Penerapan kebijakan ekonomi neoliberal telah menimbulkan krisis bagi bangsa Indonesia. Terlebih, krisis global yang sedang dialami oleh kapitalisme Internasional saat ini, semakin memperparah kondisi perekonomian Indonesia dan sudah dipastikan, rakyat Indonesia akan terus terperosok dalam jurang kemiskinan. Meski harga minyak dunia kini sudah menurun hingga angka 80$ per barrel, dan harga premium di Indonesia telah diturunkan sebesar Rp 500,00, namun tak cukup memberi solusi bagi krisis yang kini membelit rakyat. Kenyataannya, angka pengangguran dan tingkat kemiskinan terus meningkat, sementara daya beli masyarakat semakin hancur, di tengah melambungnya harga-harga barang akibat terus melipat gandanya nilai barang jauh dari nilai barang yang sesungguhnya.
Saat ini krisis yang dihadapi oleh Indonesia tidak terlepas dari krisis yang sedang dialami oleh kapitalisme Internasional. Akibat kredit macet yang dialami oleh Bank-Bank di negara-negara Eropa Barat, juga Amerika Serikat, sebagai dampak dari kegiatan yang berkaitan dengan pinjaman Bank-bank hipotek kepada nasabah di bawah standar (Subprime Mortgage). Nasabah yang sebenarnya tidak memenuhi kriteria sebagai peminjam tersebut pada faktanya tidak mampu membayar pinjaman sehingga mengakibatkan kredit macet. Hal tersebut terlihat dari banyaknya bank-bank di Eropa Barat maupun Amerika yang menderita kerugian, termasuk Inggris yang melikuidasi Bank-Banknya karena tak mampu lagi atasi krisis. Krisis yang sekarang sedang berlangsung, jauh lebih parah dibandingkan krisis Great Depression pada tahun 1930an. Dampak krisis terhadap Amerika Serikat sendiri cukup besar, dimana tingkat pengangguran di Amerika Serikat mencapai 10,2 juta orang. Angka pengangguran tertinggi di Amerika serikat dalam kurun waktu 25 tahun terakhir. Demikian halnya dengan negara – negara berkembang yang menggantungkan perekonomiannya pada negara-negara maju. Tercatat, krisis tersebut telah berdampak buruk bagi sektor riil, termasuk usaha ekonomi rakyat kecil seperti para perajin aneka produk kerajinan di India yang telah merasakan imbas krisis keuangan global itu selama satu tahun terakhir. Konsumsi masyarakat terhadap produk-produk sekunder di berbagai negara maju menurun. Padahal, selama ini pangsa pasar negara-negara itu, terutama Amerika Utara dan Uni Eropa, menjadi andalan bagi para perajin. Hal itupun, turut mengguncang usaha kecil di Indonesia yang sebelumnya masih bergantung pada bahan mentah impor, seperti usaha tahu dan tempe. Demikian pula dengan kondisi para petani di perkebunan Sawit maupun padi, dimana harga Sawit terus anjlok karena pemerintah menerapkan pajak ekspor 0%, termasuk pajak ekspor CPO. Sementara, harga pupuk kian melambung dan semakin langka, sehingga kehidupan petani menjadi lebih sulit. Kegilaan spekulasi para Kapitalis keuangan telah berakibat pada krisis Kapitalisme yang sebenarnya selalu berulang dan berdampak pada pemiskinan rakyat dunia. Sekaligus membuktikan sistem Kapitalisme sebagai sebuah sistem yang tidak masuk akal bagi kesejahteraan umat manusia dan sudah usang untuk digunakan.
Sebagai bangsa yang secara suka rela menerapkan liberalisasi pasar sejak berdirinya tonggak ORBA, dengan disahkannya UU PMA serta ditanda tanganinya Leter of Intent, dan sampai kini secara konsisten dijalani oleh pemerintah Indonesia, maka tidak mengherankan jika Indonesia mengalami dampak yang luar biasa dari krisis. Pernyataan SBY-JK mengenai pertumbuhan ekonomi Indonesia yang mencapai 6,2% pada tahun 2007, tidaklah menunjukkan perbaikan kesejahteraan masyarakat sebab pertumbuhan tersebut hanya dilihat dari tingginya tingkat investasi Indonesia berupa aliran modal spekulatif atau hot money dan bukannya perkembangan sektor riil yang pada kenyataannya mengalami kehancuran. Aliran hot money tersebutlah yang membentuk gelembung finansial sebab tidak diimbangi oleh pertumbuhan sektor riil. Penanaman modal di sektor finansial seperti hot money bisa secara cepat berpindah dari satu negeri ke negeri lainnya, padahal untuk sebuah proses produksi membutuhkan waktu yang cukup lama. Investasi di sektor finansial memang menguntungkan bagi para pemodal karena tidak membutuhkan proses produksi sehingga pemodal sama sekali tidak perlu mengeluarkan biaya produksi. Bandingkan jika pemilik modal menanamkan investasi di sektor riil yang membutuhkan proses produksi dengan beban membayar upah buruh, apa lagi daya beli masyarakat semakin menurun sehingga tidak mampu membeli produk barang atau jasa. Maka para kapitalis keuanganpun lebih memilih untuk memainkan pasar keuangan demi meraih keuntungan terus menerus akan tetapi pada akhirnya justru mengantarkan mereka pada krisis.
