Krisis Berujung Perlawanan

Penerapan kebijakan ekonomi neoliberal telah menimbulkan krisis bagi bangsa Indonesia. Harga-harga kebutuhan pokok terus melonjak terlebih pasca kenaikan harga BBM yang diterapkan pemerintah semakin menyengsarakan rakyat. Sementara kebijakan Bantuan Langsung tunai sebagai pengalihan subsidi BBM tidak mampu menjawab persoalan rakyat, demikian pula halnya dengan kebijakan serupa lainnya bagi keluarga miskin seperti BOS di bidang pendidikan atau Askeskin di bidang kesehatan tidak akan memberi solusi kesejahteraan. Faktanya tingkat pengangguran semakin tinggi dan angka kemiskinan terus meraja lela.
Saat ini krisis yang dihadapi oleh Indonesia tidak terlepas dari krisis yang sedang dialami oleh kapitalisme Internasional. Naiknya harga minyak dunia sampai angka 130$ per barel telah mengakibatkan merosotnya cadangan pangan internasional hingga 25% (data dari Econit). Akibatnya harga pangan internasional mengalami kenaikan seperti gandum dan padi-padian. Hal tersebut diperparah dengan kredit macet yang dialami oleh Bank-Bank di negara-negara eropa barat juga Amerika akibat kegiatan yang berkaitan dengan pinjaman Bank-bank hipotek kepada nasabah di bawah standar (Subprime Mortgage). Nasabah yang sebenarnya tidak memenuhi kriteria sebagai peminjam tersebut pada faktanya tidak mampu membayar pinjaman sehingga mengakibatkan kredit macet. Hal tersebut terlihat dari banyaknya bank-bank di eropa barat maupun Amerika yang menderita kerugian. Krisis keuangan itu sendiri berawal dari macetnya pembayaran kredit rumah oleh peminjam yang sebenarnya di bawah standar atau subprime.
Krisis keuangan yang dialami oleh Amerika, naiknya harga minyak dunia serta krisis pangan internasional berdampak luas bagi Indonesia yang secara suka rela menerapkan liberalisasi pasar sejak berdirinya tonggak ORBA dengan disahkannya UU PMA serta ditanda tanganinya Leter of Intent, dan sampai kini secara konsisten dijalani oleh pemerintah Indonesia. Pernyataan SBY-JK mengenai pertumbuhan ekonomi Indonesia yang mencapai 6,2% pada tahun 2007 tidaklah menunjukkan perbaikan kesejahteraan masyarakat sebab pertumbuhan tersebut hanya dilihat dari tingginya tingkat investasi Indonesia berupa aliran modal spekulatif atau hot money dan bukannya perkembangan sektor riil yang pada kenyataannya mengalami kehancuran. Aliran hot money tersebutlah yang membentuk gelembung financial sebab tidak diimbangi oleh pertumbuhan sektor riil. Penanaman modal di sektor finansial seperti hot money bisa secara cepat berpindah dari satu negeri ke negeri lainnya, padahal untuk sebuah proses produksi membutuhkan waktu yang cukup lama. Investasi di sektor finansial memang menguntungkan bagi para pemodal karena tidak membutuhkan proses produksi sehingga pemodal sama sekali tidak perlu mengeluarkan biaya produksi. Bandingkan jika pemilik modal menanamkan investasi di sektor riil yang membutuhkan proses produksi dengan beban membayar upah buruh, apa lagi daya beli masyarakat semakin menurun sehingga tidak mampu membeli produk barang atau jasa. Maka para kapitalis keuanganpun lebih memilih untuk memainkan pasar keuangan demi meraih keuntungan terus menerus akan tetapi pada akhirnya justru mengantarkan mereka pada krisis.
