POSISI PEREMPUAN DALAM POLITIK MELAYU ACEH

Berbicara mengenai Aceh seperti tiada habisnya. Negeri yang dikenal dengan sebutan tanah rencong ini telah menumnpahkan darah anak negeri dalam kurun waktu berabad-abad demi memperjuangkan, mempertahankan tanah kelahirannya. Sejarah Aceh merupakan bagian dari sejarah Melayu karena Aceh merupakan bagian dari dunia melayu. Akan tetapi budaya Melayu Aceh, tak bisa lagi dikatakan budaya asli Aceh karena telah mendapat pengaruh dari budaya Hindhu , Islam dan Barat (Media Indonesia Online, Rabu, 06 November 2002 13:14 WIB). Meski demikian, budaya Melayu Aceh tetap tak bisa dipisahkan dari budaya Aceh yang ada saat ini. Oleh karena itu, untuk mempelajari posisi perempuan Aceh dalam sistem politik melayu Aceh, kita harus memperlajari dari segi sejarah, social, politik Aceh semenjak masa Kerajaan Melayu Aceh hingga periode sekarang ini.
Pada paragraf sebelumnya telah dijelaskan bahwa untuk memahami posisi perempuan di Aceh secara politik, maka kita perlu belajar banyak mengenai sejarah, sosial dan budaya melayu Aceh. Bangsa Aceh termasuk dalam lingkungan rumpun bangsa Melayu, yaitu bangsa-bangsa: Mante (Bante), Lanun, Sakai Jakun, Semang (orang laut), Senui dan lain-lain yang berasal dari negeri Perak dan Pahang dari Tanah Semenanjung Melaka. Ke semua bangsa ini menurut ethnology, ada hubungannya dengan bangsa Phonesia di Babylonia dan bangsa Dravida di lembah sungai Indus dan Gangga http://aulia87.wordpress.com/2007/02/27/sejarah-singkat-nad/. Sementara, berdasarkan sejarahnya pernah ada tiga kerajaan yang berdiri. Diantaranya, Kerajaan Samudra Pasai (abad ke-13 hingga 16), Kerajaan Aceh (akhir abad ke-15 hingga awal abad ke-20 dan Kesultanan Perlak (Sultan Perlak 17- Sultan Perlak 18) (www. Melayu-online.org). Kerajaan –kerajaan di Aceh tersebut kemudian dikenal sebagai kerajaan Melayu Aceh, karena merupakan perpanjangan dari tradisi Melayu kerajaan Malaka yang pada saat itu telah dikuasai Portugis. Memang dunia melayu seakan kehilangan budayanya. Malaka yang selama ini dikenal kebesarannya sebagai kerajaan Melayu-Islam tak mampu berkutik di tangan Portugis. Pada kondisi demikianlah, Samudra Pasai muncul dengan gaya melayu. Dalam hal pemerintahan, penggunaan bahasa, latar belakang agama sebagai pilar-pilar peradaban yang dibangun bersama-sama pengembangan kekuasaan Aceh, Samudra Pasai dan dua kerajaan setelahnya (Kerajaan Aceh dan Kesultanan Perlak) masih mengacu kepada kerajaan Malaka pra Portugis (http://frirac.multiply.com/journal/item/23). Awal masuknya peradaban Melayu-Islam, dibawa oleh para Raja yang telah menganut Islam sebagai pegangan hidup. Adalah Sultan Malik Al Zahirlah yang berperan penting dalam membangun dan memperluas peradaban Melayu-Islam di tanah Aceh. Pada masa kejayaan Aceh di pertengahan abad ke enam belas sampai penghujung abad ke tujuh belas, para ulama besar telah mengembangkan peradaban melayu Aceh melalui tulisan-tulisannya yang sangat terkenal. Diantaranya, kitab-kitab yang ditulis oleh Hamzah Fansuri, Bukhari al Jauhari, Nuruddin ar Raniry, Syamsuddin as Sumatrani, Abdul Rauf dan lain-lain.
Dengan demikian, budaya yang berkembang di Aceh merupakan perpaduan antara budaya Melayu dan Islam yang tak bisa dipisahkan satu sama lain, sehingga posisi perempuan dalam kerajaan Melayu Aceh, tak bisa dilepaskan dari cara pandang budaya melayu terhadap kedudukan perempuan. Dengan adat keagamaan yang kental, seperti negeri melayu lainnya, dimana melayu tak bisa dilepaskan dengan Islam, posisi perempuan selalu ditempatkan sebagai mahkluk yang lemah dan patut untuk dilindungi. Perempun dalam budaya melayu akan sempurna bila ia telah mampu menjadi ibu, istri yang baik bagi anak dan suaminya. Demikian pula halnya di Aceh. Perempuan Aceh adalah perempuan yang mampu menanti suaminya pergi berperang dengan setia dan menjaga anaknya. Setidaknya peran perempuan sebagai ibu bisa tercermin dalam lirik lagu berikut yang sering disenandungkan bagi anak-anak Aceh tatkala mereka masih balita.

Aduhai do ku do da idi (Aduhai do ku do da idi)
Meurah Pati ateuëh awan (Burung Merpati di atas awan)
Beuridjang rajeuk Banta Saidi (Cepat Besar Anakku Sayang)
Djak Prang Sabi Bila Agama (Pergi ke Medan Perang Membela Agama)

