Krisis Kapitalisme dan Ilusi Elit Politik

Penerapan kebijakan ekonomi neoliberal telah menimbulkan krisis bagi bangsa Indonesia. Harga-harga kebutuhan pokok terus melonjak, terlebih pasca kenaikan harga BBM yang diterapkan pemerintah, sehingga semakin menyengsarakan rakyat. Sementara kebijakan Bantuan Langsung tunai sebagai pengalihan subsidi BBM tidak mampu menjawab persoalan rakyat, demikian pula halnya dengan kebijakan serupa bagi keluarga miskin seperti BOS di bidang pendidikan atau Askeskin di bidang kesehatan. Faktanya, tingkat pengangguran semakin tinggi dan angka kemiskinan terus merajalela.

Dampak Krisis Kapitalisme Internasional
Saat ini krisis yang dihadapi oleh Indonesia tidak terlepas dari krisis yang sedang dialami oleh kapitalisme Internasional. Naiknya harga minyak dunia menembus angka 130$ per barel telah mengakibatkan merosotnya cadangan pangan internasional hingga 25% (data dari Econit). Akibatnya, harga pangan internasional mengalami kenaikan seperti gandum dan padi-padian. Hal tersebut diperparah dengan kredit macet yang dialami oleh Bank-Bank di negara-negara eropa barat dan Amerika Serikat, akibat kegiatan yang berkaitan dengan pinjaman Bank-bank hipotek kepada nasabah di bawah standar (Subprime Mortgage). Nasabah yang sebenarnya tidak memenuhi kriteria sebagai peminjam tersebut tidak mampu membayar pinjaman, sehingga mengakibatkan kredit macet. Banyak bank-bank di eropa barat maupun Amerika Serikat yang kemudian menderita kerugian dan berdampak luas bagi kapitalisme internasional. Krisis keuangan akibat Subprime Mortgage pun tidak terhindarkan.
Krisis keuangan yang dialami oleh Amerika Serikat, naiknya harga minyak dunia serta krisis pangan internasional berdampak luas bagi Indonesia, yang secara suka rela menerapkan liberalisasi pasar sejak berdirinya tonggak ORBA dengan disahkannya UU PMA serta ditanda tanganinya Leter of Intent, dan sampai kini secara konsisten dijalani oleh pemerintah Indonesia. Pernyataan SBY-JK mengenai pertumbuhan ekonomi Indonesia yang mencapai 6,2% pada tahun 2007, tidaklah menunjukkan perbaikan kesejahteraan masyarakat, sebab pertumbuhan tersebut hanya dilihat dari tingginya tingkat investasi Indonesia berupa aliran modal spekulatif atau hot money dan bukannya perkembangan sektor riil yang pada kenyataannya mengalami kehancuran. Aliran hot money tersebut yang membentuk gelembung financial karena tidak diimbangi oleh pertumbuhan sektor riil. Penanaman modal di sektor finansial seperti hot money bisa secara cepat berpindah dari satu negeri ke negeri lainnya, padahal untuk sebuah proses produksi membutuhkan waktu yang cukup lama. Investasi di sektor finansial memang menguntungkan bagi para pemodal, karena tidak membutuhkan proses produksi, sehingga pemodal sama sekali tidak perlu mengeluarkan biaya produksi. Bandingkan, jika pemilik modal menanamkan investasi di sektor riil yang membutuhkan proses produksi dengan beban membayar upah buruh, apa lagi daya beli masyarakat semakin menurun. Maka, para kapitalis keuangan pun lebih memilih untuk memainkan pasar keuangan demi meraih keuntungan terus menerus. Akan tetapi, pada akhirnya justru mengantarkan mereka pada krisis.
Krisis minyak dunia yang kini harganya menembus angka 130$ per barel, tidak hanya memperburuk kondisi perekonomian dunia, namun juga Indonesia. Hancurnya produktivitas dalam negeri, mengakibatkan bangsa Indonesia tidak mampu mengatasi krisis minyak dunia. Pada kenyatannya, industri tambang di negeri ini tidak pernah dinikmati oleh rakyat, karena pengelolaannya telah jatuh ke tangan kapitalis internasional. Dari 329 blok sumber migas yang kita miliki (dengan produksi produksi minyak mentah 159 juta liter per hari), telah dikuasai oleh modal asing. Padahal dengan asset sebesar itu, jika dikelola oleh negara untuk kepentingan rakyat, maka APBN tidak perlu terbebani dengan kenaikan harga minyak dunia. Dengan demikian, pendidikan, kesehatan gratis dan lapangan kerja untuk rakyat, bukanlah suatu hal yang tidak mungkin.