Krisis minyak dunia yang kini harganya menembus 130$ per barel, tidak hanya memperburuk kondisi perekonomian dunia namun juga Indonesia. Hancurnya produktivitas dalam negri, mengakibatkan bangsa Indonesia tidak mampu mengatasi krisis minyak dunia. Pada kenyatannya, industri tambang di negri ini tidak pernah dinikmati oleh rakyat karena pengelolaannya telah jatuh ke tangan kapitalis internasional. Dari 329 blok sumber migas yang kita miliki (dengan produksi produksi minyak mentah 159 juta liter per hari) telah dikuasai oleh modal asing.Padahal dengan asset sebesar itu jika dikelola oleh negara untuk kepentingan rakyat, maka APBN tidak perlu terbebani dengan kenaikan harga minyak dunia serta pendidikan, kesehatan gratis dan lapangan kerja untuk rakyat bukanlah suatu hal yang tidak mungkin. Pada tgl 24 Mei 2008, menjadi bukti konkrit bahwa elit politik memang tidak berpihak pada rakyat. Hari itu, harga BBM dinaikkan hingga 28,7%. Dalih pemerintah pun sudah usang. ”Krisis minyak dunia telah melanda seluruh negri, termasuk Indonesia. Maka rakyat harus bertahan, bersabar karena memang tidak ada jalan lain kecuali kenaikan BBM. Rakyat miskin tidak perlu kuatir. BLT akan dikucurkan”. Dalih seperti demikian sudah terlalu sering diungkapkan tiap kali pemerintah memangkas subsidi bagi rakyat. Seakan tiada lagi jalan lain, kecuali rakyat harus terus dipaksa untuk berkorban. Bukankah tidak masuk akal jika rakyat justru kelaparan di negri yang kaya akan tambang dan sumber daya alam lainnya? 329 blok sumber migas sama sekali tidak dirasakan faedahnya bagi kesejahteraan rakyat. Memang bukan untuk kesejahteraan rakyat tapi untuk kemakmuran para pemilik modal, juga pelayan-pelayannya, yakni pemerintahan boneka imperialis, beserta elit politik lainnya yang mengaku membela rakyat. BLT atau Bantuan Langsung Tunai segera dikucurkan pemerintah sebagai kopensasi kenaikan BBM dengan menggunakan data sebelumnya, yakni ketika SBY-JK juga mengucurkan BLT tahun 2005. Kenaikan harga BBM yang berimbas pada kebutuhan harga-harga kebutuhan pokok digantikan dengan Rp 100.000,00 per bulan. Sungguh menggelikan, karena jelas penderitaan rakyat tak akan tergantikan dengan hanya sejumlah uang Rp 100.000,00. pemerintah kemballi mengungkapkan alasan yang sama, bahwa untuk sektor lain seperti pendidikan dan kesehatan telah disediakan subsidi bagi rakyat miskin. Faktanya, rakyat miskin masih banyak yang ditolak oleh rumah sakit-rumah sakit. Sementara untuk mendapatkan subsidi pendidikan, dana BOS tidak bisa meringankan beban rakyat miskin karena harus memenuhi berbagai persyaratan yang rumit. Ambillah contoh kaum miskin yang tidak mempuyai KTP (karena membuat KTPpun susah), tidak akan pernah bisa menerima bantuan itu. Di lain sisi, dana BOS bagi rakyat miskin tidak sepenuhnya memberikan pendidikan gratis dan berkualitas bagi rakyat. Harga seragam sekolah, buku-buku pelajaran, sepatu , tas sekolah dan lain sebagainya tetaplah menjadi barang mewah. Padahal, kesejahteraan rakyat tidaklah diukur dari sebatas ia sanggup makan hari ini, atau memiliki sepeda motor (kredit), televisi atau rumah berlantai. Akan tetapi, lebih dari itu. Rakyat hendaknya memperoleh pendidikan, kesehatan, lapangan kerja yang layak sehingga menjadi produktif, mampu berkarya, berkreasi, menigkatkan kualitas sumber dayanya demi kehidupan yang lebih baik.
Kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM, yang tidak berpihak pada rakyat menimbulkan perlawanan di berbagai penjuru daerah. Secara garis besar, terdapat 3 front, yang masing-masing mempunyai stratak yang berbeda. Diantaranya, FPN (Front Pembebasan Nasional), FRM (Front Rakyat Menggugat), dan FPR (Front Persatuan Rakyat. Selain ketiga front tersebut, terdapat pula front sektoral mahasiswa, seperti BEM SI. Puncaknya pada hari kebangkitan nasional, 21 Mei 2008, ketiga front tersebut melakukan aksi demonstrasi secara bersamaan menolak kenaikan harga BBM namun dengan beberapa isu-isu dan stratak yang berbeda. FPN, yang didalamnya terdapat PPRM, LMND PRM, SMI, PRP dan beberapa organisasi lainnya mengusung program nasionalisasi industri serta anti kooptasi dan non kooperasi. Sementara FRM yang terdiri atas LMND, FPPI, PAPERNAS dan beberapa organisasi lainnya bersama dengan tokoh politik Rizal Ramli yang sebelumnya pernah menjabat sebagai mentri keuangan masa mantan presiden Abdurahman Wahid, meski dalam orasi-orasinya mengusung program nasionalisasi industri, di dalam pernyataan sikapnya, tidak tertulis mengenai nasionalisasi industri. Letak perbedaan antara FRM dan FPN menonjol dalam hal non kooptasi dan non kooperasi. Jika FRM bersama dengan Rizal Ramli menggelar aksi penolakan bersama, maka FPN dengan tegas justru menolak beberapa elit politik untuk berorasi di tengah massa. Keterlibatan elit politik dalam penolakan kenaikan BBM dinilai tidak lebih dari sekedar kepentingan respon pemilu 2009. Lain pula halnya dengan FPR yang terdiri atas FMN, AGRA, serta beberapa organisasi lainnya yang baru memasukkan program nasionalisasi industri dalam tuntutannya. Dari awal, front ini selain menolak kenaikan BBM, telah menempatkan isu land refform dalam daftar tuntutannya dan bersifat sektarian. Ketiga front tersebut dan beberapa front lain, termasuk front sektoral mahasiswa melakukan aksi di hari yang sama, dan tidak bergabung. Jika dipilah maka saat ini terdapat dua kubu besar dalam pergerakan Indonesia. Yakni yang bersepakat untuk berkolaborasi dengan elit politik dalam memperjuangkan hak politik ekonomi rakyat. Kubu ini meyakini bahwa, saat ini penting untuk bersama dengan elit politik (yang diyakini pula sebagai borjuis demokrat) demi keberhasilan perjuangan rakyat. sementara kubu lainnya tetap menekankan bahwa elit politik yang ada saat ini bukanlah sekutu bagi rakyat, sebab elit politik Indonesia jelas merupakan salah satu musuh rakyat. persekutuan dengan elit politik bisa membahayakan arah perjuangan rakyat. Front yang terbangun di nasional, juga terbangun di berbagai daerah. FPN semisal telah terbangun di beberapa daerah, seperti FPN Kalimantan Timur atau front yang meski dengan nama yang berbeda,namun terdiri atas unsur-unsur yang sama dengan FPN. Ambillah contohh KRB (Komite Rakyat Bersatu) di Yogyakarta. Demikian pula dengan FRAI (Front Rakyat Anti Imperialis) yang terdiri atas unsur-unsur yang sama dengan FRM di nasional, tentunya dengan tuntutan yang sama, juga dengan ARYO (Aliansi Rakyat Yogyakarta) yang merupakan turunan dari FRM di nasional. Dengan demikian, ketiga front tersebut mempunyai konsepsi yang sama untuk membangun front secara nasional meski dengan stratak yang berbeda.