Peran perempuan sebagai ibu yang bertugas untuk mendidik anak telah terpatri dalam budaya Aceh secara turun-menurun. Sebagai istri, ia wajib meneruskan perjuangan suaminya, jika sang suami mati berperang. Peran tersebut, jauh berbeda dengan perempuan Hindu yang diwajibkan mati dengan membakar diri ketika suami meninggal. Tak hanya itu, peran perempuan dalam perjuangan mempertahankan atau merebut tanah rencong, juga diakui oleh rakyat Aceh, seperti Njut Nja Dhien, Tjut meutia dan masih banyak lagi. Akan tetapi, di sisi lain perempuan dalam budaya Aceh masih ditempatkan sebagai makhluk ke dua, karena ruangnya masih dibatasi dalam ranah domestic, karena secara mental dan fisik dianggap lebih lemah disbanding kaum laki-laki/
Sementara secara politik, posisi perempuan bisa dililhat dari kedudukan politik perempuan yang memegang posisi penting dan turut menentukan kemajuan Kerajaan Melayu Aceh. Menurut A Hasjmi (1983) ada beberapa nama pemimpin perempuan yang menjadi raja yakni Ratu Nihrasyiah Rawangsa Khadiyu di Samudra Pasai (1400-1427); serta empat Sultanah yang menjadi raja di Kerajaan Aceh pasca Raja Iskandar Muda: Sri Ratu Tajul Alam Safiatuddin (1641-1675) yang merupakan anak Sultan Iskandar Muda dan mantan istri Sultan Iskandar Tsani; Sri Ratu Nurul Alam Naqiatuddin (1675-1678) yakni anak angkat Safiatuddin; Sri Ratu Zakiatuddin Inayat Syah (1678-1688) dan Sri Ratu Kamalat Syah (1688-1699), anak angkat Safiatuddin. Bahkan, di Kerajaan Aceh, terdapat tulisan yang menceritakan tentang Panglima Laksmana Keumalahayati yang pada masa kerajaan Aceh dipimpin oleh Sultan Riayat Alaudin Sjah IV (1589-1604), diperintahkan untuk memimpin perang mengusir Belanda yang saat itu dipimpin oleh Cornelis de Houtman (1506-1599). Armada laut yagn dipimpin oleh Laksmana Keumalahayati tersebut terdiri dari 2.000 prajurit yang merupakan janda dari para suami yang tewas sahid ketika bertempur di Selat Malaka atau Malaya melawan serdadu Portugis. Para janda yang ditinggal mati sahid oelh suaminya itulah yagn kemudian dikenal dengan “inong bale”. Dalam hal ini, Laksmana Keumalahayati juga termasuk seorang “inong bale”. Tidak hanya pada masa Sultan Riayat Alaudin, perempuan memiliki posisi penting dalam Kerajaan Aceh. Pada masa pemerintahan Sultan Riayat Alaudin Sjah V (1604-1607), dibentuk Resimen Pengawal Istana yang disebut Suke Kawai Istana yang terdiri dari prajurit perempuan (Si Pa’I Inong). Resimen tersebut dipimpin oleh dua prajurit perempuan bernama Laksamana Meurah Ganti dan Laksamana Muda Cut Meurah Inseuen. Kedua prajurit perempuan inilah yang kemudian berjasa menyelematkan Iskandar Muda dari tahanan Sultan Riayat Sjah V.
Perjalanan kedudukan politik perempuan dalam kerajaan Melayu Aceh bukannya tanpa liku. Meski pernah dalam empat generasi berturut-turut perempuan memimpin kerajaan Aceh pasca kekuasaan Raja Iskandar Muda, namun akhirnya diruntuhkan oleh pandangan patriarki bahwa perempuan tak sepantasnya memimpin. Ketika keempat Sultanah berkuasa secara berturut-turut dalam empat generasi (Sri Ratu Tajul Alam Safiatuddin (1641-1675); Sri Ratu Nurul Alam Naqiatuddin (1675-1678); Sri Ratu Zakiatuddin Inayat Syah (1678-1688) dan Sri Ratu Kamalat Syah (1688-1699), Ulama Wujudiyah di Aceh dengan lantang menolak Kepemimpinan mereka. Menurut mereka, kepemimpinan Sultanah telah menyalahi kodrat perempuan yang seharusnya tidak berada di pucuk pimpinan. Para ulama Wujudiyah saat itu berpandangan bahwa, hukum Islam tidak membolehkan seorang perempuan menjadi pemimpin bagi laki-laki. Usaha untuk menggulingkan Sultanahpun terjadi melalui konspirasi antara para hartawan dan uleebalang, yang kemudian dijustifikasi oleh pendapat para ulama yang akhirnya berhasil menurunkan Ratu Kamalat Syah. Sejak saat itu, berakhirlah era sultanah di Aceh. Dengan demikian, kemunduran di kerajaan Aceh diakibatkan oleh terus terjadinya konflik internal di kerajaan Aceh tersebut. Posisi politik perempuan pada akhirnya dikalahkan oleh hukum agama berdasar tafsir para ulama, yang melarang perempuan untuk memasuki ranah publik, termasuk ranah politik. Seperti yang dijelaskan sebelumnya dalam budaya Melayu yang tak bisa dipisahkan dengan Islam, posisi perempuan diletakkan sebagai mahkluk kedua.
Bagaimanapun, empat Sultanah yang pernah berkuasa di Aceh merupakan bukti bahwa perempuan Aceh pernah memimpin secara politik. Oleh karenanya, kita perlu mempelajari lebih mendalam kepemimpinan mereka satu per satu, tentang bagaimana mereka memimpin. Pertama, kita coba menilik pemerintahan Ratu Tajul Alam Safiatuddin yang berkuasa pada tahun 1641-1675. Pada masa pemerintahannya, kerajaan Aceh mencapai kemajuan yang sangat baik, terutama dalam bidang ilmu pengetahuan. Pada zaman pemerintahannya yang terdapat dua orang ulama penasehat negara (mufti) yaitu, Nuruddin al-Raniri dan Abd Rauf Singkil. Atas permintaan Ratu, Nuruddin menulis buku berjudul Hidayatul Imam yagn ditujukan bagi kepentingan rakyat umum, dan atas permintaan Ratu pula, Abd Rauf Singkil mengarang buku bernama Mir’athut Thullab, untuk menjadi pedoman bagi para qadli dalam menjalankan tugasnya. Hal tersebut menunjukkan bahwa ratu Safiatuddin bukan saja mengutamakan kesejahteraan negerinya tetapi juga berusaha menjalankan pemerintahannya sesuai dengan hukum Islam (A. Hasjmi, 59 Tahun Atjeh Merdeka, h. 110). Sementara, Ratu Aceh ke dua, yakni Ratu Nurul Alam Naqiatuddin ((1675-1678), menghadapi tantangan yang lebih berat. Ia harus menghadapi ancaman dari kolonial Kristen (Belanda, Inggris dan Portugis), sementara konflik intern juga terjadi ketika komunitas Wujudiyah menyebarkan ajarannya. Selain itu, terdapat pula kelompok yang menentang pemerintahannya. Perlawanan terhadap pemerintahannya dilkukan melalui sabotase serta pembakaran kota Aceh. Akhirnya, pemerintahan Ratu Nurul Alam Naqiatudin digantikan oleh ratu Zakiatuddin, sebagai ratu Aceh ketiga. Memegang tampuk kekuasaan, Ratu Zakiatuddin melanjutkan kebijakan pendahulunya, termasuk menindak keras kelompok Wujudiyah. Akan tetapi, pada tahun 1688 M, ia wafat. Kekuasaannya kemudian digantikan oleh Sultanat Kamalat Syah (1688-1699). Pada masa pemerintahan Ratu Kamalat Syah inilah terjadi perebutan kekuasaan dengan dalih bahwa perempuan tidak disahkan menjadi raja (Zainuddin, Tarich Atjeh dan Nusantara, h. 46). Maka, berakhirlah kepemimpinan perempuan di kerajaan Melayu Aceh.
Keempat Ratu tersebut lahir dalam pengaruh budaya yang tidak berpihak pada kepentingan perempuan, yakni budaya patriarki. Tak bisa dipungkiri bahwa budaya patriarki menjadi bagian dari kebudayaan Melayu, dimana perempuan dinilai sebagai mahkluk lemah, emosional (disebut stereotype), maka kemudian tak pantas menjadi pimpinan. Hal tersebut jelas tergambar dalam cara Ulama wujudiyah menginterpretasikan ajaran agama, yang memandang stereotype perempuan yang telah disebut di atas sebagai kodrat. Dengan demikian, bukan ajaran agama yang keliru namun cara pandang manusialah yang salah karena melihat dari kacamata patriarki. Lebih dari itu, usaha penurunan terhadap keempat Sultanah itu bisa dilihat sebagai motif politik untuk berkuasa. Bagaimana pihak oposisi pemerintah memakai kedok agama untuk menggulingkan kekuasaan yang kebetulan dipegang oleh perempuan. Dengan demikian, bisa disimpulkan bahwa kekuasaan dan agama sulit dipisahkan. Dalam hal ini, agama menjadi alat kekluasaan bagi kepentingan kelompok tertentu. JIka dilihat dari akar sejarahnya, pada abad 17 ketika Belanda dengan VOCnya mulai berkuasa, kerajaan-kerajaan Islam sangat bergantung pada Belanda, sehingga para ulama tidak mempunyai posisi yang kuat dalam pemerintahan. Pada masa inilah, muncul fatwa bahwa perempuan tidak diperbolehkan menjadi pimpinan. Semenjak itu, tidak ada lagi dalam literature sejarah, mengenai munculnya pemimpin perempuan. Penguasa telah mengatur sedemikian rupa dalam pemerintahannya, untuk mensubordinatkan dan mendiskriminasikan perempuan. Tradisi inilah yang juga diterapkan oleh Orde Baru melalui kebijakan yang bias gender seperti peringatan hari Ibu yang mengkampanyekan posisi perempuan seharusnyalah di rumah atau peringatan hari Kartini yang hanya dibatasi pada pengenaan pakaian tradisional ala Kartini tanpa melihat esensi perjuangan feminisnya. Bahkan di Aceh, keberadaan militer dibenarkan untuk melakukan kekerasan terhadap perempuan Aceh yang dalam sejarahnya sanggup memberikan perlawanan sampai titik darah penghabisan, termasuk meneruskan perjuangan sang suami jika mati berperang.
Meski kepemimpinan empat Sultanah berakhir namun bukan berarti perempuan Aceh tidak lagi tampil sebagai sosok pahlawan bagi negerinya. Kita mengenal beberapa tokoh seperti Tjoet Nja Dhien, dan Tjoet Mueutia. Kehadiran Tjoet Nja Dhien semisal, sebagai pahlawan sangat diakui dan dibanggakan oleh masyarakat Aceh. Tjoet Nja Dhien merupakan seorang bangsawan dan istri dari Teuku Umar yang telah tewas terlebih dahulu dalam perang melawan Belanda (1899). Seperti yang dijelaskan sebelumnya, dalam budaya Melayu Aceh, perempuan sebagai istri dituntut untuk selalu setia dan menggantikan suaminya berperang jika sang suami tewas. Di sinilah, budaya Melayu Aceh memberi ruang bagi perempuan Aceh untuk tampil di ruang publik. Di sinilah peran Tjoet Nja Dhien dalam peperangna melawan Belanda, yang menggantikan suaminya sebagai komandan gerilya Aceh. Seorang peneliti budaya dari Belanda Dr Snouck Hurgronye, memaparkan bahwa untuk memadamkan perlawanan rakyat Aceh, harus dengan terus menghantam para gerilyawan tanpa megnajak berunding mereka termasuk komandannya http://aulia87.wordpress.com/2007/02/27/sejarah-singkat-nad/. Bahkan, perlawanan keras terhadap perjuangan gerilyawan tak perlu memandang bulu apakah ia perempuan atau laki-laki. JIka ingin meredam perlawanan Aceh, maka jalurkompromi bukanlah pilihan. Tidak hanya Tjoet Nja dhien, perempuan yang tercatat mampu memimpin perjuangan gerilya. Munculnya nama Tjoet Meutia , yang dalam sejarahnya telah turut berjuang bagi tanah rencong.
Sungguh ironi memang bahwa munculnya perempuan sebagai tokoh selalu dilatarbelakang oleh kekerasan. HIngga ketika kemerdekaan diraih oleh Indonesia pada tahun 1945, aceh terus bergolak. Rangkaian keekrasan terus terjadi dan perempuan turut berperang di garis depan. Meski demikan, perempuan tetap menjadi obyek dan rentan terhadap tindak kekerasan seperti yang tercermin dalam sebuah puisi karya Kemalawati, seorang guru sekaligus penyair, yang berjudul "Wanita-wanita dalam Lingkaran.