Sementara dalam menghadapi krisis global, Amerika Serikat masih mempercayakan penyelesaian krisis di bawah sistem Kapitalisme. Upaya penalangan dana untuk membantu pemodal rakus yang menjadi biang kerok krisis terus dilakukan. Tentu, dana talangan tersebut diambil dari dana rakyat yang terkumpul dari pajak maupun pendapatan lainnya. Hal yang sama juga dilakukan oleh pemerintah Indonesia, yang selalu setia mengabdi kepada kepentingan Kapitalisme, seperti penerapan buy back, balliout, politik upah murah dengan dikeluarkannya SKB 4 Menteri, dan dengan bangganya Presiden SBY menyampaikan permintaannya di pertemuan G20 supaya diberikan dana bantuan bagi negara berkembang dalam menyelesaikan krisis. Selain itu, Menteri Keuangan, Sri Mulyani menyampaikan harapannya supaya disediakan bantuan berupa bantuan lunak bag negara berkembang seperti Indonesia. Sebuah penyelesaian yang cukup pragmatis, sekaligus menunjukkan mental borjuasi Indonesia yang bermental kuli, menghamba, mengemis pada asing dari pada membangun perekonomian yang mandiri. Pada kenyatannya, kekayaan alam Indonesia berupa industri tambang tidak pernah dinikmati oleh rakyat karena pengelolaannya telah jatuh ke tangan kapitalis internasional. Dari 329 blok sumber migas yang kita miliki (dengan produksi produksi minyak mentah 159 juta liter per hari) telah dikuasai oleh modal asing. Padahal dengan asset sebesar itu jika dikelola oleh negara untuk kepentingan rakyat, maka APBN dipastikan mampu mensubsidi pendidikan, kesehatan gratis dan lapangan kerja untuk rakyat. Tidaklah mengherankan, jika seluruh rakyat negri ini termiskinkan, meski mereka tinggal di sebuah negara yang kaya akan sumber daya alam. Sumber daya alam tersebut, telah dijual bukan untuk kepentingan manusia bumi, namun hanya dimonopoli oleh korporat internasional.
Jalan Keluar Jahat SBY-JK & Meluasnya Perlawanan Rakyat.
Dalam menyelesaikan krisis yang telah lama berlangsung ini, SBY-JK telah mengeluarkan kebijakan yang anti rakyat. Beberapa waktu lalu tepatnya tgl 24 Mei 2008 SBY-JK menaikkan harga BBM, dengan alasan kenaikan harga minyak dunia di krisis yang saat itu mulai bergeliat. Kini, saat krisis berada di depan mata, serangkaian jalan keluar jahat lainnya dikeluarkan, seperti SKB 4 Menteri yang menyerahkan penentuan upah secara bipartit (antara pengusaha dan buruh), balliout, penerapan pajak ekspor 0%, utang dsb, yang telah membangkitkan perlawanan rakyat di seluruh penjuru Indonesia.
Kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM sebelumnya, yang tidak berpihak pada rakyat misalnya menimbulkan perlawanan di berbagai penjuru daerah. Secara garis besar, terdapat 3 front, yang masing-masing mempunyai stratak yang berbeda. Diantaranya, FPN (Front Pembebasan Nasional), FRM (Front Rakyat Menggugat), dan FPR (Front Persatuan Rakyat. Selain ketiga front tersebut, terdapat pula front sektoral mahasiswa, seperti BEM SI. Puncaknya pada hari kebangkitan nasional, 21 Mei 2008, ketiga front tersebut melakukan aksi demonstrasi secara bersamaan menolak kenaikan harga BBM namun dengan beberapa isu-isu dan stratak yang berbeda. FPN, yang didalamnya terdapat PPRM, LMND PRM, SMI, PRP dan beberapa organisasi lainnya mengusung program nasionalisasi industri serta anti kooptasi dan non kooperasi. Sementara FRM yang terdiri atas LMND, FPPI, PAPERNAS dan beberapa organisasi lainnya bersama dengan tokoh politik Rizal Ramli yang sebelumnya pernah menjabat sebagai mentri keuangan masa mantan presiden Abdurahman Wahid, meski dalam orasi-orasinya mengusung program nasionalisasi industri, di dalam pernyataan sikapnya, tidak tertulis mengenai nasionalisasi industri. Letak perbedaan antara FRM dan FPN menonjol dalam hal non kooptasi dan non kooperasi. Jika FRM bersama dengan Rizal Ramli menggelar aksi penolakan bersama, maka FPN dengan tegas justru menolak beberapa elit politik untuk berorasi di tengah massa. Keterlibatan elit politik dalam penolakan kenaikan BBM dinilai tidak lebih dari sekedar kepentingan respon pemilu 2009. Lain pula halnya dengan FPR yang terdiri atas FMN, AGRA, serta beberapa organisasi lainnya yang baru memasukkan program nasionalisasi industri dalam tuntutannya. Dari awal, front ini selain menolak kenaikan BBM, telah menempatkan isu land reform dalam daftar tuntutannya. Ketiga front tersebut dan beberapa front lain, termasuk front sektoral mahasiswa melakukan aksi di hari yang sama, dan tidak bergabung. Jika dipilah, maka saat ini terdapat dua kubu besar dalam pergerakan Indonesia. Yakni yang bersepakat untuk berkolaborasi dengan elit politik dalam memperjuangkan hak politik ekonomi rakyat dan kelompok yang tidak bersepakat untuk berkolaborasi dengan elit. Kubu pertama meyakini bahwa, saat ini penting untuk bersama dengan elit politik (yang diyakini pula sebagai borjuis demokrat) demi keberhasilan perjuangan rakyat. Sementara, kubu lainnya tetap menekankan bahwa elit politik yang ada saat ini bukanlah sekutu bagi rakyat, sebab elit politik Indonesia jelas merupakan salah satu musuh rakyat. Persekutuan dengan elit politik bisa membahayakan arah perjuangan rakyat. Front yang terbangun di nasional, juga terbangun di berbagai daerah. FPN semisal telah terbangun di beberapa daerah, seperti FPN Kalimantan Timur atau front yang meski dengan nama yang berbeda,namun terdiri atas unsur-unsur yang sama dengan FPN. Ambillah contohh KRB (Komite Rakyat Bersatu) di Yogyakarta. Demikian pula dengan FRAI (Front Rakyat Anti Imperialis) yang terdiri atas unsur-unsur yang sama dengan FRM di nasional, tentunya dengan tuntutan yang sama, juga dengan ARYO (Aliansi Rakyat Yogyakarta) yang merupakan turunan dari FRM di nasional. Dengan demikian, ketiga front tersebut mempunyai konsepsi yang sama untuk membangun front secara nasional meski dengan stratak yang berbeda.
Aksi-aksi kenaikan BBM selanjutnya sempat menurun karena terjadi aksi kekerasan yang dilakukan oleh kaum fundamentalis agama, FPI (Front Pembela Islam) terhadap sebuah kelompok lintas beragama yang memperingati hari kebangkitan nasional di monas. Pemberitaan terhadap aksi kekerasan tersebut kemudian digiring pada isu ahmadiyah dan berujung pada pembekuan Amhadiyah. Terhadap hal ini PPRM menolak secara tegas pembekuan tersebut sebab berbahaya bagi demokrasi, dimana setiap warga negara berhak menganut kepercayaan atau berpendapat. Sementara, kasus kekerasan terhadap puluhan mahasiswa UNAS yang melakukan aksi penolakan harga BBM di kampusnya tidak pernah diusut sampai tuntas, bahkan terjadi pembiaran oleh negara. Hingga meninggalnya salah seorang mahasiswa korban kekerasan aparat maninggal pun, tidak pernah diusut dan penyebab kematiannya dialihkan ke hal lain, bahwa ia meninggal karena terkena HIV/AIDS, bukan akibat kekerasan aparat. Gelombang aksi massa pun kembali terjadi untuk menggalang solidaritas terhadap tewasnya Maftuh Fauzi. Di Jakarta, aksi mahasiswa yang tergabung dalam tali geni, ricuh. Selain tali geni, tebentuk pula front AMJ (Aliansi Mahasiswa Jakarta). Sementara di daerah-daerah juga terjadi aksi demonstrasi terkait meninggalnya Maftuh Fauzi, yang tergabung dalam beberapa front. Ricuhnya aksi mahasiswa di Jakarta, dimanfaatkan oleh rejim untuk melakukan black propaganda terhadap aksi mahasiswa, bahwa aksi mahasiswa merupakan aksi anarkis. Di parlemen sendiri, berlangsung hak angket anggota dewan terhadap kebijkan kenaikan BBM, meski demikian, kenaikan BBM tak bisa dibatalkan. Hal itu tentunya sudah bisa diperkirakan. Penolakan kenaikan BBM tidak akan berhasil jika hanya dilakukan di panggung parlemen. Penolakan kenaikan BBM hanya bisa dilakukan jika, seluruh kekuatan rakyat disatukan. Hal tersebut sekaligus menunjukkan evaluasi terhadap gerakan penolakan kenaikan BBM yang belum mampu melibatkan rakyat secara keseluruhan. Terlebih gerakan masih terfragmentasi dan terkooptasinya beberapa kalangan gerakan. Padahal kemenangan gerakan rakyat tidak terletak di tangan elit. Akan tetapi pada gerakan rakyat itu sendiri yang mempunyai kepemimpinan sendiri, tanpa bersandar pada segelintir orang. Kontrol sepenuhnya berada di tangan rakyat yang sadar.