Kebijakan Kenaikan BBM: Bukti Kegagalan Pemerintah
Pada tanggal 24 Mei 2008, menjadi bukti konkrit bahwa elit politik memang tidak berpihak pada rakyat. Hari itu, harga BBM dinaikkan hingga 28,7%. Dalih pemerintah pun sudah usang. ”Krisis minyak dunia telah melanda seluruh negeri, termasuk Indonesia. Maka rakyat harus bertahan, bersabar, karena memang tidak ada jalan lain kecuali kenaikan BBM. Rakyat miskin tidak perlu kuatir. BLT akan dikucurkan”. Dalih demikian sudah terlalu sering diungkapkan tiap kali pemerintah memangkas subsidi bagi rakyat. Seakan tiada lagi jalan lain, kecuali rakyat harus terus dipaksa untuk berkorban. Bukankah tidak masuk akal jika rakyat justru kelaparan di negeri yang kaya akan tambang dan sumber daya alam lainnya? 329 blok sumber migas sama sekali tidak dirasakan faedahnya bagi kesejahteraan rakyat. Memang, riilnya kekayaan alam sebesari itu bukan untuk kesejahteraan rakyat, tapi untuk kemakmuran para pemilik modal, juga pelayan-pelayannya, yakni pemerintahan boneka imperialis, beserta elit politik lainnya yang mengaku membela rakyat.
BLT atau Bantuan Langsung Tunai segera dikucurkan pemerintah sebagai kompensasi kenaikan BBM dengan menggunakan data sebelumnya, yakni ketika SBY-JK juga mengucurkan BLT tahun 2005. Kenaikan harga BBM yang berimbas pada kebutuhan harga-harga kebutuhan pokok digantikan dengan Rp 100.000,00 per bulan. Sungguh menggelikan, karena jelas penderitaan rakyat tak akan tergantikan dengan hanya sejumlah uang Rp 100.000,00. Pemerintah beralasan,meski kurang, namun rakyat masih terbantu dengan subsidi lainnya seperti BOS dan ASKESKIN. Faktanya, rakyat miskin masih banyak yang ditolak oleh rumah sakit-rumah sakit. Sementara, untuk mendapatkan dana BOS, rakyat miskin harus melalui proses yang rumit. Ambillah contoh kaum miskin yang tidak mempuyai KTP (karena membuat KTPpun susah), tidak akan pernah bisa menerima bantuan itu. Di lain sisi, dana BOS bagi rakyat miskin tidak sepenuhnya memberikan pendidikan gratis dan berkualitas bagi rakyat. Harga seragam sekolah, buku-buku pelajaran, sepatu, tas sekolah dan lain sebagainya, tetaplah menjadi barang mewah. Padahal, kesejahteraan rakyat tidaklah diukur dari sebatas ia sanggup makan hari ini, atau memiliki sepeda motor (kredit), televisi atau rumah berlantai. Akan tetapi, lebih dari itu. Rakyat hendaknya memperoleh pendidikan, kesehatan, lapangan kerja yang layak, sehingga menjadi produktif, mampu berkarya, berkreasi, menigkatkan kualitas sumber dayanya demi kehidupan yang lebih baik.