Di negeri ini

di zaman penuh cinta

beribu wanita tak berdaya

trauma nuraninya

bahwa setiap ketimpangan

kebiadaban perpecahan

ketidakadilan

wanita dijadikan ajang pelampiasan

kepuasan

Dalam puisi tersebut tersirat penderitaan kaum perempuan yang menjadi korban sebuah kebijakan politik penguasa yang tidak berpihak pada perempuan sekaligus menjadi korban dari konflik yang berkepanjangan, Tercatat sejak tahun 1989-2004, konflik kekerasan bersenjata antara pihak-pihak yang bertikai di Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) telah menyebabkan ribuan penduduk wafat, ribuan anak-anak menjadi yatim piatu dan sekitar 14.000 perempuan Aceh terpaksa menjadi janda. Setidaknya itulah yagn dipaparkan oleh dipaparkan Kepala Biro Pemberdayaan Perempuan Sekretaris Daerah NAD Lailisma Sofyati pada pembukaan Pelatihan dan Konseling Psikologis Perempuan Korban Konflik dan Tindak Kekerasan Tahap II yang diikuti 88 peserta di Asrama Haji Banda Aceh pada 16 Juli 2004 http://www.sinarharapan.co.id/berita/0410/28/nas09.htm. Perempuan Aceh, dalam kondisi perperangan, tak ayal lagi harus menanggung beban ganda. Selain harus menjadi ibu bagi anaknya, ia harus siap maju ke medan perang menggantikan suaminya yang tewas. Sebuah jalan untuk tampil ke ranah publik, namun dengan pertumpahan darah dan sarat kekerasan. Akan tetapi pada masa sulit itu, mereka justru terbentuk menjadi figur yang kuat. Selain bertahan atas berbagai kekerasan, mereka harus mengambil alih peran dalam memberi nafkah bagi keluarga dengan melakukan berbagai cara seperti bertani, berdagang, berkebun atau pekerjaan lain. Meski demikian, tak bsia dipungkiri pula bahwa peremuan Aceh seperti pada perempuan dalambudaya patriarki, memiliki kecenderungan untuk menyerahkan pengambilan keputusan kepada kaum lelaki.
Setelah melalui perjuangan panjang melawan penjajahan Belanda, rakyat Aceh kembali terlibat konflik berkepanjangna dengna pemerintha pusat Jakarta yangmasih di bawah naungan rejim Orde Baru. Pada masa ORBA, Aceh dijadikan Daerah Operasi Militer, dimana militer bertugas menjaga keamanan di Aceh yang tak pernah gentar untuk melepskan diri dari Indonesia. Konflik kembali terjadi, untuk entah ke berapa kalinya perempuan Aceh harus bertahan dalam situasi penuh konflik. Belitan budaya patriarkal terhadap kehidupan ranah politik membuat peranan perempuan Aceh tersingkir dari ruang publik. Penyingkiran itu berlangsung dalam rangka memperebutkan legitimasi politik pemerintah (militer) dengan ulama dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM).
Kekerasan demi kekerasan yang mewarnai perjalanan sejarah Aceh menyebabkan kehancuran identitas dan peradaban Aceh sebagai sebuah bangsa. Jika kejayaaan Aceh dimulai dari masuknya Islam dan peradaban Melayu yang dibawa oleh para pedagang dari Malaka, Arab atau Gujarat, maka kemunduran peradaban Aceh dimulai ketika Aceh berperang melawan Belanda pada tahun 1873. Menurut Hafas Furqani dalam tulisannya yang berjudul Perang-Damai Dan Dinamika Peradaban Aceh: Analisa Sejarah, energi atau tenaga rakyat Aceh yang sebelumnya tercurahkan untuk membangun peradaban, maka semenjak perang melawan Belanda, energi Aceh tak tersisia lagi untuk membangun peradaban. Hal tersebut ditunjukkan dengan tidak lagi munculnya pemimpin-pemimpin Aceh yang cerdas dan ilmuwan-ilmuwan. Perang yang panjang, berlarut-larut dan melelahkan telah menghancurkan Aceh di segala bidang kehidupan. Dengan demikian, tidak heran jika peradaban Melayu-Islam yang telah lama dibangun akhirnya melemah dan memasuki fase kemunduran. Terlebih ketika Aceh bergabung dengan NKRi. Konflik dengan pemerintah pusat berakibat pada makin terpuruknya peradaban di Aceh. Kini setelah perjanjian MOU antara pemerintah pusat dan GAM ditandatangani, Aceh diharapkan mampu kembali membangun reruntuhan peradaban yang telah lama hancur. Lagi, perempuan Aceh harus turut berjuang dengan ketegaran yagn telah teruji dalam waktu yang tidak sedikit. Sebuah bencana Tsunami yang meluluhlantakkan Aceh ternyata membawa hikmah bagi Aceh mapun pemerintah pusat karena membawa perdamaian bagi keduanya. Tercatat perjanjian antara Aceh dan pemerintah pusat ditandatangani pada 26 Desember 2004 setelah Tsunami menerpa Aceh dan menelan korban ratusan ribu nyawa rakyat Aceh. Akhirnya, perempuan Aceh kembali membawa peran untuk bangkit dari konflik berkepanjangan sekaligus dari bencana yang membuat mereka terpaksa kehilangan harta benda, suami, anak, kerabat dan sahabat, sehingga merekapun harus bertahan hidup sendirian. Tidak hanya itu, perempuan Aceh juga harus bertahan dari tindak diskriminasi karena keperempuannya. Pada fakta di lapangan, kaum perempuan Aceh mengalami diskriminasi gender dalam hal bantuan gempa. http://sutikno.org/index.php?option=com_content&task=view&id=92&Itemid=45. Dalam kondisi demikianlah, perempuan harus bertahan dan dengan modal ketrampilan, perempuan Aceh bertahan hidup seperti pada masa konflik yang mereka jalani bertahun-tahun sebelumnya. Segala daya dan upaya mereka lakukan demi keberlangsungan hidupnya beserta keluarga.
Perdamaian yang sudah terukir di Aceh memberi kesempatan bagi Aceh untuk kembali membangun peradabannya. Jika pada masa lampau Aceh melahirkan kerjaaan Melayu-Islam yang cukup maju, dimana perempuanpun turut berperan di dalamnya, maka tidaklah mustahil jika saat ini perempuan Aceh kembali mengukir prestasinya. Sejarah telah menunjukkan bahwa kaum perempuan Aceh mampu menempati posisi penting, bahkan menjadi pemimpin secara politik, meski tersingkir oleh budaya patriarki yang berkedok agama, demi kepentingan politik segelintir orang. Bercermin dari pengalaman sejarah tersebut, tentunya perempuan Aceh harus diberi ruang dalam membangun Aceh baik dari segi ekonomi, politik, social maupun budaya. Keberanian dan ketegaran perempuan Aceh sepertinya sudah tidak perlu diragukan, sehingga perempuan Aceh dengan keunikan entitas budayanya, bakal mampu mengusung peran tersebut. Tentunya untuk memajukan perempun Aceh tidak hanya tugas bagi kaum perempuan semata namun juga merupakan tugas bersama antara kaum lelaki dan perempuan, karena bagaimanapun perempuan bukanlah sektor. Kaum perempuan ada di semua sector baik buruh, petani, mahasiswa, pengusaha dan sector-sektor lainnya. Dengan demikian perjuangan kaum perempuan untuk memperoleh posisi yang setara dengan lelaki termasuk dalam bidang politik juga harus melibatkan semua sector. Dukungan pemerintah turut memainkan peranan penting. Kuota 30% perempuan dalam legislatif semisal juga harus mampu didorong di Aceh. Kuota tersebut, dalam hal ini harus diisi oleh kaum perempuan secara maksimal, tentunya dengan kualitas dan kapasitas yang memadai. Pemerintah harus secara tegas menentukan kebijakan yang berpihak kepada perempuan, terutama di Aceh sehingga tidak hanya berhenti dalam pemenuhan kuota 30% perempuan di legislatif. Diharapkan, dengan kebijkan yang berpihak pada perempuan, kaum perempuan mampu mengembangkan potensinya. Pada akhirnya penyingkiran kepemimpinan kaum perempuan Aceh tidak lagi tersingkir oleh budaya patriarki.
Setelah mempelajari sejarah peradaban Aceh yang merupakan perpaduan Melayu dan Islam, kita tentu sudah memahami bahwa secara politik kaum perempuan turut berperan dalam pembangunan peradaban Melayu-Islam. Kepemimpinan empat Sultanah serta kepahlawanan tokoh perempuan Aceh telah menunjukkan hal tersebut, Akan tetapi, budaya patriarki yang tidak mengakui perempuan sebagai pemimpin, serta konflik berkepanjangan telah menghancurkan posisi perempuan secara politik. Kalaupun perempuan berhasil memimpin perjuangan rakyat Aceh, itu terjadi jika sang suami tewas di medan perang seperti Tjoet Nja Dhien. Artinya peluang perempuan untuk memimpin tetap bergantung pada laki-laki. Merosotnya kepemimpinan kaum perempuan ini dibarengi dengan mundurnya peradaban di Aceh akibat perang yang tak kunjung usai. Energi rakyat Aceh tersita untuk berperang, sehingga tidak tersisa energi untuk membangun peradaban. Kini, setelah perjanjian damai telah disepakai oleh pemerintah pusat dan GAM, diharapkan Aceh mampu membangun peradabannya kembali, tentunya juga memebri ruang bagi perempuan untuk mengembangkan potensinya, dimana perempuan tidak lagi ditempatkan sebagai mahkluk ke dua. Tentunya, ini merupakan pekerjaan rumah yang cukup berat bagi rakyat Aceh akan tetapi bukan suatu hal yang mustahil. Aceh pernah berjaya dengan kerajaan Melayu-Islamnya yang diakui oleh dunia, dengan kaum perempuan yang hebat dan berkarakter kuat. Apakah Aceh bisa membangun kembali perdabannya yang telah hilang? Apakah perempuan Aceh mampu meraih posisi politiknya kembali? Terlebih di bawah sistem syariah Islam yang diterapkan di Aceh. Tentu rakyat Aceh tidak sendiri, dukungan semua elemen bangsa, juga pemerintah sangat dibutuhkan. Sebuah tantangan baru bagi rakyat Aceh.