Meski perlawanan terhadap kenaikan harga BBM telah menurun, namun perlawanan di kalangan rakyat terus bergulir akibat ketidakpuasan terhadap berbagai kebijakan rejim. Salah satunya adalah aksi- aksi perlawanan yang dilakukan oleh petani menyambut hari Tani nasional. Semakin langka dan mahalnya pupuk, ketidak berpihakan pemerintah terhadap petani dalam kasus sengketa tanah, serta tidak dilindunginya produk lokal oleh pemerintah dengan diterapkannya pasar bebas, telah membangkitkan kemarahan petani. Di Labuhan Batu semisal, ribuan petani melakukan aksi protes terhadap pemerintah daerah Labuhan Batu dan menyatakan menolak Pemilu 2009. Perlawanan juga terjadi di kalangan gerakan perempuan (meski masih moderat) untuk menolak disahkannya UU Pornografi, yang menempatkan perempuan sebagai sumber persoalan maraknya pronografi. Di saat secara politik, para elit berkoar tentang kuota 30% bagi perempuan di ranah politik, namun di sisi lain, pemerintah justru memasung hak kaum perempuan atas tubuhnya sendiri, mengkriminalkan perempuan. Terbukti, semenjak disahkannya UU Pornografi, penangkapan terhadap kaum perempuan marak terjadi, sementara kaum pemodal yang menanam investasi dalam usaha produk pornografi masih bisa mengeruk keuntungan.
Bukan hanya petani maupun gerakan perempuan yang bergerak melawan berbagai kebijakan rejim ataupun jalan keluar jahat yang disodorkan pemerintah, namun juga kaum buruh yang menentang disahkannya SKB 4 Menteri yang merupakan bentuk politik upah murah. SKB tersebut berisikan, bahwa penetapan upah buruh diputuskan melalui negosiasi bilateral antara perusahaan dan buruh. Dengan kata lain, negara telah melepas tangan atas penetapan upah buruh yang selama ini kita kenal sebagai UMP. Meski, di beberapa daerah telah ditetapkan UMP, namun dengan masih disahkannya SKB 4 Menteri, posisi buruh semakin lemah di hadapan perusahaan. Dengan demikian, penetapan UMP di berbagai daerah tidak bermakna apa pun, selama SKB 4 Menteri masih berlaku.
