Warga Kedung Dayak Turunkan Kepala Dukuh

Lagi fenomena penurunan kepala dukuh terjadi. Kali ini terjadi di dusun Kedung Dayak, Jatimulyo, Bantul, tepatnya pada tanggal 17 Oktober 2007 tiga hari setelah hari raya Idul fitri 1428 H. Sebanyak puluhan warga memnuhi balai dusun, menuntut kepala Dukuh Kedung dayak mundur dari jabatan.Tuntutan warga supaya kepala Dukuh Kedung Dayak, Sukadi mengundurkan diri sebenarnya menurut warga berawal dari perilaku arogan kepala dukuh yang berkuasa sejak tahun 1990 tersebut. Kemarahan warga kemudian memuncak ketika dana rekonstruksi mengalir dan kemudian dipotong dengan dalih kearifan lokal. Salah satu tokoh pemuda dusun Kedung Dayak, Suramto memaparkan bahwa penurunaan kepala dukuh Kedung Dayak merupakan bentuk keinginan warga utnuk menuntut suatu keadilan, karena kebijaksanaan penerimaan dana rekonstruksi tidak sesuai dengan peraturan. “Memang pertama kita yang mendapatkan dana rekonstruksi berat yang pertama ada 12 orang, terus yang ke dua ada 30 orang namun dari 30 orang itu kondisinya sama sekali tidak rusak” Ucap Suramto kepada AJI. Menyadari adanya ketidakberesan dari penyaluran dana rekonstruksi, warga kemudian menanyakan pada kepala dukuh yang kemudian dijawab bahwa penyaluran dana rekonstruksi tersebut didasarkan pada kegotong royongan. Berdasarkan keterangna dari kepala dukuh itulah, warga kemudian mengambil kesimpulan, bahwa pemotongna dana rekonstruksi bukanlah kesalahan anggota pokmas ataupun penerima dakon yang salah sasaran, akan tetapi kesalahan dari kepala dukuh. Seharusnya, lanjut Suramto, penyaluran dana rekonstruksi dialndaskan pada tingkat kerusakan bukan kegotong royongan.
Keresahan warga semakin memuncak ketika mengetahui bahwa kepala dukuh juga menerima dana rekonstruksi tahap I sebesar Rp 10.000.000,- dan tahap II sebesar rp 15.000.000,-. Namun ketika dikonfirmasi mengenai hal tersebut, kepala dukuh Kedung Dayak, Sukadi menjelaskan bahwa uang tersebut bukan dana rekonstruksi melainkan dana tali kasih atau dana ucapan terimakasih dari pemerintah. Sukadi mengungkapkan kepada AJI, pemotongan dana rekon tersebut digunakan untuk pembangunan balai dusun dan atas persetujuan warga. Pernyataan kepala dukuh itu kemudian mendapat sanggahan dari Suramto, menurut Suramto warga sama sekali tidak pernah dilibatkan dalam pemotongan dana rekonstruksi tersebut, bahkan pembangunan balai dusun juga tidak transparan. Akhirnya, keinginan warga supaya Sukadi lengser dari jabatan, terwujud.
Pengunduran diri Kepala Dukuh Kedung dayak itu langsung mengundang respon BAWASDA (Bernas, 19 Oktober 2007) yang memutuskan akan membuat tim khusus untuk menyelidiki apakah pengunduran diri Sukadi sebagai kepala dukuh Kedung Dayak dilandasi rasa takut atau sukarela. Menurut Bawasda, pemberhentian Kepala Dukuh harus sesuai prosedur. Akan tetapi, warga sepertinya sudah kukuh dengan pendiriannya supaya Sukadi tetap lepas jabatan. Hal tresebut terlihat dari kunjungan belasan warga Kedung Dayak ke Pemkab Bantul untuk meminta Bupati Bantul menerbitkan SK Pemberhentian Sukadi sebagai Kepala Dukuh Kedung Dayak (22/10). Rombongan warga ini kemudian ditemui oleh ASEK I Pemkab Bantul, Sukardiyono. Dengan tegas Sukardi menyampaikan bahwa pemberhentian seorang Kepala Dukuh harus sesuai prosedur, yakni telah melalui surat peringatan sebanyak 3 kali oleh Lurah desa dan tidak boleh secara sepihak atau semena-mena. Menurut Sukardiyono, ada 4 alasan seorang kepala dukuh diberhentikan, yaitu karena meninggal dunia, masa jabatannya habis, mengundurkan diri dan melanggar sumpah jabatan. Alasan ketiga dan keempat, tambah Sukardiyono harus melalui prosedur surat peringatan dari lurah desa. Dalam pertemuan itu pula warga menjelaskan bahwa penurunan Kepala Dukuh tersebut tidak hanya berlandaskan pada kasus pemotongna dana rekon, namun juga perilaku kepala dukuh yang selama menjabat dinilai arogan. Seorang warga bernama Sujani Subo Purnaomo mengatakan dalam bahasa Jawa bahwa selama berkuasa Kepala Dukuh sangat arogan, menyepelekan warga, sehingga warga menginginkan Kepala Dukuh mundur dari jabatan melalui proses demonstrasi yang santun dan tertib. Merespon permintaan warga, pemkab Bantul menjanjikan akan memanggil Lurah desa jatimulyo untuk dimintai keterangan.