Diculik, warga Temuwuh mengadu ke POLDA DIY

Tindak intimidasi terhadap korban pemotongan dana rekonstruksi ternyata tidak hanya menimpa warga Terbah, Gunung Kidul yang menjadi korban pemukulan beberapa waktu silam. Kali ini tindak intimidasi tersebut dialami oleh warga dusun Salam, Temuwuh, Dlingo Bantul, bernama Rukiyono. Pada hari Jum’at pagi (30/11) Rukiyono bersama dengan beberapa warga lainnya dan didampingi oleh kuasa hukumnya dari LBH I Work, Andhi Adriasto SH melaporkan kejadian yang menimpa Rukiyono pada hari jumat minggu lalu (23/11). Menurut Andhi, Rukiyono pada hari jum’at malam sekitar pukul 23.30 WIB (23/11) dijemput paksa di tempat kerjanya oleh beberapa orang atas suruhan Tim Desa, untuk menghadiri forum desa di rumah Puryitno. Dalam forum yang dihadiri 150 orang tersebut, Rukiyono dipaksa menandatangani surat pernyataan bahwa semua warga membatalkan laporan mengenai pemotongan dakon di desa Temuwuh ke LBH I-work. Tercatat, ada 45 warga yang melapor ke LBH I Work dengan jumlah potongan dakon yang bervariasi yaitu antara 3 sampai 10 juta. Dijelaskan pula, Rukiyono baru melapor ke POLDA DIY seminggu kemudian (30/11) karena merasa ketakutan.
Hal senada juga dipaparkan oleh salah satu warga, sebut saja Samson. Samson mengaku bahwa dia merupakan salah satu warga yang menjemput paksa Rukiyono hari jum’at malam itu (23/11). Dijelaskan Samson, ia dipaksa oleh Tim Desa untuk menjemput Rukiyono malam itu juga. Karena takut, maka Samson bersedia. Samson tidak sendirian, dengan dua mobil Cery, ia bersama lima atau tujuh orang lainnya menjemput paksa Rukiyono di tempat kerjanya yang terletak di Desa Ponggok, Jetis dan mengantar Rukiyono ke rumah Puryatno, tempat diadakannya forum desa untuk menyelesaikan persoalan pemotongan dana rekon. Menurut keterangan Samson,dua dari warga yang menjemput adalah aparat kepolisian benama Mardi (anggota tim Desa) dan Giyanto. Sesampai di rumah Puryatno, Rukiyono diminta menandatangani surat pernyataan bahwa ia tidak melapor ke LBH I-Work. Selain itu, data yang dimilii oleh Rukiyono juga dirampas oleh tim desa.

Obrolan singkat di angkringan

Sepulang dari liputan, aku memacu motorku dengan cepat. Peluh keringat di wajahku menunjukkan kelelahanku. Saat melewati jalan Kusuma negara aku terheran-heran dengan banyaknya polisi berjaga di sepanjang jalan tersebut. Aduh, pikirku bakal ada razia lagi. Sudah sebulan ini, aku tidak memegang STNK. STNKku telah raib di tangan BUndaku di Rembang. Bergegas kubelokkan arah motorku ke sebuah angkringan,menghindar dari razia yagn bakal membuat uangku melayang, apa lagi di akhir bulan seperti ini.

Sesampai di angkringan aku memesan teh jahe hangat dan sebatang rokok djarum. Saat itu pula kutangguhkan niatku untuk berhenti merokok, seperti sebelumnya kembali keubatalkan niatku berhenti merokok. Entah sudah yang ke berapa kalinya...

Sambil menghisap rokok, kutanyakan pada ibu penjual angkringan. "lho Bu, ada acara apa sih kok ramai sekali?" Dengan lugas ia menjawab "Bambang Yudhoyono datang mbak!" Kaget juga aku mendengar jawaban darinya. Sebagai seorang jurnalis (aku lebih suka kata jurnalis dari pada wartawan karena tidak bias gender. kalau wartawan selalu ada kata wartawati yang menunjukkan identitas kelamin)seharusnya aku tahu kabar tersebut. Selang beberapa menit kemudian keresahanku terjawab sudah. tampak iring-iringan mobil polisi yagn kemudian diikuti bukan oleh mobil RI tetapi rombongan sepeda yang mengkampanyekan climate change. Ibu penjual pun ikut terkaget. tebakannya ternyata salah...

Seorang lelaki paruh baya yang makan di angkringan mulai membuka pembicaraan "Presiden sekarang beda dengan yang dulu. Cuma Soekarno yang benar-benar punya wibawa..."
Ibu penjual angkringan menyahut"oalah Pak jaman sekarang mana ada pimpinan yang seperti Soekarno"
"Megawati pas jadi presiden kok ga kayak Soekarno ya?"
"Perempuan beda sama lelaki, sepinter-pinternya perempuan ya lebih pinter lelaki"
Aku menatap ibu itu, darah feminisku bergejolak, sekian lama sebelum menjadi jurnalis aku aktif memperjuangkan pembebasan perempuan. Akan tetapi aku tidak bisa menyalahkan ibu itu. Ia sama dengan perempuan lainnya yang terkungkung oleh budaya patriarki, peninggalan feodalisme yagn paling tua di dunia yagn serba modren namun masih menyimpan mistik.
"Nggak juga" Sahut lelaki itu"Sama saja kok pimpinan mau laki mau perempuan. Buktinya Fillipina presidennya perempuan tapi ga kayak Mega kan? Punya wibawa juga"
"Aah, pak! itukan di negara lain bukan di negara kita! Negara kita beda, semua serba duit. Lihat aja presiden kita. anak buahnya bisnis bunga, dia itkutin bisnis Bunga! Orang jual shabu-shabu ditahan di nusa kambangan kalo bisa ngasih duit paling juga bebas. asal Ada duit!"

Lelaki tua itu mengangguk-angguk. Sementara aku dan lelaki muda di depanku hanya bis amendengarkan. Aku memang sengaja diam, mencoba menyimak. Menjadi pendengar yang baik. Merekam dalam ingatan lalu kutuliskan di sini. Di blogku yang mungkin tak satu jua bersedia membaca...

Lelaki tua itu diam sejenak lalu menjawab lagi'yah... kita ini cuma orang kecil. Lebih baik diem"
"lha iya pak, wong cilik pancen kudu meneng" (orang kecil itu memang harus diam)
Obrlan singkat itu akhirnya terhenti sejenak. aku tak bisa mengikutinya lagi karena aku harus melanjutkan perjalananku ke sekretariat Aji. Termenung sebentar di depan komputer dan menuliskan pengalamanku hari ini. Termasuk obrolan singkat di angkringan. Sebuah ungkapan segelintir dari rakyat yagn mungkin tidak akan terdengar oleh penguasa negri ini...

Susahnya Menolak Amplop ....

Susahnya menolak amplop bagi ku sama susahnya dengan tetap menjadi perawan...
Sebuah momen yang tak terlupakan ketika aku meliput acara pemrov Diy hari ini. Setelah aku selesai liputan seorang pegawai dari BID memberiku amplop yang pastinya berisi uang entah berapa lembar. Ketika kukembalikan ia dengan gusar mengatakan bahwa ia pasti dimarahi atasan jika uang tersebut tidak diterima. Lelaki paruh baya itu bahkan mengejarku sampai ke halaman hotel, memohon. Dalam hati aku meringis, pedih. Seorang paruh baya yang mungkin hanya menjalankan tugas. Tak berdaya mengalirkan uang rakyat untuk kami para jurnalis.

Akhirnya aku tetap kukuh untuk menolak. Biar saja aku dibilang munafik, akan tetapi yang kupahami jika aku menerima uang dari beberapa pihak maka aku akan bergantung padanya. Uang seperti momok meski kita membutuhkannya. Aku hanya meyakini, bahwa tanggung jawab akan kesejahteraan jurnalis bukan pada nara sumber tetapi pada pengusaha media tempat mereka berkerja. Tempat mereka memberi keuntungan dengan peluh dan keringat.Juga tanggung jawab negara karena kami merupakan generasi bangsa yang seharusnya diberi hak untuk tinggal di buminya sendiri. Menikmati pendidikan dan kesehatan, sumber daya alam yang bisa diolah untuk kepentingan bersama bukan bagi segelintir pemodal...

Apakah itu hanya mimpi? bagiku tidak. Semua itu harus diraih dengan perjuangan yang mungkin tidak sebentar dan menghabiskan banyak energi. Semua itu harus dijalani...

