Gerindra, Wiranto dengan Hanura dan tak segan-segan, beberapa individu-individu militer lain ikut masuk dalam berbagai partai politik untuk kembali berkuasa setelah terpukul mundur pada tahun 1998. Semua komposisi Pemilu 2009, merupakan unsur-unsur jahat yang setia pada kepentingan modal. Tinggal membuka lembaran sejarah guna melihat secara jelas daftar kejahatan mereka terhadap rakyat, dari kebijakan pengesahan UU BHP, UU PMA, PB 4 Menteri hingga UU Pronografi. Sementara, sebagian besar aktivis gerakan justru turut terlibat dalam Pemilu 2009 sebagai caleg, tanpa mempedulikan bahwa peserta Pemilu 2009 merupakan musuh rakyat. Dibiarkan kaki tangan terikat, dengan mimpi akan perubahan di parlemen yang komposisinya tidak berubah.

Ketidakpercayaan rakyat hari ini, tidak boleh hanya berhenti dalam bentuk sikap golput, apatis ataupun tidak mau tahu. Semua ketidakpercayaan rakyat yang sedang berlangsung hari ini, mesti ditingkatkan menjadi bentuk tindakan perlawanan. Untuk itu, dibutuhkan sebuah persatuan di antara sekian juta rakyat di berbagai sektor yang kini sedang resah akan masa depannya. Sebenarnya, di berbagai tempat telah terjadi perlawanan massa rakyat, meski masih mengusung isu-isu yang beragam sesuai dengan persoalan mendesak yang sedang dihadapi. Rakyat, telah banyak belajar dari pengalaman sebelumnya. Bahwa dengan metode aksi massa, rakyat sanggup melawan penindasan yang dihadapi. Oleh karenanya, membangun alat persatuan nasional menjadi kebutuhan penting, sebagai kekuatan alternative rakyat. Dengan wadah persatuan nasional, rakyat lebih memiliki kesanggupan untuk meluaskan propaganda, merebut panggung politik nasional yang selama ini didominasi oleh sebagian besar elit-elit politik. Secara berkesinambungan, terus meluaskan ekspresi-ekspresi politik rakyat melawan Pemilu elit 2009 yang kini memenuhi segala ruang di media.

Persatuan tersebut bisa dirintis dengan melakukan pernyataan sikap bersama dan penyatuan-penyatuan mobilisasi politik, baik dalam bentuk aksi massa maupun vergadering/ rapat akbar dan memberi manfaat besar bagi perluasan propaganda. Penyatuan mobilisasi politik dengan metode aksi massa kembali menjadi tradisi perlawanan rakyat pasca terbukanya ruang demokrasi 1998. Bentuk mobilisasi massa lainnya, vergadering, merupakan bentuk mobilisasi massa yang lebih menekankan pada isian propaganda yang lebih maju. Vergadering, sebenarnya bukanlah hal baru dalam sejarah perlawanan rakyat. Pada awal berdirinya organisasi- organisasi (1908) vergadering telah menjadi metode mobilisasi massa yang ampuh untuk menunjukkan perlawanan rakyat sekaligus metode penyadaran yang tepat. Baru, ketika Orde Baru berkuasa segala bentuk mobilisasi massa (kecuali untuk kepentingan rejim), diberangus.

Selain dengan melakukan penyatuan mobilisasi-mobilisasi massa, untuk menjawab problem darurat rakyat hari ini, seperti PHK massal, pengangguran, maka dibutuhkan wadah-wadah yang menampung keresahan rakyat tersebut. Ia menjadi alat penangkap massa yang masih resah dan belum terlibat dalam perlawanan. Wadah tersebut adalah Posko-posko rakyat yang berdiri tidak hanya di pabrik-pabrik, namun juga di perkampungan dan kampus-kampus. Posko-posko inilah yang kemudian menjadi embrio persatuan, yakni wadah persatuan nasional. Oleh karena itu, kami dari Persatuan Politik Rakyat Miskin, menyerukan untuk:

1. Kepada seluruh rakyat untuk bergabung dalam Vergadering serentak nasional pada 5 April 2009 dan aksi massa 1 Mei 2009, lawan Krisis dan pemilu elit 2009!
2. Kepada seluruh kelas pekerja: bangun Posko Perjuangan Buruh dan memimpin persatuan berbagai sektor rakyat lainnya (Tani, Kaum Miskin Kota, Mahasiswa dan sektor rakyat lain).
3. Kepada seluruh rakyat: Datangi Posko-posko perlawanan rakyat yang telah berdiri (Posko Perjuangan Buruh, Posko Persatuan Perjuangan Rakyat dan Posko-Posko perlawanan lain), bergabung untuk lawan PHK, Penggusuran sebagai dampak krisis.
4. Kepada seluruh rakyat dan gerakan, Bangun front persatuan, lawan Pemilu elit 2009.
5. Kepada seluruh rakyat dan gerakan: gantikan Pemerintahan SBY-JK, maupun pemerintahan hasil Pemilu 2009 dengan Pemerintahan Rakyat Miskin, dengan program utama: (1) Membangun industrialisasi nasional, (2) Memusatkan pembiayaan dalam negri untuk pembangunan industrialisasi nasional, yakni: (a) Hapuskan Utang Luar Negeri dan penarikan kembali obligasi rekapitalisasi perbankan; (b) Nasionalisasi Industri Energi dan Pertambangan Asing; (c) Nasionalisasi Industri Perbankan; (d) Tangkap, Adili dan Sita Harta Koruptor; (e) Pajak Progresif untuk individu-individu berpenghasilan tinggi; (f) Pengenaan pajak dan royalti untuk transaksi-transaksi spekulatif.


PEMILU ELIT 2009 BUKAN JALAN KELUAR KRISIS!
AYO RAKYAT BANGUN FRONT PERSATUAN NASIONAL,
LAWAN PEMILU ELIT 2009
DAN
BANGUN PEMERINTAHAN PERSATUAN RAKYAT MISKIN!