Dikeluarkannya SKB 4 Menteri oleh Menteri tenaga kerja, Menteri perindustrian, Menteri perdagangan dan Menteri dalam negeri untuk mengatasi krisis, merupakan fakta yang tidak terelakkan bahwa pemerintah lebih mengabdi pada kepentingan pemodal. Alasan pemerintah mengeluarkan SKB untuk meminimalisir resiko PHK bagi buruh, merupakan alasan yang mengada-ada. Sebab, PHK maupun rendahnya kesejahteraan rakyat Indonesia diakibatkan oleh sistem kapitalisme yang kini masih dengan setianya dianut oleh pemerintah Indonesia. Dari pada melakukan nasionalisasi asset asing di Indonesia, melakukan industrialisasi nasional, maupun menghapus utang luar negri, pemerintah lebih memilih mengorbankan sekian juta rakyat Indonesia beserta generasi yang akan datang demi kepentingan segelintir pemodal beserta pelayan-pelayannya. Guna meredam protes rakyat yang meluas hampir di seluruh negri, juga demi kepentingan Pemilu 2009, SBY-JK kemudian menurunkan harga premium sebesar Rp 500,00 yang sesungguhnya amat tidak berarti bagi rakyat, sebab tidak diikuti penurunan harga. Penurunan harga premium hanya sebesar Rp 500,00 sekaligus menunjukkan ketidak konsistenan pemerintah, oleh karena angka penurunan harga tersebut tidak sebanding dengan nilai turunnya harga minyak dunia. Sebuah kebohongan, yang tak bisa ditutup-tutupi lagi. Bahkan, kini pemerintah gemar menangkapi orang miskin dengan dalih pembrantasan premanisme. Tercatat, di beberapa wilayah terjadi penggarukan terhadap para pengamen, PSK dan anak jalanan lainnya, yang adalah korban dari kebijakan pemerintah yang tidak berpihak pada rakyat miskin. Sementara, preman berdasi yang menjadi alat pemerintah untuk merepresi perlawanan rakyat dibiarkan bebas berkeliaran.
Perlawanan buruh terhadap SKB 4 Menteri terus meluas di berbagai daerah. Bahkan, beberapa kelompok gerakan telah mengarahkan akar persoalannya pada kapitalisme sebagai biang krisis dan rejim serta elit-elit politik yang pro pemodal. Meski perlawanan di kalangan buruh ini belum mampu mendorong munculnya persatuan gerakan secara nasional sebagaimana respon kenaikan BBM, namun momentum ini bisa diambil untuk semasif mungkin melakukan serangan kepada Kapitalisme dan antek-anteknya. Oleh sebab itu, penyatuan isu maupun perlawanan di berbagai elemen rakyat, baik Buruh, Kaum Miskin Kota, Mahasiswa maupun Tani mesti dilakukan, yakni sudah saatnya seluruh rakyat sadar, bahwa keberadaan krisis hari ini, diakibatkan oleh rakusnya para Kapitalis, keberpihakan rejim dan elit-elit politik kepada kapitalis. Sehingga, sudah tidak saatnya lagi, Buruh, Tani, Kaum Miskin Kota dan Mahasiswa mempercayakan perubahan pada para elit yang akan bertarung di kancah Pemilu 2009. Pemilu 2009 hanya akan menghasilkan pemimpin-pemimpin baru yang berwatak sama.
Sementara, di tengah perlawanan massa yang meluas, para aktivis pro demokrasi yang kini mempercayakan perubahan dengan berkolaborasi dengan elit (seperti PAPERNAS beserta organisasi-organisasi pendukungnya, dan aktivis-aktivis 90an maupun beberapa kaum opurtunis lainnya), beramai- ramai mencalonkan diri sebagai Caleg, seakan hal tersebut mampu membawa perubahan mendasar bagi rakyat. Dengan harapan, sebanyak mungkin aktivis memasuki gedung parlemen (apa pun partainya) akan mampu merubah kehidupan rakyat. Padahal sejatinya, perubahan hanya bisa dilakukan oleh kekuatan rakyat sendiri. Sekalipun, dengan taktik parlementer, hal itu semestinya dilakukan berlandaskan pada gerakan massa yang sadar akan perjuangannya. Bukan dengan mengilusi massa, bahwa perjuangan bisa dilakukan bersama parpol dengan track record buruk sekalipun, asalkan bisa memasuki gedung parlemen. Sebuah ilusi yang menyesatkan.
Terfragmentasinya gerakan, terkooptasinya beberapa kalangan gerakan demokratik dengan kaum elit mengakibatkan sulitnya persatuan gerakan rakyat secara keseluruhan. Oleh sebab itu, pembangunan gerakan yang tidak terkooptasi sehingga arah geraknnya tidak dibelokkan oleh kepentingan elit, serta mempunyai basis yang kuat dan mandiri dan mampu menggalang persatuan melalui front persatuan. Baik penggalangan front, pembangunan basis yang kuat, serta kepemimpinan sendiri (yang bisa diukur dari kepemimpinan program) harus disinergiskan, saling menguatkan dan menyatu dengan terus memberikan agitasi propaganda yagn reguler dan massif. Alat propaganda inilah yang nantinya akan mempercepat kampanye program, peningkatan penyadaran massa, penyatuan kekuatan rakyat yang diukur dengan mobilisasi-mobilisasi masa.
Ditulis oleh Dian Septi Trisnanti
(Koordinator divisi Bacaan LMND-PRM)