Lagi, Pengaduan Pemotongan Dana Rekon

Kasus pemotongan dana rekon seperti tidak habis-habisnya di provinsi yang istimewa ini.JIka kemarin warga kedung dayak beramai-ramai ke Pemkab Bantul meminta diterbitkannya SK Pemberhentian Kepala Dukuh (22/10),maka sekarang giliran sekitar 40 warga Rejo Sari, Sri Martani, Piyungan, Bantul mengadukan pemotongan dana rekon yang terjadi di dusunnya ke POLRES Bantul (23/10). Menurut keterangan salah satu tokoh masyarakat bernama Jumarno,potongan dana rekon rusak berat bervariasi antara 4,5 juta sampai 5 juta. Rata-rata, lanjut Sumarjono, 66 korban rusak berat hanya menerima 10 juta dari yang seharusnya yaitu 15 juta. Sementara jumlah potongan dana rekon rusak sedang beerjumlah 1,1 juta rupiah. Pernyataan Sumarjono tersebut dibenarkan oleh Wakido salah satu warga RT 4 Dusun Rejo Sari yang setiap harinya bekerja sebagai petani serabutan ini. Rumahnya yang terbuat dari Gedek telah roboh akibat gempa, namun setelah ia menandatangani surat penerimaan dana rekon rusak berat sebesar 15 juta, faktanya ia hanya menerima 10 juta. Usaha warga untuk berdialog dengan Kepala Dukuh Rejo Sari sudah ada, namun menemui jalan buntu. Karena menemui jalan buntu itulah warga melaporkan pemotongan dakon tersebut ke POLRES Bantul. Menurut warga lainnya, Endang,pelaporan ini diharapkan mampu memberikan efek jera kepada pelaku pemotongan dana rekon. "Biarlah ini menjadi efek jera, kalau damai aja cukup, buat apa ada hukum? Buat apa ada inpres no.5 athun 2004 tentang percepatan pemberantasan korupsi?"

Warga Kedung Dayak Turunkan Kepala Dukuh

Lagi fenomena penurunan kepala dukuh terjadi. Kali ini terjadi di dusun Kedung Dayak, Jatimulyo, Bantul, tepatnya pada tanggal 17 Oktober 2007 tiga hari setelah hari raya Idul fitri 1428 H. Sebanyak puluhan warga memnuhi balai dusun, menuntut kepala Dukuh Kedung dayak mundur dari jabatan.Tuntutan warga supaya kepala Dukuh Kedung Dayak, Sukadi mengundurkan diri sebenarnya menurut warga berawal dari perilaku arogan kepala dukuh yang berkuasa sejak tahun 1990 tersebut. Kemarahan warga kemudian memuncak ketika dana rekonstruksi mengalir dan kemudian dipotong dengan dalih kearifan lokal. Salah satu tokoh pemuda dusun Kedung Dayak, Suramto memaparkan bahwa penurunaan kepala dukuh Kedung Dayak merupakan bentuk keinginan warga utnuk menuntut suatu keadilan, karena kebijaksanaan penerimaan dana rekonstruksi tidak sesuai dengan peraturan. “Memang pertama kita yang mendapatkan dana rekonstruksi berat yang pertama ada 12 orang, terus yang ke dua ada 30 orang namun dari 30 orang itu kondisinya sama sekali tidak rusak” Ucap Suramto kepada AJI. Menyadari adanya ketidakberesan dari penyaluran dana rekonstruksi, warga kemudian menanyakan pada kepala dukuh yang kemudian dijawab bahwa penyaluran dana rekonstruksi tersebut didasarkan pada kegotong royongan. Berdasarkan keterangna dari kepala dukuh itulah, warga kemudian mengambil kesimpulan, bahwa pemotongna dana rekonstruksi bukanlah kesalahan anggota pokmas ataupun penerima dakon yang salah sasaran, akan tetapi kesalahan dari kepala dukuh. Seharusnya, lanjut Suramto, penyaluran dana rekonstruksi dialndaskan pada tingkat kerusakan bukan kegotong royongan.
Keresahan warga semakin memuncak ketika mengetahui bahwa kepala dukuh juga menerima dana rekonstruksi tahap I sebesar Rp 10.000.000,- dan tahap II sebesar rp 15.000.000,-. Namun ketika dikonfirmasi mengenai hal tersebut, kepala dukuh Kedung Dayak, Sukadi menjelaskan bahwa uang tersebut bukan dana rekonstruksi melainkan dana tali kasih atau dana ucapan terimakasih dari pemerintah. Sukadi mengungkapkan kepada AJI, pemotongan dana rekon tersebut digunakan untuk pembangunan balai dusun dan atas persetujuan warga. Pernyataan kepala dukuh itu kemudian mendapat sanggahan dari Suramto, menurut Suramto warga sama sekali tidak pernah dilibatkan dalam pemotongan dana rekonstruksi tersebut, bahkan pembangunan balai dusun juga tidak transparan. Akhirnya, keinginan warga supaya Sukadi lengser dari jabatan, terwujud.
Pengunduran diri Kepala Dukuh Kedung dayak itu langsung mengundang respon BAWASDA (Bernas, 19 Oktober 2007) yang memutuskan akan membuat tim khusus untuk menyelidiki apakah pengunduran diri Sukadi sebagai kepala dukuh Kedung Dayak dilandasi rasa takut atau sukarela. Menurut Bawasda, pemberhentian Kepala Dukuh harus sesuai prosedur. Akan tetapi, warga sepertinya sudah kukuh dengan pendiriannya supaya Sukadi tetap lepas jabatan. Hal tresebut terlihat dari kunjungan belasan warga Kedung Dayak ke Pemkab Bantul untuk meminta Bupati Bantul menerbitkan SK Pemberhentian Sukadi sebagai Kepala Dukuh Kedung Dayak (22/10). Rombongan warga ini kemudian ditemui oleh ASEK I Pemkab Bantul, Sukardiyono. Dengan tegas Sukardi menyampaikan bahwa pemberhentian seorang Kepala Dukuh harus sesuai prosedur, yakni telah melalui surat peringatan sebanyak 3 kali oleh Lurah desa dan tidak boleh secara sepihak atau semena-mena. Menurut Sukardiyono, ada 4 alasan seorang kepala dukuh diberhentikan, yaitu karena meninggal dunia, masa jabatannya habis, mengundurkan diri dan melanggar sumpah jabatan. Alasan ketiga dan keempat, tambah Sukardiyono harus melalui prosedur surat peringatan dari lurah desa. Dalam pertemuan itu pula warga menjelaskan bahwa penurunan Kepala Dukuh tersebut tidak hanya berlandaskan pada kasus pemotongna dana rekon, namun juga perilaku kepala dukuh yang selama menjabat dinilai arogan. Seorang warga bernama Sujani Subo Purnaomo mengatakan dalam bahasa Jawa bahwa selama berkuasa Kepala Dukuh sangat arogan, menyepelekan warga, sehingga warga menginginkan Kepala Dukuh mundur dari jabatan melalui proses demonstrasi yang santun dan tertib. Merespon permintaan warga, pemkab Bantul menjanjikan akan memanggil Lurah desa jatimulyo untuk dimintai keterangan.

Lelah......

Lelah
lelah hati, tenaga dan pikiran. Aku merasa lelah dengan semua kontradiksi yang kualami. Ketika ku jalani hidup ini. Dimana beban yang kurasa demikian berat, meski tidak seberat mahkluk lain di dunia ini. Oleh karena itu aku tidak berani mengklaim bebankulah yang paling berat. katakanlah jiwa ini yang sedang lemah, meski semangat ini tetap ada untuk terus memperjuangkan hidup yang lebih baik,
Aku lelah berpikir, aku lelah bekerja, aku lelah menahan sakit hati. Aku lelah menghadapi kemunafikan sekaligus muak dengan itu semua.
secara beruntun, orang-orang terdekatku berbalik dari diriku, menusukku tepat di relung hatiku
orang-orang terdekatku yang kuhormati, secara beruntun menikamku dari belakang. Mungkin agak sedikit melankolis. bahkan aku menertawakan diriku sendiri saat ini. Aku sudah tidak percaya pada apapun di dunia fana ini. Apa lagi yang tersisa dari otakku? seperangkat iman? seperangkat ideologi? geez......
Biarlah aku menepi di tepian jalan tak berujung, bergulat dengan hati dan pikiran yang kalut, dengan tenaga yang sudah tak bersisa.
Kawan... tunjukkanlah aku apalah arti sebuah keluarga? apalah arti dari sebuah komitmen? Bagiku semua itu hanyalah struktur sosial yang dibangun hanya sebagai bentuk formalitas dalam memnuhi standar sosial masyarakat. Dibangun atas dasar ilusi cinta yang membodohkan, sebuah absurditas yang dilegalkan dalam sebuah ikatan pernikahan - keluarga. Bukan aku tak mengasihi keluarga yang telah membesarkanku, tapi hati ini sudah terlalu lelah untuk mempercayai, pikiranku sudah lelah kawan, tenagaku sudah habis.
Biarlah aku beristirahat dalam kesunyianku, entah sampai kapan
Ijinkanlah aku menepi dalam tepian tak berujung
Dan jangan pernah tunggu kepulanganku

Mengapa kita harus berjuang di basis massa.?