Gerakan Menentang Kenaikan BBM
Kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM, yang tidak berpihak pada rakyat menimbulkan perlawanan di berbagai penjuru daerah. Secara garis besar, terdapat 3 front, yang masing-masing mempunyai stratak yang berbeda. Diantaranya, FPN (Front Pembebasan Nasional), FRM (Front Rakyat Menggugat), dan FPR (Front Perjuangan Rakyat). Selain ketiga front tersebut, terdapat pula front sektoral mahasiswa, seperti BEM SI. Puncaknya, pada hari kebangkitan nasional, 21 Mei 2008, ketiga front tersebut melakukan aksi demonstrasi secara bersamaan menolak kenaikan harga BBM namun dengan beberapa isu-isu dan stratak yang berbeda. FPN, yang didalamnya terdapat PPRM, LMND PRM, SMI, PRP dan beberapa organisasi lainnya, mengusung program nasionalisasi industri serta anti kooptasi dan non kooperasi. Sementara, FRM yang terdiri atas LMND, FAMRED, FORKOT, PENA 98, FPPI, PAPERNAS dan beberapa organisasi lainnya bersama dengan tokoh politik Rizal Ramli, yang sebelumnya pernah menjabat sebagai mentri keuangan masa mantan presiden Abdurahman Wahid, meski dalam orasi-orasinya mengusung program nasionalisasi industri, namun dalam pernyataan sikapnya, tidak mencantumkan program tersebut. Letak perbedaan antara FRM dan FPN menonjol dalam hal non kooptasi dan non kooperasi. Jika FRM bersama dengan Rizal Ramli menggelar aksi penolakan bersama, maka FPN dengan tegas justru menolak Permadi (DPR RI/Fraksi PDIP) untuk berorasi di tengah massa. Keterlibatan elit politik dalam penolakan kenaikan BBM dinilai tidak lebih dari sekedar kepentingan respon pemilu 2009. Lain pula halnya dengan FPR yang terdiri atas FMN, AGRA, serta beberapa organisasi lainnya yang baru memasukkan program nasionalisasi industri dalam tuntutannya di aksi-aksi mereka sesudahnya. Dari awal, front ini selain menolak kenaikan BBM, telah menempatkan isu land refform dalam daftar tuntutannya, karena masuknya unsur gerakan tani dalam front tersebut, yakni AGRA. Ketiga front tersebut dan beberapa front lain, termasuk front sektoral mahasiswa melakukan aksi di hari yang sama, dan tidak bergabung. Jika dipilah, maka saat ini terdapat dua kubu besar dalam pergerakan Indonesia. Yakni yang bersepakat untuk berkolaborasi dengan elit politik dalam memperjuangkan hak politik ekonomi rakyat. Kubu ini meyakini bahwa, saat ini penting untuk bersama dengan elit politik (yang diyakini pula sebagai borjuis demokrat) demi keberhasilan perjuangan rakyat. Kubu lainnya, sebaliknya tetap menekankan bahwa elit politik yang ada saat ini, bukanlah sekutu bagi rakyat, sebab elit politik Indonesia jelas merupakan salah satu musuh rakyat. Persekutuan dengan elit politik bisa membahayakan arah perjuangan rakyat. Front yang terbangun di nasional, juga terbangun di berbagai daerah. FPN semisal, telah terbangun di beberapa daerah, seperti FPN Kalimantan Timur atau jaringan dari unsur-unsur yang sama dalam FPN membentuk front lokal.
Aksi-aksi kenaikan BBM selanjutnya sempat menurun karena terjadi aksi kekerasan yang dilakukan oleh kaum fundamentalis agama, FPI (Front Pembela Islam) terhadap sebuah kelompok lintas beragama yang memperingati hari kebangkitan nasional di Monas. Pemberitaan terhadap aksi kekerasan tersebut kemudian digiring pada isu Ahmadiyah dan berujung pada pembekuan Amhadiyah. Terhadap hal ini PPRM menolak secara tegas pembekuan tersebut, sebab berbahaya bagi demokrasi, dimana setiap warga negara berhak menganut kepercayaan atau berpendapat. Sementara, kasus kekerasan terhadap puluhan mahasiswa UNAS yang melakukan aksi penolakan harga BBM di kampusnya tidak pernah diusut sampai tuntas, bahkan terjadi pembiaran oleh negara. Hingga meninggalnya salah seorang mahasiswa korban kekerasan aparat maninggal pun, tidak pernah diusut dan penyebab kematiannya dialihkan ke hal lain, bahwa ia meninggal karena terkena HIV/AIDS, bukan akibat kekerasan aparat. Gelombang aksi massa pun kembali terjadi untuk menggalang solidaritas terhadap tewasnya Maftuh Fauzy. Di Jakarta, aksi aliansi mahasiswa dari belasan kampus ricuh—yang dalam aksi tersebut Tali Geni juga melakukan aksi tetapi diluar aliansi mahasiswa belasan kampus. Sementara, di daerah-daerah juga terjadi aksi demonstrasi terkait meninggalnya Maftuh Fauzy yang tergabung dalam beberapa front. Ricuhnya aksi mahasiswa di Jakarta, dimanfaatkan oleh rejim untuk melakukan black propaganda terhadap aksi mahasiswa, bahwa aksi mahasiswa merupakan aksi anarkis. Sementara di parlemen, berlangsung hak angket anggota dewan terhadap kebijakan kenaikan BBM, meski demikian, kenaikan BBM tak bisa dibatalkan. Hal itu tentunya sudah bisa diperkirakan. Penolakan kenaikan BBM tidak akan berhasil jika hanya dilakukan di panggung parlemen. Penolakan kenaikan BBM bisa terealisir, jika seluruh kekuatan rakyat disatukan. Hal tersebut sekaligus menunjukkan evaluasi terhadap gerakan penolakan kenaikan BBM yang belum mampu melibatkan rakyat secara keseluruhan. Terlebih gerakan masih terfragmentasi dan terkooptasinya beberapa kalangan gerakan. Padahal, kemenangan gerakan rakyat tidak terletak di tangan elit. Akan tetapi pada gerakan rakyat yang mempunyai kepemimpinan sendiri, tanpa bersandar pada segelintir orang. Kontrol sepenuhnya berada di tangan rakyat yang sadar.