Aksi-aksi kenaikan BBM selanjutnya sempat menurun karena terjadi aksi kekerasan yang dilakukan oleh kaum fundamentalis agama, FPI (Front Pembela Islam) terhadap sebuah kelompok lintas beragama yang memperingati hari kebangkitan nasional di monas. Pemberitaan terhadap aksi kekerasan tersebut kemudian digiring pada isu ahmadiyah dan berujung pada pembekuan Amhadiyah. Terhadap hal ini PPRM menolak secara tegas pembekuan tersebut sebab berbahaya bagi demokrasi, dimana setiap warga negara berhak menganut kepercayaan atau berpendapat. Sementara, kasus kekerasan terhadap puluhan mahasiswa UNAS yang melakukan aksi penolakan harga BBM di kampusnya tidak pernah diusut sampai tuntas, bahkan terjadi pembiaran oleh negara. Hingga meninggalnya salah seorang mahasiswa korban kekerasan aparat maninggal pun, tidak pernah diusut dan penyebab kematiannya dialihkan ke hal lain, bahwa ia meninggal karena terkena HIV/AIDS, bukan akibat kekerasan aparat. Gelombang aksi massa pun kembali terjadi untuk menggalang solidaritas terhadap tewasnya X. Di Jakarta, aksi mahasiswa yang tergabung dalam tali geni, ricuh. Selain tali geni, tebentuk pula front AMJ (Aliansi Mahasiswa Jakarta). Sementara di daerah-daerah juga terjadi aksi demonstrasi terkait meninggalnya X, yang tergabung dalam beberapa front. Ricuhnya aksi mahasiswa di Jakarta, dimanfaatkan oleh rejim untuk melakukan black propaganda terhadap aksi mahasiswa, bahwa aksi mahasiswa merupakan aksi anarkis. Sementara di parlemen, berlangsung hak angket anggota dewan terhadap kebijkan kenaikan BBM, meski demikian, kenaikan BBM tak bisa dibatalkan. Hal itu tentunya sudah bisa diperkirakan. Penolakan kenaikan BBM tidak akan berhasil jika hanya dilakukan di panggung parlemen. Penolakan kenaikan BBM hanay bisa dilakukan jika, seluruh kekuatan rakyat disatukan. Hal tersebut sekaligus menunjukkan evaluasi terhadap gerakan penolakan kenaikan BBM yang belum mampu melibatkan rakyat secara keseluruhan. Terlebih gerakan masih terfragmentasi dan terkooptasinya beberapa kalangan gerakan. Padahal kemenangan gerakan rakyat tidak terletak di tangan elit. Akan tetapi pada gerakan rakyat itu sendiri yang mempunyai kepemimpinan sendiri, tanpa bersandar pada segelintir orang. Kontrol sepenuhnya berada di tangan rakyat yang sadar.
Terfragmentasinya gerakan, terkooptasinya beberapa kalangan gerakan demokratik dengan kaum elit mengakibatkan sulitnya persatuan gerakan rakyat secara keseluruhan. Oleh sebab itu, pembangunan gerakan yang tidak terkooptasi sehingga arah geraknnya tidak dibelokkan oleh kepentingan elit, serta mempunyai basis yang kuat dan mandiri dan mampu menggalang persatuan melalui front persatuan. Baik penggalangan front, pembangunan basis yang kuat, serta kepemimpinan sendiri (yang bisa diukur dari kepemimpinan program) harus disinergiskan, saling menguatkan dan menyatu dengan terus memberikan agitasi propaganda yagn reguler dan massif. Alat propaganda inilah yang nantinya akan mempercepat kampanye program, peningkatan penyadaran massa, penyatuan kekuatan rakyat yang diukur dengan mobilisasi-mobilisasi masa.