Sebuah pertanyaan yang ingin kulontarkan kepada kawan-kawan gerakan prodem, khususnya bagi kawan-kawan PAPERNAS yang saat ini sedang bergelut untuk mengintervensi pemilu 2009.
Pemilu 2009 merupakan momentum yang harus dilihat sebagai peluang untuk mengintervensi proses demokrasi di negri ini, yang meski merupakan sistem demokrasi ala borjuis namun masih diakui dan punya legitimasi di mata rakyat. Ruangan demokrasi yang tersedia secara legal ini harus dipandang sebagai peluang taktis untuk mengkampanyekan program minimal partai, yaitu tri panji kemenangan rakyat. Satu hal yang tak boleh dilupakan dan sebagai prinsip dalam berjuang adalah perjuangan di basis massa. Hal ini penting untuk mendukung setiap bentuk perjuangan intra parlementer yang dilakukan. Pertanyaan selanjutnya, apakah organisasi pendukung partai mampu mengorganisir massa dan merumuskan formula yang tepat untuk radikalisasi massa? Dengan demikian, yang perlu ditekankan dan menjadi fokus kerja partai adalah radikalisasi massa, bukan deal-deal politik dengan elit borjuasi.

Hal yang tak bisa ditawar lagi adalah, perjuangan ekstra parlementer harus tetap dilakukan demi terwujudnya sebuah sistem demokrasi, dimana rakyat benar-benar berpartisipasi aktif. Berpartisipasi aktif, bukan hanya dalam momentum 5 tahunan. Sistem DEMOKRASI KERAKYATAN.Yang perlu dirumuskan sekarang. FOrmula yang tepat untuk melakukan pengorganisiran perlawanan di tingkat massa.

Sebagai partai yang 'mengaku' revolusioner dan mengemban kepentingan rakyat. Yang dalam sejarahnya, organ pendukungnya dan PRD selalu konsisten mengusung program-program kerakyatan, wajib untuk melibatkan massa seluas-luasnya dalam perjuangan yang dilkukan. Untuk itu, partai harus belajar dari pengalaman perjuangan intra dan ekstra parlementer yang pernah dilakukan gerakan kiri di belahan dunia lainnya, seperti Rusia, Chille, Venezuela, Iran dst.

BERSAMBUNG

Ulang tahun? what's behind?

Tgl 29 Juni sahabtku ultah. Ketika kuucapkan selamat, dia cuma menjawab "thx yah tapi bagiku ultah cuma hal biasa saja :)
yah ultah emang perayaan kaum borjuis. Suatu hal mengada-ada untuk menghamburkan uang sementara banyak orang lain yang butuh duit. Sebuah ironi memang....
bagiku sendiri hari ultah lebih pada saat kita harus intropeksi diri. BErcermin di masa silam untuk menentukan langkah ke depan dan sekali langkah kita tentukan, jangan sampai kita sesali meski harus kita evaluasi....
sekali lagi kuucapkan selamat ultah bagi yang berulang tahun pada tanggal 29 Juni

Elan

bayi mungil yang baru lahir itu diberi nama Elan
ia terlahir dengan tangan mengepal erat seakan ingin menggenggam dunia
"elan" jadilah orang besar maka duniapun bisa kau genggam
Teruslah kau genggam dengna penuh semangat seperti namamu

Ketika aku harus pergi

Ada saat dimana kita harus mengepakkan sayap menjauh dari kehidupan yang sekarang
Dan aku ingin menjauh, kau yang membesarkanku dan mendidikuku tentang bagaimana melawanpun takkan bisa mencegahku
Selamat Tinggal kawan....
kita tetap di garis perjuangan yang sama meski jarak memisahkan

Anak itu masih berjuang melawan maut....

Anak kecil itu ikut tertembak oleh
tentara dalam gendongan emaknya yang
kini telah tiada. Tiada dengan tembakan
di kepalanya. Tiada oleh peluru TNI....
Anak kecil itu sempat diberitakan tewas,
bersamaan dengan emaknya....
Anak kecil itu kini bertarung dengan
maut, merebut kembali hidup yang nyaris
terampas
Terampas oleh moncong senjata
Anak kecil itu masih berjuang melawan maut
Dari temabakn tentara yang ingin merebut
tanah rakyat Pasuruan
Wahai tentara, kami tahu kau hanya
menjalankan tugas
mengemban tugas dari atasanmu
Namun lihatlah wajah rakyat kini,
mungkin lebih mulia dari sapta marga
yang kau ucapkan

Ameeen

USUT TUNTAS KASUS PENEMBAKAN DI PASURUAN!!!

ANGKATAN BERSENJATA REPUBLIK INDONESIA TIDAK BERGUNA BUBARKAN SAJA DIGANTI MENWA YA SAMA SAJA, LEBIH BAIK DIGANTI PRAMUKA..
NAIK BISKOTA GA PERNAH BAYAR, APA LAGI MAKAN DI WARUNG TEGAL, TUKANG PERKOSA ISTRI ORANG, TUKANG PUKUL MAHASISWA!!!

Lagu tersebut sering dikumandangkan ketika aksi-aksi turun ke jalan, namun sepertinya reformasi di tubuh TNI tidak pernah berjalan. rentetan pelanggaran HAM di negri ini terus saja terjadi tanpa penyelesaian yang tuntas. TIDAK PERNAH TUNTAS
Kasus tanjung priok, tragedi'65, kasus penculikan dan pembunuhan aktivis '98 dan yang terakhir TRAGEDI PENEMBAKAN DI PASURUAN 5 warga tewas termasuk ANAK KECIL USIA 3 TAHUN!!!!!
Sengketa tanah yang terjadi di Pasuruan memang bukan hal baru, tetapi tindakan TNI AL menembak warga sipil sungguh tidak manusiawi. KEJAM. Lalu sampai kapan rakyat diam? masih percayakan pada militer yang kejam? SEKALI LAGI TIDAK!!!!
SATUKAN GERAKAN KAWAN
SATUKAN GERAKAN SELURUH ELEMEN MASSA RAKYAT
SERUKAN PERLAWANAN TERHADAP SEGALA BENTUK KEKERASAN

JIKA KAMU MENGHAMBA PADA KETAKUTAN MAKA KITA MEMPERPANJANG BARISAN PERBUDAKAN !!!

SOLIDARITAS UNTUK MAHASISWA ITS!

Sekali lagi, pelanggaran terhadap hak demokratisasi kampus kembali terjadi. Tiga mahasiswa ITS telah di skorsing selama dua semester. Ketiga mahasiswa tersebut adalah Tomy Dwianta Ginting (Perencanaan Wilayah Kota-FTSP), Benny Ihwani (DIII Mesin FTI), dan Yuliani (Perencanaan Wilayah Kota-FTSP)karena dianggap mencemarkan nama baik kampus. Pencemaran nama bai tersebut terkait dengan aksi demonstrasi mahasiswa ITS pada tgl 6 Marwt lalu dengan tuntutan:
1. ITS harus berpihak pada warga korban dengan membuka akses data-data yang selama ini disurvei dari warga.
2. ITS harus turut memikirkan dan memberikan solusi bagi sebagain warga korban lumpur LAPINDO yang masih menolak menjual tanahnya.
3. ITS jangan menjadi makelar tanah yang mempengaruhi warga untuk menerima agenda cash and carry

Sanksi skorsing tersebut tentunya menunjukkan bahwa pihak kampus tidak demokratis dan reaksioner terhadap mahasiswa yang menyampaikan aspirasinya dalam hal ini KORBAN Lumpur LAPINDO yang sampai detik ini setelah satu tahun lebih nasibnya masih terkatung-katung.
Sampai kini, melalui kuasa hukumnya,Subagyo dan Tasnim Ilmiardhi,ketiga mahasiswa tersebut telah melayangkan surat keberatan terhadap rektor dan bila tidak ditanggapi maka mereka akan melayangkan gugatan terhadap rektor ITS.
Dengan demikian, saya secara ptibadi menyerukan pada seluruh mahasiswa Indonesia untuk manyatukan diri tolak pemberangusan demokrasi di KAMPUS!!!!!!!!!!
TAK HANYA MAHASISWA TAPI JUGA SELURUH ELEMN MASSA RAKYAT YANG JUGA TERTINDAS DI NEGRI SENDIRI!!!!!!!!!!

Tunjangan anggota Dewan, Tepatkah?

Tunjangan anggota dewan termasuk tunjangan komunikasi intensif diharapkan mampu meningkatkan kinerja anggota dewan dalam menyampaikan aspirasi masyarakat. Tunjangan komunikasi intensif tersebut sekitar 4,2 juta kiranya seiring sejalan dengan perbaikan ekonomi rakyat. Tepatkah kebijakan ini diterapkan?
Sebuah pertanyaan yang terus bergejolak dalam pikiranku. Bukan sebuah pertanyaan aneh mengingat kondisi riil ekonomi masyarakat Indonesia. Apakah tunjangan komunikasi intensif ini bisa menjamin perbaikan ekonomi masyarakat? Akankh rakyat bisa sejahtera dengan adanya tunjangan bagi anggota dewan, yang katanya sih penyalur aspirasi rakyat. Katanya .....

Perubahan Perda No. 7 thn 2004 dibahas hari ini

Hari ini sekitar pukul 15.30 WIB,pansus DPRD Kota akan melakukan Publik Hearing dengan pihak eksekutif untuk membahas perubahan dan penyempurnaan PERDA NO. 7 2004 tentang kedudukan protokoler dan keuangan pimpinan dan anggota dewan. Item yang dibahas termasuk tunjangan komunikasi intensif 4,2 juta yang telah diatur dalam PP NO. 21 2007. demikian halnya yang diungkapkan oleh Ketua DPRD KOta Yogyakarta, Arif Noor Hartanto SIP ketika dikonfirmasi di ruang kerjanya. PP No 21 tahun 2007 ini sendiri merupakan revisi dari PP No 37 tahun 2006 yang mengatur soal tunjangan bagi anggota dewan dan mendapat protes dari berbagai kalangan masyarakat.