Terfragmentasinya gerakan, terkooptasinya beberapa kalangan gerakan demokratik dengan kaum elit, mengakibatkan sulitnya persatuan gerakan rakyat secara keseluruhan. Oleh sebab itu, pembangunan gerakan yang tidak terkooptasi amatlah penting, sehingga arah gerakannya tidak dibelokkan oleh kepentingan elit, serta mempunyai basis yang kuat dan mandiri serta mampu menggalang persatuan melalui front persatuan. Front anti kooptasi dan kooperasi yang terbentuk (FPN) sendiri belum mencerminkan suatu front yang benar-benar strategis, meski terdapat kepemimpinan program dan masih bersandar pada momentum. Ketika momentum kenaikan BBM menurun, FPN belum mampu mempertahankan suhu politik dan tetap mempertahankan aktivitas bersamanya. Akan tetapi, respon kenaikan BBM telah memberikan dampak positif. Pewadahan aksi massa telah berhasil dilakukan dalam bentuk komite. Sebagai contoh, adalah terbentuknya komite-komite mahasiswa, KAM (Komite Aksi Mahasiswa) dst. Komite-komite yang telah terbentuk tersebut, bisa dijadikan alat penyatuan dan perluasan baik ke kampus lain maupun sektor lain.
Penggalangan front, pembangunan basis yang kuat, serta kepemimpinan sendiri (yang bisa diukur dari kepemimpinan program) harus disinergiskan, saling menguatkan dan menyatu dengan terus memberikan agitasi propaganda yang reguler dan massif. Alat propaganda inilah yang nantinya akan mempercepat kampanye program, peningkatan penyadaran massa, penyatuan kekuatan rakyat yang diukur dengan mobilisasi-mobilisasi masa.

PEMILU 2009 DAN TERKOOPTASINYA GERAKAN
Menjelang Pemilu 2009, beramai-ramai elit politik melakukan kampanye guna meraih simpati massa. Janji-janji kampanye melalui sapnduk-spanduk, media-media elektronik dan media-media cetak mewarnai hidup kita hampir setiap hari. Tercatat, 34 parpol telah lolos verifikasi dan resmi menjadi peserta Pemilu 2009. Tidak hanya elit-elit politik maupun artis ibu kota yang mendaftar menjadi caleg Pemilu 2009, namun juga para aktivis 1990an, termasuk aktivis PRD (Dita Sari dkk), LMND dan PAPERNAS. Dengan alasan mengisi panggung Pemilu 2009, tanpa rasa canggung mereka mendaftarkan diri sebagai caleg tanpa peduli parpol tempat ia bernaung PBR merupakan partai borjuis, yang sama sekali tidak terbukti pro rakyat (di beberapa daerah merampas tanah petani, mendukung penggusuran, mendukung pembubaran ahmadiyah). Harapannya, dengan beramai-ramai mengisi parlemen, maka perubahan bisa segera terjadi, dengan alasan PBR merupakan partai yang terbaik dari yang terburuk (artinya PBR adalah partai buruk). Keterbukaan ruang politik, dinilai merupakan peluang yang cukup menentukan bagi perubahan, sehingga harus diambil, meski tanpa basis massa yang kuat dan sah untuk mengikatkan tangan dan kakinya.