Sampai Kapan, Nasib Buruh Pers Terabaikan?

Buruh Pers atau pekerja media merupakan pekerjaan tanpa mengenal waktu yang tidak hanya menjual otak tapi juga otot, tenaga. Akan tetapi, sering kali nasibnya terabaikan, tertindas secara sistematik. Ironis? Tentu saja. Media yang mempunyai fungsi kontrol terhadap kekuasaan, sosial, yang memperjuangkan demokrasi, HAM, menguak fakta untuk kepentingan publik ternyata sebagain besar justru tidak memberikan ruang demokrasi bagi pekerjanya. Inilah wajah media yang berorintas bukan lagi pada kepentingan publik tapi pada profit perusahaan, pundi-pundi uang yang memberi keuntungan. Buruh pers hanyalah alat untuk menghasilkan keuntungan. Carilah Berita sebanyak-banyaknya, maka kami akan menghasilkan keuntungan berlimpah dari keringatmu! (dengan catatan berita itu sama sekali tak boleh menyinggung kepentingan pemasang iklan termasuk politikus, penguasa, pebisnis yang rajin pasang iklan)
Apa yang dialami Martha hanyalah contoh kecil dari sekian banyak nasib buruh pers yang memprihatinkan di Indonesia. Banyak buruh pers yang harus bekerja tanpa mengenal waktu, namaun tak ada sama sekali jaminan sosial, keselamatan dari perusahaan media tempat ia bekerja. Lalu????? Hnaya perlu menyatukan langkah dalam sebuah wadah perjuangan untuk memperbaiki nasib insan pers Indonesia sekaligus memperbaiki mutu dari jurnalisme itu sendiri.

Bersatulah Seluruh Buruh Pers Indonesia!
Bersatulah Seluruh Buruh Indonesia!
Hidup Buruh!!!!

Buruh Pers, Lagi, Di PHK sepihak

Lagi, perlakuan tidak adil terjadi pada buruh pers. Seorang penyiar part time di sebuah radio swasta di Yogyakarta, Martha Sasongko, mengalami penghentian kontrak kerja secara sepihak. Dalam surat penghentian kontrak tertanggal 25 April 2007 Tersebut,disebutkan ada 3 alasan penghentian kontrak kerja.Ketiga alasan tersebut adalah, Tidak tertib dalam menjalankan pekerjaan sebagai penyiar, Melecehkan kebijaksanaan perusahaan dan yang terakhir Melecehkan atasan. Menurut Martha, tidak ada penjelasan lanjut mengenai bentuk, kapan dan fakta pelanggaran tersebut, padahal ia merasa selama ini tidak pernah melakukan sesuatu yang merugikan perusahaan dan surat kontrak perpanjangan sudah ada di tangannya namun belum ditandatangani, sementara kontrak kerja dia sebelumnya sudah habis tgl 31 Maret 2007. "Dengan alasan-alasan tersebutlah saya diminta berhenti bekerja, padahal surat perpanjangan kontrak sudah ada di tangan saya tapi belum saya tanda tangani" Ia kemudian meminta klarifikasi ke atasan namun tidak mendapat tanggapan , karena itulah ia memberikan kuasa pada Serikat Pekerja Lintas Media Yogyakarta untuk memberikan advokasi tentang persoalannya. Menurut Ketua Serikat Pekerja Lintas Media Yogyakarta, Rahmad, SPLMY telah mengirimkan surat klarifikasi kepada pihak radio tersebut, namun sampai jangka waktu yang telah ditentukan, yaitu 7 hari, ternyata pihak radio belum juga memberikan tanggapan. Berdasarkan hal itulah, SPLMY akan melakukan klarifikasi langsung ke General Manager radio swasta tersebut siang ini. Sayangnya, pihak GM menyatakan tidak bisa menemui SPLMY, karena ada agenda lain.

terdakwa korupsi buku sleman dituntut 5 tahun penjara!!!

Sleman, Yogyakarta.Hari ini tertanggal 22 Mei 2007 pukul 10.20 WIB - 12.40 WIB, telah berlangsung sidang korupsi buku sleman dengan agenda tuntutan,yang dipimpin oleh Sumanto SH. Dirjo SH, jaksa penuntut umum mengajukan tuntutan 5 tahun penjara atau denda 200 juta subsider 6 bulan kurungan. M.Masuko dituntut karena melanggar pasal 3 JO pasal 18 UU No.31 1999 yang diperbaharui dengan UU No.20 th 2001, pasal 55 ayat 1 ke 1 Jo pasal 64 ayat 1 KUHP yang mengatur kewenangan pejabat (Masuko dituduh telah menyalhagunakan wewenang). JUg ia dituduh melanggarKepres no. 8 2003 yang isinya tidak membolehkan anggota dewan melakukan kegiatan yang melampaui dana yang sudah disediakan. Hal yang sama juga terjadi pada Bachrum,mantan kepala dinas pendidikan Sleman. 5 tahun penjara, denda 200 juta dan enam bulan kurungan!!! Sidang M. Bachrum sendiri dilakukan setelah sidang terdakwa Masuko selesai.
5 tahun penjara, 8 tahun....
Apalah artinya!banyak anggota dewan yang terkena kasus korupsi sayangnya pembrantasan korupsi cenderung tebang pilih. Nyatanya baru legislatif yang kena. Harusnya eksekutif juga kena. Itu baru adil. Masa orang nyolong baju 5 biji di ramai mall disidang, diadili dengna sigap, cepat, tangkas, lincah dst dst tetapi begitu lambannya jika terdakwa adalah "orang besar" (sebenarnya kerdil?) Sayangnya, isu korupsi juga bisa dimanfaatkan bagi politikus untuk menyingkirkan lawan politiknya. orang eksekutif menjebak orang legislatif yang secara hukum nantinya bisa diperkarakan dipengadilan dengna kasus korupsi (gara-gara orang legislatif belum tentu tahu hukum)
Lalu.... di sinilah peran mafia peradilan. sepertinya 'capital' selalu berperan dalam perjalanan sejarah suatu bangsa....

terdakwa korupsi buku sleman dituntut 5 tahun penjara!!!

Sleman, Yogyakarta.Hari ini tertanggal 22 Mei 2007 pukul 10.20 WIB - 12.40 WIB, telah berlangsung sidang korupsi buku sleman dengan agenda tuntutan,yang dipimpin oleh Sumanto SH. Dirjo SH, jaksa penuntut umum mengajukan tuntutan 5 tahun penjara atau denda 200 juta subsider 6 bulan kurungan. M.Masuko dituntut karena melanggar pasal 3 JO pasal 18 UU No.31 1999 yang diperbaharui dengan UU No.20 th 2001, pasal 55 ayat 1 ke 1 Jo pasal 64 ayat 1 KUHP yang mengatur kewenangan pejabat (Masuko dituduh telah menyalhagunakan wewenang). JUg ia dituduh melanggarKepres no. 8 2003 yang isinya tidak membolehkan anggota dewan melakukan kegiatan yang melampaui dana yang sudah disediakan. Hal yang sama juga terjadi pada Bachrum,mantan kepala dinas pendidikan Sleman. 5 tahun penjara, denda 200 juta dan enam bulan kurungan!!!
5 tahun penjara, 8 tahun....
Apalah artinya!banyak anggota dewan yang terkena kasus korupsi sayangnya pembrantasan korupsi cenderung tebang pilih. Nyatanya baru legislatif yang kena. Harusnya eksekutif juga kena. Itu baru adil. Masa orang nyolong baju 5 biji di ramai mall disidang, diadili dengna sigap, cepat, tangkas, lincah dst dst tetapi begitu lambannya jika terdakwa adalah "orang besar" (sebenarnya kerdil?) Sayangnya, isu korupsi juga bisa dimanfaatkan bagi politikus untuk menyingkirkan lawan politiknya. orang eksekutif menjebak orang legislatif yang secara hukum nantinya bisa diperkarakan dipengadilan dengna kasus korupsi (gara-gara orang legislatif belum tentu tahu hukum)
Lalu.... di sinilah peran mafia peradilan. sepertinya 'capital' selalu berperan dalam perjalanan sejarah suatu bangsa....

wajah baru dalam hidupku

Masa kecilku adalah masa yang paling membahagiakan, keceriaan adalah hari-hariku sekalipun keceriaan itu akhirnya harus terbenam dengan rasa benci dan ketidak percayadirian.Ketika aku menatap masa lalu maka aku akan melihat dengan kjelas sosok gadis kecil yang pemuh keceriaan,kebahagiaan. Sekalipun masa kebahagiaan itu terenggut dariku, ketika uasuaku masih terlalu dini namuan masa bahagia itu tidak akan terlupakan olehku. Keceriaanku tiba2 terenggut begitu saja, dengan begitu cepat, sebuah sejarah hidup yang takkan terlupakan olehku. Masa kecilku sesudahnya sampai remaja hanya diisi dengan kesendirian,tanpa teman. Hari-hari kulalui dengan kesunyian dan rasa sepi. Temanku hanyalah Tuhan yang kupercaya sebagai penyelamat(sehingga aku berniat menjadi biarawati) yang akan membawaku lari dari memori pahit dalam hidupku. Menginjak akhir masa studiku di SMU kurasakan kesunyian yang makin erat memelukku. Lambat laun kusadari, religi bukanlah tempat pelarian bagiku jika dan hanya memang jika kau tak mampu melepas belenggu masa lalu itu.