Pemilu 2009 memang merupakan panggung politik yang penting untuk direspon. Apa lagi, di tengah terbukanya ruang demokrasi seperti saat ini yang merupakan hasil dari gerakan rakyat pada tahun 1998. Baik perjuangan parlemen maupun perjuangan bersenjata, keduanya memerlukan sebuah syarat yang penting yakni basis massa yang kuat. Dengan dukungan basis massa, maka perjuangan melalui parlemen bisa bermanfaat. Oleh sebab itu, perjuangan parlemen harus dengan dukungan rakyat dan tidak bersandar pada parlemen, apa lagi jika harus mengikat tangan dan kaki kita. Ingat, sejarah negeri ini sudah membuktikan, bahwa perubahan tidak hanya bisa dilakukan melalui panggung parlemen namun dengan gerakan rakyat yang terorganisir. Gerakan-gerakan rakyat yang ada saat ini, belum mampu menyatukan dirinya dan masih cenderung terfragmentasi. Tersebar di berbagai daerah di Indonesia, dengan isu yang beragam. Namun, itu semestinya dihargai dan harus ditemukan stratak yang tepat guna menyatukannya dalam mobilisasi maupun isu. Bukan kemudian ditinggalkan, dengan alasan bahwa “parlemen jalanan” sudah tidak lagi efektif dan mengkonsentrasikan diri pada perjuangan parlemen semata. Lobi- lobi politik di parlemen, tidak akan mampu melakukan perubahan mendasar. Terlebih, jika mengenakan “baju” orang lain untuk memperjuangkan aspirasinya. Citra buruk parpol yang menaungi gerakan semacam ini, tentu berkontradiksi dengan kepentingan rakyat. Ketika seorang individu masuk ke dalam parlemen dengan memakai baju parpol tertentu, maka ia harus memenangkan keputusan parpol tersebut, yang jelas pro neoliberal. Bahkan, dengan alasan keamanan posisi dalam parlemen, dosa-dosa parpol tempat ia bernaung (baik partai reformis gadungan, militer, maupun sisa ORBA) terpaksa dimanipulasi habis-habisan, sehingga tampak progresif. Dengan demikian, gerakan semacam ini tidak akan mampu menggerakkan massa untuk melawan musuh-musuhnya, yakni: imperialis internasional, rejim boneka imperialis, sisa-sia ORBA, militer dan reformis gadungan.
Parpol-parpol yang menjadi peserta Pemilu 2009, merupakan parpol-parpol yang tidak pernah memihak kepentingan rakyat, karena parpol-parpol tersebut turut melakukan pembiaran terhadap kebijakan yang pro neolib. Tidak percaya pada kekuatan massa dan tidak berani melawan kepentingan kapitalis internasional di buminya sendiri. Sementara, parpol-parpol baru didirikan oleh unsur-unsur yang mempunyai dosa masa lalu, termasuk militer. Dengan baju baru, mereka mendeklarasikan diri sebagai parpol yang mendukung kemandirian bangsa dengan isu nasionalisme. Bahkan, tanpa segan mereka mengusung isu nasionalisasi aset bangsa yang kini telah diperjual belikan. Dalam momentum pemilu, memang berbagai jalan akan ditempuh, termasuk mengusung isu demokratis dan nasionalis. Tentunya, mengusung isu demokratis bukanlah bukti bahwa mereka adalah elit politik yang progresif dan berpihak pada rakyat. Maka, dengan beramai-ramai menjadikan diri sebagai caleg parpol-parpol tersebut, bukanlah jalan keluar bagi kesejahteraan rakyat. Terlebih, tanpa dukungan rakyat dan rakyat tidak akan bisa mengontrol, apa lagi menagih janji-janji pemilu, karena mekanisme demokrasi yang ada saat ini menutup pintu rapat-rapat bagi partisipasi rakyat selama pemerintahan berlangsung. Rakyat, tidak ubahnya mesin suara dan pihak yang pasif.

Penulis adalaah Koordinator bacaan kolektif nasional LMND PRM dan Staff Bacaan KN JNPM