Hari-hari remajaku kulalui denga nmenulis puisi dan cerpen yang kemudian kukumpulkan untuk kubuang begitu saja. Hari -hari remajaku kuisi dengan membaca dan membaca sementara teman-teman seusiaku menghabiskan waktu untuk hang out, taking a walk etc. Betapa aku ingin seperti mereka, namun sepertinya susah sekali kugapai, aku semakin tenggelam dalam rasa rendah diri. Rasa rendah diri itu menyebabkan aku tak mampu tampil. Kebenciankupun kutumpahkan pada "mereka" yang menorehkan masa pahit dalam masa kecilku. Aku membenci mereka kaum adam.Kutorehkan kebencian namun akupun makin terseret dalam rasa rendah diri, rasa benci pada diri sendiri karena waktu itu aku tidak berani melawan dan memang aku tak punya kekuatan untuk melawan karena aku masih kecil. Saat itu kukatakan pada diriku sendiri "Andai aku laki-laki mungkin aku punya kekuatan untuk melawan"

Menapaki masa akedmik kampus, aku menemukan begitu banyak wacana terutama wacana-wacana feminis dan kiri termasuk anarko, marxist, leninis etc.Jujur kuakui pada awalnya aku tertarik dengan wacana feminis radikal namun dialektika membawaku pada kawan-kawan gerakan prodem dimana kemudian aku bergabung. Rasa rendah diriku tampakanya menghambatku untuk terus maju namun janji yang kuukir selepas SMU bahwa aku harus berhenti menjadi seorang gadis bisu yang berteman dengan kesunyian. Mulai kulihat diriku sebagai manusia seutuhnya yang berhak berkarya, berhak berbahagia. Takkan kulupakan masa pahit di masa kecilku namun tetap kusimpan sebagai salah satu alasan kenapa aku harus berjuang, bukan hanya untuk diriku sendiri namun juga bagi mereka yang merasakan penindasan yang sama. Jangan salah aku bukanlah pahlawan bagi siapapun, karena akupun tak mau tenggelam dalam semangat heroisme.

Masa pendidikan di perguruan tinggi adalah masa dimana aku menemukan tujuan hidupku yang tak kutahu sampai kapan menjadi tujuan dalam hidupku. Kurasakan sulitnya membangun basis meski itu hanya di kampus. Masa dimana aku mencoba percaya pada kaum adam meski berakhir dengan mengecewakan karena ia yang kupercaya, pergi begitu saja tanpa pesan. Sesaat aku goyah,kebencianku pada kaum adam kembali menyapaku dalam masa kontemplasi yang kujalani, namun teringatku akan ayahku, kawan-kawanku lelaki dan kutorehkan senyum di wajahku.Mereka adalah sahabat terbaikku. Sekarang? Kutatap cermin di hadapanku dan wajah barupun muncul memperlihatkan sebuah semangat untuk terus melangkah dengan kepala tegak.

Mendekap Waktu

Terkadang sebuah penyesalan membawa kita pada rasa ingin mendekap waktu sehingga waktu takkan beranjak kemana ia mau. KIta dekap sehingga kita bisa memundurkan waktu dan memperbaiki segala kesalahan, segala peristiwa buruk....
Namun, alangkah bijak jika kita membiarkan waktu berjalan, dialektika mengalir. Dialektika yang membuat kita lebih maju untuk selalu lebih baik dari kemarin. Kadang aku berpikir, jika saja aku tidak mengalami beberapa peristiwa berat,mungkinkah aku menjadi manusia dengan kulitas seperti sekarang? mungkinkah bila aku tidak mengalami peristiwa berat dalam hidupku aku akan belajar?

Aku bersyukur bahwa aku mengalami beberapa peristiwa berat karena dengan demikian aku bisa belajar untuk menjadi lebih dewasa...

Negri ini Negri Korup!

Gimana nggak, ketika di tengah kondisi masyarakat yang memprihatinkan, tingkat kemiskinan yang tinggi, harga-harga sembako melangit dan menjadi brng mewah, SBY-JK malah menetapkan PP.37 dan disambut dengan perda di berbagai daerah. Perda yang langsung disahkan supaya anggaran rapelan tsb bisa dicairkan!!!
Hebat memang wakil rakyat negri ini, mereka merasa telah bekerja keras sehingga harus lebih diperhatikan dari pada rakyat miskin yang salah urus. Setelah dicerca sana sini, SBY-JK segera mencabut PP37 2006 tersebut. Cabut dunk, kan beliau ga mau kehilangan citranya (jadi ingat kritikan koalisi cabut mandat klo SBY membangun politik citra). alhasil seluruh wakil rakyat di berbagai daerah protes & pemerintahnya dianggap plin -plan :) SBY seakan menjadi pahlawan, bijak karena mencabut PP yang dia bikin sendiri. PP yang dianggap sarat korup. BUseeet
Awas jangan keburu menilai kinerja pemerintah dah membaik dengan dicabutnya PP 37 2006. Penanganan bencana banjir, semisal tak cukup dengan kunjungan SBY ke lokasi banjir atau membuka pintu manggarai sehingga beliau ikut kebanjiran. Aaaaampuuuun, presiden bukanlah seoran istimewa sehingga merupakan hal luar biasa baik ketika dia rela membuka pintu manggarai :)
So??? ke depannya, jangan lagi memilih seorang pemimpin hanya karena ia pandai menyanyi :)

Dia bilang, aku gila

Dia bilang aku gila
Sebuah kata yang menyakitkan hati hanya karena aku menggugat sebuah pengkhianatan dan ketidak jujurannya. Dia bilang aku gila, hanya karena aku murka karena pengkhianatannya.
Siapa yang tidak marah dan sedih ketika dikhianati,Tuhanpun murka!
aargh....aku bosan dengan cercaanmu. Meski kau bilang aku gila, tapi yang jelas aku punya tujuan jelas dalam hidupku.
geeez...apalah arti bila hidup hanya untuk sekedar hidup. Aku ingin hidupku tidak hanya sekedar hidup tapi lebih sekedar hidup. Meski kau bilang akugila, aku yakin aku jauh lebih waras jika aku hidup tanpamu!

The Door is opened

Setiap individu pasti melalui fase terberat dalam hidupnya & aku telah melaluinya. Tanpa sadar aku sudah berhasil melaluinya,aku sungguh tak sadar bahwa aku mampu melaluinya. Aku yang kemarin memang masih berpijak pada masa lalu yang kuanggap bagai mimpi buruk. Sebuah mimpi buruk yang terus menghantui perjalanan hidupku. Masih teringat jelas dalam ingatanku sepenggal kisah yang selalu kuingkari sampai aku menginjak remaja...
Kadang aku meratap,kadang aku merasa sangat marah pada semua orang, kadang aku ingin mati.Mati. Sebuah keinginan yang pernah terpartri dalam hidupku dan nyaris kumaterialkan, tajamnya silet yang mengiris nadi hidupku...
Hampir separuh hidupku kuhabiskan dalam kebencian, dendam, amarah. Sering kuteriakkan dalam mimpi-mimpiku "Sudahkah ia lupa pada luka yang ia torehkan padaku bahkan di usiaku yang masih teramat muda untuk mengenal hidup!!!! Apakah ia bahagia dengan hidupnya sekarang? sementara aku merasa jijik, kotor dengan tubuhku, tubuh perempuan....Yah, aku menyesali keperempuanku. Kalau saja dunia ini adil terhadap perempuan!!!"
Aku takut mati. Yah, aku takut mati. Ketika silet tajam itu menyentuh nadi hidupku. Sakit.
Suatu hari kumasuki kehidupan baruku di dunia akademik kampus, sebuah dunia dimana aku menemukan semangat baru,mimpi baru, petualangan baru. Tiba-tiba aku merasakan hidupku sangat berarti. Berarti bagi mereka yang termarjinalkan. Aku tersentak bahwa aku bukanlah yang paling menderita di muka bumi ini, dan aku berhak untuk bahagia. Kekerasan hatiku mulai luluh, semangat hidupku terus menyala. Kukatakan pada dunia, bahwa aku berhak dan bisa bahagia. Kubuka relung hatiku, pribadi yang tertutup telah terkuak. Sebuah pintu baru terbuka bagiku. Aku mulai berani melangkah,menjalin hubungan dengan mahkluk yang dulu paling aku benci. Lelaki.
Itulah fase terberat dalam hidupku. Telah kulalui dengan tenaga yang tersisa walau memakan waktu selama belasan tahun. Kini, aku adalah manusia dengan kulitas baru dan akan menemukan kulitas yang lebih baru dan maju lagi. Seperti yang aku katakan pada seorang sahabat. "Wahai kawan, aku bagaikan boneka kayu yang sekalipun jatuh berkali-kali, tidak akan hancur"
Dan....pintu baru itupun kini terbuka lebar :)